Author: Fajar.co.id

  • Minta Kurikulum Pasar Modal Dimasukkan Sejak SD, Menteri Keuangan: Agar Masyarakat Tidak Merasa Membeli Surat Tak Berharga

    Minta Kurikulum Pasar Modal Dimasukkan Sejak SD, Menteri Keuangan: Agar Masyarakat Tidak Merasa Membeli Surat Tak Berharga

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia berharap mulai sejak dini warga sudah bisa belajar dan memahani terkait pasar modal.

    Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyebut edukasi pasar modal dimulai sejak tingkat pendidikan sekolah dasar (SD).

    Ini dilakukan tentunya agar mereka menjadi familiar dengan hal-hal tersebut.

    “Dulu waktu saya mahasiswa mulai diajari mengenai Bursa Efek Indonesia, paham mengenai jual beli saham. Sekarang seharusnya ini sudah mulai diajarkan bukan di tingkat mahasiswa lagi, tapi bahkan di tingkat Sekolah Dasar sehingga mereka menjadi getting familiar dengan Bursa Efek,” kata Sri Mulyani dalam Peresmian Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2025.

    Sri Mulyani bahkan menekankan agar rencana ini bisa terealisasi. Pasalnya, edukasi pasar modal mulai dari tingkat SD perlu dirumuskan dalam kurikulum.

    “Ini hanya bisa dilakukan kalau kita juga bersama-sama nanti masuk ke kurikulum, bagaimana cara penyampaiannya dan bagaimana mereka merasa terbiasa dengan transaksi,” ujarnya. 

    Lanjut, menurutnya masyarakat harus diberi pemahaman agar paham terkait membeli surat yang menurut mereka tidak berharga padahal sebaliknya.

    Dan untuk itu dibutuhkan juga peran penting dari pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga harus bertanggung jawab memastikan agar masyarakat pada akhirnya benar-benar membeli saham perusahaan yang sehat. 

    “Sehingga masyarakat tidak merasa bahwa mereka membeli sebuah surat berharga yang ternyata tidak berharga. Ini adalah tantangan kita semua,” tuturnya. (Erfyansyah/Fajar)

  • Perbedaan Pendapat Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan tentang Pasar Modal: Hidup Aku Nggak Mau Stress

    Perbedaan Pendapat Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan tentang Pasar Modal: Hidup Aku Nggak Mau Stress

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Baru-baru ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani, menekankan adanya pembelajaran dan pemahaman soal pasar modal sejak dini. Ini dilakukan tentunya agar mereka menjadi familiar dengan hal-hal tersebut.

    “Dulu waktu saya mahasiswa mulai diajari mengenai Bursa Efek Indonesia, paham mengenai jual beli saham. Sekarang seharusnya ini sudah mulai diajarkan bukan di tingkat mahasiswa lagi, tapi bahkan di tingkat Sekolah Dasar sehingga mereka menjadi getting familiar dengan Bursa Efek,” kata Sri Mulyani dalam Peresmian Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2025

    Sri Mulyani bahkan menekankan agar rencana ini bisa terealisasi. Pasalnya, edukasi pasar modal mulai dari tingkat SD perlu dirumuskan dalam kurikulum.

    “Ini hanya bisa dilakukan kalau kita juga bersama-sama nanti masuk ke kurikulum, bagaimana cara penyampaiannya dan bagaimana mereka merasa terbiasa dengan transaksi,” ujarnya. 

    Sementara hal berbeda justru diungkap oleh Presiden Prabowo Subianto terkait pasar modal ini.

    Prabowo mengakui dirinya tidak memiliki saham, apalagi program kasih makan bergizinya pernah ditertawakan karena dianggap mengancam harga saham turun.

    “Mau kasih makan bergizi? hahaha ketawa. Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu mereka mengancam saya, saya tahu saya diancam ‘nanti harga saham, harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya memunculkan gagasan makan bergizi gratis,” kata Prabowo. 

    “Saya bilang dan saya nggak punya saham. Saya bilang rakyat di desa-desa tidak punya saham, bener? Kalau saham jatuh, iya pemain-pemain bursa itu siapa yang main bursa di sini menteri-menteri hayo ngaku? Fahri Hamzah kayaknya,” tambahnya.

  • Pemerintah Bakal Evaluasi Total Data Penerima Bansos

    Pemerintah Bakal Evaluasi Total Data Penerima Bansos

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah akan memperluas akses pendanaan bagi UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, dan pekerja migran melalui pinjaman berbunga rendah.

    Model pendanaan ini akan diinisiasi bersama kementerian dan lembaga terkait termasuk program kredit murah yang disalurkan melalui dana pinjaman bergulir.

    “Ini akan diinisiasi untuk membuat model simpan pinjam, pinjam dengan bunga yang sangat rendah. Ini akan kita tindaklanjuti dengan kementerian-kementerian terkait khususnya kementerian keuangan berbentuk uang pemerintah yang dipinjamkan kepada para pekerja migran, juga kepada UMKM,” kata Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025).

    Muhaimin Iskandar menyampaikan komitmen pemerintah dalam berbagai agenda pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat.

    “Dari sana ada banyak isu-isu yang harus ditangani cepat. Salah satunya data tunggal agar tepat sasaran, yang kedua meningkatkan kapasitas usaha kecil, menengah, dan koperasi dengan memberi kapasitas kemampuan kemudian bahan baku, holding antar UMKM akan kita lakukan agar usaha besar bersinergi, kolaborasi dengan UMKM,” ucapnya.

    Selanjutnya, Presiden juga memberikan perhatian pada peningkatan kapasitas dan kemampuan para pekerja migran. Menurut Muhaiman, pemerintah akan menyiapkan 100 balai latihan kerja baru bagi para pekerja.

    “Untuk pemberangkatan, persiapan jabatan tertentu kualitas standar skill dan vokasi yang siapkan khusus melalui 100 balai latihan kerja baru,” tambahnya.

  • Curiga Gibran dan Jokowi Punya Agenda Terselubung di Pemerintahan Prabowo, Lukas Suwarso Beberkan Bukti

    Curiga Gibran dan Jokowi Punya Agenda Terselubung di Pemerintahan Prabowo, Lukas Suwarso Beberkan Bukti

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Jurnalis senior, Lukas Suwarso menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming punya agenda sendiri di pemerintahan Prabowo. Itu dijalankan bersama bapaknya, Jokowi.

    Eks Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) itu mulanya menjelaskan, Prabowo dibuat menderita. Karena Gibran mengisi jabatan strategis sebagai wakil presiden.

    “Yang paling menderita nanti Pak Prabowo. Prabowo sebagai presiden yang seharusnya didampingi seharusnya, bisa membantu Pak Prabowo,” kata Lukas dikutip dari YouTube Abraham Samad Speak Up, Sabtu (4/1/2025).

    Namun alih-alih membantu. Gibran disebutnya malah buay repot Prabowo.

    “Tapi justru akan selalu mengganggu, jadi blunder dengan aksi-aksi politiknya,” terangnya.

    Ia pun menyebut Gibran seperti buah simalakama dalam pemerintahan Prabowo. Karena Prabowo mestinya menjalankan pemerintahannya dengan solid.

    “Nah simalakamanya begini. Kalau Prabowo mau sukses di eranya menjadi presiden, dia harus bisa membuat soliditas pemerintahan kerja bareng, kerja yang singular gitu. Jadi semuanya berdasarkan satu perencanaan yang matang,” ucapnya.

    Sementara Gibran, bersama Jokowi, malah menjalankan agenda lain. Menjadikan Gibran presiden.

    “Tapi kan Fufufafa dan bapaknya oke di tulisan itu saya sebut buah kesemek ya. Jokowi itu kan punya agenda sendiri. Dia kan tidak terlalu peduli dengan Prabowo, mau ngapain,” imbuhnya.

    “Dia sudah punya agenda tersendiri. Dia ingin Fufufafa segera jadi presiden,” tambahnya.

    Caranya, kata dia, dengan berbagai hal. Entah karena Prabowo yang sakit keras atau bagaimanapun caranya.

  • Sosok Empat Mahasiswa UIN Yogyakarta, Penggugat Ambang Batas Pilpres yang Dikabulkan MK

    Sosok Empat Mahasiswa UIN Yogyakarta, Penggugat Ambang Batas Pilpres yang Dikabulkan MK

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden atau presidential threshold (PT).

    MK memutuskan menghapus ketentuan presidential threshold dengan menyatakan Pasal 222 Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

    Putusan ini, merupakan langkah monumental dalam sejarah demokrasi Indonesia. Setelah 32 kali pengajuan uji materi ditolak, akhirnya MK menyatakan ketentuan ini bertentangan dengan konstitusi sehingga membuka lembaran baru dalam pemilihan presiden yang lebih inklusif.

    Putusan tersebut merupakan permohonan dari empat mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan nomor perkara nomor 62/PUU-XXII/2024.

    Empat mahasiswa tersebut adalah Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Tsalis Khoirul Fatna.

    Para anak muda ini berasal dari jurusan yang sama, Hukum Tata Negara. Mereka juga sama-sama angkatan 21.

    Dikutip dari unggahan Instagram resmi UIN sunan Kalijaga @uinsk, empat mahasiswa ini sedang menggarap skripsi.

    “Keempat mahasiswa yang saat ini sedang fokus menggarap skripsi ini menjadi trending topic atas keberhasilannya sebagai pemohon dan memenangkan gugatan nomor 62/PUU-XXII tentang Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi,” tulis akun tersebut, dikutip Sabtu (4/1/2025).

    Di unggahan sama, Rektor UIN Sunan Klaijaga, Prof Noorhaidi Hasan, mengapresiasi mereka. Ia menyebut hal  itu sebagai perjuangan dan prestasi akademi.

  • Aturan Baru Seragam ASN-Guru, Ini Modelnya

    Aturan Baru Seragam ASN-Guru, Ini Modelnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) mengeluarkan aturan baru terkait pakaian. Ini mengatur pakaian ASN mulai Senin-Jumat.

    Hal tersebut tertuang dalam  Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penggunaan Pakaian Kerja ASN. Artinya, aturan ini berlaku untuk semua guru ASN, baik SD, SMP, dan SMA.

    Selain itu, karena berlaku untuk ASN. Aturan ini ditujukan baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Di aturan ini, hal yang paling mencolok adalah aturan pakaian di hari Senin. Bagaimana tidak, ASN tak perlu lagi menggunakan pakaian khaki.

    Aturan ini, disebut untuk menciptakan  suasana kerja yang lebih nyaman dan profesional, serta mendukung citra positif setiap instansi pemerintah.

    Berikut ini penggunaan pakaian bagi ASN di bawah Kemendikdasmen, mulai Senin-Jumat:

    Hari Senin

    Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) diharuskan mengenakan pakaian dengan kombinasi warna putih dan gelap (hitam), yang terdiri atas:

    Atasan: Pakaian berwarna putih.

    Bawahan: Celana atau rok berwarna gelap, dengan tetap memperhatikan kerapihan dan kesopanan.

    Tanda Pengenal Pegawai: Semua pegawai diwajibkan mengenakan tanda pengenal sebagai identitas resmi selama jam kerja.

    2. Hari Selasa hingga Jumat

    Pada Selasa hingga Jumat, ASN diperkenankan mengenakan pakaian bebas, namun tetap harus menjaga kerapihan dan kesopanan sesuai dengan lingkungan kerja.

    Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan suasana kerja yang lebih fleksibel tanpa mengesampingkan etika profesional. Semua pegawai juga diwajibkan untuk mengenakan tanda pengenal selama bertugas.

    Hari upacara bendera

    Pada saat pelaksanaan upacara bendera, setiap ASN diwajibkan mengenakan pakaian yang telah ditentukan dalam surat undangan resmi.

  • Sejumlah Dugaan Korupsi Jokowi Selama 10 Tahun versi Said Didu, dari Tambang hingga PSN

    Sejumlah Dugaan Korupsi Jokowi Selama 10 Tahun versi Said Didu, dari Tambang hingga PSN

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu membeberkan penyebab Presiden RI ke-7 Joko Widodo jadi finalis pemimpin terkorup versi OCCRP (Organized Crime Coruption Reporting Project)

    Menurutnya, penetapan Jokowi sebagai finalis pemimpin terkorup di dunia oleh OCCRP dapat dimaklumi karena menyangkut penilaian beberapa aspek.

    Diantaranya korupsi, perusakan demokrasi, perusakan dan penyerahan sumber daya alam, berbuat tidak adil dan menyebabkan bencana kemanusiaan.

    “Kelima aspek tersebut terjadi/dilakukan selama 10 tahun rezim Joko Widodo,” kata Said Didu dalam akun X, pribadinya, Sabtu, (4/1/2025).

    Terkait dengan korupsi lanjut dia, selama rezim Joko Widodo diduga terjadi dalam 5 (lima) kluster.

    Pertama, korupsi untuk mendapatkan dan melanggengkan kekuasaan dan dinasti. Kedua, korupsi sprindik – korupsi pimpinan Parpol dan Pejabat untuk dijadikan “penjara” bagi politisi dan pejabat.

    Ketiga, korupsi untuk kepentingan pribadi, berupa untuk mendapatkan legacy pribadi, dan untuk kepentingan keluarga.

    Keempat kata dia, korupsi menyogok oligarki sebagai ganti biaya politik – ini terjadi dalam pemberian PSN dan bagi-bagi SDA. Terakhir morupsi “menyogok” rakyat lewat Bansos dll.

    Lebih jauh dia membeberkan terdapat 10 sektor tempat terjadinya korupsi selama 10 tahun rezim Joko Widodo.

    “Proyek Strategis Nasional, pembangunan infrastruktur, penyerahan sumber daya alam (tambang, lahan) ke asing dan oligarki, penambahan utang negara dan BUMN, korupsi di BUMN, kuota ekspor-impor, penyelundupan (ekspor dan impor), korupsi perpajakan, korupsi berbagai jenis mafia dan pengadaan barang dan jasa APBN/BUMN/APBD,” tandasnya.

  • Sebut Ahok dan Anies Gelandangan Politik, Loyalis Jokowi: Ndak Level

    Sebut Ahok dan Anies Gelandangan Politik, Loyalis Jokowi: Ndak Level

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan disebut sebagai gelandangan politik.

    Komisaris PT Pelni, Dede Budhyarto menyebut, wajar jika Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang tak menghadiri perayaan tahun baru 2025 di yang dihadiri para Mantan Gubernur DKI Jakarta karena tak selevel dengan Anies dan Ahok.

    Kang Dede-sapaannya menyatakan, Jokowi pernah dua kali jadi Wali Kota, lalu jadi Gubernur DKI Jakarta, kemudian Presiden dua periode.

    Sedangkan Ahok dan Anies kata dia hanyalah pengangguran dan merupakan gelandangan politik.

    “Walikota 2 kali, menang Gubernur DKI, menangPresiden 2 kali, menang Harus ngumpul dengan gelandangan politik macam @aniesbaswedan & pengangguran macam Ahok @basuki_btp? Ndak level bro,” tutur Dede yang merupakan Loyalis Jokowi ini, dalam akun X, Sabtu, (4/1/2025).

    Selain Anies dan Ahok juga hadir Gubernur DKI Jakarta 1997-2007, Sutiyoso; Gybernur DKI Jakarta 2007-2012, Fauzi Bowo (Foke).

    Pada kesempatan itu, hadir juga Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno. Selain itu, juga ada Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi.

    Ahok dan Anies nampak duduk bersebelahan dan sempat saling berbisik. Mereka juga sempat berpose bersama. Keduanya juga sama-sama mengenakan setelan batik.

    Ahok dan Anies sama-sama memberikan kode akan memberikan kejutan kepada publik. “Tunggu tanggal mainnya. Nanti dong, kan sudah dibilang tunggu. Kalau tunggu, ya, harus tunggu dong kita,” ungkap Anies kepada media.

  • Bela Keras Jokowi, Dede Budhyarto Sebut OCCRP sebagai NGO Penjajah Binaan Yahudi

    Bela Keras Jokowi, Dede Budhyarto Sebut OCCRP sebagai NGO Penjajah Binaan Yahudi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisaris PT Pelni, Dede Budhyarto terus membela Presiden RI Ke-7, Joko Widodo atau Jokowi atas masuknya Jokowi sebagai tokoh terkorup dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    Menurutnya, OCCRP dikendarai oleh para lawan Jokowi yang telah kalah dalam pemilihan presiden. Meski kini viral namun dia menyebut serangan terhadap Jokowi itu gagal total.

    “Gerombolan bajingan tengik kalah pilpres mencoba menghantam Presiden ke-7 dengan menggunakan kendaraan NGO penjajah binaan Yahudi bernama OCCRP. Gagal total,” kata Kang Dede-sapaannya.

    Lebih lanjut dia menyebut dibalik OCCRP ada jurnalis berkedok NGO (Non Governmental Organization) yang duduk manis menertawakan hasil rilisnya tersebut.

    “Jurnalis oportunis pemakan duit berkedok NGO duduk manis ngisep cerutu & nge-wine di Cafe mewah sambil mentertawakn netijen KEOK IQ2416, meraung raung,” tambah loyalis Jokowi ini.

    Sebelumnya, OCCRP merilis sederet finalis yang masuk ke dalam Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi.

    Diketahui, OCCRP merupakan lembaga independen yang berfokus pada jurnalisme investigasi terbesar di dunia. Dalam rilisnya, Jokowi masuk dalam finalis tokoh terkorup. Bersama empat tokoh lainnya.

    Jokowi sendiri menegaskan bahwa saat ini banyak fitnah dan framing jahat yang beredar tanpa didukung oleh bukti yang jelas. Baginya, tuduhan semacam itu hanyalah upaya untuk merusak reputasinya melalui berbagai kendaraan politik atau organisasi.

    “Ya sekarang banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Orang bisa memakai kendaraan apapun lah, bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, membuat framing jahat,” kata Jokowi. 

  • Dibalik Pemecatan Jokowi di PDIP, Ketakutan Megawati Diungkap Teddy Gusnaidi

    Dibalik Pemecatan Jokowi di PDIP, Ketakutan Megawati Diungkap Teddy Gusnaidi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menyampaikan, Presiden RI ke-7, Joko Widodo atau Jokowi dipecat dari PDI Perjuangan karena Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri takut.

    “”Saya bisa saja katakan bahwa Jokowi dipecat karena Megawati takut, arus bawah inginkan Jokowi jadi ketua umum PDIP, karena sangat layak,” kata Teddy Gusnaidi dalam akun X pribadinya, Jumat, (3/1/2025).

    Teddy Gusnaidi menyebut Megawati takut jika sampai arus bawah inginkan Jokowi menjadi Ketua Umum PDIP. Hal itu kata dia tidak sulit karena Jokowi sangat layak setelah pernah menjadi presiden dan bisa mengembalikan kejayaan PDIP.

    Selain beliau pernah jadi Presiden RI, Prestasi beliau juga mengembalikan kejayaan PDIP,” tambah Teddy Gusnaidi.

    Lebih lanjut dua menyindir para tokoh yang selalu mengadakan podcast dengan menyebarkab informasu tanpa ada bukti.

    “Cuma saya bukan kayak podcast-podcast dan tokoh-tokoh kutu busuk itu yang kerjaannya menyebarkan informasi tanpa ada bukti. Itulah bedanya saya dan mereka, saya menggunakan ilmu dalam berpendapat dan mereka menggunakan pantat dalam berpendapat,” tuturnya.

    Sebelumnya, Jokowi dan Wapres yang sekaligus putranya sendiri Gibran Rakabuming Raka beserta Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution yang juga menantunya dipecat secara resmi dari PDI Perjuangan.

    Kans Jokowi tersebut dipecat bersama 27 kader lainnya. Hal itu sesuai dengan SK bernomor Surat Keputusan No 1649/KPTS/DPP/XII/2024, No 1650/KPTS/DPP/XII/2024 dan No 1651/KPTS/DPP/XII/2024.