Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Tak Sekadar Melawan Kiminalisasi, Denny Indrayana: Setiap Orang Berhak Mengungkap Kebenaran

    Tak Sekadar Melawan Kiminalisasi, Denny Indrayana: Setiap Orang Berhak Mengungkap Kebenaran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, turut bergabung sebagai tim Kuasa Hukum Roy Suryo cs terkait kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    Eks Wamenkumham itu menilai bahwa status tersangka yang dialamatkan ke Roy Suryo Cs merupakan upaya membungkam suara kritis atas kekuasaan.

    “Saya memutuskan menjadi kuasa hukum karena ingin menegaskan tidak boleh ada penggunaan kekuasaan yang kemudian membungkam sikap kritis dari orang-orang bahkan jika berhadapan dengan mantan presiden sekalipun,” kata Denny melalui akun media sosialnya, Jumat (14/11/2025).

    Dia juga menegaskan bahwa bergabung membela Roy Suryo Cs untuk melawan Jokowi yang telah merusak demokrasi di akhir jabatannya.

    “Bukan semata melawan kriminalisasi tetapi juga modus intimidasi, yang memperalat hukum pidana untuk kepentingan mantan penguasa,” sebutnya.

    Denny juga mengatakan setiap orang berhak mengungkap kebenaran dokumen publik seperti ijazah, dan tidak boleh dilaporkan ke polisi oleh siapapun, termasuk mantan presiden.

    “Justru seharusnya, yang sudah lama kita tunggu-tunggu, mantan Presiden Jokowi harusnya dengan gentleman menunjukkan keaslian ijazahnya,” ucap dia.

    Diberitakan sebelumnya, Juru bicara Roy Suryo Cs, Refly Harun, angkat suara usai ketiganya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya, kemarin.

    Pemeriksaan tersebut berlangsung intensif dengan jumlah pertanyaan yang mencapai ratusan.

    Refly menyebut proses pemeriksaan berjalan dengan baik dan para tersangka bersikap kooperatif.

  • Pemerintah Kembali Kangkangi Putusan MK? Gus Umar: yang Dipatuhi Hanya saat Gibran Jadi Cawapres

    Pemerintah Kembali Kangkangi Putusan MK? Gus Umar: yang Dipatuhi Hanya saat Gibran Jadi Cawapres

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Beberapa waktu belakangan, sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tampaknya tak dihiraukan oleh pemerintah. Khususnya terkait rangkap jabatan.

    Putusan terbaru, anggota polri diwajibkan mundur atau pensiun dari kepolisian jika ingin menduduki jabatan sipil. Keharusan itu setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 114/PUU-XXIII/2025.

    Putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua MK, Suhartoyo dalam sidang pleno di Gedung MK, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

    Hal itu pun memantik reaksi dari tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Umar Sahadat Hasibuan atau Gus Umar.

    Melalui akun media sosialnya. Dia menyindir ada banyak putusan yang dikangkangi oleh pemerintah. Dan, hanya satu putusan yang dipatuhi yakni terkait pencalonan Gibran sebagai wapres.

    “Putusan MK yg dikangkangi: 1. Wamen gak boleh jadi komisaris BUMN. Putusan MK yang langsung di patuhi cuma waktu gibran jadi wapres,” tulis Gus Umar, dikutip Sabtu (15/11/2025).

    “Saya yakin pasti banyak cara untuk kangkangi putusan MK yang larang polisi duduki jabatan sipil. Wong Teddy saja dicari pembenarannya untuk jadi Seskab. Iya gak sih?” tutup Gus Umar.

    Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, menyatakan bahwa pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu putusan MK tersebut. Tak dipungkiri, terdapat sejumlah anggota Polri aktif yang saat ini menduduki jabatan sipil.

    “Tentunya kalau memang sudah diputuskan dan kami sudah mempelajari apa yang sudah diputuskan tersebut, Polri akan selalu menghormati putusan pengadilan yang sudah diputuskan,” kata Irjen Pol Sandi Nugroho saat diwawancarai awak media di Jakarta.

  • Indonesia Mulai Persiapkan 20 Ribu Pasukan ke Gaza, Kapuspen TNI: Menunggu Mandat Final

    Indonesia Mulai Persiapkan 20 Ribu Pasukan ke Gaza, Kapuspen TNI: Menunggu Mandat Final

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia bakal mengirim 20 ribu pasukan ke Gaza, Palestina. Rencana itu dibarengi dengan persiapan dari Mabes TNI.

    Pihak TNI diketahui mulai menyiapkan personel dan peralatan agar bisa digerakkan saat sudah ada mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau kesepakatan internasional di bawah inisiasi Amerika Serikat (AS).

    Menurut Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, persiapan pengiriman pasukan ke Gaza dilakukan dengan menyiapkan kapabilitas inti kesehatan dan zeni konstruksi yang memang dibina untuk operasi kemanusiaan dan perdamaian.

    “Penunjukan nama batalyon tertentu masih menunggu mandat resmi PBB, keputusan pemerintah, serta struktur misi yang akan ditetapkan Dewan Keamanan PBB. Saat ini yang disiapkan adalah paket kemampuan dan kapabilitas, bukan satuan spesifik,” urai Freddy dikutip pada Sabtu (15/11/2025).

    Jenderal bintang dua TNI AL berlatar Korps Marinir tersebut menambahkan, peralatan yang dipersiapkan mengikuti standar operasi kemanusiaan dan peacekeeping.

    Seperti fasilitas rumah sakit lapangan, peralatan medis emergency, ambulans, perlengkapan air bersih dan sanitasi, serta kemampuan konstruksi zeni yang diperkuat dengan alat berat dan sarana rekonstruksi.

    ”Jenis dan jumlahnya akan disesuaikan kembali setelah mandat PBB dan kebutuhan lapangan ditetapkan,” tambahnya.

    Freddy melanjutkan, 20 ribu pasukan merupakan kapasitas kekuatan TNI yang telah disiapkan dalam kerangka dukungan perdamaian dan kemanusiaan.

  • Bappenas di IPOC 2025: Sawit Jadi Pilar Indonesia Emas 2045 dan Motor Transformasi Hijau Nasional

    Bappenas di IPOC 2025: Sawit Jadi Pilar Indonesia Emas 2045 dan Motor Transformasi Hijau Nasional

    FAJAR.CO.ID, BALI – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa sektor kelapa sawit akan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pesan tersebut disampaikan dalam pembukaan The 21st Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2026 Price Outlook di Nusa Dua, Bali.

    Dalam pidatonya, Rachmat menekankan bahwa sawit bukan sekadar komoditas, melainkan fondasi strategis pembangunan nasional. “Kelapa sawit bukan hanya komoditas. Sawit adalah jembatan persahabatan, perdamaian, dan kemanusiaan,” ujarnya.

    Ia menyampaikan bahwa dunia tengah menghadapi ketidakpastian global, tekanan perubahan iklim, dan kebutuhan pangan serta energi yang terus meningkat. Di tengah tantangan tersebut, Indonesia memilih untuk menempatkan sawit sebagai bagian dari solusi global.

    “Kelapa sawit berkontribusi besar bagi ketahanan pangan dunia, energi terbarukan, dan kebutuhan sehari-hari miliaran orang,” kata Rachmat.

    Menurutnya, keberhasilan Indonesia tidak hanya diukur dari besarnya produksi, tetapi dari kemampuan mengelola sawit secara bertanggung jawab, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) yang menjadi kompas moral pembangunan modern.

    Indonesia berkomitmen memastikan pertumbuhan ekonomi tidak merusak alam dan tidak meninggalkan generasi mendatang.

    Rachmat menyampaikan bahwa sawit telah menjadi pendorong utama pembangunan pedesaan, penyedia jutaan lapangan kerja, dan tulang punggung sektor hilir seperti biofuel, oleokimia, serta industri hijau. Peran strategis ini menjadikan kelapa sawit sebagai salah satu kekuatan besar dalam transformasi menuju ekonomi hijau.

  • Dukung Asta Cita, BRI Perkuat Program Pemberdayaan UMKM Untuk Akselerasi Pemerataan Ekonomi Nasional

    Dukung Asta Cita, BRI Perkuat Program Pemberdayaan UMKM Untuk Akselerasi Pemerataan Ekonomi Nasional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus mempertegas komitmennya dalam memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar utama perekonomian nasional. Sejalan dengan semangat Asta Cita yang menekankan pentingnya pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi rakyat, BRI secara konsisten menjalankan berbagai program pemberdayaan yang terintegrasi dengan tujuan menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan di seluruh penjuru negeri.

    Dalam Press Conference Kinerja Keuangan BRI Triwulan III 2025 di Kantor Pusat BRI, Jakarta, Kamis (30/10) Wakil Direktur Utama BRI Agus Noorsanto menegaskan bahwa keberhasilan program pemberdayaan menjadi fondasi penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional secara menyeluruh.

    “Hingga akhir September 2025, BRI telah membina 4.909 Desa BRILiaN yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, melalui program KlasterkuHidupku BRI juga telah mengembangkan 41.715 klaster usaha sebagai bagian dari strategi penguatan sektor produktif berbasis komunitas,” ujar Agus.

    BRI juga menghadirkan LinkUMKM yang tercatat telah dimanfaatkan oleh lebih dari 13,6 juta pelaku UMKM untuk memperluas pasar, meningkatkan kapasitas usaha, dan mempercepat proses naik kelas. Tak hanya itu, untuk menumbuhkembangkan UMKM, BRI juga membina 54 Rumah BUMN dan telah melaksanakan 17 ribu pelatihan.

    “Berbagai program pemberdayaan UMKM yang telah dilakukan oleh BRI tidak hanya menjadi wujud komitmen sosial BRI dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kinerja bisnis perusahaan”, jelas Agus Noorsanto. 

  • CEO PowerCommerce Asia Bandingkan Kemudahan Jadi Pengusaha di Malaysia dan Keruwetan Indonesia

    CEO PowerCommerce Asia Bandingkan Kemudahan Jadi Pengusaha di Malaysia dan Keruwetan Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Founder & CEO PowerCommerce Asia, Hadi Kuncoro, menilai Indonesia tak cocok untuk pengusaha. Dia menanyakan peran pemerintah.

    “Mau yang corporate, mau yang UMKM, emang pernah dibantu ama pemerintah?Nggak pernah,” kata Hadi dikutip dari YouTube Big Thinkers ID, Sabtu (15/11/2025).

    Dia memaparkan bantuan dimaksud seperti keringanan pajak dan kemudahan mengurus perizinan.

    “Pernah denger dapat tax holiday? UMKM, enterpeneur? Enggak pernah. Pernah lu dibantu untuk mengurus izin dengan cepat? Faktanya urusan pajak aja jadi ruwet,” ujarnya.

    Selain itu, dia juga menanyakan bagaimana perlindungan pemerintah dari gangguan pihak eksternal.

    “Gua tanya, pernah engga dilindungi orang-orang yang punya production center? Dari segala macam premanisme, Ormas, dan lain-lain. Pernah enggak? Ada kebijakan yang melindungi itu?” sindirnya.

    Dia memberi contoh, saat dia ingin membangun perusahaan di Malaysia. Hadi langsung mendapat berbagai kemudahan.

    “Power commerce datang ke Malaysia sekitar tiga tahun lalu, kita bikin legal di sana, enggak lebih dari Rp50 juta bikin PT di sana, dan gua dapet tax holiday lima tahun,” imbuhnya.

    “Karena datang dari luar negeri, dan gue membawa digitalisasi,” tambahnya.

    Tidak hanya itu, semua perizinan tersebut bisa selesai hanya hitungan hari.

    “Dua minggu. Kebayang nggak?” pungkasnya.
    (Arya/Fajar)

  • Fakta Sidang Komisi Informasi Terungkap KPU Tak Pernah Autentikasi Ijazah Jokowi

    Fakta Sidang Komisi Informasi Terungkap KPU Tak Pernah Autentikasi Ijazah Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sorotan publik atas dugaan kejanggalan ijazah Mantan Presiden Joko Widodo kembali berembus setelah Abdul Gafur Sangadji mengungkap fakta persidangan di Komisi Informasi Pusat.

    Ia menyebut KPU tak pernah melakukan autentikasi dokumen asli Jokowi saat Pilpres 2014 maupun 2019.

    “Ternyata tidak pernah dilakukan otentikasi oleh KPU. Ini fakta persidangan, tidak bisa dibantah,” katanya.

    Menurut Gafur, keterangan itu disampaikan langsung oleh pihak KPU yang menjadi saksi resmi dalam sidang. Ia menegaskan hal ini menjadi dasar kuat mengapa publik masih menuntut bukti utama.

    Ia menyebut tujuan penelitian Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa hanyalah menjawab yang selama ini menjadi pertanyaan masyarakat.

    “Basisnya adalah penelitian ilmiah. Itu yang membedakan dengan Gus Nur dan Bambang Tri,” ucapnya.

    Gafur kembali menyinggung pernyataan pihak lain yang menyebut ijazah akan dihadirkan dalam persidangan.

    “Tidak benar apa yang disebut oleh Saudara Andi Azwan, bahwa ijazah itu akan ditampilkan di persidangan,” lanjutnya.

    Ia menegaskan bahwa selama seluruh rangkaian perkara baik pidana maupun perdata ijazah asli tidak pernah muncul.

    Selain itu, ia menilai pernyataan yang menyebut Presiden bisa menunjukkan sendiri ijazahnya di sidang adalah keliru.

    “Di dalam proses hukum pidana yang diatur di dalam KUHAP, yang menampilkan barang bukti itu adalah jaksa penuntut umum,” tegasnya.

    Gafur mempertanyakan apakah ijazah itu sudah benar-benar disita penyidik atau justru belum pernah disentuh.

    “Pertanyaan hukum kita hari ini adalah, apakah ijazah Pak Jokowi Dodo itu sudah disita atau belum oleh Polda Metro Jaya?”, lanjutnya.

  • Kajian FTA Diserahkan ke Mahfud MD, Ida Kusdianti: Saatnya Polri Dibersihkan Total

    Kajian FTA Diserahkan ke Mahfud MD, Ida Kusdianti: Saatnya Polri Dibersihkan Total

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis perempuan, Ida N Kusdianti, menyebut, Forum Tanah Air (FTA) telah menyerahkan hasil kajian akademik terkait Reformasi Polri kepada Prof. Mahfud MD.

    Seperti diketahui, Mahfud merupakan salah satu anggota Komite percepatan Reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini.

    Dikatakan Ida, Kajian tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Harian FTA, Donny Handricahyono, sebagai bahan masukan.

    Ida menyampaikan harapannya agar dokumen itu benar-benar diperhatikan dan masuk dalam pembahasan komite.

    “Ini hasil kajian terkait Reformasi POLRI, sebagai masukan dan pembanding untuk Komite Reformasi POLRI dari pemerintah,” ujar Ida kepada fajar.co.id, Sabtu (15/11/2025).

    Ia menekankan bahwa keberadaan masukan dari berbagai elemen masyarakat sangat penting dalam proses perbaikan institusi Polri, terutama menyangkut transparansi dan akuntabilitas.

    “Semoga hasil kajian FTA bisa menjadi perhatian untuk diterima dan di pertimbangkan,” ucapnya.

    Ida juga mengingatkan bahwa reformasi Polri harus berjalan dengan keseriusan penuh agar institusi tersebut bersih dari praktik-praktik yang merugikan rakyat maupun negara.

    “Bahwa Institusi Polri harus bersih dari oknum yang bisa merugikan negara dan rakyat,” tegasnya.

    Sebelumnya, Pengacara Roy Suryo Cs, Ahmad Khozinudin, tidak tinggal diam melihat kliennya ditetapkan tersangka terkait dugaan pencemaran nama baik Presiden ke-2, Jokowi.

    Baginya, Jokowi hanya perlu menunjukkan ijazah aslinya dalam bentuk fisik jika memang benar-benar ada dan tidak palsu.

  • Purbaya Bocorkan Konsep Sumitronomics, ‘Obat’ Mujarab Percepat Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

    Purbaya Bocorkan Konsep Sumitronomics, ‘Obat’ Mujarab Percepat Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membocorkan strategi dirinya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga dapat menembus angka 6-8 persen sebagaimana yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto.

    Purbaya memperkenalkan filosofi “Sumitronomics” yang berfokus pada tiga pilar untuk membangun ekonomi Indonesia yakni pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, dan stabilitas nasional yang dinamis.

    Menkeu menilai bahwa dengan strategi yang tepat, Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 6–8%.

    Selanjutnya, Menkeu menyampaikan bahwa kunci pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat terletak pada keseimbangan tiga mesin utama yakni kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan aktivitas sektor swasta.

    “Ekonomi kita bisa cepat jika tiga mesin jalan—fiskal, moneter, dan terejawantahkan pada sektor swasta yang tumbuh lebih cepat,” jelas Menkeu Purbaya dalam kuliah umum pada peringatan Dies Natalis ke-71 Universitas Airlangga, Surabaya, dikutip pada Sabtu (15/11).

    Selain itu, Purbaya juga menyoroti pentingnya menjaga permintaan domestik sebagai motor utama penggerak ekonomi nasional. Dengan kontribusi hingga 90% terhadap PDB, konsumsi dalam negeri menjadi faktor penentu ketahanan ekonomi di tengah gejolak global.

    “Jadi walaupun kondisi global gonjang-ganjing, kalau saya jaga permintaan domestik yang 80% masih bisa cukup untuk menopang pertumbuhan dalam negeri,” ujarnya.

    Dalam pemaparannya, Menkeu memberikan dorongan kepada mahasiswa agar jangan berhenti belajar dan berkontribusi sehingga ilmu yang telah dipelajari dapat bermanfaat bagi kemajuan bangsa.

  • Dasco Bilang Belum Ada Pembahasan Budi Arie Masuk Gerindra, Eko Widodo: Kalau Diterima Kebangetan Sih

    Dasco Bilang Belum Ada Pembahasan Budi Arie Masuk Gerindra, Eko Widodo: Kalau Diterima Kebangetan Sih

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Eko Widodo, ikut menanggapi isu terkait klaim Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang menyebut dirinya ditawari langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk masuk Partai Gerindra.

    Klaim tersebut sontak memicu reaksi dari sejumlah DPC Gerindra yang menyatakan penolakan.

    “Budi Arie ngaku-ngaku dia satu-satunya orang yang ditawari langsung Prabowo masuk Gerindra,” ujar Eko di X @ekowboy2 (15/11/2025).

    Eko bahkan menilai reaksi penolakan dari kader daerah menunjukkan bahwa kelompok akar rumput Gerindra tidak menginginkan kehadiran Budi Arie di internal partai.

    “Gerindra beri sinyal tolak Budi Arie, kalo diterima sih kebangetan kesannya jadi partai buangan!,” tegasnya.

    Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut munculnya penolakan dari sejumlah DPC terkait kabar Budi Arie untuk bergabung menjadi kader Gerindra.

    Dasco menilai dinamika itu hal lumrah dalam politik.

    “Namanya dinamika di politik, soal tidak menerima atau ada yang menerima itu kan biasa,” ujar Dasco dikutip pada Sabtu (15/11/2025).

    Dikatakan Dasco, respons beragam di tingkat daerah tidak perlu diperbesar karena sering terjadi dalam proses politik internal.

    Ia menegaskan bahwa sampai saat ini DPP Partai Gerindra belum membahas secara resmi soal kemungkinan masuknya Budi Arie.

    Bahkan, Dasco menyebut keputusan nantinya akan menunggu arahan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.

    “(Jadi pertimbangannya dari DPP) Nanti kita tanya Pak Prabowo, ini belum sempat dibahas sih. Karena Pak Prabowo kan sibuk ke luar negeri kemarin,” tandasnya.