Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Kisah Sukses Rumah BUMN Binaan BRI di Kotamobagu: Wadah UMKM Semakin Berdaya dan Bertumbuh

    Kisah Sukses Rumah BUMN Binaan BRI di Kotamobagu: Wadah UMKM Semakin Berdaya dan Bertumbuh

    Produk unggulan Rumah BUMN BRI Kotamobagu itu pun tampil di Bazar UMKM BRIliaN yang digelar di Area Taman BRI, Jakarta, (16/12/2024). Kegiatan yang menampilkan produk andalan UMKM Kotamobagu tersebut menjadi kesempatan besar bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas pemasaran dan juga menambah pendapatan usaha.

    Rumah BUMN juga menyediakan pelatihan beragam, mulai dari mindset entrepreneur, manajemen keuangan, hingga tips fotografi produk. Salah satu program andalan adalah re-branding kemasan, yang membantu UMKM meningkatkan daya saing produk mereka. UMKM juga dikenalkan dengan pemasaran produk mereka melalui e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan platform milik BRI yaitu Localoka. Melihat progres UMKM tersebut, diharapkan program Rumah BUMN BRI Kotamobagu lebih dikenal dan diapresiasi agar UMKM semakin berkembang.

    Pada kesempatan terpisah, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menjelaskan bahwa program Rumah BUMN sangat efektif memberdayakan pengusaha di segmen mikro bahkan lebih kecil lagi sampai dengan level ultra mikro untuk tumbuh dan berkembang.

    Melalui Rumah BUMN, UMKM diberdayakan untuk melek teknologi melalui digitalisasi hingga mampu ekspor. Tercatat, dari total UMKM yang terdaftar, sudah 85.933 UMKM Go Digital, yang 60.442 di antaranya Go Online, serta 872 UMKM di antaranya sudah Go Global.

    Adapun sektor yang dibina oleh Rumah BUMN BRI adalah Industri Kreatif seperti fashion, food and beverages, accessories & beauty, home décor & craft sebanyak 117.001 UMKM. Sisanya sebanyak 314.691 UMKM berasal dari sektor industri lainnya seperti jasa perdagangan, layanan, pertanian, peternakan, Perkebunan, perikanan, dan masih banyak lagi.

  • Masa Libur Nataru, PT ASDP Catat 13.288 Perjalanan

    Masa Libur Nataru, PT ASDP Catat 13.288 Perjalanan

    Meski demikian, jumlah penumpang dan kendaraan pribadi yang dilayani mengalami penurunan. ASDP mencatat total penumpang selama periode Nataru mencapai 2.177.327 orang, turun 12 persen dibandingkan 2.460.903 orang pada tahun sebelumnya.

    Penurunan juga terjadi pada kendaraan roda dua, yang tercatat 137.532 unit atau turun 19 persen dari 170.720 unit pada Nataru 2023. Sementara itu, kendaraan roda empat turun menjadi 216.874 unit, juga turun 19 persen dibandingkan 266.177 unit tahun sebelumnya.

    Secara keseluruhan, total kendaraan yang dilayani mencapai 537.148 unit, turun 13 persen dibandingkan 617.216 unit pada periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini dipengaruhi oleh pergeseran pola perjalanan masyarakat yang lebih memprioritaskan efisiensi waktu dan moda transportasi alternatif.

    Namun, segmen logistik mencatat tren positif. Angkutan logistik, khususnya truk, justru menunjukkan peningkatan sebesar 2 persen, dengan realisasi mencapai 159.606 unit dibandingkan 156.204 unit pada tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan keandalan layanan ASDP dalam mendukung distribusi barang selama liburan Nataru.

    Shelvy menegaskan bahwa keberhasilan operasional ASDP tidak terlepas dari koordinasi dan kolaborasi yang solid dengan berbagai pihak. “Kami terus menjalin komunikasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, aparat keamanan, dan pengguna jasa, untuk memastikan operasional berjalan lancar. Komitmen kami adalah menghadirkan pelayanan prima yang mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi,” tuturnya.

  • Panglima TNI Mutasi 101 Perwira Tinggi, BSSN dan Basarnas Punya Wajah Baru

    Panglima TNI Mutasi 101 Perwira Tinggi, BSSN dan Basarnas Punya Wajah Baru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memulai tahun 2025 dengan mengeluarkan kebijakan strategis berupa mutasi, rotasi, dan promosi bagi 101 perwira tinggi TNI untuk mengisi berbagai posisi penting. Dalam daftar tersebut, beberapa jabatan utama, seperti Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), mengalami pergantian.

    Kapuspen TNI, Mayjen TNI Hariyanto, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (5/1), menjelaskan bahwa kebijakan ini didasarkan pada Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/7/I/2025 yang diteken pada 3 Januari 2025. “Pergantian ini bertujuan untuk penyegaran organisasi dan optimalisasi tugas di lingkungan TNI,” ujar Hariyanto.

    Letjen TNI Nugroho Sulistyo Budi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BSSN, kini dimutasi ke Mabesad dalam rangka memasuki masa pensiun. Saat ini, belum ada nama yang ditetapkan untuk menggantikan Letjen Nugroho sebagai Kepala BSSN.

    Sementara itu, jabatan Kepala Basarnas kini resmi dipegang oleh Marsekal Muda Mohammad Syafii, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Personel Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Aspers KSAU). Ia menggantikan Marsdya TNI Kusworo, yang juga dimutasi ke Mabes TNI AU untuk memasuki masa pensiun. Serah terima jabatan ini masih menunggu Keputusan Presiden (Keppres).

    Panglima TNI juga melakukan inovasi dengan menempatkan Brigjen TNI Ari Yulianto di Dewan Pertahanan Nasional sebagai Deputi Bidang Geostrategi. Brigjen Ari sebelumnya menjabat sebagai Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) TNI, yang kini diisi oleh Brigjen TNI Juinta Omboh Sembiring.

  • MK Hapus Ambang Batas, Potensi Pilpres Dua Putaran Sangat Besar

    MK Hapus Ambang Batas, Potensi Pilpres Dua Putaran Sangat Besar

    Namun, kata Karyono, masalah tadi tidak selesai hanya dengan menghadirkan banyak capres pada setiap kontestasi.

    “Banyaknya calon presiden alternatif belum tentu menghasilkan pemilu dan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas,” ujar dia.

    Sebelumnya, MK menghapus aturan tentang syarat ambang batas partai dalam mengusung Presiden dan Wapres RI atau PT sebesar 20 persen. Hal demikian tertuang saat MK memutuskan sidang gugatan bernomor 62/PUU-XXII/2024 dengan Enika Maya Oktavia selalu pemohon, Kamis (1/2).

    “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Suhartoyo saat membacakan amar putusan dalam persidangan, Kamis.

    Diketahui, ketentuan PT 20 persen tertuang dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). MK, kata Suhartoyo, menyatakan norma Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

    “Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ucap Suhartoyo.

    MK dalam pertimbangannya juga menilai aturan PT bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, serta melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan.

    “Rezim ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden berapa pun besaran atau angka persentasenya adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945,” terang Wakil Ketua MK Saldi Isra saat membacakan pertimbangan hukum perkara bernomor 62/PUU-XXII/2024. (fajar)

  • Reputasi Indonesia Tercoreng di Mata Dunia, Stefan Antonio Sindir Jokowi: Duduk Manis dan Lihat Kejatuhanmu

    Reputasi Indonesia Tercoreng di Mata Dunia, Stefan Antonio Sindir Jokowi: Duduk Manis dan Lihat Kejatuhanmu

    Semua nama baik yang sejak awal dijaga. Sekarang hancur berantakan di depan mata.

    Jadi anda jangan pernah merasa jumawa, bahwa anda untouchable tuan.

    Kebenaran akan menemukan jalannya. Untung mengungkap semua kebusukanmu.

    Duduk manis dan lihatlah kejatuhanmu tuan.

    Sebelumnya diketahui, setelah Jokowi dinobatkan sebagai salah satu pejabat paling korup di dunia oleh OCCRP, berbagai tokoh publik dan pendukungnya berlomba-lomba membela.

    Setelah Arief Poyuono (Gerindra), Irma Suryani (NasDem), dan Muhammad Romahurmuziy (PPP), kini giliran Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi DPW PSI Bali, Dedy Nur, yang angkat bicara.

    Selain Jokowi, terdapat lima pemimpin dunia yang masuk dalam nominasi tersebut.

    Di antaranya, Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, hingga pebisnis India Gautam Adani.

    Sementara di urutan pertama adalah Presiden Suriah Bashar al-Assad yang kini lari ke Rusia.
    ⁣
    Sekadar diketahui, OCCRP merupakan organisasi jurnalisme investigasi dunia yang fokus pada isu korupsi dan kejahatan terorganisasi. Tempo salah satu media yang menjalin kolaborasi dengan OCCRP.

    Menurut Dedy, tuduhan ini adalah bagian dari konsekuensi atas kecanggihan Jokowi dalam berpolitik.

    “Jokowi memang politisi canggih, itulah mengapa serangan roket jenis fitnah, hoax dan informasi palsu selalu datang silih berganti,” ujar Dedy dalam keterangannya di aplikasi X @DedynurPalakka (2/1/2025).

    Blak-blakan, Dedy mengatakan bahwa serangan yang bertubi-tubi ke arah Jokowi merupakan buntut dari efek kecanggihan dirinya.

  • Warga Pertanyakan Mati Lampu Malam Pilkada di Muara Enim

    Warga Pertanyakan Mati Lampu Malam Pilkada di Muara Enim

    FAJAR.CO.ID, MUARA ENIM — Sejumlah warga di Muara Enim menceritakan pengalaman mereka terkait mati lampu yang mendadak terjadi sesaat setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Kejadian ini menimbulkan beragam spekulasi, terlebih karena berlangsung tanpa pemberitahuan sebelumnya dari pihak terkait.

    Fery Ibrahim, warga Desa Talang Taling di Kecamatan Gelumbang, menyebut mati lampu terjadi pada malam hari, sekitar pukul 19.00 hingga 21.00. “Mati lampu mendadak terjadi sekitar pukul 7 sampai 9 malam. Nggak tahu apa sebabnya. Hingga kini, belum ada penjelasan dari PLN setempat,” ujarnya kepada media, Sabtu (4/1).

    Hal serupa diungkapkan Muhammad Robin, warga Desa Tanjung Medang di Kecamatan Kelekar. Ia mengaku bingung mengapa mati lampu terjadi saat momen penting seperti pilkada. Sebelumnya, desanya tidak pernah mengalami gangguan listrik dalam beberapa minggu terakhir. “Entahlah, saya juga bingung kenapa bisa terjadi mati lampu saat hari pilkada (27 November). Padahal selama beberapa minggu ini, tidak pernah ada mati lampu,” katanya.

    Di sisi lain, Ketua Relawan Muara Enim Maju, Arif Hidayatullah, menilai mati lampu ini bukan sekadar kebetulan. Ia menduga ada kaitannya dengan proses perhitungan suara yang berlangsung pada malam tersebut. Menurutnya, kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memengaruhi hasil pemilihan.

    “Hingga pukul 7 malam, pasangan Nasrun Umar-Lia Anggraini masih unggul sekitar 7 persen. Tetapi setelah mati lampu selama dua jam, situasi malah berbalik. Tentu saja, kami suudzan dengan kondisi mati lampu tersebut. Apakah itu memang disengaja dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu,” ungkapnya dengan nada curiga.

  • Rusak Tatanan Politik di Akhir Masa Jabatannya, Saidiman Ahmad: Dukungan kepada Jokowi Memudar

    Rusak Tatanan Politik di Akhir Masa Jabatannya, Saidiman Ahmad: Dukungan kepada Jokowi Memudar

    “Ia merasa dikelilingi oleh kawan-kawan baru: konglomerat, oligarki, pemilik partai, dan pejabat dari berbagai kalangan,” jelasnya. 

    Meski demikian, Saidiman mengingatkan bahwa dukungan dari kawan baru ini tidaklah permanen.

    “Dukungan mereka bersifat pragmatis. Mereka mendekat karena Jokowi masih memegang kekuasaan,” tegasnya.

    Ia menambahkan bahwa ketika masa jabatan Jokowi berakhir, dukungan dari kelompok ini akan mulai surut. 

    Saidiman mencontohkan sejumlah tanda memudarnya dukungan tersebut.

    Pengusaha besar seperti Aguan mulai berani berbicara terbuka tentang barter investasi terkait proyek IKN, yang menunjukkan rasa segan terhadap Jokowi mulai hilang.

    Di sisi lain, isu Jokowi akan memimpin partai besar setelah pensiun kini mulai mereda.

    Bahkan, elit politik seperti Golkar secara halus menyatakan bahwa posisi penting di partainya sudah terisi, yang menurut Saidiman adalah bentuk penolakan terhadap Jokowi. 

    Media massa juga mulai menunjukkan perubahan sikap. Jika sebelumnya dianggap terkooptasi, kini media semakin berani melaporkan kritik terhadap Jokowi, termasuk pemberitaan terkait nominasi tokoh terkorup dunia yang diungkap oleh OCCRP.

    Media kini lebih bebas, karena tidak ada lagi tekanan dari seorang presiden yang akan segera mengakhiri masa jabatannya. 

    Menurut Saidiman, posisi Jokowi di penghujung masa jabatannya semakin sulit. Selain kehilangan kekuasaan formal, ia juga menghadapi krisis moral.

    “Partai politik mana yang ingin dekat dengan figur yang menjadi musuh bersama masyarakat sipil, akademisi, dan media independen? Apalagi dengan citra yang tercoreng akibat nominasi tokoh terkorup dunia,” tambahnya. 

  • Pilpres Tanpa Ambang Batas, Denny Siregar Ingatkan Risiko Polarisasi Baru

    Pilpres Tanpa Ambang Batas, Denny Siregar Ingatkan Risiko Polarisasi Baru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara dan pegiat media sosial, Denny Siregar, turut memberikan pandangannya terkait penghapusan ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold) sebesar 20 persen.

    Dalam unggahannya, Denny menyampaikan kekhawatiran terhadap polarisasi politik yang semakin membesar di setiap pemilihan presiden (Pilpres).

    “Pilpres 2019, kita terbagi 2 kubu. Pilpres 2024, kita terbelah lagi menjadi 3 kubu,” ujar Denny dalam keterangannya di aplikasi X @Dennysoregar7 (5/1/2025).

    Denny menyoroti bahwa masyarakat Indonesia semakin terfokus pada pembentukan kubu-kubu politik.

    “Pilpres 2029, dengan hilangnya PT 20 persen, entah kita akan terbagi berapa kubu?,” Denny menuturkan.

    Menurutnya, hal ini justru berpotensi mengalihkan perhatian dari isu-isu yang lebih mendesak, seperti kondisi ekonomi rakyat yang terus memburuk.

    “Kita lebih fokus berkubu di politik. Padahal di sekitar kita sekarang, ekonomi saudara-saudara kita runtuh pelan-pelan,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional (PKN), Anas Urbaningrum, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan aturan presidential threshold inkonstitusional.

    Dikatakan Anas, keputusan tersebut memberikan angin segar bagi demokrasi di Indonesia.

    “Seluruh parpol peserta pemilu berhak mengajukan Capres dan Cawapres, karena MK memutuskan bahwa presidential treshold inkonstitusional,” ujar Anas dalam keterangannya di aplikasi X @anasurbaninggrum (2/1/2025).

    Ia menyebut putusan MK ini sebagai langkah penting untuk memperbaiki sistem demokrasi yang selama ini dinilai tidak adil.

  • Prabowo Minta Kemenag Cari Cara Menekan Ongkos Haji, Ketua Komisi VII: Pelayanan Haji Kita Masih Jauh di Bawah Standar

    Prabowo Minta Kemenag Cari Cara Menekan Ongkos Haji, Ketua Komisi VII: Pelayanan Haji Kita Masih Jauh di Bawah Standar

    Fajar.co.id, Jakarta — Presiden Prabowo menyatakan akan berupaya menurunkan ongkos haji di tahun depan. Bahkan, Prabowo telah meminta pihak kementerian agama mencari cara untuk menekan ongkos haji.

    Pemerintah dan DPR RI pun dituntut segera menyelesaikan pembahasan ongkos haji.

    Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan, setiap tahun, panja haji selalu berkutat pada masalah ongkos dan pelayanan.

    Prinsip dasarnya, DPR menginginkan agar ongkos tidak memberatkan jamaah, tetapi pelayanan yang diterima adalah yang paling maksimal. Laporan penyelenggaraan haji tahun sebelumnya pun dilihat dari realisasi janji pelayanan haji yang disepakati.

    “Saya kemarin ikut dalam rombongan pengawas haji. Ikut juga dalam pansus haji. Terus terang, saya melihat bahwa kualitas pelayanan haji bagi jemaah kita masih jauh di bawah standar. Bahkan akan semakin terasa jika kita membandingkannya dengan negara-negara lain,” katanya, Minggu (5/1/2025).

    Tahun depan, lanjut Saleh, tantangannya pasti akan semakin sulit. Sebab, Presiden Prabowo menginginkan dua hal sekaligus. Yaitu, ongkos haji diturunkan, kualitas pelayanan ditingkatkan.

    “Ini pasti tidak mudah. Bisa menjadi batu ujian buat menteri agama dan jajarannya. Harus hati-hati lho. Belum apa-apa, saya dengar sudah ada beda pandangan di internal kemenag. Ini pasti akan diamati dan dicermati teman-teman panja,” ujar Wakil Ketua DPP PAN itu.

    Selain itu, sambung legislator dapil Sumut II tersebut, BPKH juga sudah menyampaikan keterbatasan dana yang mereka miliki. Dalam rapat di DPR, mereka mengatakan bahwa nilai manfaat yang paling mungkin diambil adalah 11,5 Triliun. Itu artinya kurang lebih 1 triliun dari yang diminta DPR.

  • Respons Ajakan Menkopolkam Soal Jokowi, Warganet: Masyarakat Minta Mantan Presiden Jaga Nama Baik Bangsa

    Respons Ajakan Menkopolkam Soal Jokowi, Warganet: Masyarakat Minta Mantan Presiden Jaga Nama Baik Bangsa

    “Nama baik bangsa dan negara jauh lebih penting daripada nama mantan Presiden, namanya mantan tdk bedanya dgn barang bekas dan barang bekas yg sdh jelek dan rusak sebaiknya dibuang ktempat sampah . Nama bangsa dan negara lebih utama daripada manusia yg sdh bekas dan rusak pula,” kritik warganet lainnya.

    Sebelumnya, Budi Gunawan menolak berkomentar soal apakah label OCCRP terhadap Jokowi itu bakal berujung pada konsekuensi hukum. Namun dia menegaskan, tak mudah untuk seorang warga negara menjadi presiden dan pemimpin di pemerintahan. “Pasti yang jadi presiden itu, kan yang terbaik, putra terbaik,” ujar Budi.

    Pun setelah tak lagi menjadi presiden, menurut Budi, seorang mantan kepala negara tetaplah sebagai warga negara yang terbaik. “Biar bagaimanapun presiden itu kan warga negara terbaik. Di setiap negara kita harus menghargai legacy-legacy beliau (sebagai mantan presiden),” kata Budi.

    Sebab itu, menurut Budi, semestinya Jokowi sebagai mantan presiden harus tetap dilindungi harkat dan martabatnya. “Dan kita harus jaga betul muruah presiden, dan mantan-mantan presiden kita,” ujar Budi.

    Seperti diketahui, OCCRP baru-baru ini merilis daftar nama-nama tokoh pemimpin negara-negara di dunia yang korup. Ada nama Presiden Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup.

    Bukan cuma Jokowi, OCCRP juga melabeli sejumlah nama-nama pemimpin dunia lainnya, seperti Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, dan mantan presiden Bangladesh Sheikh Hasina, serta pengusaha India Gautam Adani. OCCRP menetapkan Presiden Suriah Bashar al-Assad sebagai tokoh kejahatan dan terkorup 2024. (bs-sam/fajar)