Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Pengamat dari Unhas Ungkap Ada Pihak yang Ketakutan Munafri Pimpin Golkar Sulsel

    Pengamat dari Unhas Ungkap Ada Pihak yang Ketakutan Munafri Pimpin Golkar Sulsel

    Pengalaman, jejaring, dan pencapaian inilah yang kini menempatkan dirinya sebagai salah satu figur paling diperhitungkan untuk menahkodai Golkar Sulsel ke depan.

    Pengamat politik Universitas Hasanuddin, Adi Suryadi Culla, menilai Ketua DPD II Golkar Makassar yang juga Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), memiliki peluang kuat untuk memimpin DPD I Golkar Sulawesi Selatan pada pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) mendatang.

    “Saya melihat perebutan kursi DPD I Golkar Sulsel cukup menarik. Pak Appi layak jadi nahkoda,” jelas akademisi Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unhas itu, Minggu (16/11/2025), menanggapi figur memimpin Golkar Sulsel.

    “Pak Appi memiliki rekam jejak, kompetensi, dan pengalaman politik yang cukup matang untuk menakhodai Golkar Sulsel kedepannya,” lanjutanya.

    Selain itu, Adi menyebutkan, dukungan sekitar 17 DPD II Golkar kabupaten/kota menjadi modal signifikan yang memperkuat posisi Appi di arena musda nanti.

    Ia menilai, dukungan riil dari pemilik suara inilah yang ia nilai sebagai salah satu faktor penentu dalam kontestasi kepemimpinan Golkar Sulsel. Meskipun jalanya Musda tergantung keputusan DPP Golkar.

    “Kalau saya melihat, pak Appi ini sudah terbiasa menghadapi ombak politik. Reputasinya tidak diragukan,” tuturnya.

    “Kalau pun ada pihak yang meragukan, itu hanya gimik dari pihak lain yang ketakutan. Tidak akan menggoyahkan niatnya maju di Golkar. Ini sudah menjadi habitus politik,” tambah akademisi kampus ternama itu.

  • Amien Rais Ungkap Penyebab Nama Jokowi Sudah Sangat Tercemar

    Amien Rais Ungkap Penyebab Nama Jokowi Sudah Sangat Tercemar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais melihat penetapan tersangka 8 aktivis termasuk Roy Suryo, Dr. Tifauzia Tyassuma, dan Rismon Sianipar adalah keputusan yang tidak masuk akal.

    Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan 8 tersangka pencemaran nama baik kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Roy Suryo, Dr. Tifauzia Tyassuma, dan Rismon Sianipar yang berada di klaster kedua dijerat dengan pasal berlapis. Yakni Pasal 310 dan/atau Pasal 311 KUHP, dan/atau Pasal 32 ayat 1 juncto Pasal 48 ayat 1, dan/atau Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat 1, dan/atau Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat 4, dan/atau Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE.

    “Bagaimana bisa mencemarkan nama Jokowi, wong namanya sudah sangat tercemar,” kata Amien Rais dilansir dari kanal YouTube Amien Rais Official, Senin 17 November 2025.

    Amien kesal karena mengganggap keputusan penyidik terkesan gegabah tanpa memahami duduk perkara sebenarnya.

    Ia meminta para penyidik membaca dan memahami isi buku berjudul Jokowi’s White Paper yang disusun oleh Roy Suryo, Tifauzia Tyassuma alias dr. Tifa, dan Rismon Sianipar.

    “Silakan membaca buku setebal 700 halaman itu. Buku ini seperti tesis untuk meraih PhD di kampus-kampus ternama,” tegas Amien.

    Menurutnya, dalam buku Jokowi’s White Paper, penyidik akan mendapatkan pemahaman serta memiliki dasar yang kuat dan tidak terburu-buru dalam menyimpulkan sesuatu.

    “Karena kenyataannya Jokowi tidak punya ijazah. Kalau punya ijazah (ditunjukkan) ini lho. Selesai,” tutup mantan Ketua MPR RI itu. (Pram/fajar)

  • Jesus Casas Disebut Masuk Bursa Pelatih Timnas Indonesia, Pengalaman di Sepakbola Asia Tidak Diragukan

    Jesus Casas Disebut Masuk Bursa Pelatih Timnas Indonesia, Pengalaman di Sepakbola Asia Tidak Diragukan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Media Irak menyebut mantan pelatih Timnas Irak, Jesus Casas, masuk dalam daftar lima calon pelatih Timnas Indonesia. Casas dikabarkan bersaing dengan empat kandidat lain untuk mengisi kursi yang ditinggalkan Patrick Kluivert.

    PSSI hingga kini belum menunjuk pelatih baru setelah memutuskan tidak melanjutkan kerja sama dengan Kluivert pada 16 Oktober 2025. Induk sepak bola nasional itu tampak berhati-hati dalam menentukan sosok yang tepat untuk memimpin Skuad Garuda.

    Sejumlah nama terus dikaitkan dengan posisi tersebut, termasuk Casas. Pelatih asal Spanyol itu saat ini berstatus tanpa klub usai didepak dari Timnas Irak pada pertengahan 2025. Namanya bahkan lebih dulu disebut-sebut sebagai kandidat terdepan untuk menangani Timnas Indonesia, hingga akhirnya menarik perhatian media Irak.

    “Mantan pelatih Timnas Irak, Jesus Casas, masuk dalam daftar lima kandidat yang dipilih PSSI untuk pelatih Timnas Indonesia berikutnya,” tulis akun @iraqifootballgallery, Minggu (16/11/2025).

    Casas bukan figur asing bagi Timnas Indonesia. Ia tercatat tiga kali berhadapan dengan Skuad Garuda pada periode 2023–2024. Di bawah arahannya, Irak menang 5-1 dan 2-0 atas Indonesia pada Putaran 2 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, serta mencatat kemenangan 3-1 di fase grup Piala Asia 2023.

    Meski demikian, PSSI belum mau membuka daftar kandidat secara resmi. Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, baru mengonfirmasi satu nama, yakni pelatih asal Uzbekistan, Timur Kapadze, yang sebelumnya menyatakan minat melatih Timnas Indonesia.

  • PIK Tourism Board Soroti Tren Outing Korporat di IOE 2025

    PIK Tourism Board Soroti Tren Outing Korporat di IOE 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Indonesia Outing Expo (IOE) 2025 yang dibuka di Hall A Jakarta International Convention Center (JICC) Senayan menghadirkan dinamika baru bagi industri outing dan pengembangan tim. Pameran ini untuk pertama kalinya dirancang khusus sebagai ruang temu antara penyedia layanan outing dengan pasar korporat, lembaga pendidikan, komunitas, hingga pencari kegiatan rekreasi kelompok.

    Di tengah meningkatnya kebutuhan perusahaan akan aktivitas penguatan tim dan penyegaran karyawan, PIK Tourism Board hadir dengan pendekatan berbeda. Kawasan Pantai Indah Kapuk menonjolkan diri sebagai destinasi outing terintegrasi dengan lanskap yang beragam: pantai berpasir putih, area mangrove, hingga zona tematik seperti Batavia, Pantjoran, dan Old Shanghai yang mampu menampung kegiatan berskala besar.

    Selain menawarkan venue yang bervariasi, PIK membawa paket outing siap pakai yang dirancang mengikuti kebutuhan pasar. Mulai dari team building interaktif, dinner tematik, Golf Tournament, Golf Clinic, hingga pertunjukan seperti Magic Show, drama musical Batavia Tales, dan Barongsai. Infrastruktur ruang indoor dan fasilitas MICE hotel juga memungkinkan perusahaan menyusun agenda outing dari awal hingga akhir tanpa perpindahan lokasi yang rumit.

    Menurut Head of Tourism Development Agung Sedayu Group Fenny Maria, pendekatan PIK bukan hanya menjual tempat, tetapi menghadirkan struktur program yang rapi.
    “Partisipasi aktif PIK Tourism Board dalam ajang Indonesia Outing Expo (IOE) ini adalah manifestasi konkret dari upaya kami untuk mempertegas posisi Pantai Indah Kapuk sebagai destinasi pariwisata terintegrasi yang unggul dan ideal bagi kegiatan outbound. Kehadiran kami di sini bukan sekadar memamerkan keindahan alam dan fasilitas, tetapi juga menunjukkan kesiapan infrastruktur dan keragaman program pengalaman yang secara spesifik dirancang untuk memenuhi kebutuhan outing korporat, pendidikan, dan komunitas,” ujar dia.

  • Mahfud MD: Utang Whoosh Harus Tetap Dibayar, tapi Dugaan Korupsi Jangan Diabaikan

    Mahfud MD: Utang Whoosh Harus Tetap Dibayar, tapi Dugaan Korupsi Jangan Diabaikan

    Dikatakan Agus, langkah itu menunjukkan kontradiksi dengan semangat penegakan hukum dan komitmen antikorupsi yang selama ini dikumandangkan Prabowo.

    Agus menyebut, berdasarkan data yang telah diverifikasi oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudha Sadewa, kerugian negara dari megaproyek tersebut mencapai angka fantastis.

    “Sudah terverifikasi oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudha Sadewa, kerugian negara megaproyek kereta api cepat atau Whoosh mencapai kisaran Rp118 triliun,” ujar Agus kepada fajar.co.id, Kamis (13/11/2025).

    Ia menambahkan, sikap pemerintah sebelumnya cukup jelas. Karena proyek tersebut bersifat business to business (B to B), negara menolak menanggung kerugian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Menkeu pun sudah jelas sikapnya. Karena megaproyek tersebut B to B, maka negara tak mau meng-cover kerugian itu melalui APBN,” katanya.

    Namun, menurut Agus, langkah Presiden Prabowo justru menunjukkan arah kebijakan berbeda.

    “Kini, Prabowo menunjukkan sikap dirinya atas nama kepala negara dan pemerintahan, siap menanggung kerugian itu, meski berdalih sumber dananya dari penyitaan uang korupsi,” jelasnya.

    Ia menilai sikap tersebut sebagai bentuk paradoks ekonomi, politik, hukum, yang tidak sejalan dengan komitmen pemberantasan korupsi.

    “Sebuah sikap ekonomi-politik-hukum yang tergolong paradok dengan komitmen penegakan hukum anti korupsi yang dikumandangkan selama ini,” tegasnya.

    Kata Agus, paradoks ini menimbulkan kesan inkonsistensi antara retorika dan tindakan politik hukum yang ditunjukkan Prabowo di ruang publik.

  • Ade Darmawan Minta Dian Ditangkap, Dian Balik Semprot: Kenapa Saya yang Mau Dipenjara?

    Ade Darmawan Minta Dian Ditangkap, Dian Balik Semprot: Kenapa Saya yang Mau Dipenjara?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik dugaan pemalsuan ijazah Presiden ke-7 RI, Jokowi, memasuki babak baru setelah Roy Suryo bersama tujuh lainnya ditetapkan tersangka.

    Di tengah isu yang terus memanas ini, Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu, Ade Darmawan, justru mendorong agar juru bicara PSI, Dian Sandi Utama, ikut ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya.

    Ade menjelaskan bahwa perkara tersebut kini sudah berada pada fase penetapan tersangka.

    “Ini persoalan sudah naik ke tahap penetapan tersangka,” ujar Ade dalam sebuah wawancara di televisi nasional, dikutip pada Minggu (16/11/2025).

    Karena itu ia mempertanyakan mengapa nama Dian Sandi belum ikut masuk dalam daftar.

    Menurut Ade, jika nantinya lima tersangka yang belum diperiksa memberikan keterangan bahwa Dian terlibat dalam penyebaran foto ijazah Jokowi, maka polisi harus bertindak.

    “Kalau dalam perkembangannya lima orang yang diperiksa itu menuduh Dian Sandi, ya sudah tangkap Dian Sandi,” tegasnya.

    Ia bahkan meminta agar proses hukum dilakukan secara bersamaan.

    “Masukkan juga bareng-bareng dari delapan orang ini,” tambahnya.

    Ade juga menyinggung bahwa hingga kini nama Dian Sandi tidak muncul dalam proses penetapan tersangka.

    “Nama Dian Sandi tidak ada, kalau sudah penetapan tersangka terus kemudian yang lain ada tersangka baru, tetapkan dong Polda Metro Jaya,” tegasnya.

    Menanggapi desakan tersebut, Dian Sandi Utama memberikan reaksi keras.

    Ia mengaku tidak memahami alasan Peradi Bersatu yang ingin dirinya dipenjara.

    “Saya tidak mengerti kenapa Peradi Bersatu meminta saya untuk dimasukkan ke penjara,” sesal Dian di X @DianSandiU (16/11/2025).

  • Choirul Anam Sebut Polsi Masih Bisa Duduki Jabatan Sipil, Said Didu: Kompolnas Digaji Negara untuk Membodohi Rakyat?

    Choirul Anam Sebut Polsi Masih Bisa Duduki Jabatan Sipil, Said Didu: Kompolnas Digaji Negara untuk Membodohi Rakyat?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis sosial, Muhammad Said Didu, merespons pernyataan Komisioner Kompolnas, Mohammad Choirul Anam, yang menyebut anggota Polri masih bisa menduduki jabatan sipil meski putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah melarangnya.

    Said Didu tidak menutupi kekesalannya. Ia menyemprot pernyataan Anam dan menyebutnya berpotensi menyesatkan publik dan merusak tatanan hukum yang telah digariskan.

    “Bangsa kita rusak karena pejabat seperti ini, membodohi rakyat,” ujar Said di X @msaid_didu, Minggu (16/11/2025).

    Ia menegaskan, putusan MK bersifat final dan mengikat. Karena itu, menurutnya, tafsir yang diberikan Kompolnas dinilai menabrak aturan yang sudah jelas.

    “Putusan MK tuh melarang polisi aktif bekerja di luar jabatan kepolisian, termasuk ASN,” lanjutnya.

    Said Didu bilang, jika ada anggota Polri yang ingin beralih menjadi pejabat sipil, caranya bukan dengan tetap berstatus polisi aktif, melainkan harus meninggalkan jabatan kepolisian terlebih dahulu. “Kalau mau silakan mundur sebagai polisi,” ujarnya.

    Pria kelahiran Kabupaten Pinrang ini juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sudah mengatur syarat yang harus dipenuhi oleh setiap calon ASN.

    Karena itu, menurutnya, tidak boleh ada pengecualian bagi anggota Polri aktif.

    “UU ASN mengatur persyaratan jadi ASN. Kalau polisi aktif dilarang maka tidak boleh,” tegasnya.

    Tidak berhenti di situ, ia bahkan mempertanyakan fungsi lembaga Kompolnas yang menurutnya tidak semestinya mengeluarkan pernyataan yang justru membingungkan masyarakat.

  • Kompolnas Sebut Polri Tetap Bisa Duduki Jabatan Sipil, Choirul Anam Beri Alasan Ini

    Kompolnas Sebut Polri Tetap Bisa Duduki Jabatan Sipil, Choirul Anam Beri Alasan Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan anggota polri untuk mengundurkan diri atau pensiun jika mendudukan jabatan sipil, tampaknya masih akan menimbulkan perdebatan.

    Pasalnya, masih ada pihak yang menilai bahwa anggota polri tetap bisa menduduki jabatan sipil, asalkan jabatan yang diembang tersebut masih memiliki keterkaitan dengan tugas kepolisian.

    Pernyataan itu bahkan disampaikan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) saat merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang memerintahkan anggota kepolisian menduduki jabatan sipil untuk mengundurkan diri atau pensiun.

    Kompolnas menyatakan bahwa anggota Polri tetap bisa menduduki jabatan sipil yang kaitannya erat dengan tugas kepolisian.

    “Ya kalau mencermati putusan konstitusi yg dinyatakan tidak berlaku, tidak mengikat, itu ya frasa atau kalimat ‘atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri’, kalimat yang lain masih berlaku,” kata Komisioner Kompolnas, Mohammad Choirul Anam dilansir JawaPos.com, Minggu (16/11).

    “Ya kalau mencermati putusan konstitusi yang dinyatakan tidak berlaku, tidak mengikat, itu ya frasa atau kalimat ‘atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri, kalimat yang lain masih berlaku,” sambungnya.

    Dia menyebut, polri memang seharusnya mengundurkan diri jika jabatan sipil yang diemban tidak ada kaitannya dengan tugas kepolisian. Hanya saja kata dia, terdapat lembaga yang berkaitan erat dengan tugas kepolisian, seperti BNN dan BNPT.

    “Kalimat yang berlaku itu artinya, memaknai penugasan di luar struktur itu adalah yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepolisian. Kalau masih ada sangkut pautnya dengan kepolisian itu artinya boleh,” tegasnya.

  • Tampil Bersama Mentan Amran dan Idrus Marham, Munafri Dinilai Sosok Paling Layak Pimpin Golkar Sulsel

    Tampil Bersama Mentan Amran dan Idrus Marham, Munafri Dinilai Sosok Paling Layak Pimpin Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Suasana keakraban nampak saat Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menghadiri rangkaian Jalan Sehat, Pasar Murah, dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang digelar Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di Lapangan Karebosi, Minggu pagi (16/11/2025).

    Keakraban ini terlihat saat Wali Kota Munafri, jalan santai bersama petinggi senior Partai Golkar Idrus Marham, dan Menteri Pertanian RI Andi. Amran Sulaiman.

    Sepanjang rute yang dilalui, Munafri Arifuddin, bersama mentan Amran dan Idrus Marham, tampil santai menyapa warga dalam kegiatan Jalan Santai KKSS.

    Kegiatan ini merupakan bagian dari Rangkaian Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dan Hari Ulang Tahun ke-49 KKSS dengan tema “KKSS untuk Merah Putih”.

    Juga hadir Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, bersama wakilnya serta para bupati, wali kota, dan pengurus KKSS.

    Usai jalan santai, mereka langsung meninjau pelaksanaan pasar murah yang menyediakan beras, telur, dan ayam dengan harga terjangkau, dan melihat langsung masyarakat yang mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis.

    Pada kesempatan itu, Munafri menyampaikan apresiasi atas perhatian pengurus KKSS yang kembali “pulang kampung” berbagi kepedulian bagi warga Kota Makassar.

    Sementara itu, para pegiat politik ramai memperbincangkan di media sosial terkait figur Munafri sebagai kandidat kuat nahkodai Partai Golkar Sulawesi Selatan periode kedepan.

    Terlebih sosok Senior Golkar yang juga tokoh nasional Idrus Marham dinilai punya pengaruh besar dalam penentuan siapa penentuan siapa yang nantinya memimpin Golkar SulSel.

  • Dian Sandi PSI: Jika Foto Ijazah Jokowi Palsu, Penjarakan Saya Seumur Hidup

    Dian Sandi PSI: Jika Foto Ijazah Jokowi Palsu, Penjarakan Saya Seumur Hidup

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Juru Bicara PSI, Dian Sandi Utama, merespons tudingan yang menyebut dirinya justru pihak yang paling layak dijadikan tersangka dalam polemik ijazah Presiden ke-7, Jokowi.

    Tudingan itu muncul karena Dian yang mengunggah foto ijazah tersebut di akun X pribadinya, yang kemudian dijadikan bahan penelitian oleh Roy Suryo dan timnya.

    Dikatakan Dian, alasan yang dipakai untuk menyerangnya sangat tidak masuk akal.

    Ia menyoroti klaim bahwa foto yang ia unggah dianggap bermasalah hanya karena posisinya sedikit miring.

    “Alasannya karena photo yang saya posting miring. Ya Tuhan, sejak kapan ada UU yang mengatur setiap photo harus tegak lurus?,” ujar Dian di X @DianSandiU (16/11/2025).

    Ia bahkan menantang siapa pun yang meragukan keaslian dokumen tersebut.

    “Penjarakan saya seumur hidup (Kalau foto ijazah yang saya upload tidak benar),” tegasnya.

    Dian memastikan dirinya tidak pernah bergeser sedikit pun terkait pendapatnya mengenai keaslian ijazah tersebut.

    “Satu juta kali anda tanyakan, satu juta kali saya akan jawab asli,” Dian menuturkan.

    Bagi Dian, sikapnya tidak akan berubah. Ia siap menanggung risiko apa pun jika pendiriannya dianggap salah.

    “Jika soal ijazah ini, sejengkal sekalipun saya tidak bergeser. Itu asli dan saya terima apapun resikonya,” tambahnya.

    Tidak hanya membalas tudingan tersebut, Dian juga menyinggung langkah Roy Suryo yang sebelumnya diketahui berada di Australia dengan alasan melakukan penelusuran data.

    “Ada yang ke luar negeri katanya mau cari tau tentang ijazah ternyata diam-diam sedang mencari suaka ke Pemerintah Australia,” kata Dian.