Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Hasto Jadi Tersangka KPK Usai PDIP Pecat Jokowi, Lukman Simandjuntak: Beginilah Kalau Hukum Jadi Alat Politik

    Hasto Jadi Tersangka KPK Usai PDIP Pecat Jokowi, Lukman Simandjuntak: Beginilah Kalau Hukum Jadi Alat Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap terkait Harun Masiku.

    Penetapan tersangka itu terjadi beberapa hari setelah PDIP mengumumkan memecat Jokowi, Gibran, dan Bobby dari keanggotaan partai.

    Spekulasi pun bermunculan atas penetapan tersangka itu. Bahkan, muncul isu bahwa penetapan tersangka itu sarat dengan kepentingan politik.

    Salah satunya disampaikan pemerhati sosial politik, Lukman Simandjuntak, melalui cuitannya di media sosial X.

    “10 tahun mendukung Moelyono, Hasto aman-aman saja, begitu memecat Moelyono, langsung dijerat KPK. Beginilah kalau hukum dijadikan alat politik 😴,” tulis Lukman Simandjuntak melalui akun @hipohan, dikutip Rabu (25/12/2024).

    Diketahui, Hasto Kristiyanto mengumumkan pemecatan Jokowi dan keluarganya di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, pada Rabu, 4 Desember 2024.

    Dia mengatakan, putra dan menantu Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, sudah tidak lagi menjadi anggota PDIP ketika dicalonkan oleh partai politik lain.

    Terlebih, lanjut Hasto, naiknya Gibran sebagai wakil presiden mencederai konstitusi dan demokrasi dengan dibuktikan pelanggaran etik berat Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Anwar Usman dijatuhi sanksi berat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi karena Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

    Putusan ini memberi karpet merah untuk Gibran Rakabuming Raka diusung sebagai calon wakil presiden. Setelah Gibran dicalonkan sebagai cawapres, Jokowi cawe-cawe dalam pemilihan Presiden 2024 untuk memenangkan putra sulungnya tersebut.

  • Hasyim Muhammad: PDIP dari Dulu Omong Kosong

    Hasyim Muhammad: PDIP dari Dulu Omong Kosong

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Terlepas dari penetapan tersangka Hasto Kristiyanto, penulis asal Mojokerto, Hasyim Muhammad, melontarkan kritik tajam terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Hasyim menyebut sejumlah langkah dan pernyataan partai berlambang banteng tersebut sebagai omong kosong belaka yang sarat dengan inkonsistensi politik.

    “PDIP dari dulu memang banyak omong kosong. Misal soal keputusan MK mengenai Gibran,” ujar Hasyim dalam keterangannya di aplikasi X @hasyimmah (24/12/2024).

    Hasyim juga menyoroti respons PDIP terhadap sejumlah isu, mulai dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilpres 2024 hingga polemik pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen.

    “Awalnya membuka kemungkinan Gibran jadi wakilnya Ganjar, tapi begitu Gibran pikih Prabowo, putusan MK-nya diprotes. Omong kosong!,” cetusnya.

    Dikatakan Hasyim, PDIP pada Pilpres 2024 gencar mengangkat isu penculikan yang diduga dilakukan Prabowo. Padahal, Ketum Gerindra itu merupakan Cawapresnya pada 2009 lalu.

    “Ketika PDIP angkat isu penculikan kepada Prabowo di Pilpres 2024 padahal di tahun 2009, Prabowo adalah cawapres PDIP,” jelasnya.

    Tak hanya itu, Hasyim turut menyoroti sikap PDIP yang kini menolak kebijakan PPN 12 persen.

    “Lalu soal PPN 12 persen. Sekarang PDIP seperti pahlawan rakyat ketika melawan PPN 12 persen,” tambahnya.

    Padahal, menurutnya, PDIP adalah bagian dari keputusan awal untuk memberlakukan kebijakan tersebut.

    “PDIP juga yang ikut memutuskan itu. Omong kosong!,” Hasyim menuturkan.

  • Ungkit Pertemuan Hasto dengan Mantan Kekasih Kaesang Sebelum Tersangka, Rocky Gerung: Suatu Waktu Akan Terbuka

    Ungkit Pertemuan Hasto dengan Mantan Kekasih Kaesang Sebelum Tersangka, Rocky Gerung: Suatu Waktu Akan Terbuka

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung mengungkit pertemuan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bersama Felicia Tissue, mantan kekasih Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep.

    Hasto sempat bertemu dengan Felicia dan ibunya pada awal Desember 2024 lalu. Foto yang tersebar memperlihatkan bahwa Felicia dan ibunya mengenakan jaket PDI-P kala itu.

    Bahkan, dalam pertemuan yang sempat diunggah Felicia di akun Instagramnya, Felicia mengajukan pertanyaan kepada Hasto mengenai apa yang dimaksud dengan gratifikasi serta konsekuensi hukumnya.

    Hasto pun merespons pertanyaan Felicia itu dengan menjelaskan secara gamblang terkait gratifikasi.

    Mengenai itu, Rocky Gerung memprediksi bahwa hasil pertemuan Hasto dengan mantan kekasih Kaesang itu akan terungkap.

    “Jadi kelihatannya memang ada beberapa hal yang masih samar-samar. Suatu waktu mungkin akan terbuka bahwa seorang ibu dengan anaknya itu yang dulunya jadi kekasih Kaesang itu, menemui PDIP melalui Hasto. Jadi ada hal yang sangat penting sebetulnya yang bisa kita duga, kira-kira apa masalahnya sehingga kata gratifikasi itu diucapkan oleh Hasto dan diucapkan oleh perempuan yang pemberani ini. Yang datang menemui Pak Hasto,” kata Rocky Gerung dalam Channel YouTube-nya, Selasa,(24/12/2024). 

    Menurutnya, ada banyak informasi yang mungkin belum bisa dibuka tetapi kalau dilihat ada sesuatu yang hendak diterangkan oleh Felicia.

    “Itu tentang pengetahuan dia menyangkut hal paling dekat dengan dia, keluarga Jokowi pada waktu itu. Karena nggak mungkin ada soal lain menyangkut gratifikasi kalau nggak menyangkut pejabat tinggi,” ungkap Ahli Filsafat ini. 

  • Nasaruddin Umar Luruskan Ucapan Tak Ada Suara Azan di PIK

    Nasaruddin Umar Luruskan Ucapan Tak Ada Suara Azan di PIK

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak masyarakat untuk menjadikan kawasan di Indonesia sebagai kota religi. Itu ditandai dengan kehadiran beragam rumah ibadah, baik masjid, gereja, pura, wihara, klenteng, dan lainnya.

    Menurut Menag, kehadiran rumah ibadah sangat penting sebagai sarana umat menghidupkan suasana batin dan religiusitasnya.

    Kehidupan perkotaan yang diwarnai gedung pencakar langit, kata Menag, tidak jarang mendorong orang untuk terjebak hanya pada urusan duniawi. Kehadiran rumah ibadah diharapkan bisa menjadi oase yang menyejukkan sekaligus mengingatkan umat tentang Tuhan dan kematian.

    “Begitu lihat masjid, begitu lihat gereja, pura, vihara, klenteng, kita jadi ingat bahwa kita akan mati, lalu persiapan kita apa. Jadi betapa perlunya ada suara-suara religi pada setiap (kawasan) penduduk,” tuturnya usai menyapa umat Kristiani yang sedang merayakan Natal di sejumlah gereja di Jakarta, Selasa (24/12/2024).

    Penegasan Nasaruddin itu seolah meluruskan pernyataan sebelumnya terkait tak ada suara azan di Pantai Indah Kapuk (PIK).

    Saat itu Nasaruddin menyayangkan sepanjang jalan protokol Thamrin-Sudirman dan Kuningan Jakarta tidak ada masjid yang menonjol.

    “Di jalan Thamrin-Sudirman, itu segitiga emas. Sepanjang Thamrin-Sudirman dan sepanjang Kuningan tidak ada masjid nongol di jalan,” katanya pada 18 Desember lalu. (Pram/fajar)

  • Kemensos Kucurkan Bansos Rp5 Miliar untuk Banjir Sulsel, Makassar Kebagian Rp1,2 Miliar

    Kemensos Kucurkan Bansos Rp5 Miliar untuk Banjir Sulsel, Makassar Kebagian Rp1,2 Miliar

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kementerian Sosial (Kemensos) salurkan Bantuan Sosial (Bansos) senilai Rp5 miliar untuk korban banjir di Sulawesi Selatan (Sulsel). Khusus Kota Makassar Rp1,2 miliar.

    Itu diungkapkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Saat meninjau lokasi pengungsian korban banjir di Masjid Jabal Nur, Kecamatan Manggala, Makassar pada Rabu (25/12/2024).

    “Kita mengucurkan lebih dari Rp5 Miliar untuk 13 kabupaten kota. Khusus untuk Makassar Rp1,2 miliar lebih,” kata Saifullah kepada jurnalis.

    Jumlah tersebut, kata pria yang karib disapa Gus Ipul itu, berbeda dari bantuan Pemerintah Daerah (Pemda). Baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kota (Pemkot).

    “Disamping belum dukungan dari pak gubernur, bupati, walikota. Jadi ini hanya yang dari Kementerian Sosial dari yang lain lebih banyak lagi,” ujarnya.

    Ipul menjelaskan, bantuan yang dimaksud, tidak semuanya tunai. Ada yang berupa barang dan fasilitas.

    “Jadi kita berikan bantuan itu dalam bentuk natura, barang-barang tadi itu. Ada memang santunan jika ada yang meninggal, itu kita ada santunan, yang luka-luka juga kita ada santunan,” jelasnya.

    Secara teknis, bantuan barang dan fasilitas dimaksud berkenan dengan dukungan di masa darurat. Seperti tenda dan pakaian.

    “Mulai dari tenda, baik tenda pengusian maupun tenda keluarga. Pakaian untuk ibu-ibu khususnya sama sama anak-anak, kemudian juga ada kasur ada juga dapur umum makan cepat saji juga ada,” terangnya.

    (Arya/Fajar)

  • Rocky Gerung: KPK Jadi Perkakas Penguasa

    Rocky Gerung: KPK Jadi Perkakas Penguasa

    Ia menilai tindakan tersebut menunjukkan manipulasi hukum yang dibungkus dengan ilusi kebijaksanaan.

    “Tapi berubah sifatnya dari hukum menjadi tekanan politik. Yaitu yang disebut sebagai wisdom (kebijaksanaan) yang palsu sebetulnya kan,” imbuhnya.

    Tak hanya itu, Rocky juga menuding bahwa KPK tidak lagi independen dan menjadi alat kekuasaan.

    “Jadi KPK bermain dalam era memalsukan. Realitas mau dibantah dengan cara apapun tetap menggantung di kepala kita bagaimana KPK itu jadi perkakas dari kekuasaan itu yang sebetulnya tuh,” tandasnya.

    Rocky bilang, meski berbagai pihak mencoba membantah, kenyataan ini tetap tergambar jelas di mata publik.

    “Bukan KPK tidak bermutu, dia tidak mampu untuk independen, yah dengan sendirinya tidak bermutu,” kuncinya.

    Sebelumnya, KPK menyatakan akan memverifikasi kabar terkait penetapan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang melibatkan buronan KPK Harun Masiku.

    “Saya akan coba cek terlebih dahulu infonya, bila ada update akan disampaikan ke rekan-rekan jurnalis,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, di Jakarta, Selasa (24/12), dikutip dari ANTARA.

    Menurut informasi yang beredar, nama Hasto tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) bernomor Sprindik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.

    Surat tersebut diduga ditandatangani oleh pimpinan baru KPK setelah serah terima jabatan pada 20 Desember 2024.

    (Muhsin/fajar)

  • Dari Kenaikan PPN 12 Persen hingga Penetapan Tersangka Hasto, Hasyim Muhammad Sindir PDIP

    Dari Kenaikan PPN 12 Persen hingga Penetapan Tersangka Hasto, Hasyim Muhammad Sindir PDIP

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kader NasDem Hasyim Muhammad memberi kritik keras terhadap PDIP. Ia menyebut partai itu banyak omong kosong.

    “PDIP dari dulu memang banyak omong kosong,” kata Hasyim dikutip dari unggahannya di X, Rabu (25/12/2024).

    Ia memberi contoh. Saat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas umur pencalonan presiden dan wakil presiden.

    “Misal soal keputusan MK mengenai Gibran. Awalnya membuka kemungkinan Gibran jadi wakilnya Ganjar, tapi begitu Gibran pikih Prabowo, putusan MK-nya diprotes. Omong kosong!” ujarnya.

    Ia juga mengungkit omongan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Mengaitkan Prabowo dengan penculikan aktivis 98.

    “Belum lagi ketika PDIP angkat isu penculikan kepada Prabowo di Pilpres 2024 padahal di tahun 2009, Prabowo adalah cawapres PDIP. Omong kosong!” ucapnya.

    Kini, hal sama menurutnya terjadi dalam isu kenaikan PPN 12 persen. Dulunya PDIP mendukung, kini malah mengkritik.

    “Lalu soal PPN 12%. Sekarang PDIP seperti pahlawan rakyat ketika melawan PPN 12%. Padahal PDIP juga yang ikut memutuskan itu. Omong kosong!” terangnya.

    Baru-baru ini, Hasto ditetapkan tersangka korupsi. Lalu PDI Perjuangan menyebutnya politis.

    “Dan sekarang Hasto dijadikan tersangka katanya politis. Dulu ketika menteri-menteri Nasdem ditangkepin, bilangnya nggak politis. Omong kosong!” imbuhnya.

    Hasyim mengatakan, pada dasarnya. Ia tak setuju dengan putusan MK soal syarat umur.

    “Saya nggak pernah setuju Putusan MK yang “memberi jalan” ke Gibran. Saya juga nggak setuju dengan politik dinasti yang dilakukan Jokowi,” terangnya.

  • Dari Kenaikan PPN 12 Persen hingga Penetapan Tersangka Hasto, Hasyim Muhammad Sindir PDIP

    KPK Tetapkan Hasto Tersangka, PDIP Diprediksi Kian Berseberangan dengan Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) Ardli Johan Kusuma mengatakan bahwa penetapan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mempengaruhi kondisi perpolitikan nasional.

    Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa Hasto baru ditetapkan sebagai tersangka karena kecukupan alat bukti.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa penetapan tersebut merupakan murni penegakan hukum.

    Penetapan Hasto sebagai tersangka tertuang dalam surat perintah penyidikan (sprindik) bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 bertanggal 23 Desember 2024.

    Dalam sprindik itu, Hasto disebut terlibat tindak pidana korupsi bersama tersangka Harun Masiku dengan memberikan hadiah atau janji kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Periode 2017-2022 Wahyu Setiawan terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024.

    Kemudian berdasarkan Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024 bertanggal 23 Desember 2024, Hasto juga menjadi tersangka perintangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Harun Masiku tersebut. Adapun Harun Masiku masih termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

    Ardli menjelaskan bahwa salah satu hal yang dapat mempengaruhi kondisi perpolitikan nasional adalah posisi PDIP di luar pemerintahan saat ini.

    Selain itu, dia menjelaskan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka dapat memberikan jarak antara PDIP dengan Pemerintahan Presiden Prabowo.

  • Sulsel Dapat Alokasi Pupuk Subsidi Rp 4,1 Trilliun, Jatim Tertinggi Rp8 Triliun

    Sulsel Dapat Alokasi Pupuk Subsidi Rp 4,1 Trilliun, Jatim Tertinggi Rp8 Triliun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian melalui program pupuk bersubsidi.

    Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 644 Tahun 2024, pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton dengan kebutuhan total nilai subsidi mencapai Rp 46,8 triliun untuk didistribusikan ke seluruh Provinsi di Indonesia.

    “Kami memastikan distribusi pupuk bersubsidi ini tepat sasaran dan transparan. Ini adalah upaya nyata pemerintah untuk menjaga produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia. Program ini juga merupakan wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk membantu petani dan mempercepat tercapainya swasembada pangan,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Selasa (24/12/2024).

    Adapun provinsi penerima alokasi pupuk subsidi terbesar antara lain Jawa Timur 1,88 juta ton atau Rp 8,87 triliun, Jawa Tengah 1,38 juta ton atau Rp 6,74 triliun, Jawa Barat 1,10 juta ton atau Rp 5,33 triliun, Sulawesi Selatan 922 ribu ton atau 4.1 triliun, Lampung 812 ribu ton atau Rp 4,21 triliun , dan Sumatera Utara 517 ribu ton atau Rp 2,56 triliun.

    “Provinsi-provinsi ini menjadi prioritas karena peran strategisnya sebagai lumbung pangan nasional. dan fokus Pemerintah saat pada distribusi tepat sasaran yang dimulai 1 Januari 2025,” ungkap Mentan Amran.

    Sulsel Dapat Alokasi Pupuk Subsidi Rp 4,1 Triliun

    Sebagai informasi untuk tahun 2025, Sulsel mendapat alokasi pupuk subsidi Rp. 4,1 Trilliun. Sama dengan tahun 2024 yang juga mendapat alokasi Rp.4.1 Trilliun. Diketahui Sulsel merupakan produsen padi terbesar ke 4 se-Indonesia,

  • Ringankan Beban Korban Banjir, PT Vale Salurkan Bantuan Sembako hingga Obat-obatan ke Korban Banjir di Barru dan Soppeng

    Ringankan Beban Korban Banjir, PT Vale Salurkan Bantuan Sembako hingga Obat-obatan ke Korban Banjir di Barru dan Soppeng

    Adapun bantuan yang disalurkan ke dua daerah tersebut berupa 100 Galon air mineral, 200 kardus mi instan, 100 kaleng ikan sarden, ratusan pcs obat obatan seperti Paracetamol, diatabs, minyak kayu putih, 150 dos susu bayi, 1.440 pcs popok bayi, 60 lembar sarung serta 60 lembar terpal.

    Supervisor Provincial Government Relations PT Vale, Esse Yuspianti, turun langsung menyerahkan bantuan ke salah satu titik yang terdampak, yakni di Perumahan BTN Ghina Sakinah, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru.

    Esse menyebutkan, aksi ini merupakan bagian dari komitmen PT Vale dalam menjalankan nilai- nilai CARES, yakni Compassion, Accountability, Resilience, Excellence, dan Sustainability.
    “Di titik yang terdampak banjir ini, kita memberi fasilitas yang paling dibutuhkan warga, seperti susu formula untuk bayi, sarung, air mineral dan obat-obatan. Kita berharap semua pihak bisa saling membantu memitigasi dampak banjir ini,” ujarnya.

    Plh Sekda Barru, Andi Syarifuddin Andi Pasinringi, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang besar kepada Vale atas bantuan tersebut.
    “Atas nama Pemkab Barru kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada PT Vale. Ada beberapa item bantuan yang betul betul dibutuhkan korban yang disalurkan Vale. Seperti susu, popok bayi dan obat-obatan. Ini baru Vale yang memberikan,” ungkap Andi Syarifuddin usai menerima secara resmi bantuan dari PT Vale, didampingi Kepala BPBD Barru, Umar S.

    Salah satu korban bencana banjir di BTN Ghina Sakinah, Kecamatan Barru Kabupaten Barru, Hadawiyah, 47, menyampaikan terima kasih kepada semua pihak termasuk PT Vale yang telah menyalurkan bantuan.