Author: Fajar.co.id

  • DPR Wanti-wanti Pemerintah Jangan Main-main dengan Program Makan Bergizi Gratis

    DPR Wanti-wanti Pemerintah Jangan Main-main dengan Program Makan Bergizi Gratis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengajak semua pihak untuk dapat berpartisipasi dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai hari ini, Senin, 6 Januari 2025.

    Ia menguraikan, pertama, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG ini. Mulai dari pengadaan bahan, aktivitas dapur, kebersihan, distribusi, dan berbagai kegiatan terkait lainnya. Partisipasi masyarakat dinilai sangat penting untuk memastikan suksesnya pelaksanaan program unggulan Prabowo-Gibran ini.

    Kedua, melaporkan oknum atau siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran. Program MBG ini harus sukses. Karena itu, semuanya harus mengikuti aturan dan ketentuan yang telah disusun dan ditetapkan pemerintah.

    “Kita harus membuktikan kalau kita bisa. Karena itu, jangan main-main dengan program ini. Mari kita sayangi seluruh anak-anak dan ibu-ibu yang menjadi sasaran program ini,” kata Saleh, dalam keterangan tertulis, Senin (6/12/2025).

    Ketiga, memberikan saran dan masukan konstruktif agar program MBG ini semakin baik. Karena ini program baru, yang tentu tidak langsung berjalan sempurna. Sehingga diperlukan saran, masukan, dan kritik dari semua pihak.

    “Saran, masukan, dan kritik dari siapa pun harus didengar. Penanggung jawab program ini perlu melakukan evaluasi secara regular. Pikiran-pikiran positif dari masyarakat harus diadaptasi dan diterima,” imbuh Politisi Fraksi PAN ini.

    “Harusnya kan kita semua bergembira dengan program ini. Karenanya, harus ikhlas untuk berkontribusi dan berpartisipasi. Paling tidak, ya kita semua berdoa agar dapat terlaksana dan berjalan sesuai dengan yang diagendakan,” harapnya. (Pram/fajar)

  • Ekonom: Ada 50 Orang yang Kekayaannya Setara dengan 50 Juta Rakyat Indonesia

    Ekonom: Ada 50 Orang yang Kekayaannya Setara dengan 50 Juta Rakyat Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pendiri Celios (Center of Economic and Law Studies), Media Wahyudi Askar, mengungkapkan fakta mencengangkan terkait ketimpangan ekonomi di Indonesia.

    Dikutip dari wawancaranya pada podcast Akbar Faizal Uncensored, ia menyebut bahwa kekayaan 50 orang di Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta masyarakat.

    Fakta ini, menurut Media, menjadi bukti nyata ketidakadilan dalam sistem ekonomi nasional.

    “Saya tidak pernah menyangka menemukan kesimpulan ini. Ternyata ada 50 orang yang kekayaannya setara dengan 50 juta rakyat Indonesia,” ungkap Media.

    Ia menyoroti keterkaitan erat antara Proyek Strategis Nasional (PSN), pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), dan para elite kekuasaan.

    Dikatakan Media, orang-orang yang terlibat dalam proyek besar tersebut adalah tokoh dengan afiliasi kuat terhadap partai politik dan perusahaan besar, terutama di sektor industri ekstraktif.

    “Mereka yang terlibat di lingkaran kekuasaan ini sangat terafiliasi dengan partai politik dan perusahaan besar, terutama di industri ekstraktif,” ucapnya.

    Bukan hanya itu, ia menuturkan bahwa para industri tersebut jugamendapatkan subsidi yang luar biasa besar, seperti royalti 0 persen untuk pembangunan smelter.

    “Selain itu, corporate tax untuk perusahaan besar diturunkan dari 25 persen ke 22 persen, dan sekarang bahkan direncanakan turun lagi ke 20 persen,” paparnya.

    Media juga mengkritik peningkatan kekayaan pejabat publik selama satu dekade terakhir.

    Ia menyebut beberapa nama pejabat negara yang terafiliasi dengan korporasi besar, seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

  • Bikin Geleng-geleng Kepala, Garin Nugroho Bongkar Strategi Pencitraan Jokowi

    Bikin Geleng-geleng Kepala, Garin Nugroho Bongkar Strategi Pencitraan Jokowi

    Namun, di balik pencitraan tersebut, Garin mempertanyakan tujuan dari kunjungan Jokowi ke berbagai daerah, seperti Papua, Sumatera, dan Sulawesi.

    “Kunjungan Jokowi ke tempat-tempat seperti Papua, Sumatera, Sulawesi, itu wilayah miskin atau investasi? Wilayah investasi,” imbuhnya.

    Ia menilai, wilayah-wilayah yang dikunjungi lebih banyak berkaitan dengan kepentingan investasi dibandingkan kesejahteraan rakyat.

    “Nah, maka dalam sejarah Indonesia selalu ada semacam PR bagi seluruh pemimpin kedepan,” tandasnya.

    Garin juga membandingkan peran Jokowi dengan sejarah kedatangan VOC, yang saat itu beroperasi sebagai korporasi terbesar dengan kekuatan militer.

    “Ketika VOC datang sebagai korporasi terbesar dengan militer, korporasi bersenjata dan berhukum internasional, itu tidak sekadar pedagang biasa,” bebernya.

    Ia menyatakan bahwa para pemimpin Indonesia dihadapkan pada dua pilihan, menjadi mandor korporasi atau pembela rakyat.

    “Maka para pemimpin Indonesia, termasuk raja ataupun tidak, itu hanya ada dua. Menjadi mandor korporasi atau menjadi pembela rakyat untuk menuntut hak-haknya,” terangnya.

    Menurutnya, Jokowi lebih cenderung menjadi mandor korporasi yang berkolaborasi dengan militer dan hukum.

    “Kebanyakan apa yang dilakukan Jokowi adalah menjadi mandor korporasi campur militer, hukum,” ungkapnya.

    Garin bilang, jika kelima foto pencitraan Jokowi dijejerkan dan diberikan penilaian, maka akan mendapatkan agregat yang tinggi.

    “Tapi untuk apa hidup seperti itu? Kalau banyak yang jatuh cinta sampai sekarang, saya bisa mengerti karena pencitraannya luar biasa. Kamu cinta monyet betul,” kuncinya.

  • PDIP Minta KPK Tidak Tebang Pilih: Dugaan Korupsi Anak-anak Jokowi Kapan Diusut?

    PDIP Minta KPK Tidak Tebang Pilih: Dugaan Korupsi Anak-anak Jokowi Kapan Diusut?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, angkat suara terkait kasus yang menimpa Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

    Dikatakan Guntur, tuduhan terhadap Hasto tidak berkaitan dengan kerugian negara karena Hasto bukan pejabat publik maupun pejabat negara.

    “Menghadapi kasus ini akan taat hukum, mengikuti prosedur dan koperatif, seperti yang ditunjukkan selama ini,” ujar Guntur dalam pernyataannya di X @GunRomli (4/1/2025).

    Namun, Guntur juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertindak secara adil dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus-kasus lain yang diduga merugikan negara.

    “Tapi kami juga meminta KPK jangan tebang pilih, kasus-kasus lain yg merugikan negara,” cetusnya.

    Ia menyinggung beberapa kasus besar yang menurutnya belum mendapatkan perhatian serius.

    “Misalnya laporan dugaan korupsi anak-anak Presiden Jokowi yang pernah disampaikan oleh Ubedilah Badrun (Dosen UNJ),” sebutnya.

    “Kasus yang disinggung almarhum Faisal Basri terkait dugaan ekspor ilegal biji nikel, hingga kasus Blok Medan. Kapan semua itu diusut?” sambung dia.

    Guntur juga mempertanyakan langkah agresif KPK untuk menahan Hasto Kristiyanto, mengingat selama ini terdapat lebih dari 40 tersangka KPK yang belum ditahan.

    “Kok sekarang tiba-tiba KPK begitu agresif mau menahan Hasto? Siapa yang memesan?” ujarnya dengan nada kritis.

    Politikus PDIP itu menegaskan bahwa pihaknya mendukung penegakan hukum yang transparan dan adil, namun juga menuntut agar penanganan hukum dilakukan tanpa intervensi politik dan tekanan dari pihak tertentu.

  • Program Makan Bergizi Gratis Resmi Diluncurkan di 26 Provinsi Mulai Hari Ini

    Program Makan Bergizi Gratis Resmi Diluncurkan di 26 Provinsi Mulai Hari Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pada hari ini, Senin (6/1/2025), Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi diluncurkan serentak di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Program ini merupakan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang kini diwujudkan hanya dalam 78 hari setelah dilantik.

    “Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari, program MBG dimulai. Ini adalah tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia, pertama kalinya kita memiliki program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui,” ujar Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pada Minggu (5/1/2025).

    Program ini melibatkan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang tersebar mulai dari Aceh, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, hingga Papua Selatan. Setiap dapur dikelola secara profesional oleh tim yang terdiri dari kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan, yang bertugas memastikan kualitas gizi, standar kebersihan, serta pengelolaan limbah berjalan optimal.

    “BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah dengan menggunakan nampan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang. Ini adalah langkah nyata untuk keberlanjutan,” tambah Hasan.

    Tahap awal pelaksanaan MBG fokus pada kesiapan operasional dapur, yang akan bertambah hingga mencapai target 937 dapur pada akhir Januari 2025. Pemerintah menempatkan kesiapan ini sebagai prioritas agar layanan maksimal. Momentum peluncuran juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar di sebagian besar sekolah.

  • Prediksi Cuaca BMKG untuk Wilayah Sulsel, Hujan Ringan di Pagi Hari, Hujan Sedang di Malam Hari

    Prediksi Cuaca BMKG untuk Wilayah Sulsel, Hujan Ringan di Pagi Hari, Hujan Sedang di Malam Hari

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya diperkirakan akan mengalami variasi cuaca sepanjang hari ini, mulai dari pagi hingga dini hari nanti. Berdasarkan laporan resmi BMKG Makassar, cuaca pada pagi hari didominasi cerah berawan. Namun, beberapa wilayah seperti Pangkep, Maros, Makassar, Takalar, Gowa, dan Kepulauan Selayar diperkirakan mengalami hujan ringan.

    Pada siang hingga sore hari, hujan ringan diprediksi terjadi hampir di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Namun, intensitas hujan meningkat menjadi hujan sedang di sejumlah daerah, termasuk Bulukumba, Sinjai, Enrekang, Sidrap, Luwu, Palopo, Toraja Utara, Luwu Utara, dan Luwu Timur. Sementara itu, wilayah Parepare diperkirakan tetap berawan.

    Malam hari, cuaca sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan akan berawan, tetapi hujan ringan berpotensi turun di daerah Bone, Wajo, Sidrap, Enrekang, Pinrang, Luwu, Palopo, Luwu Utara, dan Toraja Utara. Hujan sedang diprediksi melanda wilayah Luwu Timur.

    Memasuki dini hari, cuaca umumnya masih berawan, dengan potensi hujan ringan di beberapa wilayah seperti Wajo, Luwu, dan Luwu Timur.

    Adapun suhu udara di wilayah Sulawesi Selatan hari ini berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celsius, dengan kelembapan mencapai 74 hingga 100 persen. Angin bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan 9-28 km/jam.

    BMKG juga mengeluarkan peringatan dini terkait kondisi laut. Gelombang sedang dengan ketinggian 1,25-2,5 meter diperkirakan terjadi di Selat Makassar bagian selatan. Warga yang beraktivitas di perairan diminta untuk tetap waspada.

  • Program Makan Bergizi Gratis Mulai Besok, Hasan Nasbi: Tonggak Bersejarah untuk Bangsa Indonesia

    Program Makan Bergizi Gratis Mulai Besok, Hasan Nasbi: Tonggak Bersejarah untuk Bangsa Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu program unggulan yang dijanjikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yakni makan bergizi gratis, sudah mulai terlaksana mulai Senin, (6/1).

    Untuk di di hari pertama itu, setidaknya 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.

    “Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai. Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui,” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi, dilansir jawapos, Minggu (5/1/2025).

    la mengungkapkan informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN), tercatat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi. Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan. Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

    Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

  • Ini yang Ditunggu-tunggu Guru Honorer, Hasil Seleksi PPPK Guru Tahap 1 Sudah Siap Diumumkan

    Ini yang Ditunggu-tunggu Guru Honorer, Hasil Seleksi PPPK Guru Tahap 1 Sudah Siap Diumumkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kabar baik bagi guru honorer yang mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 1. Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebut pengumuman kelulusan sudah bisa dilakukan.

    Ini setelah hasil seleksi kompetensi PPPK guru tahap 1 dari sekitar 108 instansi ditandangani digital oleh kepala BKN.

    “Alhamdulillah, ya Allah, sudah 108 instansi PPPK guru tahap 1 rampung DS (digital signature) kepala BKN,” kata Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN, Mohammad Ridwan dalam pesan singkatnya, dilansi jpnn, Minggu (5/1).

    Dia melanjutkan, itu artinya pengumuman kelulusan PPPK guru tahap 1 ini sudah ada di inbox instansi dan siap diumumkan. Ridwan menyarankan para guru honorer untuk menunggu update di medsos BKN.

    Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN Suharmen memberikan penjelasan soal proses pengumuman kelulusan PPPK guru tahap 1.

    Menurut Deputi Suharmen, data per 4 Januari 2025 pukul 12.00 WIB, sudah 484 instansi yang datanya masuk ke BKN dan sedang dilakukan pengecekan atas kebenaran data.

    “Kalau sudah oke langsung di running di sistem pengolahan, kemudian lanjut paraf kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN, paraf Deputi Mutasi, dan digital signature (DS) Pak Kepala BKN,” terang Deputi Suharmen kepada JPNN, Sabtu (4/1).

    Data BKN juga menyebutkan, 9 instansi datanya belum diterima BKN, tetapi masih ada di instansi.

    Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN Mohammad Ridwan yang dihubungi terpisah mengatakan, saat ini proses pengolahan data masih berjalan. BKN berupaya untuk mempercepat pengolahan, meskipun bersamaan dengan pengolahan data CPNS 2024 yang akan diumumkan hasil seleksinya dimulai 5 – 12 Januari.

  • PPN 12 Persen Khusus Barang dan Jasa Mewah, Ketua Dewan Komisioner LPS Yakin Membawa Dampak Positif

    PPN 12 Persen Khusus Barang dan Jasa Mewah, Ketua Dewan Komisioner LPS Yakin Membawa Dampak Positif

    “Cerita kebijakan ini berubah. Bukan hanya menaikkan pendapatan negara, tapi memberikan stimulus yang dapat menunjang daya beli masyarakat. Ketika daya beli meningkat, otomatis ekonomi tumbuh lebih cepat. Ini akan membawa dampak positif yang lebih kuat dibandingkan prediksi sebelumnya,” beber Purbaya.

    Dalam kesempatan yang sama, dia juga memberikan pandangan tentang prospek Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di 2025. Konsolidasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap BPR adalah langkah positif. Untuk memastikan hanya bank yang sehat yang tetap beroperasi.

    Dengan demikian, BPR yang tersisa nanti adalah yang betul-betul baik. Di sisi lain, BPR yang lainnya harus belajar jika manajemennya tidak jelas, OJK akan bertindak.

    “Ini positif dalam pengertian ada konsolidasi menuju ke arah yang lebih baik,” ungkapnya.

    Purbaya menegaskan, bahwa masyarakat tidak perlu khawatir. Karena LPS pasti menjamin dana mereka di bank BPR.

    “Masyarakat juga tidak usah takut, kan ada LPS. Pasti kita bayar. Uang kami masih cukup banyak untuk bayar dana-dana mereka di bank BPR,” celetuknya.

    BEI turut menyampaikan tambahan informasi atas penyesuaian tarif PPN di 2025. Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131/2024, tarif PPN dihitung dengan cara mengalikan tarif 12 persen dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain. Nilai lain yang dimaksud adalah sebesar 11/12 dari nilai Invoice.

    “Tarif tetap sesuai UU (undang-undang) yaitu 12 persen. Nilai obyek pajak yg dikalikan 11/12. Jadi finalnya sama dgn PPN 11 persen. Karena menutut saya ini terkait konstruksi perundang-undangan,” terang Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy.

  • Kabar Shin Tae Yong Dipecat, Yudi Purnomo: Saya Teringat Ketika KPK Berpretasi Malah Dilemahkan

    Kabar Shin Tae Yong Dipecat, Yudi Purnomo: Saya Teringat Ketika KPK Berpretasi Malah Dilemahkan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kabar dipecatnya pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae Yong saat ini menjadi perbincangan hangat di media sosial.

    Tak tanggung-tanggung, nama Shin Tae Yong pun menjadi trending di media sosial X yang mencapai angka 5 ribu lebih postingan.

    Sampai saat ini belum ada kabar resmi terkait dipecatnya pelatih asal Korea Selatan itu.

    Namun, publik sepakbola tentunya dibuat geger dengan kabar dan isu-isu yang beredar.

    Tak terkecuali untuk Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap yang sangat menyayangkan jika kabar ini benar adanya.

    Menurutnta, Shin Tae Yong sudah memberikan segalanya untuk Timnas Indonesia bahkan dalam beberapa tahun masa kepelatihannya ia terus memberikan sejarah-sejarah baru.

    “Kalo benar Shin Tae-yong diganti saat timnas Indonesia banyak menorehkan sejarah malah punya harapan lolos piala dunia,” tulis Yudi Purnomo dicuitan akun X pribadinya.

    Yudi Purnomo bahkan menyanding hal ini dengan KPK yang dulunya juga berprestasi namun dilemahkan oleh beberapa pihak.

    “saya teringat ketika KPK berprestasi malah dilemahkan Undang-undangnya, dikirim pimpinan yang amburadul dibawah Firli, alasannya memperkuat KPK, hasilnya zonk,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kabar pemecatan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae Yong semakin kencang beredar.

    Terbaru, Komite Eksekutif PSSI Kairul Anwar mengucapkan selamat tinggal untuk sang pelatih.

    Belakangan ini, khusus usai kegagalan total Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024, isu pemecatan pelatih Shin Tae Yong kencang diberitakan.