Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Sjafrie ke Prajurit: Tanpa Rakyat Kita Bukan Siapa-siapa

    Sjafrie ke Prajurit: Tanpa Rakyat Kita Bukan Siapa-siapa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin mengunjungi Batalion Teritorial Pembangunan (Yon TP) 857/Gana Gajahsora (GG) di Kabupaten Pidie, Aceh, Minggu (16/11).

    Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat dan memastikan kesiapan satuan teritorial dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan negara.

    Kedatangan Sjafrie didampingi Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita, disambut Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Joko Hadi Susilo.

    “Disiplin ada kunci utama dalam setiap pelaksanaan tugas. Prajurit harus siap bertempur menghadapi segala ancaman negara dan semuanya berawal dari kedisiplinan yang tinggi,” pesan Sjafrie di depan para prajurit.

    Dia menegaskan bahwa TNI lahir dari rakyat dan harus menjaga sinergi dengan masyarakat dengan membantu setiap tugas pembinaan teritorial.

    “Prajurit sebagai tentara rakyat dan tentara pejuang. Tanpa rakyat, kita bukan siapa-siapa. Jagalah kedekatan dengan rakyat, karena mereka adalah kekuatan utama kita,” pesan Menhan Sjafrie.

    Dalam kunjungan tersebut, Menhan Sjafrie meninjau fasilitas pendukung, termasuk barak prajurit, dapur umum hingga sarana prasarana di satuan Yon TP 857/GG. (Pram/Fajar)

  • Gagasan Listrik Desa Kementerian ESDM Dapat Pujian, Akademisi Makassar Sebut Langkah Bijak

    Gagasan Listrik Desa Kementerian ESDM Dapat Pujian, Akademisi Makassar Sebut Langkah Bijak

    Sementara itu, pakar ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Sutardjo Tui memberi pandangan serupa.

    Ia menilai elektrifikasi di desa tidak hanya menambah kenyamanan masyarakat, tetapi juga langsung menggerakkan ekonomi daerah.

    Hadirnya listrik membuka peluang usaha baru, meningkatkan kualitas pendidikan, hingga mempercepat aktivitas ekspor komoditas desa.

    “Efeknya adalah, kalau listrik desa itu dibangun di sana, akan tumbuh sumber untuk bahan ekspor. Artinya ekonomi itu berputar,” kata Sutardjo.

    Sutardjo bahkan optimistis target elektrifikasi 100 persen dapat tercapai jika pemerintah memiliki komitmen kuat.

    Ia menilai Indonesia memiliki sumber energi yang melimpah, sehingga kendala teknis seharusnya bisa diatasi.

    “Harusnya masalah teknis bisa teratasi dan saya yakin bisa. Banyak sekali, kok, ada tenaga air, ada segala macam itu, bisa kok itu dimanfaatkan,” terangnya.

    Kemudian dari Direktur Lembaga Studi Kebijakan Publik, M. Kafrawy Saenong justru bicara soal dana yang digelontorkan.

    Menurutnya, keputusan pemerintah mengalokasikan Rp4,3 triliun sangat masuk akal.

    Hanya saja, kebijakan publik harus diiringi dengan pengawasan agar manfaatnya benar-benar sampai ke masyarakat.

    “Ya tentu, kalau kami dari sisi kebijakan ya, itu (listrik desa) harus diperjuangkan. Setelah diperjuangkan ya tentu harus diawasi bahwa betul-betul kebijakan ini berdaya guna,” kata Kafrawy.

    Lebih lanjut, ia menyebut langkah pemerintah yang mengutamakan daerah 3T untuk menerima manfaat program ini juga sudah tepat.

  • BRI Dukung PRABU Expo 2025, Dorong Transformasi Teknologi bagi UMKM Naik Kelas

    BRI Dukung PRABU Expo 2025, Dorong Transformasi Teknologi bagi UMKM Naik Kelas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menunjukkan komitmennya dalam memperkuat daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui partisipasi dalam kegiatan Produk Anak Bangsa Unggulan (PRABU) Expo 2025, yang digelar oleh Kementerian UMKM di Jakarta pada 5 – 6 November 2025.

    Mengusung tema “Produk Anak Bangsa, Unggul dan Berdaya Saing”, kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkenalkan inovasi teknologi produksi sekaligus memperluas kolaborasi antar pelaku usaha, lembaga keuangan, riset, dan pemerintah.

    Wakil Menteri UMKM, Helvi Moraza dalam sambutannya menegaskan pentingnya penguatan teknologi produksi agar UMKM Indonesia tidak tertinggal di tengah disrupsi digital dan kompetisi global.

    “Penguatan teknologi produksi adalah langkah strategis agar produk lokal mampu bersaing dan mengambil peran lebih besar, baik di pasar dalam negeri maupun internasional,” ujarnya.

    Melalui PRABU Expo, pemerintah memperkenalkan skema Kredit Investasi Padat Karya (KUR Padat Karya) dengan target penyaluran Rp20 triliun pada 2025 guna membantu UMKM bertransformasi menuju teknologi modern serta memperluas penyerapan tenaga kerja.

    Selain itu, program Help Me Grow juga diluncurkan untuk memfasilitasi bantuan alat dan mesin produksi bagi UMKM terpilih dengan dukungan lembaga keuangan, BUMN, dan industri besar.

    Sebagai bank dengan mandat utama memperkuat ekonomi kerakyatan, BRI terus konsisten menghadirkan solusi pembiayaan dan pendampingan bagi pelaku usaha kecil agar dapat naik kelas. Dalam ajang ini, BRI menampilkan UKM binaan terkurasi yang telah berhasil memanfaatkan teknologi produksi dan digitalisasi dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas produk.

  • Kena Reshuffle, Hasan Nasbi Bicara Terbuka Kritik Prabowo

    Kena Reshuffle, Hasan Nasbi Bicara Terbuka Kritik Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi bicara terbuka soal dinamika internal di sekitar Presiden Prabowo Subianto.

    Ia menyebut adanya dua faksi yang belakangan memengaruhi arah pemerintahan yakni kelompok bernuansa militeristik dan kelompok yang mendorong penguatan sipil

    Menurut Hasan yang kini menjabat Komisaris Pertamina, militer memang penting untuk pertahanan, namun ruang sosial, politik, dan ekonomi harus tetap dikelola sipil.

    “Kita butuh TNI yang kuat, tapi urusan publik harus di tangan sipil,” ujarnya dalam podcast Akbar Faizal Uncensored, dikutip pada Senin (17/11).

    Ia juga menyoroti kegaduhan yang muncul usai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan data keuangan daerah yang ternyata tidak mutakhir.

    Langkah itu, kata Hasan, membuat banyak kepala daerah panik dan memunculkan kesan pemerintah tidak solid. “Kalau data expired dipakai, publik jadi salah paham. Ini bahaya untuk stabilitas,” tegasnya

    Hasan mengakui dirinya kerap dianggap terlalu agresif saat masih menjabat Kepala Komunikasi Kepresidenan. Namun ia menilai kritik yang disampaikannya hari ini justru bentuk perhatian terhadap pemerintah.

    “Ini bukan menyerang. Saya cuma minta komunikasi pemerintah lebih rapi dan terkoordinasi,” katanya.

    Lewat podcast itu, Hasan memberi pesan tegas bahwa perbedaan antarpejabat jangan dibuka ke publik, karena bisa melemahkan kepercayaan masyarakat.

    “Kalau elit nggak kompak, negara kelihatan rapuh. Dan itu yang harus dihindari,” tutupnya. (*)

  • Soal Tudingan Ijazah Palsu, Arsul Sani Merespons Begini

    Soal Tudingan Ijazah Palsu, Arsul Sani Merespons Begini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arsul Sani angkat suara terkait palaporan dirinya ke Bareskrim Polri tekait tudingan ijazah palsu.

    Massa yang melaporkan Asrul Sani ke Bareskrim Polri itu menamakan diri Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi (AMPK) ke Bareskrim Polri. Laporan dibuat pada Jumat (14/11).

    Terkait laporan itu, Asrul Sani memastikan, dirinya tidak akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menudingnya memiliki ijazah palsu program doktor S3.

    “Pertama sekali lagi saya juga tidak kenal dengan, saya anggap adik-adik saya atau anak-anak saya yang melakukan pelaporan itu,” kata Arsul dalam konferensi pers di Gedung MK, Jakarta, Senin (17/11).

    Arsul menekankan, kritik terhadap pejabat publik adalah bagian dari dinamika demokrasi. Ia menyatakan tidak merasa terganggu dan memilih untuk bersikap tenang.

    “Ya saya kok merasanya begini, bagi saya ketika pejabat publik dikritisi itu ya kita proporsional sajalah dan kita harus menyikapinya dengan dingin tidak emosional,” ucap mantan anggota DPR RI itu.

    Meskipun meyakini tuduhan ijazah palsu itu tidak benar, Arsul memilih untuk meresponsnya secara bijak. Dirinya menegaskan tidak memiliki niat untuk mengadukan balik para pelapor.

    “Jadi terlepas bahwa itu tidak benar, keyakinan saya tentu saya harus bijak, itu adik-adik saya, jadi saya tidak akan melapor balik. Saya tahulah itu adik-adik saya atau anak-anak saya yang masih mahasiswa,” tegasnya.

    Ia mengingatkan, seharusnya pihak-pihak yang menuding dirinya soal ijazah palsu bisa secara langsung mengklarifikasi, bukan justru melaporkan ke Bareskrim Polri.

  • BKN Usulkan ASN Bisa Aktif Sampai 70 Tahun, Bagaimana Langkah Presiden Prabowo?

    BKN Usulkan ASN Bisa Aktif Sampai 70 Tahun, Bagaimana Langkah Presiden Prabowo?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah memberikan usul menarik. Usulan yang ditawarkan ini berkaitan dengan masa aktif atau perpanjangan usia pensiun dari pegawai ASN.

    Hal ini tentunya menarik perhatian lantaran BKN menyebutkan bahwa pegawai ASN masih aktif hingga usia 70 tahun.

    Dalam pengusulannya itu, BKN disebutkan tidak semua jabatan akan diusulkan hingga usia pensiun 70 tahun.

    Hanya ada beberapa jabatan yang dinilai memiliki keahlian langka dan kontribusi besar bagi negara.

    Soal masa kerja sampai 70 tahun ini hanya diusulkan untuk jabatan fungsional saja.

    Di mana jabatan untuk pelaksana, pengawasan, administrator, ahli pertama/muda, pimpinan tinggi, dan ahli madya masih di usia 58 – 60 tahun.

    Dan adapun untuk alasan BKN perpanjang usia pensiuan jabatan fungsional utama yakni banyak ASN senior masih produktif.

    Hanya saja, perlu digaris bawahi bahwasanya hal ini masih dalam tahap pengusulan.

    Ini disebut masih perlu pembahasan yang harus diselesaikan secara matang.

    Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan permohonan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto lewat surat resmi bernomor B-122/KU/V/2025 tertanggal 15 Mei 2025.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Perusahaan Kecil dan Menengah Inovatif dari Seoul Mempercepat Masuk ke Pasar Indonesia

    Perusahaan Kecil dan Menengah Inovatif dari Seoul Mempercepat Masuk ke Pasar Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Perusahaan kecil dan menengah yang menjanjikan dari Kota Seoul akan mengunjungi Jakarta, Indonesia, dari tanggal 24 hingga 28 November untuk mencari peluang kerja sama ekspor dan pertumbuhan bersama melalui pertukaran dengan perusahaan serta lembaga lokal.

    Kunjungan ini merupakan bagian dari proyek “Delegasi Perusahaan HI SEOUL untuk Pengembangan Pasar Indonesia (2025 HI SEOUL 1:1 Business Matching in Indonesia)” yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Seoul dan Seoul Business Agency (SBA).

    Sebanyak 20 perusahaan kecil dan menengah unggulan yang berbasis di Seoul akan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Program sertifikasi “HI SEOUL” yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Seoul sejak tahun 2004 bertujuan untuk mempercepat ekspansi global bagi perusahaan kecil dan menengah yang memiliki inovasi dan daya saing teknologi tinggi.

    Setiap tahun, sekitar 100 perusahaan baru ditetapkan melalui proses seleksi ketat berdasarkan kriteria inovasi dan kapabilitas teknologi. Hingga saat ini, lebih dari 1.100 perusahaan telah memperoleh sertifikasi HI SEOUL.

    Berdasarkan data tahun 2024, total penjualan gabungan mencapai 16 triliun won, dengan rata-rata penjualan sebesar 14,5 miliar won per perusahaan. Sekitar 550 perusahaan di antaranya telah aktif memperluas bisnis ke pasar global, dengan Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok sebagai mitra utama, sementara Indonesia menempati posisi keempat sebagai tujuan ekspor utama.

    Indonesia memiliki potensi pertumbuhan tinggi karena laju ekonomi yang stabil, populasi besar, serta meningkatnya minat terhadap produk dan budaya Korea (Hallyu).

  • Perkuat Keberpihakan pada Ekonomi Kerakyatan, Holding Ultra Mikro BRI Salurkan Pembiayaan Rp632 Triliun kepada 34,5 Juta Debitur

    Perkuat Keberpihakan pada Ekonomi Kerakyatan, Holding Ultra Mikro BRI Salurkan Pembiayaan Rp632 Triliun kepada 34,5 Juta Debitur

    FAJAR.CO.ID — FAJAR.CO.ID, Kehadiran Holding Ultra Mikro (UMi) yang terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) sebagai induk bersama PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus memperkuat literasi serta inklusi keuangan formal di tengah masyarakat. Holding UMi hadir sebagai solusi akses permodalan yang lebih mudah, cepat, dan lengkap bagi pelaku usaha mikro maupun ultra mikro di seluruh Indonesia.

    Tercatat, hingga September 2025, sinergi ketiga entitas tersebut telah menyentuh 34,5 juta debitur aktif di seluruh Indonesia. Dari sisi pembiayaan, total penyaluran tercatat mencapai Rp632,1 triliun, dengan total simpanan mikro mencapai lebih dari 185 juta rekening.

    Dalam paparan Press Conference Paparan Kinerja BRI Triwulan III 2025, Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya menegaskan bahwa pada segmen mikro, BRI terus melakukan business process reengineering untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi layanan. “Langkah-langkah ini mencakup redesain peran mantri mikro, peningkatan kemampuan Relationship Manager (RM), serta optimalisasi pipeline digital melalui BRIspot,” ujarnya.

    Lebih jauh, Akhmad menjelaskan bahwa keberadaan Holding UMi pun terbukti meningkatkan inklusi dan literasi dalam ekosistem layanan bullion atau bank emas, dimana hingga akhir September 2025 Holding UMi tercatat memiliki 3,8 juta nasabah dengan total simpanan emas mencapai 13,7 ton atau tumbuh 66,9% YoY. Layanan bullion dan aplikasi digital Tring dari Pegadaian juga turut memperkuat posisi BRI Group dalam ekosistem emas nasional.

  • PSI Jemawa Akan Ada Badai Politik Jika Jokowi Turun Gunung

    PSI Jemawa Akan Ada Badai Politik Jika Jokowi Turun Gunung

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Hingga kini Partai Solidaritas Indonesia (PSI) belum jua mengungkap sosok ‘Bapak J’ yang merupakan ketua dewan pembina PSI. Diduga kuat sosok tersebut adalah Joko Widodo (Jokowi) yang tak lain adalah ayah dari ketua umum PSI Kaesang Pangarep.

    Ketua DPW PSI Jawa Barat (Jabar) Abang ljo Hapidin seolah memberi bocoran soal siapa di balik sosok J tersebut. Pada Pra Rakerwil Seluruh Kader PSI Se-Jawa Barat, Jumat (14/11) kemarin, Abang Ijo meminta kader-kader PSI tidak berkecil hati karena mereka punya Jokowi sebagai patron.

    “Jangan pernah kecil hati, kita hari ini berpatron politik ke Pak Jokowi, Mas Kaesang, Ketua Harian, dan jajaran,” kata Abang ljo.

    Ia bahkan gembar-gembor meyakinkan para kader bahwa akan ada badai politik ketika Presiden ke-7 itu turun gunung berjuang untuk partai.

    Dia mengeklaim bahwa kader dari partai pemenang pun akan rela ganti ‘baju’ menjadi PSI ketika Jokowi turun gunung nanti.

    “Intinya kami siap diperintah, kami siap satu komando, apalagi nanti kehadiran Bapak Jokowi, Mas Kaesang, Ketua Harian (Ahmad Ali). Insyaallah nanti akan ada badai politik,” tegas Abang Ijo.

    Wakil Bupati Purwakarta itu mengatakan dia yang dahulu seorang petani saja bisa dipercaya menjadi Ketua DPW PSI Jabar.

    Sehingga ia ingin membuktikan bahwa pemimpin bangsa bakal lahir dari PSI Jabar suatu saat nanti.

    “Di saat hari ini saya ditekan untuk membereskan semua, saya lebih semangat, bukannya pergi,” kuncinya. (Pram/fajar)

  • Polisi Tidak Boleh Rangkap Jabatan Sipil, Mahfud: Putusan MK Berlaku Begitu Palu Diketok

    Polisi Tidak Boleh Rangkap Jabatan Sipil, Mahfud: Putusan MK Berlaku Begitu Palu Diketok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD, menegaskan bahwa putusan MK mengenai larangan anggota Polri menduduki jabatan sipil bersifat final dan langsung mengikat.

    Dikatakan Mahfud, putusan tersebut tidak ada hubungannya dengan tim reformasi Polri, karena yang diputuskan MK adalah norma hukum, bukan kebijakan administratif.

    “Ya itu mengikat dong, tidak ada kaitannya dengan tim reformasi Polri, itu putusan MK itu putusan hukum,” ujar Mahfud, dikutip Senin (17/11/2025).

    Ia menjelaskan, rekomendasi tim reformasi Polri hanya bersifat administratif dan nantinya disampaikan kepada Presiden.

    Sementara putusan MK tidak memerlukan proses lanjutan untuk diberlakukan karena sifatnya final.

    “Kalau putusan reformasi Polri itu administratif nanti ya, kalau reformasi administratif disampaikan ke Presiden. Tapi kalau MK itu putusan hukum dan mengikat,” tegasnya.

    Mahfud mengingatkan bahwa menurut undang-undang, putusan MK berlaku segera setelah diketok palu.

    Karena itu, seluruh proses penyesuaian kebijakan terkait posisi anggota Polri yang menduduki jabatan sipil harus segera dilakukan.

    “Menurut undang-undang putusan MK berlaku seketika, begitu palu diketokan itu berlaku. Sehingga proses-proses pemberhentian itu harus segera diatur,” jelasnya.

    Ia menekankan bahwa negara yang menjunjung konstitusi harus patuh pada konsekuensi putusan MK tanpa menunda atau menunggu perubahan regulasi tambahan.

    “Diatur, kembali kalau kita masih mau mengakui bahwa ini adalah negara putus, atau negara demokrasi konstitusional. Putusan MK itu tidak usah harus mengubah undang-undang, langsung berlaku,” kata Mahfud.