Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Umumkan Nama-nama Tim Transisi, Appi Segera Temui Danny Pomanto

    Umumkan Nama-nama Tim Transisi, Appi Segera Temui Danny Pomanto

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih, Munafri Arifuddin – Aliyah Mustika Ilham mengumumkan nama-nama tim transisinya.

    Appi-sapaan Munafri Arifuddin menyampaikan, tim transisi ini ditargetkan akan bekerja mulai pekan depan.

    “Mungkin Minggu depan akan bekerja. Akan membuat time schedule. Ini akan bekerja setelah memastikan program-program ini ketika sudah sampai di tahap pelantikan,” kata Appi di Makassar, Jumat, (20/12/2024).

    Menurutnya nama-nama yang ada saat ini sudah mewakili kelompok besar dari beberapa unsur.

    “Ada beberapa unsur bisa terwakili dalam kelompok besar. Saya kira inilah yang mewakili, yang akan turun ke sub bidang yang dimiliki,” tuturnya.

    Setelah mengumumkan tim transisi, Appi berencana segera menemui Wali Kota Makassar Danny Pomanto untuk membicarakan keberlanjutan pemerintahan.

    “Rencana secepatnya akan kita minta waktu lebih cepat di tengah kesibukan beliau (Danny Pomanto). Kalau hari ini beliau minta ya tergantung,” ungkap Mantan Bos PSM ini.

    Berikut, nama lima anggota inti tim transisi Appi-Aliyah:

    Prof. Aswanto
    Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sekaligus mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi ini akan menangani aspek hukum dan kebijakan. Pengalaman panjangnya di bidang konstitusi akan menjadi modal penting dalam menciptakan kebijakan yang kokoh.

    Prof. Batara Surya
    Guru Besar Tata Kota ini akan menangani pengwilayahan dan perencanaan tata ruang. Fokusnya adalah menciptakan kota yang terstruktur dan berkelanjutan.

    Hudli Huduri
    Sebagai mantan Head Coach Regional Bank Panin Kawasan Timur Indonesia, Hudli akan fokus pada ekonomi, keuangan, UMKM, dan ketenagakerjaan. Ia bertugas mengevaluasi dan memperbaiki pola ekonomi kota dengan pendekatan kolaboratif.

    Dr. Muhammad Idris
    Mantan Sekretaris Daerah Sulawesi Barat dan Kepala Lembaga Administrasi Negara ini akan berfokus pada tata kelola pemerintahan. Ia akan membantu menyelaraskan alur birokrasi agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    Dara Nasution
    Lulusan Universitas Oxford dan mantan pegawai Meta ini akan memimpin inisiatif digitalisasi dan pembinaan anak muda. Dengan latar belakangnya di bidang teknologi, Dara diharapkan dapat mendorong modernisasi layanan publik berbasis digital.

    Selain itu, Appi menunjuk dua juru bicara, Januar Jauri Darwis dan Andi Wina, serta tim teknis yang sebelumnya menjadi bagian dari persiapan debatnya. (selfi/fajar)

  • Dinobatkan Sebagai Badan Publik Terbaik Nasional, BRI Sabet Dua Penghargaan di Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024

    Dinobatkan Sebagai Badan Publik Terbaik Nasional, BRI Sabet Dua Penghargaan di Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) kembali mencatatkan prestasi dengan memenangkan dua penghargaan bergengsi dalam ajang Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024, yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Acara tersebut berlangsung di Movenpick Hotel Jakarta City Centre, Jakarta Pusat (17/12).

    BRI berhasil masuk kedalam peringkat tiga besar nasional dengan skor 98,89 pada kategori Kualifikasi Informatif BUMN. Penghargaan ini menjadi bukti nyata dedikasi BRI dalam menyediakan informasi yang akurat, transparan, yang mencerminkan komitmennya terhadap tata kelola yang baik.

    Selain itu, BRI juga mendapatkan penghargaan Badan Publik Terbaik Nasional “Arkaya Wiwarta Prajanugraha” bersama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Universitas Negeri Malang.

    Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto yang hadir langsung menerima penghargaan tersebut menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diraih. Andrijanto menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam menjaga kepercayaan publik.

    “Keterbukaan informasi adalah kunci penting dalam membangun kepercayaan serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen BRI untuk terus menghadirkan tata klola perusahaan yang transparan, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan nasabah,” ujarnya.

    Sementara itu, Komisi Informasi Pusat mengungkapkan bahwa jumlah badan publik yang mendapatkan kualifikasi informatif meningkat pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.

  • Budi Arie Setiadi: Berhenti Memfitnah dan Mem-Framing, Dia Akan Kebakar Sendiri!

    Budi Arie Setiadi: Berhenti Memfitnah dan Mem-Framing, Dia Akan Kebakar Sendiri!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengonfirmasi bahwa dirinya telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus judi online yang melibatkan oknum di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Pemeriksaan dilakukan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (19/12).

    “Betul, saya memberikan keterangan sebagai saksi. Oleh karena itu, berhenti memfitnah dan mem-framing karena dia akan kebakar sendiri,” ujar Budi kepada awak media usai pemeriksaan.

    Budi, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), mengatakan bahwa pemeriksaan berlangsung selama dua jam. Namun, ia enggan mengungkapkan isi pemeriksaan lebih lanjut. “Mengenai materi dan isi keterangan yang saya berikan hari ini, silakan ditanyakan kepada pihak penyidik yang berwenang,” tambahnya.

    Ketika ditanya apakah dirinya akan kembali dipanggil untuk pemeriksaan lanjutan, Budi meminta media untuk mencari jawabannya langsung dari penyidik. “Tanya ke penyidik,” tegasnya.

    Budi juga membantah kabar yang menyebutkan bahwa rumahnya digeledah oleh aparat terkait kasus tersebut. “Tidak, itu fitnah,” katanya menepis rumor yang beredar.

    Kasus judi online yang menyeret oknum Komdigi ini sebelumnya telah diungkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Sebanyak 28 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut, dengan rincian 24 orang ditangkap dan empat lainnya masuk daftar pencarian orang (DPO).

    Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Karyoto, menyampaikan bahwa pengungkapan kasus ini menunjukkan komitmen kuat pihak kepolisian dalam memberantas praktik judi online di Indonesia. (antara-zak/fajar)

  • Praktek Kotor Pilkada Langsung Dibongkar, Rakyat Hanya Jadi ‘Pencuci’?

    Praktek Kotor Pilkada Langsung Dibongkar, Rakyat Hanya Jadi ‘Pencuci’?

    Jika melihat lebih dalam, kata Ali, mulai dari proses pencalonan sebenarnya telah berlaku praktek-praktek kotor di hampir semua Partai.

    “Pencalonan itu sangat kotor, saya sempat ikut beberapa pencalonan, tiba-tiba (oknum Ketua Partai) bilang, kita akhiri saja ininya, yang penting siapa berani bayar satu kursi Rp1 miliar,” ungkapnya.

    “Itu yang tidak diketahui publik, dan di tempat lain juga begitu. Di provinsi satu kursi Rp5 miliar. Di kabupaten/kota, satu kursi Rp1 miliar. Dan, itu sudah menjadi rahasia publik juga,” tambahnya.

    Ali bilang, tidak ada proses demokrasi pada Pilkada langsung sebab dalam proses yang kotor itu rakyat diharuskan mencucinya.

    “Mending langsung dipilih di DPRD saja. Seharusnya dari dulu tidak dipilih langsung lah, ini pekerjaan mafia demokrasi yang membuat kelihatan demokratis. Padahal sebenarnya menimbulkan mudharat yang sangat banyak,” kuncinya.

    Sebelumnya, melalui sambutannya dalam perayaan Puncak HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, pada Kamis (12/12/2024), Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlu perbaikan sistem demokrasi di Indonesia.

    Hal tersebut disetujui Prabowo saat mendengar pernyataan dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

    “Kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama,” kata Prabowo dilansir dari akun youtube Kabar Golkar, Jumat (13/12/2024).

    Presiden mengatakan, tidak perlu malu untuk mengakui sistem demokrasi di Indonesia terlalu mahal. Dia menggambarkan meski menang pilkada, para calon tampak lesu karena telah mengeluarkan biaya yang besar.

  • Tegas! Laga Indonesia Hadapi Bahrain Dipastikan Tetap Digelar di Indonesia

    Tegas! Laga Indonesia Hadapi Bahrain Dipastikan Tetap Digelar di Indonesia

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik jelang pertandingan penting melawan Bahrain.

    Di lanjutan Grup C Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia akan kembali berhadapan dengan Bahrain yang sempat mendapatkan tanda tanya.

    Pertandingan Indonesia menghadapi Bahrain sempat ditolak bermain di kandang Skuad Garuda karena mendapat ancaman para netizen.

    Sebelumnya, Bahrain bahkan mengirimkan permintaan untuk memindahkan pertandingan ke luar Indonesia.

    Kurang puasnya netizen Indonesia dengan wasit asal Oman, Ahmed Al Kaf, yang dianggap memberi keputusan kontroversial membuat mereka geram saat laga berakhir imbang 2-2 kala itu.

    Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pun memastikan pertandingan ini akan tetap digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 25 Maret 2025.

    Kepastian tersebut disampaikan Erick Thohir setelah melakukan pertemuan dengan FIFA dan AFC pada Kamis, 19 Desember 2024.

    “Ya, kemarin sudah disampaikan secara langsung oleh Sekretaris Jenderal AFC (Datuk Seri Windsor) bahwa laga timnas Indonesia vs Bahrain digelar di SUGBK,” kata Erick Thohir dikutip, Jumat (20/12/2024).

    Saat ini Indonesia berada di posisi ketiga sementara di Grup C Kualifikasi Piala Dunia Ronde Ketiga Zona Asia dengan raihan enam poin.

    Laga selanjutnya, menghadapi Australia dan Bahrain akan digelar pada bulan Maret 2025 Mendatang.

    (Erfyansyah/fajar).

  • Soal Pabrik Uang Palsu di UIN Makassar, Polisi Tegaskan Bakal Tarik Uang yang Telah Tersebar Luas

    Soal Pabrik Uang Palsu di UIN Makassar, Polisi Tegaskan Bakal Tarik Uang yang Telah Tersebar Luas

    “Satreskrim langsung bergerak untuk melakukan penyelidikan tempatnya di Jalan Pelita Lambengi Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, kabupaten Gowa,” ujar Yudhi saat menggelar ekspose di Mapolres Gowa, Kamis (19/12/2024).

    Modus yang digunakan para pelaku terbilang licik. Dalam transaksi jual beli, mereka menawarkan skema satu asli dua palsu kepada para pembeli.

    “Begitu tim bergerak didapatkan saudara M yang telah melakukan transaksi dengan saudara AI untuk melakukan jual beli uang palsu. Uang palsu ini perbandingannya satu banding dua, jadi satu asli dua uang palsu,” tukasnya.

    Dari hasil penyelidikan, terungkap bahwa tersangka AI berperan sebagai sentral dalam jaringan ini, bersama sejumlah tersangka lainnya, termasuk ASS dan S.

    “Jadi mereka dibelakang 17 orang ini petanya berbeda tapi peran sentranya ada dari saudara AI kemudian juga saudara S, ada juga saudara ASS , ada juga yang DPO,” sebutnya.

    Polisi juga tengah memburu beberapa tersangka lain yang masuk daftar pencarian orang (DPO).

    “DPO ini akan kita tangkap juga dan akan tuntas nanti kita periksa,” lanjutnya.

    Orang nomor satu di Mapolda Sulsel ini menyebutkan, penggerebekan di dua lokasi menghasilkan temuan barang bukti yang luar biasa banyak.

    “Barang bukti cukup banyak termasuk hasil penjualan juga jadi tentu saja kalau sudah hasilnya akan kita terapkan dengan TPPU juga, terhadap tersangka utama,” terangnya.

    Seperti, ditemukan 4.554 lembar uang pecahan Rp100 ribu emisi 2016. Selain itu, ada uang palsu dalam mata uang asing seperti 5.000 Won Korea dan 500 Dong Vietnam.

  • Generasi Muda dan UMKM, Perjalanan Menuju Kesuksesan Bersama J&T Connect

    Generasi Muda dan UMKM, Perjalanan Menuju Kesuksesan Bersama J&T Connect

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Indonesia, dengan lebih dari 64 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menjadikan sektor ini sebagai tulang punggung perekonomian. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023, UMKM menyumbang hingga 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di tanah air. Namun, membangun bisnis bagi generasi muda bukan perkara mudah. Tantangan seperti kurangnya pengalaman, keterbatasan modal, hingga sulitnya akses pasar sering kali menghambat langkah mereka.

    Di tengah tantangan ini, J&T Express, perusahaan logistik global, hadir dengan program J&T Connect Preneur. Program ini menjadi wadah edukasi, pendampingan, dan peluang baru bagi para pengusaha muda untuk mengembangkan usaha mereka. Salah satu kegiatan utamanya adalah kompetisi bisnis, yang tahun ini berhasil menarik perhatian lewat kisah inspiratif tiga pengusaha muda yang masuk dalam Top 10 dari 300 peserta.

    SISABENANG: Fesyen Berkelanjutan dan Kepedulian Lingkungan
    Chantika, pendiri SISABENANG, memulai bisnisnya di tengah pandemi COVID-19. Kecintaan terhadap dunia fesyen bersama sang ibu melahirkan ide untuk menciptakan produk fesyen berkelanjutan dari limbah kain pabrik. “Saat itu, saya ingin membuat sesuatu yang unik, sekaligus mendukung aksi global seperti SDGs (Sustainable Development Goals),” ujar Chantika.

    Melalui J&T Connect Preneur, Chantika mendapatkan banyak wawasan, mulai dari menyusun business model canvas hingga strategi pemasaran. Tidak hanya itu, SISABENANG juga menjalankan misi sosial melalui program “Tanam Satu Tumbuh Seribu.” Setiap produk yang terjual menyumbangkan Rp10.000 untuk penanaman mangrove di Desa Bedono, Jawa Tengah.

  • Jelang Kongres, PDIP Tuding Ada Gerakan Terorganisir Mengganggu Partai

    Jelang Kongres, PDIP Tuding Ada Gerakan Terorganisir Mengganggu Partai

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan mencium adanya gerakan terorganisir dari pihak luar yang berupaya mengguncang stabilitas internal partai menjelang Kongres 2025. Indikasi ini terlihat dari munculnya spanduk dan baliho provokatif yang menyebutkan bahwa kepengurusan PDI-P di bawah Megawati Soekarnoputri dianggap ilegal. Spanduk tersebut ditemukan di sejumlah lokasi strategis, yang diduga bertujuan menggiring opini masyarakat dengan isu negatif.

    “Baliho dan spanduk tersebut dipasang di lokasi-lokasi strategis dan di jalur-jalur utama, yang mengindikasikan keterlibatan pihak kekuatan terorganisir dengan dukungan sumber daya yang besar,” ujar Ketua DPP PDI-P, Ronny Talapessy, dalam konferensi pers pada Kamis (19/12/2024). Ia menambahkan, aksi ini mencerminkan adanya upaya sistematis untuk menyerang kredibilitas partai menjelang momentum penting.

    Ronny menegaskan bahwa PDI Perjuangan tetap menjadi partai politik yang sah secara hukum. Ia menjelaskan bahwa struktur organisasi dan keputusan memperpanjang masa kepengurusan partai telah tercatat resmi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sejak Juli 2024.

    “Keabsahan ini tidak terbantahkan dan menjadi dasar kuat bagi PDI Perjuangan dalam menjalankan tugas politiknya,” ujarnya.

    Ia juga memaparkan bahwa perpanjangan masa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat dilakukan sesuai dengan Pasal 28 Anggaran Dasar Partai dan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Partai. Keputusan tersebut, lanjutnya, merupakan kewenangan prerogatif Ketua Umum dan telah disahkan dalam Rakernas V PDI-P 2024.

  • Kritik PPN 12 Persen, Ganjar Pranowo: Bisalah Dapat Penerimaan Negara Rp 300 Triliun

    Kritik PPN 12 Persen, Ganjar Pranowo: Bisalah Dapat Penerimaan Negara Rp 300 Triliun

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengkritik kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Menurutnya tidak sesuai dengan kondisi hari ini.

    “Mengorbankan daya beli rakyat atau menghambat pertumbuhan ekonomi,” kata Ganjar dikutip dari YouTube pribadinya, Jumat (20/12/2024).

    Di sisi lain, mantan calon presiden itu mengakui pajak merupakan pendapatan negara. Bahkan, target tahun 2025 pendapatan negara didominasi pajak.

    “Semuanya tahu melalui pajak. Negara mampu membiayai layanan publik, seperti pendidikan kesehatan, infrastruktur dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan,” ucapnya.

    Menurutnya pajak mesti dikelola dengan baik. Jika tidak maka hanya jadi beban.

    “Tanpa pajak yang dikelola secara bijak, negara akan bergantung pada utang atau sumber pendanaan tak berkelanjutan yang justru membebani masa depan di generasi mendatang,” jelasnya.

    Karenanya Ganjar mengusulkan alternatif pendapatan negara. Tidak sekadar mengandalkan pajak.

    Tapi hal tersebut, kata dia memang tidak mudah dan butuh dukungan dari semua pihak. Salah satunya, ia menyebut pajak kekayaan yang menarget mereka yang memiliki aset besar bisa menghasilkan kurang lebih Rp81,6 triliun.

    “Ini mengurangi ketimpangan, tanpa membebani kelompok miskin. Lalu ada windfall tax dari sektor tambang dan
    kelapa, dengan potensi yang kurang lebih ya kita bisalah dapat penerimaan negara Rp 300 triliun,” terang mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.

    Selain itu, ia juga memaparkan sumber pendapatan lainnya selain pajak.

  • Prabowo Bilang PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah, Sabun dan Deterjen Ternyata Ikutan Naik

    Prabowo Bilang PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah, Sabun dan Deterjen Ternyata Ikutan Naik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Presiden Prabowo yang beberapa waktu lalu menyebut bahwa kenaikan PPN menjadi 12 persen hanya untuk barang mewah kini jadi sorotan.

    Pasalnya, diketahui bahwa sejumlah barang kebutuhan harian warga seperti sabun, deterjen, bahkan pakaian ikutan naik.

    “Kan sudah diberi penjelasan ya, PPN adalah undang-undang yang kita akan laksanakan, tapi selektif hanya untuk barang mewah,” ujar Prabowo kepada sejumlah awak media pada 6 Desember 2024 lalu.

    “Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi, sudah sejak akhir 2023 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membela, membantu rakyat kecil ya. Jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah,” tambahnya.

    Namun, pernyataan Prabowo tersebut mendapat kritik dari para ekonom. Sebab, pada akhirnya tarif PPN sebesar 12% berlaku untuk semua barang dan jasa yang menjadi barang dan jasa kena pajak.

    Barang yang dikecualikan pun masih sama, yakni bahan pangan untuk sembako, jasa pendidikan dan kesehatan, hingga transportasi. Bedanya, untuk barang yang dikecualikan akan semakin sedikit karena untuk bahan pangan premium, hingga jasa pendidikan dan kesehatan premium atau mewah akan dikeluarkan dalam daftar itu.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, dengan catatan itu maka PPN 12% masih berdampak luas bagi banyak barang yang dikonsumsi masyarakat termasuk peralatan elektronik dan suku cadang kendaraan bermotor.

    “Bahkan deterjen dan sabun mandi apa dikategorikan juga sebagai barang orang mampu? Narasi pemerintah semakin kontradiksi dengan keberpihakan pajak,” kritik Bhima Yudhistira melalui siaran persnya dikutip dari CNBC, Kamis (19/12/2024). (bs-sam/fajar)