Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Bernardo Tavares Terpesona Fasilitas Persebaya, Singgung PSM Makassar?

    Bernardo Tavares Terpesona Fasilitas Persebaya, Singgung PSM Makassar?

    Bernardo juga menekankan bahwa proses membangun tim tidak selalu berjalan mulus. “Stabilitas. Saya akan kalah di pertandingan, pemain akan kalah di pertandingan, kita akan membuat kesalahan,” tuturnya. Ia menyebut dukungan suporter sebagai elemen krusial dalam menghadapi dinamika tersebut. “Sangat penting bagi suporter mendukung kita agar kita bisa menang, karena jika kita bisa menang, kadang-kadang kita juga akan kalah.”

    Atmosfer positif di dalam dan luar lapangan menjadi perhatian utama sang pelatih. “Jadi kita harus membangun atmosfer yang baik. Kita harus membangun ini,” katanya. Bernardo menyadari betul ekspektasi besar publik Surabaya yang sudah lama merindukan gelar juara. “Dan Persebaya yang saya lihat disini, titel terakhir adalah 2004. Sudah 22 tahun. 22 tahun.”

    Karena itu, ia meminta seluruh elemen klub untuk bersabar. “Jadi kita tidak bisa mengharapkan hal-hal akan berubah dengan cepat,” ucapnya. Menurut Bernardo, proses bertahap adalah satu-satunya jalan realistis untuk membawa Persebaya kembali berjaya. “Kita harus memulai langkah-langkah kecil.”

    Persaingan Super League 2025/2026 yang semakin ketat juga menjadi catatan khusus. “Di saat ini, kita harus melihat tim lain. Persija, Malut, tim lain, Dewa, juga memiliki finansial yang baik, juga memiliki pemain yang baik,” ujarnya. Situasi itu membuat Persebaya harus cermat dalam mempertahankan dan merekrut pemain. “Jadi kita harus menjaga pemain yang baik dan mencoba menemukan pemain yang baik.”

    Pengembangan pemain muda menjadi salah satu pilar utama filosofi Bernardo. “Tapi kita juga harus mencari pemain dari akademi kita,” katanya. Ia menilai akademi sebagai sumber kekuatan jangka panjang klub. “Ini penting untuk memiliki pemain jangka panjang tapi juga pemain baru dengan ambisi baru yang ingin menunjukkan karena ini adalah emas dari klub yang datang dari akademi.”

  • Amien Rais Juluki Jokowi Bapak Korupsi Indonesia, Jadikan DPR Tukang Stempel

    Amien Rais Juluki Jokowi Bapak Korupsi Indonesia, Jadikan DPR Tukang Stempel

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pentolan Partai Ummat, Amien Rais menjuluki Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebagai Bapak Korupsi Indonesia. Dia menilai korupsi makin dahsyat di era eks kader PDIP itu.

    “Di Indonesia, jenis korupsi dari skala provinsi, kabupaten, kota, sampai istana presiden, pusat korupsi di era Jokowi makin dahsyat,” kata Amien Rais dikutip dari video yang dia unggah di Instagram, Kamis (8/1/2026).

    “Korupsi dilakukan secara terang benderang,” tambahnya.

    Amien Rais mengatakan, julukan korupsi itu berangkat dari tiga hal. Itu, kata dia, telah menjadi preseden.

    “Jokowi sebagai bapak korupsi di Indonesia, telah memberikan contoh dalam tiga hal,” ujarnya.

    Hal pertama, dia mengungkapkan Jokowi selama rezimnya menjadikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai tukang stempel.

    “Jokowi menghancurkan demokrasi dengan menjadikan DPR sebagai tukang stempel keinginan busuknya,” ucap Amien.

    Kedua, Amien Rais menyebut Jokowi memanfaatkan kepolisian. Polisi seolah jadi kuda tunggangan.

    Terakhir, dia menyinggung jejak Jokowi di lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Ketiga, menjadikan KPK sebagai mitra kerja yang setia pada Jokowi. Jadi mustahil KPK berani menyentuh
    Jokowi sekeluarga,” imbuhnya.

    Dia mengungkapkan Jokowi selama berkuasa, sangat sukses melakukan kooptasi di hampir semua lembaga tinggi negara.

    “Semua lembaga tinggi negara, tidak ada yang luput dari tangan beracun Mukidi atau Jokowi,” ujarnya.

    Dua periode berkuasa, Amien menilai Jokowi sukses dalam menghancurkan bangsa dan negara.

  • PSI Siap Gelar Rakernas Akhir Januari di Makassar, Jokowi Diundang

    PSI Siap Gelar Rakernas Akhir Januari di Makassar, Jokowi Diundang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Hingga memasuki tahun 2026, sosok Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang disebut diisi oleh sosok Bapak J masih dirahasiakan. Akankah nama ini diungkap dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PSI di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang dijadwalkan berlangsung pada 29-31 Januari 2026?

    Desas desus bahwa Bapak J adalah Joko Widodo tak pernah dibantah PSI. Presiden ketujuh RI sekaligus ayah ketua umum PSI Kaesang Pangarep itu dianggap PSI sebagai patron partai.

    Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI Ahmad Ali bahkan menegaskan Jokowi adalah presiden terbaik yang pernah dilahirkan bangsa ini.

    Ditegaskan Ahmad Ali, posisi Jokowi sebagai patron atau tokoh utama di PSI bukan untuk mendompleng popularitas, melainkan untuk memberikan harapan kepada masyarakat.

    PSI ingin menunjukkan bahwa partai berlambang gajah ini berkomitmen melahirkan pemimpin-pemimpin dari kalangan rakyat biasa, bukan dari dinasti politik atau keturunan kekuasaan.

    Sebagaimana, Jokowi adalah contoh nyata bahwa seseorang tidak perlu berasal dari keluarga berada atau dinasti politik untuk menjadi pemimpin. Cukup dengan dicintai rakyat dan mendekat kepada rakyat, seseorang bisa terpilih menjadi pemimpin.

    Menurut Ahmad Ali, Jokowi adalah contoh hidup. Dia adalah pemimpin yang lahir dari rakyat. Dia bukan keturunan raja atau keturunan politisi atau keturunan orang berkuasa, tapi dia lahir dari rakyat.

    Sementara itu, soal rencana Rakernas PSI di Makassar, Sekretaris PSI Sulsel Indira Mulyasari Paramastuti mengaku belum bisa memastikan apakah Jokowi akan hadir. Namun ia tak menampik Jokowi masuk dalam daftar tokoh nasional yang diundang.

  • Tuduhan Rismon Dipertanyakan, Guru Besar UGM: Jokowi Pernah Kuliah, Pernah Ujian, dan Ikut Yudisium

    Tuduhan Rismon Dipertanyakan, Guru Besar UGM: Jokowi Pernah Kuliah, Pernah Ujian, dan Ikut Yudisium

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Alasan Rismon Hasiholan Sianipar yang menyangsikan keaslian ijazah dan skripsi dari Presiden RI ke-7 Ir. Joko Widodo sebagai lulusan UGM dipertanyakan.

    Klaim Rismon ini membuat pro kontra dan perdebatan di kalangan publik. Tak sedikit yang menyangsikan informasi yang disampaikan, namun banyak pula yang percaya akan narasi yang ia sampaikan yang dibalut dengan analisis forensik digital.

    Guru Besar Hukum Pidana UGM, Marcus Priyo Gunarto, menyampaikan tuduhan Rismon bahwa Jokowi telah melakukan tindakan pemalsuan ijazah dan skripsi harus bisa dibuktikan di muka hukum.

    Menurut Marcus, ada dua tindakan pemalsuan dalam ranah hukum pidana, yakni membuat palsu dan memalsukan.

    “Membuat palsu, artinya dokumen asli tidak pernah ada namun pelaku membuat surat atau akta dalam hal ini ijazah, seolah-olah itu ada dan asli padahal sebelumnya tidak pernah ada. Itu namanya membuat palsu,” tutur Marcus dikutip dari situs resmi UGM, Kamis (8/1/2026).

    Terkait dengan tindakan memalsukan, dalam hal ini ijazah atau skripsi yang dulunya pernah ada, tetapi mungkin rusak atau hilang, kemudian membuat dokumen baru seolah-olah itu adalah asli.

    “Dua duanya adalah kejahatan, dan ada ancaman pidana. Ini (Rismon) tidak jelas yang dituduhkan, memalsukan atau membuat palsu,” terangnya.

    Dari kemungkinan dua tuduhan yang berpotensi disematkan ke Jokowi dan UGM dinilai Marcus sangat lemah.

    Pasalnya, dokumen-dokumen yang dimiliki Fakultas Kehutanan UGM memiliki banyak data pendukung yang menunjukkan bahwa Joko Widodo pernah kuliah, pernah ujian, dan pernah ikut yudisium.

  • Survei LSI Ungkap Penolakan Publik, Ras MD Ingatkan Bahaya Pilkada Lewat DPRD

    Survei LSI Ungkap Penolakan Publik, Ras MD Ingatkan Bahaya Pilkada Lewat DPRD

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD mendapat penolakan luas dari publik.

    Survei nasional yang dirilis LSI Denny JA menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia menolak penghapusan Pilkada langsung karena dinilai mengancam kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi.

    Pengamat Kebijakan Publik Ras MD menilai, jika Pilkada kembali dipilih melalui DPRD, maka penentuan kepala daerah dari Aceh hingga Papua tidak lagi berada di tangan rakyat, melainkan berpotensi ditentukan oleh kesepakatan elite partai politik di tingkat pusat.

    “Ini bukan sekadar perubahan teknis elektoral, tetapi menyentuh inti kedaulatan rakyat. Pilkada langsung adalah instrumen utama demokrasi lokal,” ujar Ras MD dalam keterangannya, Rabu (07/01/2026).

    Berdasarkan hasil survei LSI Denny JA, sebanyak 66,1 persen responden menyatakan menolak Pilkada melalui DPRD. Sementara yang menyatakan setuju hanya 28,6 persen.

    Ras MD menegaskan, angka tersebut mencerminkan sikap kolektif publik terhadap arah demokrasi Indonesia.

    Penolakan paling kuat datang dari kelompok pemilih muda. Sebanyak 84 persen Generasi Z dan 71,4 persen Generasi Milenial secara tegas menolak Pilkada via DPRD.

    Menurut Ras MD, fakta ini sangat penting karena kedua kelompok tersebut merupakan basis pemilih terbesar saat ini dan di masa depan.

    “Data ini menunjukkan adanya jurang yang lebar antara kehendak publik dan preferensi sebagian elite politik yang mendorong Pilkada lewat DPRD,” jelasnya.

    Ras MD menambahkan, jika 66,1 persen publik menolak, berarti lebih dari 135 juta penduduk Indonesia berusia di atas 17 tahun tidak menginginkan hak memilih kepala daerahnya dicabut.

  • SBY: Apa DPRD Mau Bagi-bagi? Rakyat Dikemanakan?

    SBY: Apa DPRD Mau Bagi-bagi? Rakyat Dikemanakan?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sikap Partai Demokrat mendukung kepala daerah dipilih DPRD bertolak belakang dengan penegasan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mana pada satu dekade lalu menolak sistem Pilkada kembali dipilih DPRD.

    Cuitan SBY di X (Twitter) pada tahun 2014 lalu kembali viral dan jadi bahan pembahasan publik.

    Kala itu, Presiden keenam RI tersebut menegaskan jika mandat diberikan ke tangan DPRD untuk memilih kepala daerah berarti sama saja merebut kedaulatan rakyat.

    “Siapa yg beri mandat pd DPRD skrg utk pilih kepala daerah? Berarti kedaulatan diambil DPRD. Apa DPRD mau bagi-bagi? Rakyat dikemanakan?” kata SBY melalui akun X pribadinya @SBYudhoyono dikutip pada Kamis (8/1/2026).

    Sempat menolak pemilihan kepala daerah melalui DPRD, sikap Partai Demokrat kini berbalik. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan Demokrat akan sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto dan mayoritas partai yang berada di barisan kabinet Indonesia Maju dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah, yang berarti menyetujui pilkada tidak langsung.

    ”Partai Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah,” kata Herman.

    Demokrat menilai pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang patut dipertimbangkan secara serius, khususnya dalam rangka memperkuat efektivitas pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional.

  • Keputusan Ijtima Ulama, MUI Dukung Pilkada Lewat DPRD

    Keputusan Ijtima Ulama, MUI Dukung Pilkada Lewat DPRD

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Prof Asrorun Ni’am Sholeh, menyampaikan pandangan MUI terkait wacana kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota kembali dipilih DPRD.

    MUI memandang bahwa kebijakan politik harus berorientasi pada kemaslahatan publik serta dijalankan dengan prinsip keadaban dan upaya meminimalkan potensi destruktif.

    Prof Ni’am menegaskan, dalam perspektif keagamaan, kebijakan yang ditetapkan oleh ulil amri dalam urusan publik wajib diarahkan untuk menghadirkan kemaslahatan masyarakat luas. Karena itu, kebijakan publik perlu terus dievaluasi secara objektif.

    “Tugas kita adalah mengevaluasi kebijakan publik. Jika mendatangkan kemaslahatan, maka dilanjutkan. Namun jika mendatangkan mafsadat, harus diperbaiki,” tegasnya dilansir dari situs resmi MUI, Kamis (8/1/2026).

    MUI sejatinya telah melakukan kajian mendalam terhadap sistem pemilihan langsung tersebut sejak Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI 2012. Dalam kajian tersebut, MUI menemukan berbagai dampak negatif yang muncul dari pilkada langsung.

    “Selain itu, juga menimbulkan ekonomi biaya tinggi serta praktik politik uang yang merusak akal sehat dan moralitas masyarakat,” ungkapnya.

    Kondisi tersebut menurutnya berpotensi melahirkan pemimpin yang tidak taat hukum dan lebih berorientasi pada pengembalian modal sosial maupun modal ekonomi, alih-alih pada kepentingan rakyat.

    Berdasarkan pertimbangan tersebut, melalui forum pertemuan ulama fatwa se-Indonesia di Tasikmalaya, MUI mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD.

  • Pilkada DPRD Jadi Soal, Buya Eson Desak SBY Tegur Prabowo

    Pilkada DPRD Jadi Soal, Buya Eson Desak SBY Tegur Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat antikorupsi, Emerson Yuntho, mendadak menyinggung Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal Pilkada melalui DPRD.

    Seperti diketahui, baru-baru ini Partai Demokrat memberikan dukungannya terhadap wacana Pilkada melalui DPRD, menyusul Partai Gerindra dan yang lainnya.

    Mengingat SBY di masa lalu, tepatnya pada 2014, Emerson meminta agar SBY memikirkan kembali terkait keputusan Partainya.

    Mengutip pernyataan lawas, Buya Eson, sapaannya, bahkan menyinggung SBY agar memperingati Presiden Prabowo Subianto agar tidak gegabah menentukan kebijakan.

    “Pak SBY mohon ingatkan Prabowo bahwa Pilkada oleh DPRD merupakan kemunduran demokrasi Indonesia,” ucap Bya Eson (8/1/2026).

    Sebelumnya, Partai Demokrat mendadak menjadi sasaran amukan publik usai ikut mendukung wacana Pilkada melalui DPRD.

    Bukan tanpa alasan, Partai Demokrat sebelumnya dikenal sebagai pihak yang menyuarakan agar Pilkada tetap digelar secara langsung.

    Tidak sedikit juga yang mengungkit cuitan lama Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai perkara ini.

    “Sekarang, siapa yang menginginkan Pilkada oleh DPRD? Jelas bukan SBY. Saya yakin sebagian besar rakyat pun tidak menginginkannya,” ucap SBY pada 1 Oktober 2014 lalu.

    Di tengah perdebatan mengenai polemik tersebut, mantan Komisaris PT Pelni, Dede Budiyarto, mengaku tidak heran.

    “Politik itu kepentingan. Bukan kitab suci. Bukan kisah cinta,” ujar Dede di X @kangdede78 (8/1/2026).

    Dikatakan Dede, perubahan sikap dari waktu ke waktu merupakan hal yang lumrah di dunia politik.

  • Demokrat Dihujat Usai Dukung Pilkada DPRD, Dede Budhyarto: Politik Itu Kepentingan

    Demokrat Dihujat Usai Dukung Pilkada DPRD, Dede Budhyarto: Politik Itu Kepentingan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrat mendadak menjadi sasaran amukan publik usai ikut mendukung wacana Pilkada melalui DPRD.

    Bukan tanpa alasan, Partai Demokrat sebelumnya dikenal sebagai pihak yang menyuarakan agar Pilkada tetap digelar secara langsung.

    Tidak sedikit juga yang mengungkit cuitan lama Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai perkara ini.

    “Sekarang, siapa yang menginginkan Pilkada oleh DPRD? Jelas bukan SBY. Saya yakin sebagian besar rakyat pun tidak menginginkannya,” ucap SBY pada 1 Oktober 2014 lalu.

    Di tengah perdebatan mengenai polemik tersebut, mantan Komisaris PT Pelni, Dede Budiyarto, mengaku tidak heran.

    “Politik itu kepentingan. Bukan kitab suci. Bukan kisah cinta,” ujar Dede di X @kangdede78 (8/1/2026).

    Dikatakan Dede, perubahan sikap dari waktu ke waktu merupakan hal yang lumrah di dunia politik.

    Sama seperti ketika Prabowo Subianto menerima jabatan Menteri Pertahanan di periode kedua Jokowi.

    “Hari ini berseberangan, besok bisa sejalan,” sebutnya.

    Dede bilang, di dunia politik tidak ada istilah lawan maupun kawan yang abadi. Semuanya dibungkus dengan kepentingan pribadi hingga kelompok.

    “Di politik tidak ada kawan atau lawan abadi. Yang abadi hanya satu, kepentingan,” kuncinya.

    Sebelumnya, Jhon Sitorus menyebut bahwa langkah Demokrat merupakan kemunduran serius bagi demokrasi dan pengkhianatan terhadap amanat reformasi yang selama ini dijunjung tinggi.

    “Saya pikir Partai Demokrat itu partai pemberani. Ternyata partai pecundang,” ujar Jhon dikutip pada Rabu (7/1/2026).

  • Ferdinand Bela Arie Kriting, Teddy Gusnaidi Dibilang Penjilat Belum Kebagian Kursi

    Ferdinand Bela Arie Kriting, Teddy Gusnaidi Dibilang Penjilat Belum Kebagian Kursi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, kompak dengan Komika Arie Kriting, menyerang Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi.

    Seperti diketahui, antara Teddy dan Arie sebelumnya terlibat perdebatan tentang buzzer di Media Sosial X.

    Di tengah perdebatan, muncul Ferdinand memberikan skakmat kepada Teddy dengan menyebutnya sebagai penjilat penguasa.

    Celakanya, Ferdinand menuturkan bahwa Teddy yang selama ini intens pasang badan bagi penguasa tidak kunjung mendapat jabatan.

    “Si penjilat ini tak kunjung dapat tempat,” ujar Ferdinand di X @ferdinand_mpu (8/1/2026).

    Ferdinand bilang, tidak heran jika Teddy hingga saat ini bersikap seperti Politikus PSI Ade Armando. Terus berteriak sampai mendapat potongan kue.

    “Maka tak heran kalau dirinya selalu berupaya seperti Ade Armando,” tandasnya.

    Sebelumnya, Teddy tidak terima dengan materi stand up Pandji Pragiwaksono. Salah satu bagian materinya menyebut Wapres Gibran ngantukan.

    Berangkat dari situ, ia menyolek Arie Kriting sebagai rekan seprofesi Pandji.

    “Mas Arie izin bertanya, apakah dapat dibenarkan Pandji dalam mencari nafkah untuk makan keluarganya, dengan cara menghina fisik orang lain, yang bukan partner kerjanya?,” ucap Teddy.

    Lanjut dia, jika hal tersebut tidak dibenarkan, kenapa komika lain, termasuk Arie Kriting, ikut membela Pandji Pragiwaksono.

    “Kalau anda membenarkan hal itu, apakah boleh orang lain mengolok-olok fisik mas Arie dan kawan-kawan Komika?,” timpalnya.

    Suami Indah Permatasari itu memilih tidak terjebak dalam pertanyaan Teddy. Ia hanya melempar pertanyaan balik agar politikus Partai Garuda itu memperjelas kembali pertanyaannya.