Author: Fajar.co.id

  • Hendri Saparini Sebut PPN Pajak Paling Tidak Adil, Kaya Miskin Dikenakan Tarif Sama

    Hendri Saparini Sebut PPN Pajak Paling Tidak Adil, Kaya Miskin Dikenakan Tarif Sama

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ekonom Hendri Saparini menyebut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pajak paling tidak adil. Karena menyasar semua kalangan dengan tarif sama.

    “PPN itu kan pajak paling tidak adil ya, karena semua orang akan menerima dampaknya itu. Sama antara yang kaya dengan yang miskin gitu,” ungkapnya dikutip dari YouTube Gita Wirjawan, Selasa (24/12/2024).

    Ia membandingkannya dengan Pajak penghasilan atau Pph yang tarifnya tidak merata. Namun ironisnya, di Indonesia malah PPN yang selalu dinaikkan. 

    “Pajak itu yang paling adil kan Pph, tapi yang di otakotik lebih banyak itu adalah PPN,” ujarnya.

    Apalagi, kata dia, kenaikan itu dlakukan di saat kelas menengah banyak yang turun kelas. Kenaikan pajak disebutnya menambah beban.

    “Jadi kayak sekarang kalau saya diskusi tentang menaikkan PPN menjadi 12% gitu, coba dilihat dulu sekarang aja kita sampai kelas menengah itu mereka bebannya terlalu banyak. Kenapa dia

    kemudian harus turun kelas gitu,” jelasnya.

    Pendiri CORE Indonesia itu pun menyoroti kebijakan ekonomi pemerintah. Ia menyebut tidak terintegrasi.

    “Jadi jangan sampai kita akan apa tidak punya kebijakan yang terintegrasi gitu,” ucapnya.

    ia memberi ilustrasi, bagaimana investasi digembar-gemborkan di Indonesia. Menurutnya, memang hal tersebut tidak salah, tapi mesti ada aturannya.

    “Jadi kita mendorong investasi, tapi pada saat yang sama kita

    membiarkan produk itu masuk tanpa ada aturan. Betul bahwa kita itu negara terbuka, tidak boleh kemudian menutup apa namanya barang-barang untuk kita impor,” jelasnya.

  • Kabar Hasto Kristiyanto Tersangka, KPK Respons Begini…

    Kabar Hasto Kristiyanto Tersangka, KPK Respons Begini…

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan memverifikasi kabar terkait penetapan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang melibatkan buronan KPK Harun Masiku.

    “Saya akan coba cek terlebih dahulu infonya, bila ada update akan disampaikan ke rekan-rekan jurnalis,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, di Jakarta, Selasa (24/12), dikutip dari ANTARA.

    Menurut informasi yang beredar, nama Hasto tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024. Surat tersebut diduga ditandatangani oleh pimpinan baru KPK setelah serah terima jabatan pada 20 Desember 2024.

    Pewarta telah mencoba menghubungi pimpinan KPK untuk konfirmasi lebih lanjut, namun hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan.

    Kasus ini berkaitan dengan Harun Masiku, tersangka dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024. Harun Masiku menjadi buronan sejak 17 Januari 2020.

    Selain Harun, mantan anggota KPU Wahyu Setiawan juga terlibat dalam perkara ini. Wahyu divonis tujuh tahun penjara dan kini menjalani bebas bersyarat di Lapas Kelas I Kedungpane, Semarang. (*)

  • LIB Respons Kontroversi 12 Pemain PSM Makassar Vs Barito Putera, Akan Kumpulkan Bukti-bukti

    LIB Respons Kontroversi 12 Pemain PSM Makassar Vs Barito Putera, Akan Kumpulkan Bukti-bukti

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Operator Liga 1 Indonesia, PT Liga Indonesia Baru (LIB) bicara terkait kontroversi laga PSM Makassar Vs Barito Putera.

    Melalui pernyataan resmi, PT Liga Indonesia Baru (LIB) siao berkoordinasi dengan Komite Disiplin (Komdis) terkait hal ini.

    Sebelumnya, pertandingan yang berlangsung di Stadion Batakan, Balikpapan, PSM Makassar sempat bermain dengan 12 pemain pada menit ke-98.

    Insiden ini terjadi setelah PSM Makassar melakukan tiga pergantian pemain secara bersamaan pada menit 90+7.

    Pada saat tiga pemain pengganti masuk, ada satu pemain yang belum meninggalkan lapangan.

    Saat ini LIB sedang mengumpulkan bukti-bukti terhadap aduan dugaan pelanggaran regulasi.

    Melalui, Direktur Utama LIB Ferry Paulus lewat rilis resmi. Ia menyatakan akan mengumpulkan bukti dan menyerahkan ke Komdis PSSI.

    “Kami menghargai proses yang tengah berlangsung dan menegaskan bahwa keputusan yang diambil nantinya akan didasarkan pada peraturan dan regulasi yang berlaku di BRI Liga 1,” kata Ferry Paulus.

    “Semua laporan akan dihimpun dan akan diputuskan Komdis berdasarkan fakta dan laporan yang ada serta berlandaskan Laws of The Game, Kode Disiplin, dan Regulasi,” tambahnya.

    Adapun, Barito Putera melalui unggahan di sosial media Instagram resminya memberikan peringatan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh PSM Makassar.

    Diunggahan ini juga dijabarkan beberapa pasal yang dilanggar serta ancaman hukuman yang bisa saja didapatkan jika terbukti salah.

    Dear, PSSI dan Liga 1. Kami bermain melawan 12 pemain. Terlihat pemain PSM Makassar berjumlah 12 pemain yang berada di dalam lapangan,” tulis pernyataan resmi Barito di Instagram.

  • Warga Gowa Diingatkan Ciri Uang Asli, BI Sulsel Temukan Uang Palsu di Lapangan

    Warga Gowa Diingatkan Ciri Uang Asli, BI Sulsel Temukan Uang Palsu di Lapangan

    FAJAR.CO.ID, GOWA – Saat menggelar sosialisasi keaslian uang rupiah di Pasar Minasa Upa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, BI Perwakilan Sulsel menemukan uang palsu.

    Langkah ini dilakukan BI sebagai respons atas meningkatnya kekhawatiran masyarakat terkait peredaran uang palsu, terutama setelah terbongkarnya pabrik pembuatan uang palsu di Kampus UIN Alauddin Makassar.

    Muslimin, Administrator Perkasa Bank Indonesia, mengatakan, pihaknya memilih terjun langsung ke lapangan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tanda-tanda keaslian uang rupiah.

    “Kami hari ini berada di Pasar Minasa Maupa untuk mensosialisasikan keaslian uang rupiah langsung kepada masyarakat,” ujar Muslimin kepada awak media, Senin (23/12/2024).

    Hal tak terduga didapatkan Muslimin ketika memberikan penerangan kepada pengunjung dan pedagang.

    Salah seorang pedagang ternyata mendapatkan uang palsu lalu meminta penjelasan kepada Muslimin dan pihaknya mengenai uang tersebut. Uang palsu uang ditemukan itu merupakan pecahan Rp100 ribu.

    “Setelah kita klarifikasi, uang tersebut ternyata uang palsu dan memang sudah benar, uang yang diragukan keasliannya itu harus memang diklarifikasi bank Indonesia,” tukasnya.

    Dikatakan Muslimin, cara mengenali asli atau tidaknya uang rupiah terbilang mudah. Minimal memperhatikan warna dari lembaran uang.

    “Kalau dilihat warnanya, uang palsu cenderung buram dan tidak menyerupai warna asli rupiah. Tanpa alat bantu sekalipun, uang palsu sudah bisa dikenali,” terangnya.

    Kata Muslimin, selain warna yang perlu diperhatikan, tinta pada uang palsu tidak secerah tinta pada yang asli.

  • Diskon 50 Persen Pelanggan PLN Mulai Januari-Februari 2025, Begini Ketentuan dan Caranya

    Diskon 50 Persen Pelanggan PLN Mulai Januari-Februari 2025, Begini Ketentuan dan Caranya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT PLN (Persero) memberi diskon tarif listrik 50 persen. Berlaku per 1 Januari hingga Februari 2025.

    Kebijakan itu akan menyasar 81,4 juta pelanggan dengan daya 2.200 volt ampere (VA) ke bawah.

    Bagaimana caranya?

    Caranya tak muluk-muluk. Para pelanggan dalam kategori tersebut tidak perlu melakukan registrasi atau pendaftaran.

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan, melalui sistem layanan pelanggan yang telah terdigitalisasi di PLN, akan memudahkan upaya pelayanan pelanggan termasuk penyaluran program stimulus ekonomi yang dijalankan Pemerintah sehingga dapat terlaksana dengan optimal tanpa mekanisme yang berbelit.

    ”Kami berkomitmen untuk menyalurkan stimulus ekonomi, diskon listrik 50% bagi pelanggan rumah tangga yang terdaftar kategori 2.200 VA ke bawah secara tepat sasaran. Dengan dukungan digitalisasi pelanggan yang kami lakukan, secara otomatis pelanggan dengan kategori tersebut mendapatkan potongan pada periode Januari hingga Februari 2025,” tegasnya.

    Teknisnya, kata Darmawan, diskon 50% untuk pelanggan pascabayar akan otomatis berlaku saat membayar tagihan listrik Bulan Januari dan Februari 2025. Bagi pelanggan prabayar, diskon 50% didapat saat membeli token listrik di periode yang sama.

    “Untuk pelanggan pascabayar, nominal tagihan bulanan akan secara otomatis dikurangi 50% pada saat bayar listrik. Sedangkan untuk pelanggan prabayar, potongan 50% akan langsung didapatkan saat pelanggan membeli token listrik, baik itu di PLN Mobile, di ritel-ritel, di agen, dan di manapun,” jabar Darmawan.

  • Presiden Prabowo Wacanakan Pilkada Dipilih DPRD, Pakar Hukum: seperti Zaman Orba

    Presiden Prabowo Wacanakan Pilkada Dipilih DPRD, Pakar Hukum: seperti Zaman Orba

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggulirkan wacana agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Usulan ini menuai berbagai tanggapan, termasuk dari Satria Unggul Wicaksana, pakar hukum dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang memberikan pandangannya terhadap wacana tersebut.

    Menurut Satria, sistem Pilkada melalui DPRD bukanlah hal baru, mengingat sistem serupa pernah diterapkan pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, yang juga merupakan mertua Prabowo. Namun, ia menegaskan bahwa perubahan sistem Pilkada memerlukan evaluasi mendalam.

    Satria menyoroti pentingnya mengevaluasi pelaksanaan Pilkada serentak yang dianggap memakan biaya besar dan belum tentu efektif.

    “Khawatirnya, ide ini muncul bukan dari perspektif Presiden Prabowo, tetapi dari posisi beliau sebagai ketua partai yang mungkin merasa dirugikan akibat kekalahan di beberapa daerah strategis, seperti DKI Jakarta,” ujarnya.

    Prabowo disebut membandingkan sistem Indonesia dengan negara-negara parlementer seperti Malaysia, India, dan Singapura. Namun, Satria menilai perbandingan ini tidak tepat karena Indonesia menganut sistem demokrasi langsung yang berbeda dari sistem parlementer.

    “Pemilihan kepala daerah secara langsung adalah salah satu hasil reformasi yang memperkuat otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan,” jelasnya.

    Ia menegaskan bahwa hak masyarakat untuk memilih pemimpin secara langsung merupakan pencapaian penting era reformasi.

  • Respons Pernyataan Dolfie Othniel, Syahganda Nainggalon Singgung Uang-uang Korupsi Selama Jokowi Berkuasa

    Respons Pernyataan Dolfie Othniel, Syahganda Nainggalon Singgung Uang-uang Korupsi Selama Jokowi Berkuasa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan anggota DPR RI, Dolfie Othniel soal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen menuai polemik. Terutama ada yang menilai hal itu bisa memicu kemarahan rakyat.

    Penilaian itu salah satunya disampaikan Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan. Dia turut menyoroti pernyataan anggota DPR RI, Dolfie Othniel bahwa pemerintah Prabowo Subianto dapat menunda kenaikan pajak PPN atau melakukan penyesuaian antara 5-15 persen jika dipandang perlu.

    Syahganda menilai pernyataan politikus PDI Perjuangan tersebut dapat memicu instabilitas politik. “Pernyataan seperti itu terang benderang memprovokasi rakyat, seolah-olah pemerintahan Prabowo tidak mendengar aspirasi masyarakat,” ujar Syahganda dalam keterangannya, Senin (23/12).

    Menurut Syahganda, kerangka APBN 2025 disahkan DPR RI pada September lalu, di mana telah memasukkan proyeksi penerimaan pajak termasuk komponen PPN.

    “Pada saat penyusunan APBN 2025 dan pembuatan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan 2021, PDIP merupakan motor utama, di mana PDIP adalah partai penguasa dan ketua Bangar di DPR,” ucapnya.

    Syahganda mengatakan pemerintahan yang dipimpin Prabowo Subianto baru dua bulan berkuasa. Tentu kerepotan jika harus mengubah dua aturan yang ada. Yakni UU APBN dan UU HPP.

    “Perubahan undang-undang akan memakan waktu dan perlu persetujuan DPR. Mitigasi yang dilakukan pemerintah saat ini sebenarnya terlihat dari upaya Prabowo memberikan klasifikasi ketat atas kenaikan PPN 12 persen tersebut, khususnya hanya ditujukan pada barang-barang mewah yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok,” katanya.

  • Langkah Profesional Munafri Arifuddin Atasi Banjir dan Tata Kota Makassar ke Depan

    Langkah Profesional Munafri Arifuddin Atasi Banjir dan Tata Kota Makassar ke Depan

    Liputan: Uchenk Husain

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Pasangan Wakikota dan Wakil Walikota terpilih Munafri Arifuddin – Aliyah Mustika Ilham, sepertinya punya langkah strategis dan profesional menata pemerintahan Kota Makassar.

    Hal ini terlihat dengan langkah cepat pasangan mulia ini membentuk tim transisi. Selain itu Munafri Arifuddin juga langsung melibatkan para pakar dari kalangan universitas ternama untuk penanganan banjir yang kerap terjadi setiap tahunnya.

    Munafri Arifuddin yang juga Ketua DPD II Golkar Makassar mengungkapkan, banjir telah menjadi tantangan tahunan yang harus diselesaikan dengan langkah-langkah strategis dan kolaborasi dengan masyarakat.

    “Persoalan banjir ini membutuhkan solusi menyeluruh, mulai dari edukasi masyarakat hingga pembenahan sistem drainase. Kami sudah mempersiapkan program konkret untuk lima tahun ke depan,” ungkap Munafri Arifuddin saat mengunjungi langsung warga yang terdampak banjir.

    Saat mengunjungi warga yang terdampak banjir di Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Munafri Arifuddin bersama Melinda Aksa, memberikan bantuan logistik kepada warga korban banjir.

    Langkah kongkret ini dilakukan Munafri Arifuddin dengan membentuk tim libatkan para pakar guna menciptakan solusi penanganan banjir.

    Selain itu Paslon MULIA ini juga telah mengumumkan tim transisi yang diberi tugas untuk merumuskan dan mempersiapkan segala sesuatu di masa peralihan pemerintahan lama, agar dapat mensinkronisasikan program pemerintahan baru berjalan smooth. (*)

  • Baru Tiba di Tanah Air Disambut Menhan, Presiden Prabowo Langsung Pimpin Ratas Kabinet di Halim

    Baru Tiba di Tanah Air Disambut Menhan, Presiden Prabowo Langsung Pimpin Ratas Kabinet di Halim

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto, tiba di Tanah Air pada Senin (23/12/2024) dan langsung memimpin rapat kabinet terbatas atau ratas, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

    Prabowo baru kembali dari Konferensi Tingkat Tinggi ke-11 Developing Eight, atau KTT D8, di Kairo, Mesir.

    Rapat itu membahas persiapan keamanan menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) yang menjadi waktu puncak pergerakan massa dan aktivitas masyarakat.

    Sehingga memerlukan langkah-langkah keamanan untuk memastikan ketertiban dan keamanan publik

    Prabowo juga menekankan pentingnya mitigasi antisipasi bencana. Prabowo menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak dan penyebaran informasi kepada masyarakat terkait perkembangan cuaca terkini.

    “Terima kasih semua unsur telah bekerja keras kita waspada dengan cuaca ekstrim ini,” ujarnya.

    Tampak menyambut kedatangan Prabowo antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

    Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan tersebut yaitu Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (Pram/fajar)

  • Mentang-mentang Diskon 50 Persen, Bisakah Menimbun Token Listrik Sebanyak-banyaknya?

    Mentang-mentang Diskon 50 Persen, Bisakah Menimbun Token Listrik Sebanyak-banyaknya?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah melalui PLN akan memberikan potongan tarif listrik sebesar 50 persen bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 2.200 VA ke bawah pada periode Januari hingga Februari 2025.

    “Dan kita juga memberikan untuk rumah tangga diskon listrik 50 persen selama dua bulan Januari-Februari untuk yang berlangganan berdaya 2.200 VA ke bawah. Ini mencakup 81,4 juta rumah tangga atau 97 persen pelanggan (rumah tangga) PLN masuk kategori ini,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo memaparkan bahwa diskon 50% bagi pelanggan pascabayar akan dinikmati secara otomatis ketika pelanggan melakukan pembayaran tagihan listrik untuk periode bulan Januari dan Februari.

    Sementara bagi pelanggan prabayar, diskon 50% akan diperoleh ketika pelanggan melakukan pembelian token listrik di periode yang sama.

    “Untuk pelanggan pascabayar, nominal tagihan bulanan akan secara otomatis dikurangi 50% pada saat bayar listrik. Sedangkan untuk pelanggan prabayar, potongan 50% akan langsung didapatkan saat pelanggan membeli token listrik di manapun, baik itu di PLN Mobile, di ritel-ritel, di agen, dan di manapun,” terang Darmawan.

    Guna mencegah seseorang menimbun token listrik karena adanya potongan 50 persen, PLN menerapkan pembatasan pembelian token listrik untuk setiap pengguna atau pelanggan.

    Adapun pembatasan pembelian token listrik adalah :

    Tarif 450VA
    Pembelian maksimal adalah 720 Jam Nyala atau setara dengan 324 kWh per bulan.

    Tarif 900VA
    Pembelian maksimal adalah sebesar 720 Jam Nyala atau setara dengan 648 kWh per bulan.

    Tarif 1300VA
    Pembelian maksimal adalah 720 Jam Nyala atau setara dengan 936 kWh per bulan.

    Tarif 2200VA
    Pembelian maksimal adalah sebesar 720 Jam Nyala atau setara 1.584 kWh per bulan.

    Patokan tarif listrik (sebelum diskon) :

    900 VA : Rp. 1.352/kwh

    1.300 VA : Rp. 1.444/kwh

    2.200 VA : Rp. 1.444/kwh

    Contoh : Pelanggan 1.300 VA, maka setiap bulannya hanya bisa membeli token listrik sebesar 936kWh atau senilai sekitar Rp 1,3 juta per bulannya. (Pram/fajar)