Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Industri Tekstil Indonesia Kolaps, 2.400 Karyawan di Banten Kena PHK

    Industri Tekstil Indonesia Kolaps, 2.400 Karyawan di Banten Kena PHK

    FAJAR.CO.ID — Sektor industri tekstil di Indonesia kolaps. Puluhan ribu karyawan terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Terbaru, 2.400 karyawan pabrik tekstil di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, juga terkena PHK.

    Pengurangan dan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 2.400 karyawan itu dilakukan oleh perusahaan bidang tekstil produk sepatu yang dikelola PT Victory Chinglu Indonesia di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang.

    Terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja sektor industri tekstil itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja (Dinaker) Kabupaten Tangerang, Rudi Hartono.

    PHK 2.400 karyawan ini terjadi akibat jumlah orderan sudah tidak seimbang dengan jumlah karyawan yang dipekerjakan. Ironisnya, kekurangan pesanan ini sudah terjadi cukup lama.

    “Sudah lama PT Chinglu mengalami permasalahan. Jumlah pekerja dan ordernya tidak seimbang. Jadi sudah lama mereka itu menahan supaya tidak terjadi,” ucap Rudi di Tangerang, Senin.

    Ia menerangkan, perusaahaan tekstil tersebut terpaksa melakukan efisiensi untuk menyeimbangkan antara pesanan dan jumlah karyawan. Dampaknya, sebanyak 2.400 pekerja terdampak berdasarkan alasan perusahaan yang sedang melakukan efisiensi tenaga kerja.

    Langkah itu juga dilakukan, sebagaimana atas dampak dari permasalahan dan situasi produksi di perusahaan tersebut mengalami penurunan akibat krisis global.

    Selain itu, ada juga pekerja yang berhenti karena mengundurkan diri, indisipliner dan pensiun dari masa kerja di perusahaan tersebut.

    “Jadi pada akhirnya pilihannya melakukan pengurangan karyawan, dan situasi itu produksi atau order berkurang sudah dialami sejak Agustus 2024 lalu. Mereka itu terus bertahan dengan mengurangi jam kerja, pengurangan jam kerja supaya tidak terjadi PHK,” katanya dilansir dari ANTARA.

  • Viral Video Hashim Tolak Salaman dengan Menteri Ara, Palti Hutabarat: Melihat Respon Hashim, Tamat Karir Ara

    Viral Video Hashim Tolak Salaman dengan Menteri Ara, Palti Hutabarat: Melihat Respon Hashim, Tamat Karir Ara

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Video menunjukkan Utusan Khusus Presiden untuk Iklim, Hashim Djojohadikusumo menolak salaman dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait viral di media sosial.

    Video itu kini viral dan jadi sorotan di media sosial. Salah satu yang menyoroti adalah Pegiat Media Sosial Palti Hutabarat.

    Momen di video itu diketahui saat acara penandatanganan MoU 1 Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Istana Merdeka, Jakarta pada 8 Januari 2025.

    “Video heboh Hasyim dan Ara tidak bersalaman ternyata peristiwa tanggal 8 Januari waktu MoU dengan Qatar soal bantuan perumahan,” kata Palti dikutip dari unggahannya di X, Senin (13/1/2025).

    Palti berspekulasi, sikap Hashim itu karena kecewa dengan Ara. Terkait dengan kinerjanya saat itu.

    “Hasyim sepertinya sangat kecewa dengan kualitas penyampaian Ara kepada Investor. Mungkin Hasyim waktu dengar bacotnya Ara kayak hebat kali tahunya cuma omongan orang di lapo tuak yang jago ngomong kalau sudah mabok,” ucapnya.

    Padahal, kata Palti, investor itu dari jejaring Hashim. Bukan Ara sebagai menteri.

    “Parahnya Investor Qatar tersebut didapatkan Hashim bukan dari Ara,” imbuhya.

    Di sisi lain, investor yang dikenal sebagai 9 naga, kaya Palti juga belum jelas. Apakah akan berinvestasi untuk proyek perumahan.

    “Sementara investor dalam negeri seperti 9 naga yang jadi jualan Ara untuk jadi Menteri Perumahan ternyata gak jelas. Padahal Ara dikenal sebagai penghubung,” jelasnya.

    “Ada kecurigaan dukungan 9 Naga semakin tidak jelas ke pemerintahan ini atau bisa jadi ada sebenarnya ada bantuan 9 naga tapi gak nyampe ke atas,” tambahnya.

  • Pertanyakan Kelanjutan Memberantas Judol dan Pinjol, Nanik S Deyang: Mereka Kerasukan

    Pertanyakan Kelanjutan Memberantas Judol dan Pinjol, Nanik S Deyang: Mereka Kerasukan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mencatat telah menindak 5,4 juta konten judi online sejak 2017 hingga akhir tahun 2024 dalam upaya memberantas judi online dan memperkuat ruang digital yang aman.

    Namun, penindakan dan pemblokiran situs dan akun berkonten judi online adalah langkah awal, identifikasi dan pemberantasan jaringan utama di balik aktivitas ini lebih penting agar maksimal memberantas judi online.

    Wakil I Badan Pengentasan Kemiskinan Nanik Sudaryati Deyang, kembali menyoroti fenomena ini termasuk Pinjaman Online (Pinjol).

    “Apa kabar Judol dan Pinjol. Dalam kondisi ekonomi terpuruk maka orang kemudian mencari jalan pintas dengan gambling. ” ujar Nanik memulai pernyataannya, dikutip dari unggahannya di akun Facebook pribadinya @Naniek Sudaryati Deyang, Senin (13/1/2025).

    Fenomena ini kejahatan digital ini menurut Nanik harus segera dituntaskan hingga ke akar. Pasalnya, para pelaku seolah telah kecanduan bahkan menggila dengan perilaku tersebut.

    “Gilanya, mereka kerasukan dengan pandangan siapa tahu kali ini beruntung,” imbuhnya.

    “Bisa dibayangkan gak? Orang yang sudah tidak punya aset apapun, lalu kejanduan Judol. Lalu apa yang terjadi pada orang tersebut? Orang menjadi katagihan Judol akut. Saat sudah tidak ada yang dijual, maka dia kemudian mencari uang dari mana saja, termasuk Pinjol,” lanjut jurnalis senior tersebut.

    Sementara itu, Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mendoring aturan hukum yang lebih tegas diperlukan untuk memberikan efek jera yang nyata. Misalnya, memperberat hukuman bagi penyelenggara judi online dan melarang keras promosi terselubung melalui media sosial.

  • Soal Pejabat Dikawal Patwal di Jalan, Tompi Bilang Wajar, Kalau Kerjanya Tidak Benar Baru Diserang

    Soal Pejabat Dikawal Patwal di Jalan, Tompi Bilang Wajar, Kalau Kerjanya Tidak Benar Baru Diserang

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Penyanyi sekaligus dokter, Teuku Adifitrian atau Tompi angkat suara. Terkait pejabat yang dikawal patwal di jalan.

    “Gue kurang paham ama orang-orang yang komplain dengan pejabat (mentri pres wapres atau gub dll) yang kalau di jalan pake pengawal yang ngebuka jalan, Coba Deh kita duduk berimbang,” kata Tompi dikutip dari unggahannya di X, Senin (13/1/2025).

    Menurutnya, jika agenda itu dilakukan dalam melaksanakan tugas. Pengawalan tersebut pantas.

    “Agenda sebegitu banyak , tanpa pengawalan bgitu waktu bisa abis dijalan. Kecuali agenda pribadi mau leyeh-leyeh karaokean,” ucapnya.

    “Trus kalau mereka telat nyampe lokasi , naik lagi tweet “KALO PEJABAT SUKA TELAT !”,” imbuhnya.

    Tompi mengaku pernah rapat dengan pejabat. Di situ, ia sadar agenda para pejabat itu banyak.

    “ila sih agendanya badan rontok. Terlepas dari berhasil gak nya yang dikerjain, mereka beneran berusha kerja,” ujarnya.

    Sebelumnya, Tompi mengaku pekabat demikian menyebalkan. Namun belakangan memiliki pandangan berbeda.

    “Dulu ge juga sebel kalau lagu di jalan, mereka lewat… setelah gue pikir-pikir harusnya malah ge melipir kasih jalan biar mereka lekas nyampe kerja bener… kalau udah bgitu gak bener baru kita serang,” pungkasnya.
    (Arya/Fajar)

  • Berjumlah 1 Juta Agen, Ini Dampak Ekonomi dan Sosial Keberadaan AgenBRILink Milik BRI

    Berjumlah 1 Juta Agen, Ini Dampak Ekonomi dan Sosial Keberadaan AgenBRILink Milik BRI

    Hingga akhir Desember 2024, tercatat BRI telah memiliki 1,06 juta AgenBRILink yang tersebar di seluruh Indonesia, dimana angka ini tercatat meningkat dari sebanyak 740 ribu agen di akhir Desember 2023. Artinya dalam 1 tahun disepanjang 2024 terdapat 324 ribu masyarakat yang bergabung menjadi AgenBRILink

    2.    Sharing Economy Bernilai Triliunan Rupiah

    AgenBRILink telah menjadi katalisator sharing economy yang memberikan manfaat bagi banyak pihak. Keberadaan AgenBRILink memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi seperti tarik tunai, transfer, hingga pembayaran tagihan secara efisien. Di sepanjang tahun 2024, BRI mendapatkan fee dari AgenBRILink sebesar Rp1,6 triliun. “Dari total transaksi AgenBRILink sebesar Rp1.583 triliun pada tahun 2024, AgenBRILink bisa mendapatkan 2 sampai 3 kali lipat dari fee yang diterima BRI. Hal tersebut merupakan bentuk sharing economy yang nyata bagi masyarakat,” ungkap Sunarso.

    AgenBRILink Tingkatkan Inklusi dan Literasi Keuangan, Jangkau Lebih Dari 62 Ribu Desa

    BRI memang gencar mengembangkan pelayanan hybrid bank. Konsep ini membantu memperluas jangkauan perbankan ke segmen-segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani secara optimal, termasuk masyarakat di daerah terpencil yang salah satunya dilakukan melalui AgenBRILink. Kini BRI telah memiliki lebih dari 1,06 juta AgenBRILink yang tersebar di lebih dari 62 ribu di seluruh Indonesia. Angka tersebut telah menjangkau lebih dari 80% dari wilayah Indonesia.

    Bahkan peningkatan literasi keuangan dari AgenBRILink ditunjukkan dengan keberhasilan AgenBRILink mengungkap sindikat pabrik uang palsu yang beroperasi di Makassar.  Kasus peredaran uang palsu tersebut terungkap melalui laporan AgenBRILink yang mencurigai adanya transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh seorang nasabah di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

  • PDIP Ancam Bongkar Video Skandal Jokowi, Nicho Silalahi: Skandal Pak Lurah Waktu di China Ya?

    PDIP Ancam Bongkar Video Skandal Jokowi, Nicho Silalahi: Skandal Pak Lurah Waktu di China Ya?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis Nicho Silalahi mengomentari pernyataan juru bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli, yang menyatakan bahwa Hasto Kristiyanto akan membocorkan beberapa video yang diduga berisi bukti skandal yang melibatkan pejabat Indonesia. 

    Melalui akun media sosialnya, Nicho seakan mengetahui salah satu skandal yang melibatkan pejabat negara yang terjadi di negara China.

     “Apa Mungkin skandal pak lurah waktu di China ya bang @GunRomli ?”kata Nicho dikutip, Senin (13/1/2025).

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengklaim memiliki sejumlah video yang menunjukkan dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara. 

    Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menyatakan bahwa Hasto telah memproduksi puluhan video yang berisi bukti skandal tersebut. 

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi dengan meminta Hasto untuk segera melaporkan bukti tersebut kepada aparat penegak hukum agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. 

    Menanggapi ancaman ini, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa hal tersebut adalah hal biasa dalam dinamika politik. 

    Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, juga menanggapi dengan mempertanyakan keberadaan bukti tersebut dan meminta agar disampaikan saja jika memang ada.  

    Hingga saat ini, belum ada informasi lebih lanjut mengenai isi video tersebut atau langkah konkret yang diambil oleh Hasto terkait ancamannya.

  • Siapa di Balik Pagar Laut PIK 2? LBH Muhammadiyah Ungkap Kaki Tangan Aguan

    Siapa di Balik Pagar Laut PIK 2? LBH Muhammadiyah Ungkap Kaki Tangan Aguan

    “Dengan cara melakukan intimidasi, pemasangan tiang-tiang dan beberapa juga mereka dikriminalisasi. Dipaksa dengan harga murah, menggunakan preman,” tambahnya.

    Gufron bilang, momen penetapan sebagai PSN telah dimanfaatkan oleh pihak pengembang untuk melancarkan berbagai tindakan yang dinilai merugikan masyarakat sekitar proyek

    “Sebelum PIK 2 dijadikan PSN, terjadi pembebasan lahan secara paksa. Malah menggunakan ormas-ormas. Ketika ditetapkan PSN, dua hari setelah pengumuman Pemilu itu luar biasa makin brutal,” kuncinya.

    Sebelumnya, Politikus PDIP Ferdinand Hutahean menantang penegak hukum untuk memperlihatkan tajinya.

    “Menurut saya inikan penegak hukum berani, punya keberanian tidak untuk menindaki itu secara tegas dan membongkar pagar sepanjang 30 meter itu. Ini soal keberanian saja,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Minggu (12/1/2025).

    Dikatakan Ferdinand, apa yang diungkapkan Said Didu mengenai kekuasaan sudah dibeli oligarki bisa saja menjadi benar.

    “Tapi untuk membuktikan itu juga tidak mudah. Karena namanya kolusi, korupsi begini, tidak dilakukan di atas meja,” sebutnya.

    Kata Ferdinand, apa yang berpolemik itu merupakan ujian kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Bagaimana masalah ini diselesaikan dengan cara berpihak ke negara. Intinya kan keberpihakan kepada negara, karena laut tidak boleh dikuasai siapapun, kecuali oleh negara,” tukasnya.

    Melihat kasus tersebut, Ferdinand mengatakan bahwa ada upaya dari pihak swasta untuk menguasai laut Indonesia.

    “Itu adalah pelanggaran hukum serius kepada kedaulatan bangsa dan negara. Maka, ini sekarang sejauh mana keseriusan pemerintah untuk mengembangkan kedaulatan negara,” Ferdinand menuturkan.

  • Yakin PDIP Tidak Bisa Diobrak-abrik, Bambang Pacul: Enggak Ada!

    Yakin PDIP Tidak Bisa Diobrak-abrik, Bambang Pacul: Enggak Ada!

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ketua DPD Jawa Tengah, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menegaskan PDIP tak bisa diobrak-abrik. Itu ia ungkapkan menanggapi isu beredar.

    “Pak nanti ini diubrak-abrik’, enggak ada. Kami orang lama ini meyakini enggak mungkin bisa ngubrak-ngabrik PDI Perjuangan. Lone wolf-nya terlalu banyak,” kata Bambang Pacul di Kantor DPD PDIP Jateng di Kota Semarang, Jumat (10/1/2025). 

    Ia membantah adanya pihak yang ingin mengambil alih PDIP. Menurutnya, itu tidak mungkin.

    “PDI Perjuangan diambil alih tanpa izin ketua umum, enggak mungkin. Karena Ibu Mega ini resminya ketua umum, tapi di banyak orang (anggota PDIP) sudah menganggap ini ibu kita,” ucapnya.

    Bagi kader PDIP, ia mengagakan Megawati bagikan ibu. Karenanya tidak bisa salah.

    “Kalau ibu itu apa? Enggak bisa salah. Jadi jangan coba-coba mengejek Ibu,” terang Pacul. 

    Di sisi lain, ia juga mengatakan banyaknya serigala di sekeliling Megawati. Serigala itu, selalu setia pada Megawati.

    “Kalau urusannya dengan Ibu Ketua Umum, lone wolf-nya banyak. Lone wolf itu semacam serigala-serigala yang sangat setia. Nah itu banyak sekali,” imbuh Pacul.
    (Arya/Fajar)

  • Siapa di Balik Pagar Laut PIK 2? LBH Muhammadiyah Ungkap Kaki Tangan Aguan

    Seolah-olah Dibuat Nelayan, Said Didu Sebut Pagar Laut Didesain Agung Sedayu Grup

    FAJAR.CO.CO.ID,JAKARTA — Muncul narasi menyebut nelayan yang membuat pagar laut di Tangerang. Eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu menanggapinya.

    Menurutnya, narasi itu dibuat Pt Agung Sedayu Grup (ATS).

    Di sisi lain, ia juga menyoroti Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Pung Nugroho Saksono.

    Menurutnya, Pung kini mulai melembek. Terkait dengan adanya pagar laut di Banten.

    “Menteri KKP mulai melembek,” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Minggu (12/1/2025).

    Didu mengatakan pihak PT Agung Sedayu Group (ASG) membalikkan arah. Bahwa nelayan yang membuat pagar itu.

    “Pihak PT ASG belokkan arah bahwa pagar tersebut dibuat oleh nelayan,” ujarnya.

    Bahkan, kata Didu, kini ada narasi bahwa pagar tersebut dipasang nelayan. Menurutnya, itu narasinyang dibuat-buat.

    “Dimunculkan nelayan jadi-jadian (infonya mereka staf desa/lurah Kohod) sebagai pembuat pagar,” terangnya.

    Jika memang Pung kini melempem, Didu berspekulasi. Apakah telah menelikung arahan Prabowo terkait pagar tersebut.

    “Arahan presiden @prabowo tentang pagar laut ditelikung?” pungkasnya.

    Narasi pembuatan pagar oleh nelayan itu disampaikan Kelompok nelayan yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Pantura (JRP).

    Mereka menyatakan tanggul laut atau yang kini populer disebut pagar laut yang membentang di pesisir utara Tangerang sengaja dibangun secara swadaya oleh masyarakat.

    Tujuannya adalah sebagai pemecah ombak, pencegah abrasi serta mitigasi terhadap ancaman megathrust dan tsunami.

    “Tanggul ini merupakan hasil inisiatif swadaya dari masyarakat setempat,” ujar perwakilan nelayan Tarsin kepada wartawan di Pantai Karang Serang, Sukadiri, Kabupaten Tangerang, belum lama ini.
    (Arya/Fajar)

  • Siapa di Balik Pagar Laut PIK 2? LBH Muhammadiyah Ungkap Kaki Tangan Aguan

    Desak Usut Pemagaran Laut Tangerang, DPR: Berpotensi Rusak Ekosistem

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, meninjau langsung pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang. Kunjungan itu dilakukan untuk mengevaluasi dampak pemagaran yang dikhawatirkan mengganggu akses nelayan serta merusak ekosistem laut.

    Menggunakan perahu dari Dermaga Tanjung Pasir, Teluk Naga, Johan menyusuri perairan tersebut pada Rabu (8/1). Ia terkejut melihat panjang pemagaran yang menurutnya bisa lebih dari 30 kilometer. “Saya ke lokasi Dermaga Tanjung Pasir di Teluk Naga, Tangerang. Informasi dari warga menyebutkan bahwa setelah urukan selesai, akan ada penambahan sekitar 5 kilometer lagi ke arah kanan dari pagar yang ada sekarang,” ungkap Johan kepada wartawan, Kamis (9/1/2025).

    Menurut Johan, pemagaran laut ini harus segera ditelusuri lebih lanjut oleh pemerintah. Ia menilai pembatasan akses perairan tersebut tidak hanya menyulitkan nelayan mencari nafkah tetapi juga berpotensi merusak ekosistem laut. “Pemagaran sepanjang ini menghambat akses nelayan. Berdasarkan undang-undang, pembatasan semacam ini termasuk pelanggaran hukum,” ujarnya.

    Selain itu, Johan menyoroti pentingnya kejelasan soal izin dan analisis dampak lingkungan (AMDAL) dari proyek tersebut. Hingga kini, pihaknya belum mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas pemagaran tersebut. “Belum ada kejelasan soal perizinan dan AMDAL. Ini jelas potensi pelanggaran hukum, dan siapa pun yang bertanggung jawab harus diproses sesuai aturan,” tegasnya.