Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Berbeda dengan Indonesia, Vietnam Justru Pangkas Jumlah Kementerian dan Alihkan Anggaran Pejabat untuk Pembangunan

    Berbeda dengan Indonesia, Vietnam Justru Pangkas Jumlah Kementerian dan Alihkan Anggaran Pejabat untuk Pembangunan

    Fajar.co.id, Vietnam — Berbeda dengan Indonesia yang pada periode kali ini menghadirkan kabinet gemuk dengan gaji pejabatnya dinilai tak bersesuaian dengan kondisi keuangan negara yang terus melemah. Vietnam, salah satu tetangga dekat Indonesia justru memangkas kementerian untuk menghemat keuangan dan merampingkan birokrasi.

    Sebagaimana diberitakan Bloomberg pada Senin (16/12/2024), Negara Vietnam akan mengalihkan anggaran gaji para pejabat ke proyek pembangunan.

    Reformasi birokrasi Vietnam yang diklaim paling berani ini akan menghilangkan setidaknya 15-20 persen unit kementerian dan/atau lembaga negara. Jumlah pegawai negeri pun bakal dikurangi.

    Rencana ini muncul beberapa hari setelah negara itu mengesahkan draft aturan perpanjangan pengurangan pajak PPN, dari mulanya 10 persen menjadi 8 persen.

    Lima kementerian, empat lembaga pemerintah, dan lima saluran TV negara Vietnam termasuk badan-badannya akan dibubarkan, dikutip dari Reuters

    Menariknya lagi, negara itu juga akan menggabungkan beberapa kementerian.

    Direncanakan akan dipangkas dari 30 menjadi 21 Kementerian dalam program yang digambarkan sebagai “reformasi kelembagaan”.

    Jika reformasi tersebut selesai pada April 2025, Vietnam hanya memiliki 13 kementerian, empat lembaga setingkat menteri, dan empat badan pemerintah tambahan.

    Pemerintah Vietnam akan menggabungkan Kementerian Keuangan dengan Kementerian Perencanaan dan Investasi.

    2 kementerian itu akan dilebur menjadi Kementerian Keuangan dan Perencanaan Nasional.

    Kementerian Transportasi akan digabung dengan Kementerian Konstruksi, kemudian Kementerian Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas, dan Sosial akan dilebur menjadi Kementerian Dalam Negeri

  • Stefan Antonio: Karya Yos Suprapto Nampol, Jangan Baperan Dong!

    Stefan Antonio: Karya Yos Suprapto Nampol, Jangan Baperan Dong!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Stefan Antonio turut angkat bicara mengenai pembredelan pameran lukisan Yos Suprapto yang belakangan menuai kontroversi.

    Stefan menyebut bahwa karya-karya Yos Suprapto dikenal berani dan sarat kritik, sehingga bisa membuat kuping merah, terutama bagi pihak tertentu yang merasa tersentil.

    “Wah Karyanya emang nampol sih, pelukis Yos Suprapto pasti bikin kuping Mulyono merah,” ujar Stefan dalam keterangannya di aplikasi X @StefanAntonio__ (20/12/2024).

    Dikatakan Stefan, pembredelan pameran tersebut membuktikan bahwa karya seni masih memiliki daya kritik yang kuat, bahkan di era kebebasan berekspresi seperti sekarang.

    “Makanya pameran Karya Yos Suprapto sampai dibredel,” tukasnya.

    Namun, ia mengingatkan bahwa tidak seharusnya seni membuat pihak-pihak tertentu merasa baper.

    “Tapi namanya karya seni, ya ga usah pada baperan juga sih mestinya,” cetusnya.

    Stefan bilang, seorang seniman memang salah satu elemen pengawal demokrasi dengan cara membuat karyanya. Tidak terkecuali dalam bentuk kritik.

    “Seniman kan salah satu elemen pengawal demokrasi dengan cara membuat karya kritik-kritiknya yang tajam dan penuh bermakna,” kuncinya.

    Dikutip dari JawaPos, Pemeran ini dibatalkan disaat para pengunjung sudah hadir untuk acara pembukaan pameran. Pintu Galeri Nasional mendadak ditutup.

    Pintu utama digrendel, dan lampu tiba-tiba digelapkan. para pengunjung yang sudah hadir ke lokasi pun dibuat kecewa. 

    Dibatalkannya pameran lukisan tunggal karya Yos Suprapto di Galeri Nasional, Jakarta, meski sudah disiapkan dengan cukup matang selama sekitar satu tahu.

  • Soal Pembredelan Pameran Yos Suprapto, Okky Madasari Minta Menteri Kebudayaan Fadli Zon Bertanggung Jawab

    Soal Pembredelan Pameran Yos Suprapto, Okky Madasari Minta Menteri Kebudayaan Fadli Zon Bertanggung Jawab

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penulis kondang, Okky Madasari menagih pertanggung jawaban Menteri Kebudayaan Fadly Zon. Terkait pembredelan pameran Yos Suprapto.

    “Tanggung jawab utama Menteri Kebudayaan @fadlizon @Kemenkebud adalah memastikan tidak ada pemberangusan terhadap produk budaya,” kata Okky dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (21/12/2024).

    Pebulis novel 86 itu menyoroti kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru berjalan belum tiga bulan. Namun sudah melakukan sensor pada karya seni.

    “Ini belum ada 3 bulan pemerintahan baru, sudah ada sensor terhadap pameran di Galeri Nasional,” keluhnya.

    Menurut Okky, alasan bahwa lukisan Yos tidak sesuai tema tidak relevan. Karena menurutnya, lima lukisan yang dipersoalkan ada hubungannya dengan kedaulatan pangan.

    Ia memberi gambaran, tidak mampunya Indonesia berdaulat pangan karena kebijakan yang tidak berpihak.

    “Seniman, sastrawan, peneliti, individu yang mampu berpikir ketika disodori tema ‘kedaulatan pangan’. Kenapa kita gagal mencapai kedaulatan pangan? Oh, karena kebijakan yang tidak berpihak, oh, karena ada perselingkuhan antar elit, oh, karena ada penguasa yang korup, dst,” paparnya.

    Sebelumnya, seniman lukis Yos Suprapto mengekspresikan kekecewaannya karena 5 karyanya ditolak untuk dipamerkan di Galeri Nasional Jakarta dengan alasan tidak sesuai dengan tema dan dianggap terlalu vulgar dalam menyampaikan pesan lewat lukisan.

    Yos Suprapto sama sekali tidak setuju jika karya lukisannya yang disiapkan selama satu tahun belakangan dianggap tidak sesuai dengan tema. Dia justru menganggap 5 lukisan tersebut melengkapi narasi dari 25 lukisannya yang lainnya.

  • Stefan Antonio: Karya Yos Suprapto Nampol, Jangan Baperan Dong!

    Islah Bahrawi: Ketakutan di Ubun-Ubun di Balik Pembredelan Lukisan Yos Suprapto

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Islah Bahrawi, turut memberikan komentar tajam terkait pembredelan pameran lukisan Yos Suprapto yang memicu kontroversi.

    Dikatakan Islah, tindakan tersebut mengindikasikan ketakutan yang mendalam terhadap pesan yang disampaikan melalui karya seni.

    “Satu hal yang paling ditakuti oleh mereka yang bersalah adalah gambar tentang kebenaran,” ujar Islah dalam keterangannya di aplikasi X @islah_bahrawi (21/12/2024).

    Ia menegaskan bahwa pembredelan ini justru memperlihatkan siapa yang takut dan apa yang sedang dilawan.

    “Dari pembredelan ini menjadi jelas, siapa yang takut dan apa yang benar,” sentilnya.

    Islah bilang, jika sebuah lukisan saja dianggap ancaman hingga harus dibungkam, maka ketakutan itu sudah mencapai tingkat yang serius.

    “Jika lukisan saja dibungkam, berarti ketakutan sudah di ubun-ubun,” tandasnya.

    Dikutip dari JawaPos, Pemeran ini dibatalkan disaat para pengunjung sudah hadir untuk acara pembukaan pameran. Pintu Galeri Nasional mendadak ditutup.

    Pintu utama digrendel, dan lampu tiba-tiba digelapkan. para pengunjung yang sudah hadir ke lokasi pun dibuat kecewa. 

    Dibatalkannya pameran lukisan tunggal karya Yos Suprapto di Galeri Nasional, Jakarta, meski sudah disiapkan dengan cukup matang selama sekitar satu tahu.

    Karena kurator yang ditunjuk Galeri Nasional, Suwarno Wisetrotomo, meminta lima diantara 30 lukisan untuk diturunkan dengan alasan tidak sejalan dengan tema dan pesannya terlalu vulgar tentang praktik kekuasaan.

    Yos Suprapto menolak untuk menurunkannya. Dia beralasan, lima lukisan tersebut masih sesuai dengan dari tema pameran.

  • Pilkada Tidak Langsung Butuh Sistem Politik yang Bebas Tekanan

    Pilkada Tidak Langsung Butuh Sistem Politik yang Bebas Tekanan

    Rakyat tidak memilih presiden secara langsung, melainkan melalui perwakilan yang ditunjuk. Namun, sistem ini berjalan baik karena budaya politik dan sistem kepartaiannya sudah mapan.

    “Bahwa suara anggota DPR itulah suara partai politik, rata-rata atau semua anggota DPR itu mengikuti partainya karena kalau tidak bisa saja di PAW (dipecat),” ucapnya.

    Dijelaskan Rizal, terdapat aturan yang memberikan kebebasan kepada setiap anggota DPR untuk merepresentasikan rakyatnya.

    “Saya pikir tidak ada masalah. Makanya sistem ini bagus ditetapkan kalau sistem kepartaian kita mapan dan modern,” imbuhnya.

    Rizal kemudian menyoroti pentingnya membedakan antara pemilihan gubernur dan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota.

    “Provinsi tidak memiliki wilayah geografis secara langsung. Kewenangan mereka sering tumpang tindih dengan kabupaten/kota,” Rizal menuturkan.

    Menurutnya, dalam konteks desentralisasi, gubernur sebaiknya dipilih oleh DPRD karena posisinya lebih sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.

    “Karena itu, gubernur sebaiknya dipilih atau ditunjuk oleh DPRD agar lebih sesuai dengan konsep pemerintahan yang terdesentralisasi,” jelasnya.

    Sementara untuk kepala daerah di tingkat kabupaten/kota, Rizal menilai Pilkada langsung sebaiknya tetap dipertahankan dan dilaksanakan.

    Ia menekankan bahwa dengan Pilkada langsung bisa mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerahnya.

    Termasuk, menurut Rizal, Pilkada langsung juga bisa menjadi proses politik atau tempat rakyat belajar tentang demokrasi melalui keterlibatan aktif tersebut. Bahkan, Pilkada langsung juga dinilai memungkinkan masyarakat menilai langsung kualitas calon pemimpin mereka.

  • Menteri Pertanian Terobos Banjir dan Longsor Pantau Langsung Kondisi Pertanian di Bone

    Menteri Pertanian Terobos Banjir dan Longsor Pantau Langsung Kondisi Pertanian di Bone

    FAJAR.CO.ID, BONE – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan perjalanan darat meninjau lokasi pertanian terdampak longsor dan banjir di Bone, Sabtu (21/12/2024).

    Tantangan cuaca ekstrem tidak menjadi penghalang Mentan untuk memantau langsung kondisi pertanian di wilayah Sulawesi Selatan.

    Perjalanan menuju Bone tidak berjalan mulus. Pagi ini, longsor besar terjadi di Tompo Ladang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, yang menutup total akses di jalur Poros Maros-Bone.
    Longsor ini membuat semua jenis kendaraan tidak dapat melintas.
    Mentan Amran dan tim pun harus mengambil langkah ekstrem dengan berjalan kaki melalui permukiman warga dan menerjang banjir untuk melanjutkan perjalanan.

    “Swasembada semakin menantang, pantang menyerah,” katanya dengan penuh semangat saat melewati banjir pada Sabtu (21/12/2024).

    Mentan Amran juga menegaskan bahwa perjuangan untuk swasembada pangan bukanlah hal mudah. Tetapi, ia yakin dengan keteguhan dan sinergi, maka cita-cita ketahanan pangan oleh Presiden Prabowo dapat dicapai.

    “Ini merupakan bagian dari perjuangan untuk swasembada. Tantangan menanti tapi harus beres,” ungkapnya.

    Aksi Mentan Amran menerobos banjir dan longsor mengundang rasa kagum dan haru dari warga masyarakat yang terdampak banjir dan longsor.

    “Hati-hati di jalan, Pak Mentan. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT,” ujar salah seorang warga yang ikut membantu perjalanan Mentan Amran di tengah bencana.

    Mentan menegaskan dirinya terus akan memantau kondisi pertanian di Indonesia secara ketat, apalagi tantangan cuaca yang berubah dengan cepat. “Insyaallah swasembada masih on the track. Kami terus bekerja untuk petani dalam kondisi apa pun. Kamo sudah berpindah-pindah lokasi di seluruh Indonesia. Doakan swasembada segera tercapai,” tambahnya.

  • Stefan Antonio: Karya Yos Suprapto Nampol, Jangan Baperan Dong!

    Okky Madasari: Era Sensor dan Pembungkaman Karya Seni di Rezim Prabowo Resmi Dimulai?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Novelis Okky Madasari menyoroti pembredelan pameran Yos Supratpo. Ia bahkan mengunggah foto-foto lukisan itu.

    “Gara-gara 5 lukisan mirip Jokowi ini, pameran tunggal Yos Suprapto yang seharusnya dibuka kemarin (19/12) di Galeri Nasional, batal,” kata Okky dalam unggahannya di X, Sabtu (21/12/2024).

    Saat itu, para pengunjung pameran sudah berkumpul. Namun tidak dibiarkan masuk.

    “Pintu ruang pameran di Galeri Nasional dikunci,” ujar Okky.

    Penulis buku 86 itu melontarkan pernyataan menohok. Apakah era pembredelan sudah dimulai?

    “Era sensor dan pembungkaman terhadap karya seni di bawah rezim Prabowo resmi dimulai?” ucapnya.

    Yos sendiri, kapok bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan. Setelah pameran tunggalnya dibredel.

    Pameran tunggal Yos sedianya dibuka mulai Kamis (19/12) malam. Digelar di Galeri Nasional, Jakarta.

    “Saya tidak mau lagi berurusan dengan Galeri Nasional dan Kementerian Kebudayaan,” kata Yos Suprapto dikutip dari Jawa Pos, Jumat (20/12/2024).

    Batalnya pameran ini bermula dari kurator Galeri Nasional, Suwarno Wisetrotomo, yang meminta lima diantara 30 lukisan untuk diturunkan. Alasannya tidak sejalan dengan tema dan pesannya terlalu vulgar tentang praktik kekuasaan.

    Yos Suprapto menolak karena menurutnya, justru lima lukisan itu menjadi latar belakang situasi dari tema tentang kedaulatan pangan.
     
    Juka itu diturunkan, maka menurutnya narasinya menjadi tidak utuh. Hal itu yang tidak diinginkan oleh sang seniman. 

    Sejumlah pihak telah menanggapi perustiwa ini. Salah satunya Budayawan Eros Djarot, yang awalnya akan membuka pameran tersebut.
     
    “Saya rasa itu ekspresi kurator yang takut
    secara berlebihan,” kata Eros Djarot.

  • Pemerintah Tak Berdaya, Rakyat Frustasi, Satu Keluarga Bunuh Diri Karena Pinjol

    Pemerintah Tak Berdaya, Rakyat Frustasi, Satu Keluarga Bunuh Diri Karena Pinjol

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pada Mei 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan total utang pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berasal dari pinjol mencapai Rp 19 triliun pada Mei 2023. Lalu, pada Maret 2024, Bank Indonesia melaporkan bahwa kredit pinjol per Maret 2024 sudah melampaui angka Rp64 triliun.

    Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menilai pemerintah belum tegas menangani kasus pinjaman online (pinjol). Akibat ketidaktegasan tersebut, sebutnya, masyarakat Indonesia semakin terjerat kasus mengerikan ini.

    Baginya, hal ini menunjukkan betapa cepat pertumbuhan dan mudahnya masyarakat terjerat pada rentenir pinjol. Ia pun meminta pemerintah segera menyelesaikan regulasi soal pinjol ini, yang disebut bisa mudah diatasi manakala ada ketegasan dan keberpihakan pada rakyat.

    “Korban Pinjol terus bermunculan karena dianggap sebagai solusi saat membutuhkan uang cepat tanpa ribet. Padahal, justru menyusahkan di kemudian hari dengan bunga yang tinggi dan penagihan yang tidak jelas,” Mufti dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/12/2024).

    Kendati Pemerintah telah melakukan penutupan terhadap situs pinjol ilegal, dirinya menyebut pengawasan yang tidak ketat tetap membuat pinjol-pinjol kerap bermunculan.

    “Tanpa pengawasan yang memadai dan sanksi yang tegas, akibatnya korban terus bermunculan. Pemerintah tak berdaya karena pinjol makin merajalela, rakyat menderita,” tuturnya.

    Oleh karena itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menilai pemerintah seharusnya secepatnya mengambil langkah yang lebih tegas terkait pinjol karena semakin banyak masyarakat yang menjadi korban. Pinjol, tegasnya, berdampak secara signifikan pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat, bahkan pada kasus kriminal.

  • Komisi B DPRD Sulsel Bahas Masalah Pertanian dengan Mentan di Jakarta

    Komisi B DPRD Sulsel Bahas Masalah Pertanian dengan Mentan di Jakarta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi B DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Jakarta dan diterima oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Dalam kunjungan tersebut, anggota DPRD Sulsel, membawa berbagai masalah yang dihadapi oleh petani yang dikeluhkan saat reses DPRD Sulsel beberapa waktu lalu.

    Anggota DPRD Sulsel, Heriwawan mengatakan, dia bersama anggota Komisi B DPRD Sulsel mengunjungi Menteri Pertanian beberapa waktu lalu. Kesempatan dimanfaatkan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.

    Terutama tentang kelangkaan pupuk, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), ketersediaan bibit jagung dan padi yang menjadi isu utama yang dihadapi oleh petani di Sulsel.

    “Kami menerima banyak keluhan dari petani terkait kelangkaan pupuk, bantuan alsintan, dan ketersediaan bibit jagung dan padi. Masalah-masalah ini sangat mempengaruhi produktivitas pertanian di daerah kami,” ujar Heriwawan, Jumat (20/12/2024).

    Bukan hanya itu, kepastian harga saat pasca panen juga menjadi sorotan, pemerintah lanjut Ketua Pemuda Muhammadiyah Sulsel ini harus memastikan bahwa harga komoditas pertanian stabil setelah musim panen.

    “Ini juga yang harus dikawal, jangan harga turun saat petani panen, pasti akan mempengaruhi pendapatannya, makanya Pemerintah harus hadir memberikan intervensi,” bebernya.

    Dalam pertemuan tersebut, Menteri Pertanian lanjut Ketua Legislator Demokrat dapil Sinjai-Bulukumba itu menyatakan komitmennya untuk membantu mengatasi masalah-masalah tersebut.

    “Pak menteri memberikan kabar gembira, tahun 2025 tidak ada lagi kelangkaan pupuk di Sulsel. Termasuk bantuan alsintan dan bibit yang dibutuhkan oleh petani di Sulsel. Dukungan dari pemerintah pusat akan terus kami tingkatkan untuk mendukung sektor pertanian di daerah,” tambahnya.

  • Ferdinand: Jokowi Takut Hanya Dijadikan Ornamen Hiasan Tak Berguna

    Ferdinand: Jokowi Takut Hanya Dijadikan Ornamen Hiasan Tak Berguna

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyebut Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tak akan berani masuk ke salah satu partai politik manapun.

    Alasannya kata dia, Jokowi takut dijadikan ornamen hiasan tak berguna oleh partai politik yang dimasuki.

    “Jokowi tak akan berani masuk salah satu partai politik. Kenapa tak berani? Takut hanya dijadikan ornament hiasan tak berguna,” kata Ferdinand dalam akun X, Sabtu, (21/12/2024). 

    Bahkan Ferdinand menyebut Jokowi juga tak akan berani mendirikan partai politik sendiri karena takut ketahuan tak memiliki massa pemilih.“Jokowi tak akan berani mendirikan partai politik. Kenapa? Takut ketauan tak punya massa pemilih dan malu-maluin,” tambahnya. 

    Seperti diketahui, Jokowi telah resmi dipecat dari PDI Perjuangan. Jokowi dipecat bersama putranya sendiri yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta Gubernur Sumatera Utara Terpilih, Bobby Afif Nasution yang juga menantunya.

    Mereka dipecat bersama 27 kader yang lainnya. Hal itu sesuai dengan SK bernomor Surat Keputusan No 1649/KPTS/DPP/XII/2024, No 1650/KPTS/DPP/XII/2024 dan No 1651/KPTS/DPP/XII/2024. 

    Hingga saat ini, Jokowi belum memberikan sinyal untuk menjatuhkan pilihan kepada parpol lain untuk berlabuh setelah dipecat oleh PDIP. (selfi/fajar)