Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Politikus NasDem Minta Raja Juli Dipecat dari Jabatan Menhut, Tatak Ujiyati Terheran-heran: Statementnya Mengkhawatirkan

    Politikus NasDem Minta Raja Juli Dipecat dari Jabatan Menhut, Tatak Ujiyati Terheran-heran: Statementnya Mengkhawatirkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Tatak Ujiyati, menyoroti pernyataan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang berencana membuka 20 juta hektare lahan hutan untuk proyek food estate.

    Ia menganggap kebijakan tersebut mengabaikan isu deforestasi yang sudah parah di Indonesia.

    “Deforestasi hutan Indonesia (sudah) parah,” ujar Tatak dalam keterangannya di X @tatakujiyati (14/1/2025).

    Ia pun terheran-heran melihat kebijakan yang direncanakan Raja Juli untuk program food estate.

    “Lalu Menhut bikin pernyataan mau buka lahan 20 juta hektar untuk food estate dari lahan hutan yang ada,” cetusnya.

    Dikatakan Tatak, pernyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena tidak memprioritaskan pelestarian hutan.

    “Kenapa Menhut nggak justru mikir pelestarian hutannya. Statementnya mengkhawatirkan,” imbuhnya.

    Tatak memberikan apresiasi kepada politikus NasDem, Arif Rahman, yang secara terbuka meminta agar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dievaluasi.

    “Good job Pak Arif Rahman dari NasDem telah menyuarakan kritik,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Arif Rahman, mengkritik rencana Menhut Raja Juli Antoni yang akan membuka 20 juta hektare lahan hutan untuk ketahanan pangan dan energi.

    Ia menilai rencana ini berisiko tinggi jika tidak direncanakan dengan matang.

    “Dengan deforestasi yang terjadi saat ini, mengambil lahan dari cadangan hutan bisa menjadi bencana bagi bangsa. Jangan terjemahkan niat baik Presiden secara instan tanpa kajian mendalam,” Arif menuturkan.

  • Midea Luncurkan Everest, Kulkas dengan Kapasitas Terbesar dan Fitur Terkini di Kelasnya

    Midea Luncurkan Everest, Kulkas dengan Kapasitas Terbesar dan Fitur Terkini di Kelasnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Midea Electronics Indonesia, perusahaan terkemuka dalam solusi peralatan rumah tangga, dengan bangga meluncurkan produk kulkas dengan inovasi terbaru yakni Midea Everest. Produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen modern yang menginginkan perangkat rumah tangga dengan kapasitas besar, teknologi canggih, efisiensi energi, dan harga terjangkau.

    Jack Ding, President Director Midea Electronics Indonesia mengungkapkan konsumen modern di Indonesia memiliki kebutuhan yang tinggi akan gaya hidup sehat termasuk dalam menyediakan makanan bagi keluarga.

    Ruangan dapur kian terbatas karena ukuran rumah yang lebih kecil menjadikan konsumen bergantung pada kulkas sebagai tempat penyimpanan makanan yang efektif. Selain itu, hidup yang serba cepat juga membuat orang lebih sering menyimpan makanan beku (frozen food) yang lebih praktis untuk dihidangkan.

    “Untuk itu, dibutuhkan kulkas dengan kapasitas yang lebih besar, berteknologi canggih, namun dengan harga tetap terjangkau. Midea mencoba memberikan solusi melalui Everest, sesuai dengan taglinenya yakni Bigger, Healthier, Money Saver,” ungkap Jack Ding, dalam peluncuran Midea Everest, di Jakarta, Rabu, 15 Januari 2025.

    Dengan kapasitas sebesar 473 liter, Midea Everest menjadi yang terbesar di kelasnya, jauh melampaui kapasitas rata-rata kulkas serupa yang hanya sekitar 300 liter. Hal ini menjadikannya pilihan ideal bagi keluarga besar maupun individu yang memerlukan ruang penyimpanan lebih luas. Kulkas ini pun tetap terjangkau dengan harga mulai dari Rp 4,5 jutaan, sehingga memberikan nilai tambah bagi konsumen yang ingin berhemat tanpa mengorbankan kualitas.

  • Bung Towel Klarifikasi Terkait Ejekan ke Shin Tae Yong: Itu Cuma Komentar Ringan

    Bung Towel Klarifikasi Terkait Ejekan ke Shin Tae Yong: Itu Cuma Komentar Ringan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pundit sepakbola Indonesia, Tommy Welly atau Bung Towel memberikan klarifikasi terkait ledekannya ke Shin Tae Yong.

    Sebelumnya, di unggahan Instastory Instagram pribadinya Bung Towel kembali menyenggol Shin Tae Yong.

    Ia mengunggah ulang postingan Shin Tae Yong yang tengah mempromosikan salah satu produk makanan.

    Towel pun menyindir dengan menyebut pekejaan inilah yang cocok dengan sang pelatih.

    “Memang cocoknya jualan,” tulis Towel diunggahannya itu.

    Kemudian Bung Towel yang hadir di acara Rakyat Bersuar, memberikan klarifikasi terkait ledekannya itu.

    Menurutnya, hal itu hanyalah celetukan yang ditujukan kepada mantan pelatih Timnas Indonesia tersebut.

    “Spiritnya adalah timnas selamanya, pelatih selalu ada masanya dimana pun, jadi ada waktunya harus move on. Tetapi, ada hal-hal yang secara gambaran besar, saya tahu, orang tidak tahu,” kata Bung Towel.

    “Kenapa? Apa itu? misalnya kemarin, apa tuh, postingan soal jual ayam,” ujarnya.

    Towel mengatakan itu hanyalah komentar ringan dengan bahas sehari-hari. Mengingat STY juga beberapa mendapatkan promosi.

    “Sebenarnya saya kan hanya komen ringan saja nyeletuk-lah bahasa sehari-harinya, cocoknya jualan, karena kalau bicara jualan kan bukan jualan ayam saja, kemarin juga jualan kopi, jualan apalagi ada lah,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Dugaan Ijazah Palsu Trisal Tahir, DKPP Periksa KPU dan Bawaslu Kota Palopo

    Dugaan Ijazah Palsu Trisal Tahir, DKPP Periksa KPU dan Bawaslu Kota Palopo

    “Ini membuktikan bahwa Bawaslu Kota Palopo tidak melakukan pengawasan aktif pada tahapan pendaftaran Paslon dengan tidak meneliti kesesuaian salinan dokumen persyaratan,” tutur Dahyar.

    Sementara itu Irwandi Djumadin selaku Ketua KPU Kota Palopo menyebutkan bahwa pihaknya telah menjalankan tugas sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

    Ia membenarkan bahwa sebelumnya KPU Kota Palopo menetapkan status Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

    Namun, terdapat gugatan dari yang bersangkutan ke Bawaslu Kota Palopo terkait keputusan tersebut yang selanjutnya dilakukan mediasi dan klarifikasi.

    “Para Teradu pada akhirnya beranggapan bahwa selama Ijazah belum terbutkti palsu maka dianggap sah, ini untuk menghindari hilangnya hak seseorang untuk ikut dalam proses pencalonan kepala daerah,” jelas Irwandi.

    Selanjutnya, Ketua Bawaslu Kota Palopo Khaerana menerangkan, Bawalsu Kota Palopo telah melakukan pengawasan aktif terhadap setiap tahapan pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 di Kota Palopo.

    Ia menjelaskan, proses penyelesaian sengketa pemilihan Walikota dan Wakil walikota Palopo Tahun 2024 itu berdasar dari Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin yang keberatan terhadap keputusan KPU Kota Palopo.

    Yang selanjutnya dilakukan mediasi atau musyawarah tertutup sesuai dengan Perbawaslu 2 Tahun 2020 yang pada pokoknya telah mencapai kesepakatan bahwa Trisal Tahir harus membut pernyataan terkait kebeneran ijazah yang dimiliki dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab atas kebeneran dokumen tersebut.

  • Penjelasan Ketua KPK soal Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Belum Ditahan

    Penjelasan Ketua KPK soal Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Belum Ditahan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto telah memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.

    Dia diperiksa selama 3,5 jam sekitar pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.27 WIB pada Senin (13/1). Meski diperiksa sebagai tersangka, Hasto Kristiyanto belum ditahan oleh KPK.

    Diketahui, Hasto ditetapkan sebagai salah satu dari dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku pada Selasa, 24 Desember 2024.

    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto belum ditahan karena penyidik memang belum berencana untuk melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan.

    “Rencana penahanan dan sebagainya itu belum masuk kepada pimpinan. Jadi, artinya bahwa segala sesuatunya belum sampai ke situ. Memang baru tahap pemeriksaan saja,” ujar Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Dia meyakini penyidiknya sudah menyusun rencana penyidikan dan mempunyai pertimbangan soal mengapa yang bersangkutan belum ditahan.

    Setyo mengatakan salah satu poin laporan penyidik yang disampaikan kepadanya adalah masih ada saksi yang belum diperiksa. “Terinformasi bahwa masih ada beberapa keterangan saksi yang masih dibutuhkan oleh penyidik,” ucapnya.

    Jenderal polisi berbintang tiga itu membantah kabar yang menyebut Hasto Kristiyanto belum ditahan karena Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menelepon Presiden RI Prabowo Subianto.

    Setyo bahkan memastikan bahwa di KPK tidak ada telepon tersebut. “Sebaiknya ditanyakan sama yang (menyebar) informasi itu, apakah memang betul seperti itu. Kalau dari sini si enggak, dari sini enggak ada,” ujarnya.

  • Pramono Anung-Rano Karno Ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pemprov Siap Kawal Masa Transisi

    Pramono Anung-Rano Karno Ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pemprov Siap Kawal Masa Transisi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubenur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung – Rano Karno resmi ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.

    Proses penetapan itu dilakukan melalui paripurna yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (14/1). Paripurna dilakukan sebagai tindak lanjut penetapan yang sebelumnya dilakukan oleh KPU DKI Jakarta.

    Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait teknis pelantikan.

    “Selanjutnya kita mengikuti tahapan proses yang sesuai dengan ketentuan. Lokasi pelantikan pastinya di Ibu Kota Negara, di Jakarta pastinya, kita tunggu informasi dari pemerintah pusat,” ujar Pj Gubernur Teguh.

    Ia juga memastikan, Pemprov DKI Jakarta akan mengawal masa transisi kepemimpinan baru di DKI Jakarta. Sehingga, tidak terjadi pergejolakan nantinya.

    “Pastinya kami siap support Pak Pramono, dalam hal ini melalui tim transisi untuk hal-hal yang memang diperlukan agar nanti setelah Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilantik bisa berjalan lebih optimal,” tambahnya.

    Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menjelaskan, rapat paripurna yang digelar ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat pleno terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta terkait penetapan hasil pemilu 2024. Pihaknya akan bersurat ke Presiden Prabowo melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    “Setelah ini kami akan bersurat ke presiden melalui menteri dalam negeri untuk permohonan pelantikan. Kalau regulasi yang sudah ada, pelantikan rencananya tanggal 7 Februari, kecuali ada keputusan baru,” katanya. (fajar)

  • Menteri Komdigi Tak Tahu Rudi Sutanto, Jhon Sitorus Termehek-mehek: Apakah Ini Orang Titipan?

    Menteri Komdigi Tak Tahu Rudi Sutanto, Jhon Sitorus Termehek-mehek: Apakah Ini Orang Titipan?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Jhon Sitorus termehek-mehek membaca pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid belum lama ini.

    Bagaimana tidak, Meutya Hafid mengaku tidak mengetahui latar belakang pejabat yang baru dilantiknya, Rudi Sutanto.

    Jhon Sitorus kemudian mempertanyakan apakah Rudi Sutanto adalah orang titipan dan siapa yang menitipkannya.

    “Seorang Menteri Prabowo, Meutya Hafid bahkan gak tau siapa yang dilantiknya sendiri,” ujar Jhon dalam keterangannya di X @JhonSotorus_18 (14/1/2025).

    Ia juga menyayangkan seorang menteri yang tidak mengetahui pejabat yang diangkatnya sendiri.

    “Apakah Rudi Sutanto ini orang titipan? Titipan siapa? Mengapa seorang Menteri tidak tahu latar belakang pejabatnya sendiri?,” cetusnya.

    Ia menilai hal ini sebagai indikasi lemahnya proses rekrutmen pejabat di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, pengangkatan pejabat tanpa seleksi dan uji kelayakan hanya akan membawa negara pada kekacauan.

    “Mau dibawa kemana negara ini jika pejabat-pejabatnya diisi oleh manusia titipan dan diangkat tanpa tes kelayakan?,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, Meutya Hafid, mengaku tidak mengetahui detail latar belakang Rudi Sutanto, Staf Khusus Menteri Bidang Strategis Komunikasi yang baru dilantik pada Senin (13/1/2025).

    Pernyataan ini memicu sorotan publik, terutama terkait dugaan bahwa Rudi adalah seorang pendengung (buzzer) pendukung Jokowi di media sosial.

    “Saya enggak tahu ya. Rudi Sutanto yang saya kenal ya Rudi Sutanto. Jadi saya tidak mau berspekulasi mengenai apa atau siapa Rudi Sutanto,” ungkap Meutya.

  • Viral Video Kawasan IKN Ditumbuhi Ilalang, Netizen: Mungkinkah IKN Jadi Hutan Lagi?

    Viral Video Kawasan IKN Ditumbuhi Ilalang, Netizen: Mungkinkah IKN Jadi Hutan Lagi?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebuah video yang menunjukkan kondisi terkini Ibu Kota Nusantara (IKN) viral di media sosial. Publik cemas proyek tersebut mangkrak.

    Video itu diunggah oleh akun Instagram @akhwatriau1945_official. Memperlihatkan kondisi kawasan IKN ditumbuhi rerumputan.

    Bahkan, dalam video itu terlihat ilalang dan rumput liar merambat ke berbagai fasilitas. Seperti jembatan dan pedestrian.

    “Mungkinkah IKN jadi hutan lagi?” tulis akun tersebut, dikutip Selasa (14/1/2025).

    Unggahan itu kini viral di media sosial. Sejumlah akun dengan pengikut puluhan ribu turut mengunggah ulang.

    Akun @platfrom.news bahkan menambahkan narasi video tersebut. Bahwa mestinya, sesuai pernyataan pemerintah sebelumnya, ASN sudah dipindahkan di 2025.

    Sejumlah netizen berkomentar beragam. Tak sedikit yang khawatir proyek tersebut mangkrak.

    “Akankah jadi hambalang jilid II?” kata seorang netizen.

    “Awal hutan kembali ke hutan,” tulis warganet lainnya.

    Di sisi lain, ada yang berbaik sangka. Menyebut itu bagian dari program penghijauan.

    “Itu bukan terbengkalai. Lagi penghijauan min. Jangan suudzon dulu,” kata serotang netizen.

    Hingga kini, belum ada komfirmasi dari pihak berwenang terkait hal tersebut.

    (Arya/Fajar)

  • Yusril Beri Bocoran, Mahkamah Konstitusi Bakal Hapus Parliamentary Threshold Empat Persen

    Yusril Beri Bocoran, Mahkamah Konstitusi Bakal Hapus Parliamentary Threshold Empat Persen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) berpotensi membatalkan aturan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar empat persen dari suara sah nasional.

    “Setelah ada putusan terkait presidential threshold, kemungkinan besar MK juga akan membatalkan parliamentary threshold yang selama ini kerap dipersoalkan oleh partai-partai politik,” ujar Yusril di Denpasar, Bali, Senin malam (13/1).

    Menurut Yusril, putusan MK yang menghapus aturan presidential threshold sebesar 20 persen untuk pencalonan presiden dan wakil presiden memberikan dampak signifikan pada aturan ambang batas parlemen. Keputusan tersebut, menurutnya, membuka peluang bagi partai politik untuk berkembang dalam iklim demokrasi yang lebih sehat di Indonesia.

    “Ini memberikan secercah harapan, khususnya bagi partai-partai politik seperti PBB,” tambahnya.

    Yusril juga menjelaskan bahwa pemerintah nantinya akan menyusun norma hukum baru di bidang politik yang sesuai dengan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Aturan baru ini akan diterapkan untuk pemilihan umum legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden tanpa adanya lagi ambang batas pencalonan.

    “Kami akan merumuskan constitutional engineering yang harus diterapkan ke depan. Pemerintah tentu harus menerima putusan MK dengan sikap yang terbuka,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Yusril menyarankan agar partai politik yang memperoleh sedikit kursi di parlemen dapat membentuk fraksi gabungan. “Pendapat saya, lebih baik jumlah fraksi di DPR dibatasi menjadi 10 fraksi. Jika partai tidak mencapai 10 persen, mereka dapat bergabung membentuk fraksi bersama,” tuturnya. (bs-zak/fajar)

  • Polda Metro Pastikan Tidak Ada Sikap Arogan Patwal Mobil Dinas Raffi Ahmad

    Polda Metro Pastikan Tidak Ada Sikap Arogan Patwal Mobil Dinas Raffi Ahmad

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya telah menemukan dan memeriksa sopir taksi Alphard yang terlibat dalam insiden viral dengan patwal Lexus berpelat RI 36 milik Raffi Ahmad, Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni. Sopir tersebut diketahui sudah memberikan klarifikasi atas kejadian tersebut.

    “Sudah, hasil klarifikasi Saudara IK, pengemudi taksi,” ujar Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiyono saat dihubungi pada Senin (13/1/2025).

    Menurut hasil pemeriksaan, sopir taksi tersebut menegaskan bahwa tidak ada ucapan arogan dari pihak petugas patwal. Isyarat tunjuk-tunjuk yang terekam dalam video viral semata-mata dimaksudkan untuk meminta sopir taksi segera bergerak maju dan tidak berhenti di tengah jalan.

    “Tidak ada ucapan anggota yang arogan. Hanya isyarat tangan agar segera maju karena saat itu kendaraan berhenti di tengah jalan,” jelas Argo.

    Polda Metro Jaya juga memastikan bahwa evaluasi dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari. Argo menyatakan bahwa jajarannya diminta untuk tetap mengedepankan sikap humanis dalam menjalankan tugas, dengan mematuhi standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

    “Evaluasi pasti dilakukan. Kami sedang menyusun nota kepada jajaran terkait teknis pengawalan agar pedoman SOP selalu diterapkan,” tambahnya. (bs-zak/fajar)