Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Tersangka Ijazah Jokowi Kompak Buat Program untuk Korban Bencana Sumatera-Aceh

    Tersangka Ijazah Jokowi Kompak Buat Program untuk Korban Bencana Sumatera-Aceh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Dokter Tifauzia Tyassuma atau yang akrab disapa Dokter Tifa membagikan momen menarik.

    Momen yang dibagikan ini terkait kebersamaannya dengan Roy Suryo dan Rismon Sianipar.

    Ketiganya sebelumnya didapatkan jadi tersangka dari isu ijazah palsu yang melibatkan mantan Presiden Joko Widodo.

    Kini lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Dokter Tifa membagikan momen berkumpul tiga orang ini.

    Ia menyebut perkumpulannya sebagai Tiga Otak, Tiga Hati, Satu Aksi: RRT. Dan mengaku senang jika berkumpul seperti ini.

    “Tiga Otak, Tiga Hati, Satu Aksi: RRT Paliiiing bahagia, jika bisa duduk bertiga begini.
    Kesempatan mahal, karena kesibukan dan concern kami masing-masing. Tetapi hati selalu bertaut. Dan setiap bertemu, selalu ada saja ide dan gagasan yang segera akan terwujud,” tulisnya dikutip Rabu (10/12/2025).

    “Kami bertiga, mas Roy, Rismon, dan saya dr Tifa, adalah jenis manusia action, bukan manusia wacana. Dan pikiran, jiwa, dan hati kami adalah untuk bangsa dan negara ini,” tuturnya.

    Di pertemuan ini juga, Dokter Tifa mengungkap ketiganya membahas soal kontribusinya untuk membantu korban terdampak bencana banjir di Sumatra dan Aceh.

    “Maka selain kami bertemu untuk rapat soal hukum dan konferensi pers, kami langsung bahas, bagaimana kontribusi kami kepada masalah besar di depan mata, yaitu Bencana Sumatera,” ungkapnya.

    Hasilnya, ketiganya sepakat untuk menciptakan salah satu program untuk memberikan kontribusi.

    “Sepakat kami membuat Program yang kami namakan: Program Biorestorasi Pasca Bencana Besar Sumatera Berbasis Data Science Inisiator kolaboratif: Roy Suryo – Rismon Sianipar – dr Tifauzia Tyassuma,” paparnya.

  • Dedi Mulyadi soal Kerusakan Alam yang Menyebabkan Banjir dan Tanah Longsor: Pertanyaannya, Siapa yang Menjajah Itu?

    Dedi Mulyadi soal Kerusakan Alam yang Menyebabkan Banjir dan Tanah Longsor: Pertanyaannya, Siapa yang Menjajah Itu?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali blak-blakan terkait kerusakan alam di Indonesia yang semakin parah dari waktu ke waktu.

    Pernyataannya tersebut muncul di tengah maraknya bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera serta sejumlah wilayah lain di Indonesia.

    Dedi membandingkan kondisi alam Indonesia saat masa penjajahan dengan era kemerdekaan yang telah berlangsung lebih dari delapan dekade.

    Dikatakan Dedi, kerusakan lingkungan justru semakin masif setelah Indonesia merdeka.

    “Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, gunung masih utuh. Samudera masih terbentang luas, sungai-sungai jernih, dia (Belanda) meninggalkan perkebunan yang terhampar,” ujar Dedi dikutip pada Rabu (10/12/2025).

    Ia juga menyinggung peninggalan infrastruktur era kolonial yang dinilainya jauh lebih berkualitas dibandingkan banyak pembangunan di masa kini.

    “Bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh,” lanjutnya.

    Kondisi itu, kata Dedi, berbanding terbalik dengan apa yang terjadi setelah Indonesia merdeka 80 tahun.

    Ia menyinggung kerusakan gunung, pencemaran sungai, hingga kualitas pembangunan yang dinilainya merosot.

    “Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh, hutang menggunung,” Dedi menuturkan.

    “Bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh,” tambahnya.

    Mantan Bupati Purwakarta itu kemudian menyinggung sebuah pertanyaan yang dianggap menggambarkan kekecewaannya terhadap tata kelola lingkungan di tanah air.

  • Ray Rangkuti Sebut Presiden Prabowo Tak Lepas dari Orde Baru

    Ray Rangkuti Sebut Presiden Prabowo Tak Lepas dari Orde Baru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti mengkritik tajam Presiden Prabowo Subianto, sebagai pemimpin yang sentralistik warisan Orde Baru (orba).

    Penilaian itu setelah munculnya instruksi Presiden Prabowo yang meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian memproses pemecatan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS.

    Mirwan yang merupakan kader Partai Gerindra itu menjadi sorotan dan kontroversi setelah memilih melaksanakan ibadah umran bersama keluarga di tengah bencana banjir dan tanah longsor yang melanda daerahnya.

    Ironisnya, keputusan untuk umrah itu dilakukan setelah beberapa hari membuat surat pernyataan tidak sanggup menangani bencana banjir dan tanah longsor di daerahnya. Publik lantas menilai, ibadah umrah yang dilakukan MS Mirwan sangat bertolak belakang dengan kondisi yang dialami rakyatnya.

    Meski dikritik tajam masyarakat, Ray Rangkuti menilai keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk memecat Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS menandakan pikiran Kepala Negara yang tak lepas dari militer dan Orde Baru.

    Menurut Ray, keinginan Prabowo memecat Mirwan MS melalui mekanisme Mendagri Tito Karnavian sebagai pikiran yang sentralistik warisan Orba.

    “Cara berpikir seperti ini sebenarnya berakar kuat dari latar beliau sebagai tentara dan besar di era Orba,” kata pengamat politik itu melalui layanan pesan, Rabu (10/12).

    Ray mengatakan cara berpikir sentralistik Prabowo sebenarnya bisa dilihat saat Kepala Negara membuat retret bagi kepala daerah.

    Selain itu, ujar dia, cara pandang sentralistik terlihat dari keinginan Prabowo untuk mendorong pilkada langsung dihapuskan dan diganti pemilihan melalui DPRD.

  • Kunjungan Parabowo ke Luar Negeri saat Musibah Banjir Sumatera Belum Sepenuhnya Kondusif Tuai Sindiran

    Kunjungan Parabowo ke Luar Negeri saat Musibah Banjir Sumatera Belum Sepenuhnya Kondusif Tuai Sindiran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Keberangkatan Presiden Prabowo ke luar negeri saat kondisi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh belum sepenuhnya pulih menjadi sorotan banyak pihak.

    Salah satunya disorot oleh penulis kondang Indonesia, Tere Liye, melalui akun media sosialnya.

    “‘Itu kalau tentara namanya desersi. Dalam keadaan bahaya, meninggalkan anak buah, waduh… Itu enggak bisa.’ *Prabowo, Desember 2025 (sebelum halan2 ke Pakistan),” sindir Tere Liye, dikutip pada Rabu (10/12/2025).

    “Kalau bupati yang disana dia umroh pakai duit pribadi salah,,, kalau yang ini butuh healing bang,,maklum udh tua,,nnti klau ndak darah tinggi nya kumat..,” balas warganet, di kolom komentar unggahan Tere Liye.

    Demikian pula penceramah kondang Ustaz Hilmi Firdausi. Meski tak spesifik menyebut nama pejabat, dia membagikan video ceramah K.H. Ahmad Baha’uddin Nursalim atau Gus Baha.

    “Nasihat Gus Baha untuk pejabat yang meninggalkan rakyatnya ketika musibah,” tulis Gus Hilmi.

    Dalam video itu, Gus Baha mengkritik perilaku pejabat yang justru meninggalkan wilayahnya ketika masyarakat sedang menghadapi bencana.

    Sindiran tersebut disampaikan dalam acara Ngaji Barengbbersama Prof. Dr. M. Quraish Shihab di Auditorium Prof. K.H. Abdul Kahar Mudzakir, Kampus Terpadu UII, Sleman, Senin (8/12/2024).

    Dalam ceramahnya, Gus Baha menekankan bahwa pejabat memiliki tanggung jawab moral untuk hadir dan mendampingi warganya ketika terjadi musibah.

    Ia mencontohkan tindakan pejabat yang tetap menunaikan perjalanan religius meski daerah yang dipimpinnya sedang terdampak banjir.

  • Jelang 2026, Taspen Ungkap Tabel Terbaru Nominal Gaji Pensiun PNS

    Jelang 2026, Taspen Ungkap Tabel Terbaru Nominal Gaji Pensiun PNS

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Jumlah nominal gaji pensiun PNS tidak bersifat seragam. Ada beberapa faktor yang membuat penghasilan para pensiunan pegawai berbeda meski sama-sama pensiun di tahun yang sama.

    Golongan terakhir semasa aktif adalah faktor paling berdampak terhadap perbedaan nominal pensiun.

    Selain itu, perbedaan durasi pengabdian memberi pengaruh signifikan terhadap angka pensiun pokok.

    Pensiunan dengan 30 tahun masa kerja tentu akan menerima nominal lebih besar dibanding yang hanya memiliki masa kerja sekitar 20 tahun.

    Status penerima gaji pensiun juga mempengaruhi jumlah nominal yang diperoleh setiap bulannya. Penerima bisa berupa pensiunan langsung, janda/duda, atau ahli waris.

    Masing-masing status memiliki ketentuan berbeda mengenai jumlah yang dibayarkan. Bila penerima adalah ahli waris, rasionya dapat berbeda dengan penerima pensiun langsung.

    Berikut daftar kisaran pensiun pokok per golongan:

    Golongan I merupakan tingkat pertama dalam struktur kepangkatan PNS.

    Ia: ± Rp1,7 juta – Rp1,9 juta
    Ib: ± Rp1,7 juta – Rp2 juta
    Ic: ± Rp1,7 juta – Rp2,1 juta
    Id: ± Rp1,7 juta – Rp2,2 juta

    Golongan II dihuni oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan menengah hingga awal pendidikan tinggi.

    IIa: ± Rp1,7 juta – Rp2,8 juta
    IIb: ± Rp1,7 juta – Rp2,9 juta
    IIc: ± Rp1,7 juta – Rp3 juta
    IId: ± Rp1,7 juta – Rp3,2 juta

    Golongan III merupakan kelompok pegawai yang umumnya memiliki kualifikasi sarjana hingga jabatan fungsional yang lebih kompleks.

    IIIa: ± Rp1,7 juta – Rp3,5 juta
    IIIb: ± Rp1,7 juta – Rp3,7 juta
    IIIc: ± Rp1,7 juta – Rp3,8 juta
    IIId: ± Rp1,7 juta – Rp4 juta
    IIIe: ± Rp1,7 juta – Rp4,2 juta

  • Usai Sentil Ferry Irwandi Donasi Bencana Rp10 Miliar, Anggota DPR Endipar Wijaya Minta Maaf

    Usai Sentil Ferry Irwandi Donasi Bencana Rp10 Miliar, Anggota DPR Endipar Wijaya Minta Maaf

    ”Beliau sudah menghubungi saya secara personal dan minta maaf, saya juga menerima itu karena gak ada gunanya juga memelihara konflik di situasi seperti sekarang, saya juga udah sampaikan beberapa concern dan kebutuhan masyarakat di lapangan dan beliau menerima, jadi yasudah buat yang nanya respon saya, itu aja,” imbuhnya. 

    Ferry pun kembali mengajak masyarakat untuk terus memberikan dukungan kepada korban terdampak bencana di Sumatera.

    Sebelumnya, Endipat menyinggung aksi penggalangan dana yang viral dan berhasil menghimpun sekitar Rp 10 miliar.

    Meski tak menyebut nama, publik meyakini sindiran tertuju pada Ferry yang berhasil menghimpun dana publik senilai Rp 10 miliar dalam waktu 24 jam.

    Menurut Endipat, angka donasi tersebut tidak sebanding dengan besarnya anggaran negara yang telah digelontorkan.

    Orang-orang cuma nyumbang Rp 10 miliar. Negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu, Bu. Jadi yang kayak gitu-gitu, mohon dijadikan perhatian,” kata dia saat rapat kerja bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). 

    Dia merasa heran bantuan dari masyarakat Indonesia senilai Rp 10 miliar gaungnya lebih terdengar ketimbang kinerja pemerintah.

    Menurut dia, minimnya informasi membuat upaya pemerintah dalam penyaluran bantuan yang nilainya mencapai triliunan rupiah tidak terlihat oleh publik. 

    Karena itu, dalam rapat kerja bersama Kementerian Komdigi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12), dia meminta Komdigi dapat meningkatkan strategi komunikasi publik agar kerja pemerintah tidak tersisih oleh kampanye donasi yang dikelola pihak luar

  • Mengenal Teras BRI Kapal, Bank Terapung yang Dinanti Masyarakat Kepulauan

    Mengenal Teras BRI Kapal, Bank Terapung yang Dinanti Masyarakat Kepulauan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memiliki berbagai inisiatif untuk memperluas jangkauan layanan keuangan ke seluruh pelosok negeri. Melalui Teras BRI Kapal, BRI menghadirkan solusi perbankan terapung yang dirancang untuk masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan. Inisiatif ini menjadi bagian dari komitmen BRI dalam memperkuat inklusi keuangan nasional.

    Teras BRI Kapal pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 melalui Bahtera Seva I yang melayani Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Kehadiran kapal tersebut menjadi wujud nyata komitmen BRI dalam mendukung pemerataan akses keuangan bagi masyarakat di pulau-pulau kecil dan garis pantai terluar.

    Sejak diluncurkan, BRI menjadi pelopor perbankan yang menjangkau wilayah kepulauan melalui moda transportasi laut. Layanan ini memberikan kemudahan akses transaksi dan konsultasi keuangan yang sebelumnya hanya tersedia di wilayah daratan. Melalui layanan tersebut, BRI memperkuat jangkauan interaksi langsung dengan masyarakat serta membangun literasi keuangan di daerah pesisir.

    Inisiatif ini terus dikembangkan dengan peluncuran Bahtera Seva II dan Bahtera Seva III pada 24 Februari 2017 di Ambon. Bahtera Seva II melayani kawasan Nusa Tenggara Timur, sedangkan Bahtera Seva III menjangkau wilayah Kepulauan Maluku dan Halmahera. Hingga akhir tahun 2024, BRI mengoperasikan empat unit Teras BRI Kapal yang melayani berbagai wilayah kepulauan di Indonesia.

    Keberadaan Teras BRI Kapal menunjukkan upaya nyata BRI dalam memperluas akses layanan keuangan hingga ke wilayah yang secara geografis sulit dijangkau. Melalui model layanan yang menjangkau langsung masyarakat, program ini membuka peluang ekonomi baru dan mendorong aktivitas usaha masyarakat pesisir agar tetap produktif. Kehadiran Teras BRI Kapal tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan, tetapi juga diharapkan mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi baru seperti perdagangan hasil laut, pariwisata, serta usaha kecil di kawasan pesisir.

  • UGM Jelaskan Soal AI LISA Tidak Akurat, Ahmad Khozinuddin: Publik Makin Yakin Ijazah Jokowi Tidak Asli

    UGM Jelaskan Soal AI LISA Tidak Akurat, Ahmad Khozinuddin: Publik Makin Yakin Ijazah Jokowi Tidak Asli

    Polemik ini langsung menuai perhatian publik, termasuk pengacara Ahmad Khozinudin, S.H. Ia menilai sebuah teknologi bisa keliru, tetapi tidak mungkin berbohong.

    “Kejujuran LISA patut diapresiasi. LISA menyatakan Jokowi tak lulus UGM berdasarkan data base yang di-input dalam sistem ini. Untuk mahasiswa lainnya, terbukti LISA juga jujur menyatakan lulus. Artinya, kemungkinan LISA bohong 0%. Berbeda dengan Jokowi yang terbukti banyak berbohong dan potensial bohong lagi hingga 1.000%,” ujarnya dalam unggahan media sosialnya.

    Lanjut Ahmad, tekanan terhadap pihak-pihak yang mengkritisi isu ijazah Jokowi.

    “Hari ini, represi soal ijazah tidak hanya menekan anak bangsa untuk merdeka menyampaikan pendapatnya. Roy Suryo, Rismon Sianipar, Rizal Fadilah, Kurnia Tri Royani, Rustam Efendi, dan beberapa anak bangsa lainnya, direpresi hanya karena memiliki kesimpulan ijazah Jokowi palsu. Akan tetapi, LISA UGM pun menjadi tumbal represi ijazah Jokowi,” tulisnya.

    Ahmad menilai publik hanya ingin kejelasan, sementara sikap Jokowi dianggap menutup-nutupi.

    “Tidak ada kewenangan rakyat untuk melihat ijazahnya, tidak ada kewajiban dia menunjukkan ijazahnya. Dia lupa, seluruh hidupnya selama menjadi Presiden dibiayai dari pajak rakyat,” lanjutnya.

    Dikatakan Ahmad, pembelaan dari UGM, aparat, hingga relawan tidak membuat publik yakin terhadap keaslian dokumen itu.

    “Pembelaan UGM, Polisi, hingga seluruh Relawan, tak membuat Rakyat yakin ijazahnya asli. Bahkan, hal itu justru memperteguh keyakinan ijazah Jokowi palsu,” tulisnya lagi.

  • PJHB Kebut Pembangunan Armada Baru, Target Laba Melonjak 50 Persen pada 2026

    PJHB Kebut Pembangunan Armada Baru, Target Laba Melonjak 50 Persen pada 2026

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk (PJHB) memulai fase penting dalam pembangunan armadanya melalui pelaksanaan keel laying untuk kapal tipe LCT Cipta Jaya Harapan 99, di Samarinda, Kalimantan Timur.

    Ini merupakan pembangunan kapal LCT pertama yang berdasarkan penggunaan belanja modal dari IPO senilai Rp158,4 miliar, yang dialokasikan sepenuhnya untuk pembangunan tiga unit armada baru yang diperkirakan pada Q1 2026 sudah dimulai proses pembangunannya.

    “Dengan ekspansi tiga kapal baru, dan kontrak industri terus bertambah, kami mematok pertumbuhan lebih dari 50 persen pada 2026. Fundamental sudah terbentuk sejak tahun ini, dan kapasitas baru akan mulai berdampak penuh tahun depan,” kata Direktur Utama PJHB, Go Sioe Bie (Abie) pada media, Rabu (10/12).

    Abie mengatakan korporasi saat ini mengoperasikan 5 unit kapal LCT dan pada 2027 PJHB akan menjalankan sebanyak 8 armada dengan tambahan 3 kapal LCT.

    Pelaksanaan keel laying ini sekaligus menjadi penanda dimulainya konstruksi kapal yang dikerjakan oleh PT Untung Brawijaya Sejahtera. Pembangunan kapal tersebut ditujukan untuk mendukung kegiatan operasional PJHB, sebagai bagian dari upaya perusahaan memperkuat layanan serta meningkatkan kehadirannya di sektor pelayaran nasional.

    PT Untung Brawijaya Sejahtera sendiri merupakan galangan yang telah berpengalaman dalam pembangunan serta docking armada milik PT Pelayaran Jaya Hidup Baru sebelumnya. “Investasi armada baru ini dirancang untuk mendukung peningkatan permintaan dan tahapan fabrikasi ini menjadi komitmen kuat kami dalam perluasan kapasitas layanan bagi pelanggan,” jelas CEO yang akrab disapa Abie pada media.

  • PJHB Kebut Pembangunan Armada Baru, Target Laba Melonjak 50 Persen Tahun Depan

    PJHB Kebut Pembangunan Armada Baru, Target Laba Melonjak 50 Persen Tahun Depan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk (PJHB) memulai fase penting dalam pembangunan armadanya melalui pelaksanaan keel laying untuk kapal tipe LCT Cipta Jaya Harapan 99, di Samarinda, Kalimantan Timur.

    Ini merupakan pembangunan kapal LCT pertama yang berdasarkan penggunaan belanja modal dari IPO senilai Rp158,4 miliar, yang dialokasikan sepenuhnya untuk pembangunan tiga unit armada baru yang diperkirakan pada Q1 2026 sudah dimulai proses pembangunannya.

    “Dengan ekspansi tiga kapal baru, dan kontrak industri terus bertambah, kami mematok pertumbuhan lebih dari 50 persen pada 2026. Fundamental sudah terbentuk sejak tahun ini, dan kapasitas baru akan mulai berdampak penuh tahun depan,” kata Direktur Utama PJHB, Go Sioe Bie (Abie) pada media, Rabu (10/12).

    Abie mengatakan korporasi saat ini mengoperasikan 5 unit kapal LCT dan pada 2027 PJHB akan menjalankan sebanyak 8 armada dengan tambahan 3 kapal LCT.

    Pelaksanaan keel laying ini sekaligus menjadi penanda dimulainya konstruksi kapal yang dikerjakan oleh PT Untung Brawijaya Sejahtera. Pembangunan kapal tersebut ditujukan untuk mendukung kegiatan operasional PJHB, sebagai bagian dari upaya perusahaan memperkuat layanan serta meningkatkan kehadirannya di sektor pelayaran nasional.

    PT Untung Brawijaya Sejahtera sendiri merupakan galangan yang telah berpengalaman dalam pembangunan serta docking armada milik PT Pelayaran Jaya Hidup Baru sebelumnya. “Investasi armada baru ini dirancang untuk mendukung peningkatan permintaan dan tahapan fabrikasi ini menjadi komitmen kuat kami dalam perluasan kapasitas layanan bagi pelanggan,” jelas CEO yang akrab disapa Abie pada media.