Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Presidential Threshold, Adi Prayitno Sebut Gibran Bisa Melawan Prabowo Subianto di Pilpres 2029

    Presidential Threshold, Adi Prayitno Sebut Gibran Bisa Melawan Prabowo Subianto di Pilpres 2029

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pilpres 2029 membuka ruang bagi banyak tokoh untuk bersaing maju sebagai capres dan cawapres. Itu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus syarat ambang batas atau presidential threshold sebesar 20 persen.

    “Secara prosedur demokrasi, dampak dari putusan MK ini semestinya akan begitu banyak calon-calon alternatif dalam pilpres,” kata Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno kepada awak media, dilansir jpnn, Jumat (3/1).

    Namun, kata dia, putusan MK terasa percuma dalam menghadirkan banyak capres apabila Presiden RI Prabowo Subianto maju berkontestasi pada 2029.

    Menurut Adi, partai yang sebenarnya bisa mengusung kandidat sendiri akan menghitung ulang dukungan jika Prabowo maju pada Pilpres 2029.

    “Rasa-rasanya sekali pun partai peserta pemilu boleh memajukan calon presiden dan wakil presiden, mereka enggak mungkin, ataupun takut mengajukan calon, karena pastinya takut bersaing dengan Prabowo,” lanjut dia.

    Adi beranggapan partai akan kesulitan menang kontestasi politik melawan Prabowo yang berstatus petahana.

    “Partai itu sulit melawan Prabowo yang sudah dinilai mungkin akan mudah untuk memenangkan pertarungan yang kesekian kalinya,” ujar dia.

    Adi menilai putusan MK pada akhirnya membuat sosok Wapres RI Gibran Rakabuming Raka yang punya peluang besar melawan Prabowo pada 2029.

    “Adanya ambang batas presiden yang dihapuskan oleh MK, semestinya orang-orang seperti Gibran yang ingin naik level politiknya, bukan lagi mengincar posisi wapres lima tahun yang akan datang,” ujar dia.

  • Cabai Rawit di Jawa Timur Tembus Rp100 Ribu per Kilogram, Khofifah: Stok Saya hanya Tiga Kilogram

    Cabai Rawit di Jawa Timur Tembus Rp100 Ribu per Kilogram, Khofifah: Stok Saya hanya Tiga Kilogram

    FAJAR.CO.ID, SURABAYA — Harga cabai rawit di awal tahun 2025 melonjak tinggi di Jawa Timur. Penyebabnya salah satunya karena libur natal dan tahun baru (nataru) 2024-2025.

    Di Pasar Genteng misalnya, harga cabai rawit dilaporkan menyentuh Rp100 ribu per kilogram. Padahal sebelumnya cabai rawit dijual dengan harga Rp60 ribu per kilogram.

    Adapun berdasarkan data Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo), harga cabai rawit di Jatim bervariasi, dengan Magetan mencatat harga tertinggi Rp 85 ribu per kilogram dan Bangkalan terendah Rp 25 ribu per kilogram.

    Menurut pedagang di Pasar Genteng, Khofifah, kenaikan harga disebabkan oleh libur distributor sehingga stok cabai menipis. “Distributor cabai libur, kami tidak bisa stok. Saat ini, stok saya hanya tiga kilogram,” katanya, dilansir jawapos, Jumat (3/1).

    Bahkan, Khofifah mengaku menjual cabai rawit dengan harga Rp 100 ribu per kilogram. “Sebelumnya, harga cabai sudah Rp 60 ribu per kilogram sebelum Natal,” tambahnya.

    Namun, harga cabai di lapangan bervariasi. Parno, pedagang lain di pasar yang sama, menjual cabai rawit seharga Rp 45 ribu per kilogram. “Tergantung jenis cabainya. Tapi seharusnya harga maksimal Rp 60 ribu,” ujarnya.

    Berdasarkan data Siskaperbapo, meski sempat tinggi, harga cabai mulai turun. Cabai rawit turun 3,38 persen menjadi Rp62 ribu per kilogram, cabai merah keriting turun 8 persen menjadi Rp42.166 per kilogram, dan cabai merah besar turun 3,85 persen menjadi Rp41.666 per kilogram.

  • Pertemuan Eks Gubernur DKI Jakarta Tanpa Jokowi, Guntur Romli Sebut Malu Namanya Masuk Tokoh Terkorup Dunia versi OCCRP

    Pertemuan Eks Gubernur DKI Jakarta Tanpa Jokowi, Guntur Romli Sebut Malu Namanya Masuk Tokoh Terkorup Dunia versi OCCRP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Malam pergantian tahun baru pada 31 Desember 2024 lalu, dijadikan momentum bersejarah bagi Pemkot DKI Jakarta untuk mempertemukan para mantan gubernur.

    Sayangnya, dalam pertemuan sejumlah mantan gubernur itu, eks Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo tidak tampak hadir di antara para mantan gubernur ibu kota itu.

    Merespons hal itu, Juru bicara PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli memberi tiga alasan yang dia sebut menjadi dasar Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi) tak hadir ke pertemuan para mantan Gubernur Jakarta pada 31 Desember 2024.

    Pertama, kata Guntur Romli, Jokowi takut bertemu dua eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

    Jokowi, katanya, malu bertemu nama pertama karena eks Wali Kota Solo itu diduga mengkriminalisasi Anies.

    “Sebab, sedang ramai soal dugaan kriminalisasi Anies Baswedan melalui suatu perkara hukum yang diduga melibatkan Jokowi,” kata Guntur Romli melalui layanan pesan, Jumat (3/1).

    Sementara itu, kata dia, Jokowi diduga membiarkan kriminalisasi terhadap Ahok pada 2016, sehingga malu bertemu politikus PDIP tersebut. “Kasus ini menjadi pembunuhan karakter terhadap perjalanan politik Ahok,” ucap Guntur Romli.

    Kedua, kata dia, Jokowi malu karena namanya masuk finalis orang yang terlibat kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024 versi OCCRP. “Pengumuman OCCRP mempermalukan Indonesia di dunia internasional gara-gara Jokowi,” ujar Guntur Romli.

    Ketiga, lanjut dia, Jokowi juga malu karena jagoan ayah Wapres RI Gibran Rakabuming Raka itu, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) kalah dalam satu putaran di Jakarta.

  • Imbas Diskon Listrik untuk 81 Juta Pelanggan, PLN Klaim Pendapatan Tergerus Rp10 Triliun

    Imbas Diskon Listrik untuk 81 Juta Pelanggan, PLN Klaim Pendapatan Tergerus Rp10 Triliun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT PLN (Persero) mengklaim pendapatannya bakal tergerus Rp10 triliun. Imbas pemberlakuan diskon listrik 50 persen selama Januari hingga Februari 2025.

    Kebijakan tersebut, diketahui bagian dari stimulus ekonomi. Untuk mengimbangi dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025.

    Direktur Keuangan PLN, Sinthya Roesly, menjelaskan bahwa perusahaan berpotensi kehilangan pendapatan sekitar Rp5 triliun setiap bulannya akibat program ini.

    “Ini kami sikapi karena ada penurunan pendapatan dari pelanggan sebesar Rp5 triliun per bulan di Januari dan Februari,” ungkap Sinthya dalam pernyataannya di Unit Induk Pusat Pengaturan Beban (UIP2B) PLN, Depok, Jawa Barat, pada Kamis (27/12/2024).

    Sinthya menegaskan pentingnya menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Hal itu, kata dia, untuk menghadapi potensi kerugian ini, PLN berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Tentu kami harus mengantisipasi, tadi arahan dari Pak Wamen (Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo) bagaimana di PLN aspek keuangannya terus dijaga, dan ini dikoordinasikan dengan stakeholder terkait untuk menyikapi kebijakan-kebijakan yang ada dengan sebaik-baiknya,” tambahnya.

    Diketahui, diskon tarif listrik ini berlaku untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 450 hingga 2.200 volt ampere (VA), yang mencakup 97 persen dari total pelanggan PLN, yaitu sebanyak 81,4 juta pelanggan.

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa diskon ini akan langsung diterapkan, baik untuk pelanggan pascabayar maupun prabayar.

  • Intip Kedekatan AHY dan Merry Riana, Ternyata Sudah Terjalin Belasan Tahun

    Intip Kedekatan AHY dan Merry Riana, Ternyata Sudah Terjalin Belasan Tahun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Motivator, Merry Riana secara resmi ditunjuk sebagai Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada acara InspiraFest Day to Grow yang digelar November lalu.

    Penunjukan ini dihadiri ribuan orang dan berbagai tokoh nasional, seperti Mochtar Riady dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya.

    “Saya ingin kita semua menjadi super team, salah satunya saya minta Merry Riana untuk bergabung dengan tim saya di Kemenko IPK karena atas pengalaman dan inspirasinya akan membangun kita semua. selamat sekali lagi kepada Miss Merry Riana”, ungkap AHY.

    Hubungan antara AHY dan Merry Riana sudah terjalin cukup lama hingga belasan tahun sejak Merry Riana masih di Singapura.

    Fakta menariknya, keduanya merupakan lulusan dari Nanyang Technological University (NTU) dan sama-sama memperoleh penghargaan bergengsi Nanyang Outstanding Young Alumni Award dari NTU di Singapura.

    Merry Riana adalah orang Indonesia pertama yang menerima penghargaan tersebut di tahun 2006.

    Selang 7 tahun kemudian, di tahun 2013, AHY juga menerima penghargaan yang sama sebagai orang Indonesia pertama dari kalangan militer.

    Merry Riana dan AHY juga diketahui sama-sama pernah menimba ilmu di Harvard University.

    Sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Kerjasama Lembaga Non Pemerintah dan Kerjasama Luar Negeri, Merry Riana memiliki tanggung jawab strategis untuk menjalin hubungan dengan pihak dalam negeri maupun luar negeri.

    Dengan pengalaman luasnya di dunia bisnis dan pengembangan sumber daya manusia, Merry Riana diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong inovasi serta memperluas jejaring Indonesia di kancah global. 

  • MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Ketahui Empat Dampak Besarnya

    MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Ketahui Empat Dampak Besarnya

    Ini memperluas peluang munculnya lebih banyak calon pemimpin yang merepresentasikan berbagai kelompok masyarakat. Putusan MK ini juga efektif mengurangi polarisasi.

    Ini karena ketentuan PT 20 persen sering sekali menghasilkan hanya dua pasangan calon, yang cenderung memicu tingginya polarisasi masyarakat. Dengan lebih banyak kandidat, diharapkan pilihan rakyat lebih beragam dan mengurangi ketegangan politik.

    Dengan dibolehkannya semua partai politik peserta pemilu untuk mengajukan calon presiden, maka demokrasi Indonesia akan lebih substantif. Bagi Fahira Idris,

    Keputusan ini memungkinkan rakyat Indonesia memiliki lebih banyak pilihan yang sesuai dengan aspirasi, sehingga pemilu menjadi lebih bermakna.

    Dampak besar lainnya dari putusan ini adalah akan menumbuhkan lebih banyak calon pemimpin-pemimpin bangsa masa depan yang berkomitmen pada kepentingan rakyat. Kedepan di tiap gelaran pilpres, rakyat akan disuguhkan beragam kandidat sehingga mendorong debat publik yang lebih substansial.

    Para kandidat akan berlomba menawarkan solusi konkret atas berbagai permasalahan bangsa.

    “Putusan MK ini adalah tonggak penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia, sekaligus menegaskan bahwa suara rakyat adalah elemen utama dalam sistem demokrasi,” ujar Senator Jakarta ini.

    Sebagai informasi, MK memutuskan menghapus ketentuan presidential threshold dengan menyatakan Pasal 222 Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

    Putusan tersebut merupakan permohonan dari empat mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan nomor perkara nomor 62/PUU-XXII/2024. Empat mahasiswa tersebut adalah Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Tsalis Khoirul Fatna. (Pram/fajar)

  • Prakiraan Cuaca Sulsel Esok: Waspadai Hujan dan Gelombang Laut Sedang

    Prakiraan Cuaca Sulsel Esok: Waspadai Hujan dan Gelombang Laut Sedang

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Makassar telah merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan pada Sabtu, 4 Januari 2025. Cuaca esok hari diprediksi akan didominasi oleh kondisi berawan dan hujan ringan di sebagian besar wilayah, dengan beberapa daerah mengalami hujan sedang.

    Pada pagi hari, sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan akan berawan. Namun, hujan ringan diperkirakan akan terjadi di sejumlah daerah seperti Barru, Bone, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Makassar, Maros, Pangkep, Parepare, Sidrap, Soppeng, dan Takalar.

    Memasuki siang hingga sore, hujan ringan diprediksi meluas hampir ke seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Beberapa daerah seperti Enrekang, Gowa, Luwu, Palopo, dan Takalar diperkirakan akan mengalami hujan sedang.

    Pada malam hari, kondisi berawan masih mendominasi. Hujan ringan berpotensi terjadi di Bantaeng, Bone, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Maros, Palopo, Parepare, Pinrang, Sidrap, Sinjai, Soppeng, dan Takalar. Sementara itu, hujan sedang diperkirakan mengguyur Barru, Bulukumba, Luwu, dan Pangkep.

    Di dini hari, hujan ringan akan meliputi wilayah Barru, Bone, Bulukumba, Jeneponto, Pangkep, Parepare, Sidrap, Soppeng, dan Takalar. Sedangkan Gowa, Kepulauan Selayar, Makassar, dan Maros berpotensi mengalami hujan sedang.

    Suhu udara esok hari diperkirakan berada di rentang 17 hingga 32°C dengan kelembapan udara mencapai 65 hingga 98 persen. Angin bertiup dari arah barat ke utara dengan kecepatan 10 hingga 35 km/jam.

  • Finalis Tokoh Terkorup, PSI Pasang Badan: Jokowi Politisi Canggih

    Finalis Tokoh Terkorup, PSI Pasang Badan: Jokowi Politisi Canggih

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah Presiden ke-7 Jokowi dinobatkan sebagai salah satu pejabat paling korup di dunia oleh OCCRP, berbagai tokoh publik dan pendukungnya berlomba-lomba membela.

    Setelah Arief Poyuono (Gerindra), Irma Suryani (NasDem), dan Muhammad Romahurmuziy (PPP), kini giliran Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi DPW PSI Bali, Dedy Nur, yang angkat bicara.

    Selain Jokowi, terdapat lima pemimpin dunia yang masuk dalam nominasi tersebut.

    Di antaranya, Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, hingga pebisnis India Gautam Adani.

    Sementara di urutan pertama adalah Presiden Suriah Bashar al-Assad yang kini lari ke Rusia.
    ⁣
    Sekadar diketahui, OCCRP merupakan organisasi jurnalisme investigasi dunia yang fokus pada isu korupsi dan kejahatan terorganisasi. Tempo salah satu media yang menjalin kolaborasi dengan OCCRP.

    Menurut Dedy, tuduhan ini adalah bagian dari konsekuensi atas kecanggihan Jokowi dalam berpolitik.

    “Jokowi memang politisi canggih, itulah mengapa serangan roket jenis fitnah, hoax dan informasi palsu selalu datang silih berganti,” ujar Dedy dalam keterangannya di aplikasi X @DedynurPalakka (2/1/2025).

    Blak-blakan, Dedy mengatakan bahwa serangan yang bertubi-tubi ke arah Jokowi merupakan buntut dari efek kecanggihan dirinya.

    “Itu semua adalah efek samping dari kecanggihan beliau dalam berpolitik. Ini terlepas dari sentimen suka atau tidak suka, karena fakta canggih itu tidak berpihak ia faktual,” sebutnya.

  • Jaga Keamanan Data Nasabah, BRI Tegaskan Pentingnya Masyarakat Hindari Instalasi APK Ilegal

    Jaga Keamanan Data Nasabah, BRI Tegaskan Pentingnya Masyarakat Hindari Instalasi APK Ilegal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali mengingatkan masyarakat akan pentingnya kewaspadaan terhadap ancaman siber yang sering kali dimulai dari pemasangan aplikasi dari sumber yang tidak resmi. Pemasangan file APK (Android Package) dari luar Play Store resmi dapat membuka celah bagi serangan malware. Dalam beberapa kasus, perangkat yang terinfeksi malware ini berisiko mengalami pencurian data pribadi, termasuk informasi akun perbankan, yang dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan berujung kepada kehilangan dana yang disimpan di perbankan.

    Direktur Digital & Teknologi Informasi BRI, Arga M. Nugraha, menyarankan masyarakat agar selalu mengunduh aplikasi dari situs terpercaya, “Keamanan digital menjadi prioritas utama bagi BRI. Kami menyadari bahwa ancaman siber terus berkembang, dan kami selalu berkomitmen untuk terus menjaga data nasabah dengan standar tertinggi. Oleh karena itu, kami mengimbau agar masyarakat selalu mengunduh aplikasi hanya dari sumber resmi seperti Google Play Store, terutama untuk aplikasi yang terkait dengan layanan perbankan. Hal ini merupakan langkah pertama yang sangat penting untuk melindungi perangkat dan data pribadi dari ancaman yang semakin kompleks,” ujarnya.

    BRI juga menegaskan pentingnya melakukan verifikasi terhadap izin aplikasi sebelum mengunduh atau memasang aplikasi, serta rutin memperbarui aplikasi mobile banking untuk menjaga keamanan nasabah. Selain itu, BRI mendorong para pengguna untuk mengaktifkan fitur Play Protect yang disediakan oleh Google untuk mendeteksi dan mencegah aplikasi berbahaya yang dapat merusak perangkat.

  • Setelah Ambang Batas Pilpres, PKS Minta MK Hapuskan Ambang Batas Pilkada

    Setelah Ambang Batas Pilpres, PKS Minta MK Hapuskan Ambang Batas Pilkada

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid angkat suara. Terkait diterimanya Judicial Riview (JR) terkait ambang bagas Pemilihan Presiden (Pilpres).

    Mantan Ketua MPR RI itu mengatakan pihaknya telah mengajukan gugatan serupa sebelumnya.

    “Setelah sebelumnya banyak pihak termasuk @PKSejahtera mengajukan JR ke MK terkait PT 20%, akhirnya #MKRI mengabulkan,” kata Hidayat Nur Wahid dikutip dari unggahannya di X, Jumat (3/1/2025).

    “Kami dukung,” tambahnya.

    Meski begitu, ia menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) mestinya konsisten. Bukan hanya ambang batas Pilpres, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) juga mesti dihapuskan.

    “Dan agar konsisten dengan argumen MK, mestinya treshold terkait Pilkada juga dihapuskan,” ujarnya.

    Selain itu, ia juga menyoroti Pilpres dan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang dilaksanakan serentak. Menurutnya itu inkonstitusional.

    “Pilpres & Pileg serentak juga dikoreksi karena tidak sesuai dengan Konstitusi,” terangnya.

    Sebelumnya diberitakan, syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan inkonstitusional.

    Itu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan yang dilayangkan Enika Maya Oktavia dalam perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024, Kamis (2/1/2024).

    “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” demikian bunyi amar putusan yang dibacakan Ketua MK, Suhartoyo.

    “Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau suara sah secara nasional,” sambung Suhartoyo, membacakan poin putusan berikutnya.
    (Arya/Fajar)