Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Kisruh PBNU Menguat, Tokoh NU Nilai Muktamar Luar Biasa Bisa Jadi Jalan Terbaik

    Kisruh PBNU Menguat, Tokoh NU Nilai Muktamar Luar Biasa Bisa Jadi Jalan Terbaik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tokoh Nahdlatul Ulama, Herry Haryanto Azumi, menyampaikan keprihatinannya atas konflik yang terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Hal itu ia sampaikan disela diskusi publik dan konferensi pers Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama di Sofyan Hotel, Jakarta Selatan, Jumat (12/12/2025).

    Herry menegaskan bahwa NU adalah organisasi yang lahir dari ulama dan tidak dapat meninggalkan peran ulama dalam setiap prosesnya. Namun, sebagai organisasi besar, NU juga tidak terlepas dari dinamika internal.

    “Kami pastinya prihatin dengan adanya konflik di tubuh PBNU, karena kami yakin NU itu adalah ulama, NU tidak bisa meninggalkan ulama, tapi NU adalah organisasi, inilah terjadi komplekstasi yang harus kita terima,” ujar salah satu Inisiator Gerakan Kebangkitan Baru NU ini.

    Ia menekankan pentingnya orientasi pada solusi untuk meredakan ketegangan di internal PBNU. Menurutnya, banyak kiai dan tokoh NU yang menyerukan agar organisasi kembali ke jalur konstitusional.

    “Artinya apa, kita harus berorientasi pada solusi, bagaimana kita bisa keluar dari situasi yang membuat kita semua secara emosi menjadi haru biru, banyak kyai yang menyatakan keprihatinannya, banyak tokoh yang menginginkan ayo kembali ke jalan yang benar,” kata Herry.

    Ketua PP ISNU bidang Investasi ini juga memandang bahwa perbedaan pendapat dalam organisasi harus diselesaikan melalui mekanisme resmi. Karena itu, ia menilai wacana islah hanya dapat berjalan baik jika dilakukan secara konstitusional.

  • Komite Reformasi Polri Wacanakan Penunjukan Langsung Kapolri oleh Presiden, Bone Hargens: Sesat Pikir

    Komite Reformasi Polri Wacanakan Penunjukan Langsung Kapolri oleh Presiden, Bone Hargens: Sesat Pikir

    “Kedua, usulan tersebut mengabaikan representasi rakyat di mana DPR adalah lembaga yang dipilih langsung oleh rakyat untuk mewakili kepentingan mereka. Meniadakan peran DPR berarti mengabaikan hak rakyat dalam menentukan pimpinan institusi publik yang akan melayani mereka,” ujar dia.

    Ketiga, usulan tersebut membuka cela potensi politisasi lebih besar. Menurut Hargens, penunjukan langsung justru dapat menciptakan ketergantungan Kapolri yang lebih besar kepada Presiden, berpotensi menjadikan kepolisian sebagai alat politik eksekutif tanpa mekanisme pengawasan eksternal.

    “Keempat, usulan tersebut mengurangi transparansi dan akuntabilitas. Proses fit and proper test di DPR memberikan ruang publik untuk menilai kualifikasi, integritas, dan visi calon Kapolri. Penunjukan langsung menghilangkan transparansi ini dan mengurangi akuntabilitas publik,” tegas Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini.

    Hargens lalu mempertanyakan arah kerja dari Komite Reformasi Polri yang justru tidak fokus pada reformasi internal polri yang substansif, seperti upaya transformasi mendasar dalam budaya, etika, dan sistem kerja kepolisian Indonesia.

    Menurut dia, mekanisme penunjukan Kapolri adalah masalah teknis-prosedural yang sudah diatur dalam kerangka konstitusional.

    “Mengubahnya memerlukan perdebatan konstitusional yang lebih luas, bukan kewenangan Komite Reformasi. Usulan kontroversial ini justru mengalihkan perhatian dari agenda reformasi substantif yang lebih mendesak, seperti penguatan integritas, profesionalisme, pemberantasan korupsi internal, dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ungkap dia.
    Selain menyimpang dari mandat reformasi, kata Hargens, usulan penunjukan langsung Kapolri justru memunculkan pertanyaan publik soal timing dan pihak yang diuntungkan dengan usulan tersebut. Oleh karena itu, Hargens mendorong agar Komite Reformasi Polri fokus pada agenda reformasi yang dalam catatannya terdapat 6 poin besar.

  • Herwin Sudikta soal LISA UGM: AI Itu Nggak Pernah Bohong, Cuma Nyinarin Data

    Herwin Sudikta soal LISA UGM: AI Itu Nggak Pernah Bohong, Cuma Nyinarin Data

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, ikut menanggapi penghentian mendadak sistem kecerdasan buatan LISA milik Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Ia melihat bahwa keputusan itu justru memunculkan pertanyaan lebih besar mengenai pengelolaan data internal kampus.

    Dikatakan Herwin, kerja sistem AI pada dasarnya hanya merefleksikan data yang dimiliki tanpa motif apa pun.

    “AI itu tak pernah berbohong. Ia hanya memantulkan data yang diberi,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Jumat (12/12/2025).

    Ia menggambarkan kecerdasan buatan sebagai sebuah cermin digital.

    “Semacam cermin digital yang tak punya kepentingan, tak punya rasa sungkan, dan tak bisa diajak kompromi,” lanjutnya.

    Herwin menegaskan satu prinsip yang menurutnya harus dipahami publik ketika menilai kinerja AI.

    “Karena itu ada satu hal yang selalu gue tekankan: AI hanya bisa menjawab berdasarkan apa yang ada di dalam basis datanya,” Herwin menuturkan.

    Terkait polemik LISA, Herwin menegaskan bahwa logikanya cukup sederhana apabila sistem tersebut bisa menyimpulkan bahwa seseorang bukan mahasiswa UGM.

    “Jadi kalau LISA UGM bisa menyimpulkan bahwa seseorang bukan mahasiswa UGM. Logikanya sederhana, data internal UGM tidak mencatat nama tersebut,” tegasnya.

    Ia bilang, masalah yang muncul bukan berasal dari teknologi yang digunakan.

    “Dan kalau data internal UGM tidak mencatatnya, berarti problemnya bukan pada algoritma, bukan pada LISA, bukan pada AI,” imbuhnya.

    Sebaliknya, Herwin mengatakan bahwa persoalan itu justru mengarah pada sumber data itu sendiri.

  • Koalisi Permanen, Begini Ketakutan Ahmad Doli Kurnia

    Koalisi Permanen, Begini Ketakutan Ahmad Doli Kurnia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Usul pembentukan koalisi permanen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang disuarakan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia masih terus menjadi perdebatan.

    Ide itu bahkan belakangan menuai dukungan dari Waketum PAN, Viva Yoga Mauladi. Malah, dia menyarankan agar koalisi permanen masuk pembahasan di RUU Pemilu.

    “Jika koalisi permanen menjadi keputusan politik seluruh partai, harus masuk di pasal di UU Pemilu,” ujar Viva Yoga.

    Merespons wacana yang berkembang itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyebutkan perlu pengkajian secara matang ketika berencana memasukkan ketentuan koalisi permanen dalam Undang-Undang Pemilu.

    “Menurut saya, harus hati-hati kemudian memasukkan itu secara formal,” kata Doli menjawab awak media seperti dikutip Jumat (12/12).

    Legislator Komisi II DPR RI itu mengatakan komunikasi antarpartai menjadi tak fleksibel ketika koalisi permanen terbentuk.

    Sebab, kata Doli, koalisi biasanya terbentuk sebelum pelaksanaan pemilu. Setelah kontestasi, partai masih perlu berkomunikasi dengan kubu seberang.

    Itu nanti bisa mengarah kepada terjadi kekakuan politik, tidak adanya kelenturan di dalam menyusun visi dan program bersama itu,” ujarnya.

    Toh, kata anggota Baleg DPR RI itu, Indonesia selama ini tidak pernah menerapkan koalisi permanen, karena kerja sama politik biasanya temporer.

    Doli mengatakan dinamisnya perpolitikan di Indonesia yang membuat koalisi tidak pernah permanan, melainkan temporer.

    “Partai politik itu juga tentu akan mengikuti perkembangan tentang cara memulai visi, misi, cara program yang harus dia sampaikan kepada publik dalam perode tertentu,” kata dia.

  • Kapolri Teken Pekap Nomor 10 Tahun 2025, Said Didu: Bapak Presiden, Apakah Bapak Masih Mengengdalikan Kekuasaan di Indonesia?

    Kapolri Teken Pekap Nomor 10 Tahun 2025, Said Didu: Bapak Presiden, Apakah Bapak Masih Mengengdalikan Kekuasaan di Indonesia?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu bersuara lantang terkait praktik mengangkangi konstitusi di negeri ini.

    Hal itu terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota polri aktif menduduki jabatan sipil, atau harus memilih mengundurkan diri jika ingin tetap menjabat di jabatan sipil.

    Meski putusan MK tersebut dinilai mengikat, Polri bukannya menjalankan amanah dari putusan MK dimaksud, namun memilih membuat regulasi lain yang menegaskan anggota polri tetap boleh menduduki jabatan sipil.

    Atas kondisi itu, Said Didu memberikan sorotan tajam. Dia bahkan melayankan pertanyaan kepada Presiden Prabowo Subianto apakah dia masih mengendalikan kekuasaan di Indonesia dan apakah Indonesia masih sebagai negara hukum.

    “Bapak Presiden @prabowo yth, mohon bertanya, apakah Bapak secara de Jure dan de facto masih mengengdalikan kekuasaan di Indonesia dan apakah Indonesia masih Negara hukum ? Ataukah memang “kudeta syunyi” sedang berjalan cepat?,” kata Said Didu, Jumat (12/12).

    Faktanya kata Said Didu, saat Mahkamah Konstitusi menetapkan melarang polisi aktif memegang jabatan di luar institusi Polri – Kapolri membuat keputusan Melawan keputusan MK tersebut dengan menetapkan 17 lembaga bisa diisi oleh Polisi.

    “Saat Bapak mengumumkan akan membuat Tim Reformasi Polri – Kapolri juga “MELAWAN” dg mendahului membentuk Tim Reformasi Polri internal,” kata Said Didu.

    Diketahui, usai putusan Mahkamah Konstitus (MK) yang melarang polisi aktif berdinas di luar organisasi kepolisian tanpa pensiun dini atau mengundurkan diri, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meneken Peraturan Kapolri (Pekap) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penugasan Anggota Polri di Luar Struktur Organisasi Kepolisian.

  • Bangun Ekosistem Trading Kuat, RRFX Gelar Soft Launching di Jakarta

    Bangun Ekosistem Trading Kuat, RRFX Gelar Soft Launching di Jakarta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Platform trading RRFX resmi menggelar acara soft launching bersama para mitra sebagai langkah awal memperkenalkan identitas, layanan, serta arah pengembangan perusahaan pada Jumat (12/12) di Che Cohiba Atmosphere, Jakarta. Acara bertema “Sinergi Manajemen dan Mitra RRFX” itu dihadiri jajaran manajemen, mitra bisnis, nasabah terpilih, dan tamu undangan lainnya dalam suasana hangat.

    Manajemen RRFX menegaskan bahwa soft launching ini bukan sekadar seremoni, tetapi bagian dari komitmen perusahaan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan para mitra dan nasabah. “RRFX hadir bukan sekadar sebagai platform trading, tetapi sebagai mitra pertumbuhan. Kami percaya bahwa sinergi antara manajemen dan mitra adalah fondasi utama dalam menghadirkan layanan trading yang semakin inovatif dan dapat dipercaya,” ujar Direktur Komersial RRFX Jonny Tjenurdin.

    Jonny menambahkan bahwa acara ini menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat ekosistem trading yang lebih kolaboratif dan berorientasi pada pelayanan terbaik. “Acara ini menjadi momentum penting bagi RRFX dalam membangun ekosistem trading yang lebih kuat, kolaboratif, serta berorientasi pada pelayanan terbaik bagi seluruh pengguna,” jelasnya.

    Para mitra RRFX, yang disebut sebagai ujung tombak perusahaan, juga memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan layanan dan edukasi trading di berbagai daerah. Dalam kesempatan itu, RRFX meneguhkan komitmen untuk terus melibatkan para mitra dalam pengembangan produk, program edukasi, dan peningkatan kualitas layanan. “Mitra adalah ujung tombak kami di lapangan. Melalui sinergi yang kuat, kami yakin dapat membantu lebih banyak trader mendapatkan pengalaman trading yang aman, cepat, dan stabil,” ujar Jonny.

  • Beda dengan Dokter Tifa, Anies Pernah Banggakan Jokowi Alumni UGM Bisa Jadi Presiden

    Beda dengan Dokter Tifa, Anies Pernah Banggakan Jokowi Alumni UGM Bisa Jadi Presiden

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan lawas Anies Baswedan usai gelaran Pilpres 2014 terkait Joko Widodo kembali jadi bahan gunjingan publik di tengah riuh polemik dugaan ijazah palsu. Saat itu Anies Baswedan menjadi Jubir Timses Jokowi-JK.

    Pada sebuah acara, Anies dengan lantang menyatakan, Universitas Gadjah Mada boleh berbangga diri karena salah satu alumninya bisa jadi Presiden RI. Dialah Jokowi.

    Video berdurasi pendek itu menunjukkan Anies Baswedan saat menerima dokumen dari KAGAMA (Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada) yang berisi masukan dan dukungan terhadap pasangan Jokowi-JK pasca Pilpres 2014.

    “Tahun lalu kita, Pak Budi Karya mengatur di Ancol yah, waktu itu ada dagelan dari Jogjakarta, namanya triogam,” ucap Anies.

    Anies kemudian mengatakab, para alumni tidak boleh melupakan momen tersebut. Sebab, dianggap menjadi tantangan tersendiri.

    “Ini teman-teman Gadjah Mada harus ingat-ingat, itu dagelannya bilang begini, Gadjah Mada itu alumninya tidak mungkin menjadi Presiden, katanya,” Anies menegaskan.

    “Sampai nama universitasnya diganti menjadi Universitas Haya Muruk. Sekarang, tahun ini kita buktikan alumni Gadjah Mada bisa menjadi Presiden di Republik Indonesia,” kata Anies bangga.

    Pernyataan Anies tersebut merujuk pada sosok Jokowi, yang merupakan alumni Universitas Gadjah Mada dan berhasil memenangkan Pilpres 2014.

    11 tahun berlalu setelah pernyataan bangga itu dilontarkan Anies, salah satu tokoh sentral yang gigih menyuarakan ijazah Jokowi palsu, Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa justru melontarkan pernyataan sebaliknya.

  • Tiba di Aceh Tamiang, Prabowo: Kita Tidak Boleh Tebang Pohon Sembarangan

    Tiba di Aceh Tamiang, Prabowo: Kita Tidak Boleh Tebang Pohon Sembarangan

    FAJAR.CO.ID, ACEH — Presiden Prabowo Subianto tepati janji mengunjungi korban banjir bandang di Aceh Tamiang, Aceh, Jumat (12/12). Ia menekankan bahwa pemerintah pusat telah bergerak cepat untuk mendukung percepatan pemulihan di Provinsi Aceh, termasuk Kabupaten Aceh Tamiang.

    Kepada warga terdampak, Presiden Prabowo memastikan pemenuhan berbagai kebutuhan dasar masyarakat terus diupayakan oleh pemerintah.

    “Insyaallah bersama-sama kita akan memperbaiki keadaan ini. Pemerintah akan turun, akan membantu semuanya,” ujar Prabowo di Posko Pengungsian di Jembatan Aceh Tamiang.

    Lebih lanjut, Presiden menyampaikan permohonan maaf apabila masih terdapat layanan atau bantuan yang belum terselesaikan sepenuhnya. Salah satu tantangannya menurut Presiden yakni kondisi lapangan yang cukup berat.

    “Kita sedang bekerja keras, mungkin listrik yang belum ya. Sudah mulai? Kita berusaha, kita tahu di lapangan sangat sulit. Keadaannya sulit, jadi kita atasi bersama,” katanya.

    Presiden Prabowo pun mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tabah dan menjaga semangat selama proses pemulihan. Kepala Negara berharap agar aktivitas warga termasuk kegiatan belajar-mengajar bagi anak-anak dapat segera berjalan normal kembali.

    “Mudah-mudahan kalian cepat pulih, cepat kembali, cepat normal,” ujarnya.

    “Anak-anak yang tabah, yang semangat. Kita cepat kembali supaya anak-anak semua cepat sekolah semuanya,” lanjutnya.

    Presiden Prabowo turut menegaskan pentingnya kewaspadaan menghadapi potensi bencana serta perlunya pengelolaan lingkungan dan tata ruang yang lebih baik.

  • Bonus 1 Miliar Menanti Atlet yang Raih Medali Emas di Sea Games 2025

    Bonus 1 Miliar Menanti Atlet yang Raih Medali Emas di Sea Games 2025

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pemerintah menyatakan komitmennya untuk atlet dari kontingen Indonesia yang saat ini berlaga di ajang Sea Games 2025.

    Lewat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya.

    Komitmen ini terkait kenaikan bonus yang didapatkan para atlet dari Rp 500 juta menjadi Rp 1 Miliar bagi peraih medali emas SEA Games 2025 Thailand

    Presiden Prabowo sebelumnya mengatakan pemerintah akan memberikan bonus senilai Rp 1 miliar kepada atlet yang meraih medali emas.

    Hal itu disampaikan Prabowo saat acara pelepasan atlet kontingen Indonesia menuju SEA Games 2025 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (5/12) lalu. 

    Presiden Prabowo berpesan kepada para atlet agar berjuang memberikan sumbangsih untuk bangsa.

    “Yang dapat medali emas, Saudara, tapi mereka didorong oleh cinta Tanah Air, mereka ingin mendengar lagu kebangsaan Indonesia dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Jadi, anak-anak muda, putera-puteri bangsa Indonesia yang saya hormati, saya hanya bisa pesan berbuatlah yang terbaik yang bisa kau perbuat. Berikan yang terbaik, berikan segala yang bisa kau berikan,” pesan Prabowo kepada para atlet.

    Terkait ini, Menpora Erick punya harapan besar bagi atlet yang berlaga agar berusaha memberikan yang terbaik untuk mendapatkan pretasi yang terbaik tentunya.

    SEA Games tahun ini adalah ajang evaluasi untuk menentukan masa depan olahraga Indonesia. Mulai dari regenerasi atlet, peningkatan sport science hingga evaluasi yang transparan. Semua ini dilakukan sesuai harapan Presiden Prabowo bahwa target utamanya adalah Olimpiade. 

  • AgenBRILink Perkuat Inklusi Keuangan, Permudah Akses Layanan Perbankan bagi Masyarakat di Perbatasan

    AgenBRILink Perkuat Inklusi Keuangan, Permudah Akses Layanan Perbankan bagi Masyarakat di Perbatasan

    FAJAR.CO.ID, SEBATIK — Keberadaan layanan keuangan yang mudah dijangkau menjadi kebutuhan penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Melalui layanan branchless banking yakni AgenBRILink, BRI kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat inklusi keuangan hingga ke kawasan 3T (Terdepan, Tertinggal dan Terluar).

    Komitmen tersebut tercermin melalui kiprah Muhammad Yusuf, mitra AgenBRILink yang beroperasi di Desa Liangbunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sejak mulai menjalankan usahanya sebagai AgenBRILink pada 2017, Yusuf konsisten menghadirkan layanan perbankan yang dekat, cepat, dan terjangkau bagi warga.

    “Alhamdulillah perkembangan AgenBRILink di sini sangat bagus, karena masyarakat menilai kehadiran kami sangat memudahkan mereka, mengingat BRI Unit letaknya sangat jauh. Jadi, AgenBRILink selain menjadi solusi praktis, juga menjadi sumber penghasilan tambahan bagi saya,” ucapnya.

    Sebagaimana diketahui, Pulau Sebatik merupakan pulau Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia. Komoditas seperti kelapa sawit dan hasil laut menjadi penopang utama aktivitas ekonomi di kawasan ini. Di Desa Liangbunyu, kondisi tersebut terlihat jelas dari mayoritas penduduk yang bekerja sebagai petani rumput laut dan petani kelapa sawit, dua sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangga setempat.

    Perputaran ekonomi yang berjalan setiap hari ini membuat kebutuhan layanan transaksi keuangan cepat makin meningkat. “Warga di sini kan beraktivitas dari pagi hingga sore, kemudian dari hasil panen rumput laut dan sawit cukup juga cukup rutin, sehingga kebutuhan transaksi masyarakat cukup bervariasi. Mulai dari setor–tarik tunai dan transfer, pembayaran tagihan, dan pembelian pulsa,” ungkap Yusuf.