Author: Fajar.co.id

  • Anies dan Ahok Akur di 2025, Adi Prayitno: Seakan Tak Pernah Terjadi Apapun di Pilkada Jakarta 2017

    Anies dan Ahok Akur di 2025, Adi Prayitno: Seakan Tak Pernah Terjadi Apapun di Pilkada Jakarta 2017

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menunjukkan keakrabannya. Hal itu menuai sorotan.

    Pengamat Politik, Adi Prayitno mengatakan, hal tersebut menunjukkan. Bahwa berpolitik tak perlu rusuh.

    “Nah, kan. Berpolitik ga perlu rusuh-rusuh amat. Apalagi pake ayat segala,” kata Adi dikutip dari unggahannya di X, Kamis (2/1/2025).

    Ketimbang saling ngotot. Ia menyebut berpolitik mestinya santai saja.

    “Bawa santai-santai aja urusan politik,” ujarnya.

    Hal tersebut, dinilainya terbukti dari Ahok dan Anies. Ia juga mengungkit rivalitas Anies dan Ahok di Pilkada 2017.

    “Buktinya 2 sosok ini akur di 2025, seakan tak pernah terjadi apapun di pilkada Jakarta 2017 lalu,” ucapnya.

    Diketahui keduanya berkumpul di Balai Kota Jakarta, Selasa (31/12). Para mantan Gubernur DKI Jakarta hadir dalam acara JakASA.

    Mulai dari Sutiyoso, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Djarot Saiful Hidayat, hingga Anies Baswedan.

    Mereka hadir tampak akrab. Anies Baswedan dan Ahok duduk bersebelahan. saat sesi acara dimulai. Ahok dan Anies terlihat berbincang akrab saat duduk berbincang.

    Kemudian, saat sesi konferensi pers, keduanya saling melempar candaan saat ditanya mengenai topik apa saja yang dibicarakan. Mulanya Anies menunding bahwa seakan media yang membuat hubungannya dengan Ahok tak mesra.

    “Kan kalian yang bikin gak mesra,” kata Anies.
    (Arya/Fajar)

  • Jhon Sitorus: Tak Perlu Berterima Kasih ke Pemerintah, yang Keren Ketika PPN Diturunkan

    Jhon Sitorus: Tak Perlu Berterima Kasih ke Pemerintah, yang Keren Ketika PPN Diturunkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto telah mengumumkan bahwa PPN 12 persen hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah. Di luar daripada itu masih tetap menggunakan PPN 11 persen yang berlaku sejak tahun 2022.

    Pemerhati Sosial dan Politik, Jhon Sitorus menyampaikan, publik tidak perlu takjub apalagi berterima kasih atas langkah Prabowo yang tiba-tiba membatalkan PPN 12 persen untuk bahan pokok di akhir tahun 2024. Pasalnya kata dia, apa yang dilakukan Prabowo memang sudah menjadi kewajibannya sebagai pemerintah.

    “Bodohnya kita adalah, kita seolah-olah takjub, berterimakasih karena sedang disuguhkan aksi heroik oleh penguasa membuat wacana PPN 12%, lalu se-Indonesia marah. Ketika di akhir tahun, mengubah wacana PPN 12% batal untuk bahan pokok. Lalu pembatalan itu diumumkan, seolah-olah mereka adalah pahlawan dan kita harus berterimakasih,” kata Jhon dalam akun X, Kamis, (2/01/2025).

    Menurutnya yang keren adalah ketika kebijakan PPN itu bisa diturunkan oleh pemerintah. Jika sekadar diberlakukan untuk barang dan jasa mewah kata dia tidak akan merubah apa-apa terhadap nasib rakyat. Dia pun memberikan sindiran keras kepada pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

    “Padahal, mereka tidak melakukan apa-apa. Ini ibarat mau berak, tapi ga jadi karena mulesnya cuma karena masuk angin. Yang keren adalah kalau PPN diturunkan, lagipula itu tugas mereka sebagai penyelenggara negara. Ga perlu berterimakasih, gak perlu berkagum- kepada sesuatu yang batal, toh tidak merubah apa-apa buat nasib kita Lihat saja nanti, akan muncul lembaga survey karena efek pembatalan ini Mainan politisi bermental pengemis,” imbuhnya.

  • Ahok dan Anies Baswedan Bersua, Ada Apa di Balik Pertemuan Ini?

    Ahok dan Anies Baswedan Bersua, Ada Apa di Balik Pertemuan Ini?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, kembali menjadi sorotan usai mengisyaratkan adanya kejutan yang melibatkan Anies Baswedan dalam waktu dekat. Meski tetap bungkam terkait detailnya, Ahok tidak menutup kemungkinan akan kembali bertemu dengan Anies.

    Dalam wawancara dengan wartawan pada Rabu (1/1/2025), Ahok menghindari pembicaraan tentang politik. Ketika ditanya soal kejutan yang dimaksud, ia dengan tegas mengatakan, “Nggak bicara politik.” Namun, Ahok mengungkapkan peluang untuk bertemu lagi dengan Anies setelah kehadirannya bersama di acara Bentang Harapan JakASA yang berlangsung pada malam tahun baru.

    “Nanti lihat aja,” ujarnya singkat ketika ditanya kapan pertemuan itu akan terjadi.

    Momen kebersamaan Ahok dan Anies di acara Bentang Harapan JakASA di Balai Kota Jakarta menjadi perhatian. Dalam acara tersebut, keduanya tampak akrab, bahkan berbincang-bincang secara pribadi. Ketika wartawan menanyakan isi percakapan mereka, Anies dengan nada bercanda mengatakan, “Pak Ahok ditanyain bisikin apa? Saya bilang bisikannya…” sambil menepuk pundak Ahok.

    Ahok pun memberikan respons yang sama misteriusnya. “Bulan depan, tunggu aja,” ucapnya sembari mendekat ke arah Anies.

    Anies kemudian menimpali dengan gaya santai, “Tunggu, tunggu tanggal mainnya. Nanti dong, kan sudah dibilang tunggu. Kalau tunggu ya harus tunggu dong kita.”

    Interaksi hangat ini menjadi menarik karena keduanya pernah menjadi rival dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Keakraban mereka di acara publik ini memunculkan spekulasi di kalangan masyarakat tentang kemungkinan kolaborasi atau isu besar yang melibatkan keduanya.

  • Berantas Judi Online, OJK Blokir 8.500 Rekening Sepanjang 2024

    Berantas Judi Online, OJK Blokir 8.500 Rekening Sepanjang 2024

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pelaksana Tugas Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) M Ismail Riyadi menyatakan bahwa pihaknya meminta pelaku perbankan untuk memblokir kurang lebih 8.500 rekening terkait tindak pidana judi online selama 2024.

    Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, ia mengatakan bahwa upaya pemblokiran tersebut berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

    “Dalam rangka pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK senantiasa berkoordinasi dengan Lembaga Pengawas Pengatur (LPP) lain, termasuk dengan aparat penegak hukum,” katanya.

    Hal tersebut karena OJK merupakan bagian dari Satgas Pemberantasan Perjudian Daring yang telah dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring tertanggal 14 Juni 2024.

    Ismail menyatakan bahwa pihaknya juga meminta para pelaku perbankan untuk melakukan Enhance Due Diligence (EDD) serta pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Enhanced Due Diligence (EDD) adalah tindakan Customer Due Diligence (CDD) lebih mendalam yang dilakukan pengguna Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah (LAPMN) terhadap calon nasabah, walk in customer, atau nasabah, yang berisiko tinggi termasuk politically exposed person dan/atau dalam area berisiko tinggi.

    Sementara Customer Due Diligence adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh pengguna LAPMN untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan atau pola transaksi calon nasabah, nasabah, atau walk in customer.

  • Masukkan Jokowi sebagai Tokoh Terkorup, OCCRP Ternyata Lembaga yang Sangat Dipercaya Publik Dunia

    Masukkan Jokowi sebagai Tokoh Terkorup, OCCRP Ternyata Lembaga yang Sangat Dipercaya Publik Dunia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Joko Widodo alias Jokowi hingga kini masih jadi perbincangan hangat publik. Diketahui, Presiden ke-7 RI itu masuk ke dalam daftar finalis pemimpin dunia paling korup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    Meski sejumlah pihak, khususnya para pendukung fanatik mantan kader PDIP itu, terus membela ayah dari Wapres Gibran tersebut, tampaknya upaya itu tak berpengaruh. Pasalnya, OCCRP bukanlah lembaga kaleng-kaleng yang bisa diframing negatif.

    OCCRP sendiri diketahui merupakan lembaga independen yang berfokus pada jurnalisme investigasi terbesar di dunia.

    Selama beroperasi, OCCRP telah membuat lebih dari 702 pejabat dunia mengundurkan diri atau diskors dari jabatan. Laporan-laporan lembaga ini telah menghasilkan lebih dari 620 dakwaan, berbagai vonis hukuman, hingga lebih dari 100 aksi korporasi.

    OCCRP pernah dinominasikan untuk penghargaan Nobel Perdamaian pada 2023 oleh Profesor Wolfgang Wagner di Vrije Universiteit Amsterdam atas karyanya yang berkontribusi pada perdamaian dengan mengungkap korupsi politik dan kejahatan terorganisir.

    Pada 2017, OCCRP juga dianugerahi Penghargaan Pulitzer untuk laporan mengenai Panama Papers Series.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga Uni Eropa juga pernah memberikan penghargaan kepada lembaga yang berfokus pada isu korupsi itu.

    Dilansir dari situs OCCRP, lembaga ini memiliki visi menjadikan dunia lebih terinformasi di mana kehidupan, mata pencaharian, dan demokrasi tidak terancam oleh kejahatan dan korupsi.

  • Prabowo Bilang PPN 12 Persen untuk Barang Mewah, Saleh Daulay: Masyarakat Patut Bersyukur

    Prabowo Bilang PPN 12 Persen untuk Barang Mewah, Saleh Daulay: Masyarakat Patut Bersyukur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia patut bersyukur atas kebijakan perpajakan yang adil dan prorakyat yang telah diputuskan Prabowo.

    Dengan kebijakan itu, semua warga negara memiliki peluang dan akses yang sama untuk maju. Kesempatan untuk berkembang terbuka lebar bagi semua yang ingin maju dan berkontestasi secara sehat.

    “Ini harus dimanfaatkan secara maksimal. Sensitivitas dan keberpihakan Prabowo pada rakyat kecil tak perlu diragukan lagi. Karena itu, jangan terlena ikut berpolemik di medsos yang tidak berujung,” kata Saleh, Rabu (1/1/2025).

    Sebagai bagian dari keberpihakan itu, Prabowo ternyata telah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 38,6 Triliun. Paket stimulus ini khusus dipersiapkan untuk mengantisipasi dampak kenaikan PPN.

    Di dalam paket itu, misalnya, ada bantuan beras untuk 16 juta keluarga, diskon tarif listrik 50 persen, keringanan pembiayaan industri padat karya, bebas PPh bagi pekerja yang bergaji di bawah 10 juta, bansos, dan banyak bantuan subsidi lainnya.

    “Artinya, meski kenaikan PPN 12 persen itu hanya dikenakan pada barang mewah dan orang mampu, namun pemerintah tetap menyiapkan paket stimulus dalam melindungi masyarakat kecil yang mungkin terdampak. Ini adalah keputusan yang diambil secara bijaksana. Stabilitas sosial, ekonomi, dan politik dijunjung tinggi. Sangat jauh dari politik pencitraan untuk sekedar mencari popularitas dan publisitas,” urainya.

    “Saya punya harapan besar pada presiden Prabowo. Jika kebijakan-kebijakan berpihak pada rakyat yang didasari atas keadilan sosial tetap dilanjutkan, Indonesia emas 2045 diperkirakan akan terwujud,” tutup Ketua Komisi 7 DPR RI itu. (sam/fajar)

  • Fahri Hamzah Menilai Politik Liberal Banyak Korbankan Konsolidasi Nasional

    Fahri Hamzah Menilai Politik Liberal Banyak Korbankan Konsolidasi Nasional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, menilai politik liberal yang berkembang di Indonesia selama ini telah mengorbankan semangat konsolidasi dan keharmonisan nasional.

    Dalam diskusi “Menyongsong Momentum Indonesia, Refleksi 2024 dan Proyeksi 2025” yang digelar di Jakarta, Rabu, Fahri menyampaikan bahwa politik liberal cenderung menciptakan situasi “centang perenang” yang memicu perpecahan di antara anak bangsa.

    “Politik liberal memungkinkan kita diadu, bertengkar, dan saling menghina, padahal efeknya tidak signifikan,” ujar Fahri.

    Ia menegaskan pentingnya mengembalikan politik Pancasila sebagai narasi besar untuk memperkuat persatuan.

    Menurutnya, perkembangan teknologi dan kebebasan media sosial justru memperparah polarisasi dengan menjadi wadah saling menegasikan.

    “Hal ini memprihatinkan, bahkan sampai menyinggung pemimpin bangsa,” kata Fahri.

    Fahri juga menyoroti godaan bagi sejumlah negara untuk meniru sistem pemerintahan China yang dinilai berhasil membawa kemajuan pesat. Namun, ia mengingatkan bahwa kecenderungan tersebut dapat memunculkan sikap otoriter.

    “Pada saat yang sama, ada orang yang tergoda untuk menjadi otoriter,” ujarnya.

    Di sisi lain, Fahri mengkritik negara-negara Barat yang menganut politik liberal karena dinilai gagal mengonsolidasikan bangsanya. Peperangan yang terjadi, menurutnya, meruntuhkan moral negara-negara tersebut sebagai negara demokrasi.

    Fahri mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin konsolidasi nasional dengan komando politik yang berlandaskan jati diri bangsa. Langkah tersebut, menurutnya, penting untuk membangun kekuatan Indonesia di masa depan.

  • Masuknya Jokowi dalam Nominasi Tokoh Paling Korup di Dunia Disebut Hadiah Tahun Baru 2025

    Masuknya Jokowi dalam Nominasi Tokoh Paling Korup di Dunia Disebut Hadiah Tahun Baru 2025

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Masuknya Jokowi dalam nominasi paling korup di dunia dianggap hadiah tahun baru. Terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia.

    “Hadiah Tahun Baru 2025 buat Jokowi,” kata Dokter Tifauzia Tyassuma atau akrab disapa Dokter Tifa, dikutip dari unggahannya di X, Rabu (1/1/2024).

    Menurutnya, masuknya Jokowi dalam nominasi itu menunjukkan siapa Jokowi. Bahwa ia koruptor kelas kakap.

    “Dunia menganugerahi gelar bukan main-main: Koruptor dunia kelas kakap,” ujarnya.

    Tifa pesimis apakah Jokowi bisa diadili atau tidak. Tapi menurutnya, Jokowi bisa diadili di akhirat.

    “Kalau tidak ada pengadilan dunia yang mampu menghukum makhluk ini, maka kita minta pengadilan akhirat saja,” ucapnya.

    “Lebih ngeri sih. Membayangkannya saja ngeri banget,” tambahnya.

    Nominasi itu diketahui dikeluarkan OOCRP. Singkatan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project. Organisasi jurnalis anti korupsi terbesar di dunia.

    Organisasi itu merilus daftar finalis “Person of the Year 2024” untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Dalam daftar tersebut, Jokowi masuk sebagai salah satu nama yang disebut sebagai pemimpin dunia paling korup.

    Menanggapi itu Jokowi menegaskan bahwa saat ini banyak fitnah dan framing jahat yang beredar tanpa didukung oleh bukti yang jelas. Baginya, tuduhan semacam itu hanyalah upaya untuk merusak reputasinya melalui berbagai kendaraan politik atau organisasi.

    “Ya sekarang banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Orang bisa memakai kendaraan apapun lah, bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, membuat framing jahat,” cetus Jokowi.
    (Arya/Fajar)

  • Penting! Kelulusan CPNS Ternyata Bisa Dibatalkan, Ini 5 Alasannya

    Penting! Kelulusan CPNS Ternyata Bisa Dibatalkan, Ini 5 Alasannya

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Jika kamu pejuang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Maka informasi ini penting diketahui.

    Menjadi PNS ternyata memang tak mudah. Ada berbagai kualifikasi yang mesti dipenuhi.

    Untuk dinyatakan lulus, ada berbagai tahap seleksi pula yang diikuti. Mulai dari seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan berbagai seleksi lain sesuai dengan formasinya.

    Tapi menjadi PNS ternyata perjuangannya tak sampai situ. Setelah dinyatakan lulus, bisa saja kelulusan itu dibatalkan.

    Penasaran mau tahu apa saja alasannya?
    Berikut ini lima alasannya:

    mengundurkan diri;

    dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;

    terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;

    tidak memenuhi persyaratan seleksi; atau

    meninggal dunia.

    Di sisi lain, pembatalan kelulusan juga bisa diajukan. Yakni dengan mengajukan pengunduran diri.

    Surat pengunduran diri dapat diusulkan kepada eKetua Panselnas. Adapun syaratnya sebagai berikut:

    a. surat pengunduran diri yang bersangkutan;
    b. surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK; atau
    c. surat keterangan meninggal dunia dari kepala kelurahan/desa/kecamatan.
    (Arya/Fajar)

  • Anies dan Ahok Akur di 2025, Adi Prayitno: Seakan Tak Pernah Terjadi Apapun di Pilkada Jakarta 2017

    Anies dan Ahok Siapkan Kejutan, Pengamat: Mereka Sama-sama sebagai Korban Ketamakan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pertemuan antara para Mantan Gubernur DKI Jakarta yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Anies Baswedan dalam rangka perayaan malam tahun baru 2025 di Pemprov DKI Jakarta menyita perhatian publik.

    Keduanya nampak duduk bersebelahan dan sempat saling berbisik. Mereka juga sempat berpose bersama. Keduanya juga sama-sama mengenakan setelan batik.

    Kedekatan keduanya pun terabadikan. Tak sedikit yang mengapresiasi kehangatan pertemuan tersebut.

    Diketahui, pada Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, Ahok dan Anies berlawanan. Ahok berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat dan Anies dengan Sandiaga Uno.

    Pemerhati Sosial dan Politik, Jhon Sitorus menyebut pertemuan keduanya jadi momen langka dan bersejarah.

    “Momen langka dan bersejarah. Ketika Ahok dan Anies Baswedan 1 frame dalam acara tahun baru Pemprov Jakarta. Kita harus mengesampingkan ego, karena lawan kita adalah raksasa yang tamak kekuasaan,” kata Jhon dalam Akun X-pribadinya, Selasa, (31/12/2024).

    Sementara itu, Pakar Komunikasi Universitas Airlangga, Prof Henry Subiakto menyebut Ahok dan Anies sama-sama sebagai korban ketamakan.

    “Saya salut dengan tokoh-tokoh yang pernah bersaing bahkan berkonflik tatkala berpolitik di ibu kota. Namun di malam Tahun Baru 2025 tokoh tokoh itu bisa ‘bersatu’ berkumpul bersama,” ungkap Prof Henri.

    “Seolah mereka ingin menyampaikan pesan bahwa mereka semua itu adalah sama-sama sebagai korban ketamakan tokoh yang ingin mengcengkeram kekuasaan dengan politisasi untuk kepentingan diri dan keluarganya. Selamat tahun Baru dengan Kesadaran Politik Yang Baru pula,” tambahnya.