Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Ahmad Ali Tegaskan Budi Arie Bukan Lagi Orangnya Jokowi, Herwin Sudikta: Nasibnya Persis Seperti Lampu Taman, Ditolak Gerindra, Dilepeh PSI

    Ahmad Ali Tegaskan Budi Arie Bukan Lagi Orangnya Jokowi, Herwin Sudikta: Nasibnya Persis Seperti Lampu Taman, Ditolak Gerindra, Dilepeh PSI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan PSI yang menegaskan bahwa Budi Arie Setiadi bukan lagi bagian dari relawan Jokowi dan tidak pernah ditawari bergabung ke partai tersebut memicu reaksi publik.

    Salah satu komentar menohok datang dari pegiat media sosial, Herwin Sudikta.

    Dikatakan Herwin, dinamika yang melibatkan Budi Arie belakangan ini memunculkan gambaran yang ia sebut sebagai perjalanan politik yang tak menentu.

    “Hikayat seorang pengembara kursi kekuasaan bernama Budi Arie Setiadi,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Minggu (16/11/2025).

    Ia menilai Budi Arie seolah terus berpindah arena politik tanpa arah yang jelas.

    Herwin juga menyinggung relasi Budi Arie dengan sejumlah partai.

    “Ditolak Gerindra, dilepeh PSI,” timpalnya.

    Ia kemudian menggunakan perumpamaan yang cukup keras saat menggambarkan nasib politik Budi Arie.

    “Nasib Budi Arie Setiadi memang mirip banget sama jidatnya yang persis lampu taman,” bebernya.

    Herwin bilang, perbandingan tersebut merupakan sindiran yang lebih jauh terkait peran politik sang ketua Projo.

    “Dipake cuma pas malam politik, itu pun cuma buat pemanis dekorasi, bukan sumber cahaya utama,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, memberikan penjelasan tegas terkait keterlibatan Budi Arie Setiadi dan isu bahwa Ketum Projo itu sempat ditawari bergabung ke PSI. Ali memastikan kabar tersebut tidak benar.

    Saat ditemui usai kegiatan PSI di Purwakarta, ia menyampaikan bahwa partainya sama sekali tidak pernah membuka komunikasi dengan mantan Menteri Koperasi tersebut.

  • Jubir PSI Sindir NasDem yang Resah dengan Pernyataan Ahmad Ali: Jangan Munafik, di Politik Memang untuk Mengalahkan!

    Jubir PSI Sindir NasDem yang Resah dengan Pernyataan Ahmad Ali: Jangan Munafik, di Politik Memang untuk Mengalahkan!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Juru Bicara PSI, Dian Sandi Utama, blak-blakan mengenai pernyataan Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, yang sebelumnya menegaskan bahwa Partainya harus menang saat berhadapan dengan partai mana pun, termasuk NasDem.

    Dian mengatakan, pernyataan Ahmad Ali membuat sebagian pihak merasa terusik. Ia menyebut ada pihak yang terbakar oleh penegasan tersebut.

    Ia menggambarkan bahwa ada yang tidak nyaman, walau berusaha menutupinya.

    “Ada yang terbakar menggelupur dengan statement Ketua Harian PSI Ahmad Ali,” ujar Dian kepada fajar.co.id, Minggu (16/11/2025).

    Lanjut Dian, sebagian pihak terlihat berusaha menutupi kegelisahan itu dengan sikap seolah tidak ingin bersaing. Namun, ia menilai sikap tersebut justru tidak jujur.

    “Walaupun bibir terkunci keluar, namun jangan menjadi munafik seakan tak ingin mengalahkan Partai lain hanya karena ingin dianggap Partai yang bersahabat,” tegasnya.

    Ia menekankan bahwa kompetisi politik pada dasarnya memang soal saling mengalahkan. Dian melihat tidak ada yang tabu dalam persaingan antar-partai.

    “Kompetisi pastilah akan saling mengalahkan, bahkan tak jarang merencanakan kehancuran parpol lainnya toh,” sebutnya.

    Sebagai contoh, ia menyinggung soal perebutan kursi pimpinan legislatif.

    Kata Dian, ada partai yang sudah mendapatkan jatah posisi tertentu, namun tetap menunjukkan sikap seolah enggan bersaing.

    “Seperti misalnya, ada yang sudah mendapat jatah kursi wakil ketua DPRD,” ucapnya.

    Dian sontak mempertanyakan kejujuran sikap semacam itu.

    “Apakah tidak munafik namanya jika mengatakan bahwa tak menginginkan kursi ketua DPRD?,” timpalnya.

  • Terkait Keracunan MBG, Kepala BGN Bilang karena Petani Berlebihan Menggunakan Nitrogen

    Terkait Keracunan MBG, Kepala BGN Bilang karena Petani Berlebihan Menggunakan Nitrogen

    Fajar.co.id, Jakarta — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan penyebab utama maraknya kasus keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat.

    Dia mengatakan, berdasarkan kajian tim BGN, wilayah seperti Garut, Cianjur, Bandung Barat, dan Sleman termasuk daerah endemik dengan kadar nitrit tinggi dalam bahan pangan akibat praktik pertanian yang berlebihan menggunakan nitrogen.

    “Masalah lebih banyak di Jawa Barat, Garut, Cianjur, Bandung Barat dan Sleman. Itu daerah endemik karena kadar nitritnya cukup tinggi. Kemungkinan disebabkan praktik budidaya petani yang terlalu banyak memberikan nitrogen sehingga kandungan nitrit di tanaman juga tinggi,” ujar Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2025).

    Dadan menjelaskan bahwa kadar nitrit yang tinggi tak hanya ditemukan dalam air, tetapi juga dalam buah dan sayuran hasil panen.

    Di Bandung Barat, misalnya, tiga anak dilaporkan mengalami gangguan pencernaan setelah mengonsumsi melon yang diduga mengandung nitrit berlebih. Kasus serupa juga terjadi pada konsumsi sayuran segar yang dipasok dari wilayah pertanian sekitar.

    “Di Bandung Barat itu bahkan ada tiga anak yang mengalami gangguan pencernaan hanya karena makan melon. Jadi kemungkinan memang ada kandungan nitrit di melon tersebut, termasuk juga pada sayuran,” urainya.

    Menurut Dadan, tingginya kadar nitrit tersebut menjadi perhatian serius karena wilayah Jawa Barat merupakan salah satu lumbung bahan baku bagi program MBG. Karena itu, BGN kini tengah melakukan konsolidasi di daerah-daerah endemik guna mencegah kasus serupa terulang.

  • Tumbuh Bersama Pemberdayaan Rumah BUMN BRI, Pundi Craft Dukung Eksistensi Produk Kerajinan Lokal

    Tumbuh Bersama Pemberdayaan Rumah BUMN BRI, Pundi Craft Dukung Eksistensi Produk Kerajinan Lokal

    “Tahun 2017 saya pertama kali aktif dalam komunitas dan organisasi seperti Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), kemudian pada 2019 mendapat penghargaan kriya kayu terbaik dari Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas). Dari situ saya mulai mengenal dan mengetahui bahwa BRI juga memberikan pembinaan bagi UMKM seperti kami melalui pelatihan,” katanya.

    Sejak bergabung sebagai binaan Rumah BUMN BRI pada 2019, Dewi Wardah telah mengikuti berbagai pelatihan pengembangan usaha yang difasilitasi oleh BRI.

    Kegiatan ini menjadi sarana peningkatan kapasitas, khususnya dalam aspek manajemen usaha dan penguatan kualitas produk. Produk unggulan Pundi Craft meliputi tote bag, dekorasi rumah, dan merchandise.

    Seluruh produk dipasarkan melalui platform e-commerce seperti Tokopedia dan media sosial Instagram, serta melalui toko fisik di Galeri MULA dan Galeri Dekranasda Kota Tua yang berlokasi di Museum Fatahillah, Jakarta.

    Hingga akhir September 2025, BRI telah membina 54 Rumah BUMN dan telah melaksanakan 17 ribu pelatihan. Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan bahwa UMKM memiliki potensi ekonomi yang kuat apabila didukung oleh ekosistem pembinaan yang berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan usaha.

    “Pundi Craft mencerminkan bagaimana pelaku UMKM dapat meningkatkan daya saing melalui pendekatan yang konsisten terhadap kualitas produk dan identitas desain. Rumah BUMN binaan BRI hadir untuk menjembatani kebutuhan peningkatan kapasitas, mulai dari pelatihan hingga akses pasar. BRI berkomitmen untuk memperluas jangkauan pendampingan kepada pelaku usaha kreatif agar semakin berperan dalam rantai nilai ekonomi nasional,” ujar Dhanny. (*)

  • Rizal Fadillah: Jokowi Tidak akan Mampu Melawan Hukum Tuhan

    Rizal Fadillah: Jokowi Tidak akan Mampu Melawan Hukum Tuhan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerhati Politik dan Kebangsaan, M. Rizal Fadillah, kembali bicara usai dirinya dan tujuh orang lainnya termasuk Roy Suryo hingga dr. Tifauzia Tyassuma, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya.

    Ia menyebut momen ini sebagai titik penting konsolidasi gerakan.

    Rizal menilai bahwa isu ijazah mantan Presiden Joko Widodo memuat dimensi pertarungan moral dan politik.

    Menurutnya, isu itu menggambarkan benturan nilai yang sangat mendasar.

    “Kasus ijazah palsu Jokowi adalah gambaran pertarungan antara keadilan dan kezaliman,” ujar Rizal kepada fajar.co.id, Minggu (16/11/2025).

    Ia menyebut bahwa perdebatan mengenai ijazah itu bukan sekadar persoalan administratif. Rizal menggambarkan bahwa isu ini menyentuh banyak aspek.

    “Kewenangan dan kesewenang-wenangan, kepedulian dan kemasabodohan, kejujuran dan penipuan, keaslian dan kepalsuan, keberanian dan kepengecutan, kejuangan dan ketermulaan, serta kebahlulan dan kecerdasan,” katanya.

    Menurutnya, siapapun yang berada di posisi kritis terhadap pemerintah akan menghadapi tekanan.

    Ia menyatakan bahwa kubu pro pemerintah dianggap sebagai pihak yang harus dilawan dalam konteks ini.

    “Siapapun yang berada di garis pro Jokowi adalah sasaran perlawanan, baik itu kampus, ormas, relawan, aparat, maupun pengendali kekuasaan,” ucapnya.

    Rizal menegaskan bahwa tujuan utama gerakan yang ia sebut sebagai perlawanan adalah menyelesaikan pertanyaan mengenai keaslian ijazah Jokowi.

    “Target perjuangan adalah keterbukaan dan kepastian status ijazah Jokowi, apakah asli atau palsu,” tuturnya.

  • Ahmad Khozinudin: Roy Suryo Cs Tidak Ditahan karena Doa Rakyat

    Ahmad Khozinudin: Roy Suryo Cs Tidak Ditahan karena Doa Rakyat

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada LBH AP PP Muhammadiyah yang telah bergabung bersama kami. Rekan Gufroni, yang mendapat perintah langsung dari Bapak Busyro Muqoddas, juga langsung ikut dalam proses pendampingan di Polda,” ujarnya.

    Ia turut menyampaikan penghargaan kepada Prof Denny Indrayana yang mendukung dari luar negeri.

    “Kami juga berterima kasih kepada Prof Denny Indrayana yang telah bergabung dan menyampaikan suara pembelaan dari Australia,” Ahmad menuturkan.

    Selain itu, sejumlah anggota tim advokasi turut membantu dalam pendampingan.

    “Sejumlah tim dari kantor Advokat INTEGRITY Law Firm juga hadir dalam pendampingan di Polda,” ungkapnya.

    Ahmad bilang, berbagai organisasi masyarakat juga ikut mengawal kasus tersebut. Ia menyebut beberapa nama seperti Ormas Pejabat, Aliansi Rakyat Menggugat (ARM), dan lainnya.

    Ia juga menyebut sejumlah tokoh yang hadir langsung memberi dukungan.

    “Ada Muhammad Sa’id Didu, Mayjen TNI Purn Soenarko, Dr Marwan Batubara, Refly Harun, Menuk Wulandari, dan banyak lagi yang tak bisa kami sebut satu per satu,” tandasnya.

    Ahmad menegaskan masih ada sejumlah pihak yang membantu di balik layar.

    “Sejumlah pihak yang memiliki peran signifikan di balik layar, yang namanya tidak kami sebutkan, juga kami ucapkan terima kasih,” ucapnya.

    Ia kembali meminta publik untuk tetap memberikan dukungan bagi kliennya, terutama menjelang proses persidangan.

    “Kami berharap seluruh rakyat terus mendukung kami. Karena proses pembuktian di persidangan akan lebih maksimal saat klien kami tidak ditahan, tetap terus kawal, agar kasus ijazah palsu Jokowi segera terungkap,” kuncinya.

  • Tak Sekadar Melawan Kiminalisasi, Denny Indrayana: Setiap Orang Berhak Mengungkap Kebenaran

    Tak Sekadar Melawan Kiminalisasi, Denny Indrayana: Setiap Orang Berhak Mengungkap Kebenaran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, turut bergabung sebagai tim Kuasa Hukum Roy Suryo cs terkait kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    Eks Wamenkumham itu menilai bahwa status tersangka yang dialamatkan ke Roy Suryo Cs merupakan upaya membungkam suara kritis atas kekuasaan.

    “Saya memutuskan menjadi kuasa hukum karena ingin menegaskan tidak boleh ada penggunaan kekuasaan yang kemudian membungkam sikap kritis dari orang-orang bahkan jika berhadapan dengan mantan presiden sekalipun,” kata Denny melalui akun media sosialnya, Jumat (14/11/2025).

    Dia juga menegaskan bahwa bergabung membela Roy Suryo Cs untuk melawan Jokowi yang telah merusak demokrasi di akhir jabatannya.

    “Bukan semata melawan kriminalisasi tetapi juga modus intimidasi, yang memperalat hukum pidana untuk kepentingan mantan penguasa,” sebutnya.

    Denny juga mengatakan setiap orang berhak mengungkap kebenaran dokumen publik seperti ijazah, dan tidak boleh dilaporkan ke polisi oleh siapapun, termasuk mantan presiden.

    “Justru seharusnya, yang sudah lama kita tunggu-tunggu, mantan Presiden Jokowi harusnya dengan gentleman menunjukkan keaslian ijazahnya,” ucap dia.

    Diberitakan sebelumnya, Juru bicara Roy Suryo Cs, Refly Harun, angkat suara usai ketiganya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya, kemarin.

    Pemeriksaan tersebut berlangsung intensif dengan jumlah pertanyaan yang mencapai ratusan.

    Refly menyebut proses pemeriksaan berjalan dengan baik dan para tersangka bersikap kooperatif.

  • Pemerintah Kembali Kangkangi Putusan MK? Gus Umar: yang Dipatuhi Hanya saat Gibran Jadi Cawapres

    Pemerintah Kembali Kangkangi Putusan MK? Gus Umar: yang Dipatuhi Hanya saat Gibran Jadi Cawapres

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Beberapa waktu belakangan, sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tampaknya tak dihiraukan oleh pemerintah. Khususnya terkait rangkap jabatan.

    Putusan terbaru, anggota polri diwajibkan mundur atau pensiun dari kepolisian jika ingin menduduki jabatan sipil. Keharusan itu setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 114/PUU-XXIII/2025.

    Putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua MK, Suhartoyo dalam sidang pleno di Gedung MK, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

    Hal itu pun memantik reaksi dari tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Umar Sahadat Hasibuan atau Gus Umar.

    Melalui akun media sosialnya. Dia menyindir ada banyak putusan yang dikangkangi oleh pemerintah. Dan, hanya satu putusan yang dipatuhi yakni terkait pencalonan Gibran sebagai wapres.

    “Putusan MK yg dikangkangi: 1. Wamen gak boleh jadi komisaris BUMN. Putusan MK yang langsung di patuhi cuma waktu gibran jadi wapres,” tulis Gus Umar, dikutip Sabtu (15/11/2025).

    “Saya yakin pasti banyak cara untuk kangkangi putusan MK yang larang polisi duduki jabatan sipil. Wong Teddy saja dicari pembenarannya untuk jadi Seskab. Iya gak sih?” tutup Gus Umar.

    Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, menyatakan bahwa pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu putusan MK tersebut. Tak dipungkiri, terdapat sejumlah anggota Polri aktif yang saat ini menduduki jabatan sipil.

    “Tentunya kalau memang sudah diputuskan dan kami sudah mempelajari apa yang sudah diputuskan tersebut, Polri akan selalu menghormati putusan pengadilan yang sudah diputuskan,” kata Irjen Pol Sandi Nugroho saat diwawancarai awak media di Jakarta.

  • Indonesia Mulai Persiapkan 20 Ribu Pasukan ke Gaza, Kapuspen TNI: Menunggu Mandat Final

    Indonesia Mulai Persiapkan 20 Ribu Pasukan ke Gaza, Kapuspen TNI: Menunggu Mandat Final

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia bakal mengirim 20 ribu pasukan ke Gaza, Palestina. Rencana itu dibarengi dengan persiapan dari Mabes TNI.

    Pihak TNI diketahui mulai menyiapkan personel dan peralatan agar bisa digerakkan saat sudah ada mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau kesepakatan internasional di bawah inisiasi Amerika Serikat (AS).

    Menurut Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, persiapan pengiriman pasukan ke Gaza dilakukan dengan menyiapkan kapabilitas inti kesehatan dan zeni konstruksi yang memang dibina untuk operasi kemanusiaan dan perdamaian.

    “Penunjukan nama batalyon tertentu masih menunggu mandat resmi PBB, keputusan pemerintah, serta struktur misi yang akan ditetapkan Dewan Keamanan PBB. Saat ini yang disiapkan adalah paket kemampuan dan kapabilitas, bukan satuan spesifik,” urai Freddy dikutip pada Sabtu (15/11/2025).

    Jenderal bintang dua TNI AL berlatar Korps Marinir tersebut menambahkan, peralatan yang dipersiapkan mengikuti standar operasi kemanusiaan dan peacekeeping.

    Seperti fasilitas rumah sakit lapangan, peralatan medis emergency, ambulans, perlengkapan air bersih dan sanitasi, serta kemampuan konstruksi zeni yang diperkuat dengan alat berat dan sarana rekonstruksi.

    ”Jenis dan jumlahnya akan disesuaikan kembali setelah mandat PBB dan kebutuhan lapangan ditetapkan,” tambahnya.

    Freddy melanjutkan, 20 ribu pasukan merupakan kapasitas kekuatan TNI yang telah disiapkan dalam kerangka dukungan perdamaian dan kemanusiaan.

  • Bappenas di IPOC 2025: Sawit Jadi Pilar Indonesia Emas 2045 dan Motor Transformasi Hijau Nasional

    Bappenas di IPOC 2025: Sawit Jadi Pilar Indonesia Emas 2045 dan Motor Transformasi Hijau Nasional

    FAJAR.CO.ID, BALI – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa sektor kelapa sawit akan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pesan tersebut disampaikan dalam pembukaan The 21st Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2026 Price Outlook di Nusa Dua, Bali.

    Dalam pidatonya, Rachmat menekankan bahwa sawit bukan sekadar komoditas, melainkan fondasi strategis pembangunan nasional. “Kelapa sawit bukan hanya komoditas. Sawit adalah jembatan persahabatan, perdamaian, dan kemanusiaan,” ujarnya.

    Ia menyampaikan bahwa dunia tengah menghadapi ketidakpastian global, tekanan perubahan iklim, dan kebutuhan pangan serta energi yang terus meningkat. Di tengah tantangan tersebut, Indonesia memilih untuk menempatkan sawit sebagai bagian dari solusi global.

    “Kelapa sawit berkontribusi besar bagi ketahanan pangan dunia, energi terbarukan, dan kebutuhan sehari-hari miliaran orang,” kata Rachmat.

    Menurutnya, keberhasilan Indonesia tidak hanya diukur dari besarnya produksi, tetapi dari kemampuan mengelola sawit secara bertanggung jawab, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) yang menjadi kompas moral pembangunan modern.

    Indonesia berkomitmen memastikan pertumbuhan ekonomi tidak merusak alam dan tidak meninggalkan generasi mendatang.

    Rachmat menyampaikan bahwa sawit telah menjadi pendorong utama pembangunan pedesaan, penyedia jutaan lapangan kerja, dan tulang punggung sektor hilir seperti biofuel, oleokimia, serta industri hijau. Peran strategis ini menjadikan kelapa sawit sebagai salah satu kekuatan besar dalam transformasi menuju ekonomi hijau.