Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Bayarkan Dividen Interim Rp20,33 Triliun, Komitmen BRI Berikan Keuntungan Nyata Kepada Pemegang Saham, Terutama Negara

    Bayarkan Dividen Interim Rp20,33 Triliun, Komitmen BRI Berikan Keuntungan Nyata Kepada Pemegang Saham, Terutama Negara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA -– PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham melalui pembayaran dividen interim sebesar Rp135 per lembar saham dengan total nilai mencapai Rp20,33 triliun pada Rabu, 15 Januari 2025.

    Terkait dengan hal tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa keputusan pembagian dividen ini merupakan wujud nyata dari dedikasi perseroan untuk memberikan keuntungan berkelanjutan bagi para pemegang saham. Langkah ini juga mencerminkan keyakinan BRI terhadap fundamental bisnis yang kuat serta prospek pertumbuhan yang menjanjikan di masa depan.

    Sunarso mengungkapkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan pembagian dividen interim ini komitmen BRI untuk selalu memberikan keuntungan yang nyata kepada pemegang saham, terutama negara. “Ini adalah wujud pembuktian bahwa BRI berkomitmen untuk meng-create value dan memberikan keuntungan nyata kepada pemegang saham, terutama bagi negara sebagai pemegang saham mayoritas,” ujarnya.

    Dalam struktur kepemilikan saham BRI, diketahui bahwa negara menguasai 53,19% saham atau setara dengan 80,61 miliar lembar saham perseroan. Sisanya sebesar 46,81% atau setara dengan 70,95 miliar lembar saham dimiliki oleh publik. Dengan demikian, dari total dividen interim Rp20,33 triliun, negara menerima Rp10,88 triliun, sementara pemegang saham publik mendapatkan Rp9,45 triliun.

    Pembagian dividen ini bukan hanya memberikan manfaat langsung bagi negara sebagai pemegang saham mayoritas, tetapi juga bagi masyarakat umum yang menjadi pemegang saham ritel. Seperti diketahui bahwa jumlah pemegang saham BBRI merupakan yang terbanyak di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah mencapai 653.251 pemegang saham (per Desember 2024). Dengan pemegang saham yang terus meningkat tersebut, maka jumlah yang menikmati keuntungan BRI juga akan semakin banyak, tak terkecuali ritel/masyarakat Indonesia, dan juga negara sebagai pemegang saham pengendali.

  • Basarah: Faktor Bung Karno Akan Pertemukan Megawati dan Prabowo

    Basarah: Faktor Bung Karno Akan Pertemukan Megawati dan Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyebut sosok Presiden pertama RI Soekarno menjadi faktor utama yang akan mempertemukan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

    Menurut Basarah, rencana pertemuan tersebut telah digagas sejak beberapa bulan lalu melalui komunikasi antara kader PDI Perjuangan dan Partai Gerindra.

    “Sinyal Ibu Megawati bersedia merencanakan pertemuan dengan Pak Prabowo Subianto salah satunya disampaikan dalam pesan Ibu Mega yang diamanatkan kepada saya untuk disampaikan kepada Pak Prabowo melalui Sekjen Gerindra Ahmad Muzani tanggal 17 Oktober 2024 lalu di ruang kerja Ketua MPR di Gedung Nusantara III Komplek DPR/MPR/DPD RI,” ujar Basarah dalam keterangan di Jakarta, Rabu (10/1).

    Basarah mengungkapkan bahwa Megawati bersedia bertemu Prabowo setelah pelantikan menteri kabinet, dengan pesan kuat bahwa hubungan baik di antara keduanya akan terus terjaga.

    Pemulihan Nama Baik Bung Karno

    Basarah menambahkan, kedekatan antara Megawati dan Prabowo semakin menguat setelah Prabowo memberikan respons positif terhadap surat Pimpinan MPR 2019-2024 terkait pemulihan nama baik Bung Karno.

    Pada 30 September 2024, dalam pertemuan antara Pimpinan MPR dan Prabowo di ruang kerja Menteri Pertahanan, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memulihkan hak-hak Bung Karno.

    Basarah juga mengungkapkan bahwa Prabowo adalah pengagum berat Bung Karno, bahkan di ruang kerja Menteri Pertahanan terdapat lukisan besar Bung Karno menunggang kuda.

    Persahabatan dan Kepedulian terhadap Krisis Global

    Selain faktor Bung Karno, Basarah menyebut persahabatan yang terjalin sejak lama antara Megawati dan Prabowo menjadi alasan kuat terjadinya pertemuan tersebut.

  • Said Didu ke Menteri Meutya: Janganlah Kami Semua Dianggap Bodoh

    Said Didu ke Menteri Meutya: Janganlah Kami Semua Dianggap Bodoh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyoroti Menteri Komdigi Meutya Hafid soal pelantikan Rudi Susanto alias Rudi Valinka, buzzer Jokowi jadi staf khusus.

    Pasalnya, Menteri Meutya mengaku tak tahu menahu ihwal buzzer Jokowi tersebut.

    “Ibu Menteri @meutya_hafid yth, alasannya kurang masuk akal. Pengangkatan eselon I itu melalu berbagai tahapan seleksi. Janganlah kami semua dianggap bodoh,” kata Said Didu dalam akun X, pribadinya, Selasa, (14/1/2025).

    Said Didu juga menyentil Jokowi yang menempatkan orang-orangnya hingga ke eselon paling bawah.

    “Kirain Jokowi hanya menempatkan orangnya di jabatan Menteri dan wakil Menteri – ternyata sampai ke Eselon bawah. Tidak ada bedanya dengan 3 Periode,” tambah pria kelahiran Pinrang Sulsel ini.

    Sementara itu, Pegiat Media Sosial, Jhon Sitorus juga menyampaikannya hal serupa. Menurutnya, pejabat setingkat menteri tidak mengenal pejabat yang dilantiknya tidak lah etis.

    “Seorang Menteri Prabowo, Meutya Hafid bahkan gak tau siapa yang dilantiknya sendiri. Apakah Rudi Sutanto ini orang titipan? Titipan siapa? Mengapa seorang Menteri tidak tahu latar belakang pejabatnya sendiri? Mau dibawa kemana negara ini jika pejabat-pejabatnya diisi oleh manusia titipan dan diangkat tanpa tes kelayakan?,” ungkap Jhon.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid sendiri mengaku tak tahu menahu soal Rudi yang dikenal sebagai salah satu buzzer Jokowi.

    “Rudi Sutanto yang saya kenal ya Rudi Sutanto. Jadi saya tidak mau berspekulasi mengenai siapa Rudi Sutanto,” kata Meutya Hafid. (*)

  • Gigin: Pendukung Aguan Memiliki Pola Berpikir Sama dengan Belanda Hitam di Jaman Penjajahan

    Gigin: Pendukung Aguan Memiliki Pola Berpikir Sama dengan Belanda Hitam di Jaman Penjajahan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto menyentil para pendukung konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan.

    Menurutnya, para pendukung Aguan memiliki pola pikir yang sama dengan Belanda hitam di jaman penjajahan.

    “Para pendukung Aguan memiliki pola berpikir sama dengan Belanda hitam di jaman penjajahan,” kata Gigin Praginanto dalam akun X, pribadinya, Rabu, (15/1/2025).

    “Berpihak ke Belanda/Aguan karena banyak warga bangsa saya menggantungkan hidup pada perusahaan Belanda/Aguan,” tambahnya.

    Diketahui, proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) garapan Agung Sedayu Grup milik Aguan yang ditetapkan sebagai PSN di masa Pemerintahan Jokowi terus berpolemik.

    Belum lagi pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang ada di pantai Utara Tangerang juga disebut-sebut sebagai bagian dari proyek Aguan.

    Pagar laut yang disebut ilegal itu hingga saat ini juga masih berpolemik. Meksi tak sedikit yang menginginkan pagar itu dibongkar dan diusut pelakunya, tapi nyatanya hingga saat ini hanya sekadar ramai jadi perbincangan.

    Pemerintah sendiri baru sampai pada tahap menyegel pagar laut tersebut. (*)

  • Syahganda Nainggolan: Menteri Titipan Jokowi Pemalas

    Syahganda Nainggolan: Menteri Titipan Jokowi Pemalas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus dan aktivis Syahganda Nainggolan memberikan pandangannya terkait polemik yang tengah terjadi di Indonesia, khususnya mengenai visi ekonomi Prabowo Subianto.

    Dikatakan Syahganda, Prabowo telah memiliki konsep yang jelas untuk membawa Indonesia menuju kejayaan, namun ia menyoroti eksekusi program yang dinilai belum optimal.

    “Prabowo sudah pernah datang ke tempat saya, di Sabang Merauke Circle. Saat pidato tahun 2010 saja, beliau sudah punya visi besar,” ujar Syahganda dikutip dari Podcast Bambang Widjojanto (15/1/2025).

    Syahganda menarik sebuah contoh, ia mengatakan dalam 81 km harus ada akuakultur dan bisa menjadi solusi besar bagi Indonesia.

    “Itu saja sudah solusi besar, kita akan kaya raya,” Syahganda menuturkan.

    Ia menyoroti dua sektor utama yang menjadi fokus Prabowo, yakni akuakultur di kawasan pantai dan pengembangan industri petrokimia.

    Syahganda menilai akuakultur, seperti budidaya lobster dan udang di pinggir laut, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

    Selain itu, industri petrokimia yang sempat berkembang pesat di era Soeharto, menurutnya, perlu diteruskan untuk mengatasi permasalahan pupuk yang saat ini masih menjadi kendala besar.

    Namun, Syahganda mengkritik kinerja para pembantu Prabowo yang merupakan titipan Jokowi.

    “Cuma problemnya, pembantu-pembantu Prabowo ini ada yang kebanyakan pemalas. Sepuluh tahun di zaman Jokowi itu malas,” cetusnya.

    “Bayangkan saja sampai Pak Prabowo harus datang sendiri ke Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk menjelaskan konsep Ekonomi Pancasila,” katanya.

  • Politikus NasDem Minta Raja Juli Dipecat dari Jabatan Menhut, Tatak Ujiyati Terheran-heran: Statementnya Mengkhawatirkan

    Politikus NasDem Minta Raja Juli Dipecat dari Jabatan Menhut, Tatak Ujiyati Terheran-heran: Statementnya Mengkhawatirkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Tatak Ujiyati, menyoroti pernyataan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang berencana membuka 20 juta hektare lahan hutan untuk proyek food estate.

    Ia menganggap kebijakan tersebut mengabaikan isu deforestasi yang sudah parah di Indonesia.

    “Deforestasi hutan Indonesia (sudah) parah,” ujar Tatak dalam keterangannya di X @tatakujiyati (14/1/2025).

    Ia pun terheran-heran melihat kebijakan yang direncanakan Raja Juli untuk program food estate.

    “Lalu Menhut bikin pernyataan mau buka lahan 20 juta hektar untuk food estate dari lahan hutan yang ada,” cetusnya.

    Dikatakan Tatak, pernyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena tidak memprioritaskan pelestarian hutan.

    “Kenapa Menhut nggak justru mikir pelestarian hutannya. Statementnya mengkhawatirkan,” imbuhnya.

    Tatak memberikan apresiasi kepada politikus NasDem, Arif Rahman, yang secara terbuka meminta agar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dievaluasi.

    “Good job Pak Arif Rahman dari NasDem telah menyuarakan kritik,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Arif Rahman, mengkritik rencana Menhut Raja Juli Antoni yang akan membuka 20 juta hektare lahan hutan untuk ketahanan pangan dan energi.

    Ia menilai rencana ini berisiko tinggi jika tidak direncanakan dengan matang.

    “Dengan deforestasi yang terjadi saat ini, mengambil lahan dari cadangan hutan bisa menjadi bencana bagi bangsa. Jangan terjemahkan niat baik Presiden secara instan tanpa kajian mendalam,” Arif menuturkan.

  • Midea Luncurkan Everest, Kulkas dengan Kapasitas Terbesar dan Fitur Terkini di Kelasnya

    Midea Luncurkan Everest, Kulkas dengan Kapasitas Terbesar dan Fitur Terkini di Kelasnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Midea Electronics Indonesia, perusahaan terkemuka dalam solusi peralatan rumah tangga, dengan bangga meluncurkan produk kulkas dengan inovasi terbaru yakni Midea Everest. Produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen modern yang menginginkan perangkat rumah tangga dengan kapasitas besar, teknologi canggih, efisiensi energi, dan harga terjangkau.

    Jack Ding, President Director Midea Electronics Indonesia mengungkapkan konsumen modern di Indonesia memiliki kebutuhan yang tinggi akan gaya hidup sehat termasuk dalam menyediakan makanan bagi keluarga.

    Ruangan dapur kian terbatas karena ukuran rumah yang lebih kecil menjadikan konsumen bergantung pada kulkas sebagai tempat penyimpanan makanan yang efektif. Selain itu, hidup yang serba cepat juga membuat orang lebih sering menyimpan makanan beku (frozen food) yang lebih praktis untuk dihidangkan.

    “Untuk itu, dibutuhkan kulkas dengan kapasitas yang lebih besar, berteknologi canggih, namun dengan harga tetap terjangkau. Midea mencoba memberikan solusi melalui Everest, sesuai dengan taglinenya yakni Bigger, Healthier, Money Saver,” ungkap Jack Ding, dalam peluncuran Midea Everest, di Jakarta, Rabu, 15 Januari 2025.

    Dengan kapasitas sebesar 473 liter, Midea Everest menjadi yang terbesar di kelasnya, jauh melampaui kapasitas rata-rata kulkas serupa yang hanya sekitar 300 liter. Hal ini menjadikannya pilihan ideal bagi keluarga besar maupun individu yang memerlukan ruang penyimpanan lebih luas. Kulkas ini pun tetap terjangkau dengan harga mulai dari Rp 4,5 jutaan, sehingga memberikan nilai tambah bagi konsumen yang ingin berhemat tanpa mengorbankan kualitas.

  • Bung Towel Klarifikasi Terkait Ejekan ke Shin Tae Yong: Itu Cuma Komentar Ringan

    Bung Towel Klarifikasi Terkait Ejekan ke Shin Tae Yong: Itu Cuma Komentar Ringan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pundit sepakbola Indonesia, Tommy Welly atau Bung Towel memberikan klarifikasi terkait ledekannya ke Shin Tae Yong.

    Sebelumnya, di unggahan Instastory Instagram pribadinya Bung Towel kembali menyenggol Shin Tae Yong.

    Ia mengunggah ulang postingan Shin Tae Yong yang tengah mempromosikan salah satu produk makanan.

    Towel pun menyindir dengan menyebut pekejaan inilah yang cocok dengan sang pelatih.

    “Memang cocoknya jualan,” tulis Towel diunggahannya itu.

    Kemudian Bung Towel yang hadir di acara Rakyat Bersuar, memberikan klarifikasi terkait ledekannya itu.

    Menurutnya, hal itu hanyalah celetukan yang ditujukan kepada mantan pelatih Timnas Indonesia tersebut.

    “Spiritnya adalah timnas selamanya, pelatih selalu ada masanya dimana pun, jadi ada waktunya harus move on. Tetapi, ada hal-hal yang secara gambaran besar, saya tahu, orang tidak tahu,” kata Bung Towel.

    “Kenapa? Apa itu? misalnya kemarin, apa tuh, postingan soal jual ayam,” ujarnya.

    Towel mengatakan itu hanyalah komentar ringan dengan bahas sehari-hari. Mengingat STY juga beberapa mendapatkan promosi.

    “Sebenarnya saya kan hanya komen ringan saja nyeletuk-lah bahasa sehari-harinya, cocoknya jualan, karena kalau bicara jualan kan bukan jualan ayam saja, kemarin juga jualan kopi, jualan apalagi ada lah,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Dugaan Ijazah Palsu Trisal Tahir, DKPP Periksa KPU dan Bawaslu Kota Palopo

    Dugaan Ijazah Palsu Trisal Tahir, DKPP Periksa KPU dan Bawaslu Kota Palopo

    “Ini membuktikan bahwa Bawaslu Kota Palopo tidak melakukan pengawasan aktif pada tahapan pendaftaran Paslon dengan tidak meneliti kesesuaian salinan dokumen persyaratan,” tutur Dahyar.

    Sementara itu Irwandi Djumadin selaku Ketua KPU Kota Palopo menyebutkan bahwa pihaknya telah menjalankan tugas sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

    Ia membenarkan bahwa sebelumnya KPU Kota Palopo menetapkan status Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

    Namun, terdapat gugatan dari yang bersangkutan ke Bawaslu Kota Palopo terkait keputusan tersebut yang selanjutnya dilakukan mediasi dan klarifikasi.

    “Para Teradu pada akhirnya beranggapan bahwa selama Ijazah belum terbutkti palsu maka dianggap sah, ini untuk menghindari hilangnya hak seseorang untuk ikut dalam proses pencalonan kepala daerah,” jelas Irwandi.

    Selanjutnya, Ketua Bawaslu Kota Palopo Khaerana menerangkan, Bawalsu Kota Palopo telah melakukan pengawasan aktif terhadap setiap tahapan pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 di Kota Palopo.

    Ia menjelaskan, proses penyelesaian sengketa pemilihan Walikota dan Wakil walikota Palopo Tahun 2024 itu berdasar dari Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin yang keberatan terhadap keputusan KPU Kota Palopo.

    Yang selanjutnya dilakukan mediasi atau musyawarah tertutup sesuai dengan Perbawaslu 2 Tahun 2020 yang pada pokoknya telah mencapai kesepakatan bahwa Trisal Tahir harus membut pernyataan terkait kebeneran ijazah yang dimiliki dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab atas kebeneran dokumen tersebut.

  • Penjelasan Ketua KPK soal Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Belum Ditahan

    Penjelasan Ketua KPK soal Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Belum Ditahan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto telah memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.

    Dia diperiksa selama 3,5 jam sekitar pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.27 WIB pada Senin (13/1). Meski diperiksa sebagai tersangka, Hasto Kristiyanto belum ditahan oleh KPK.

    Diketahui, Hasto ditetapkan sebagai salah satu dari dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku pada Selasa, 24 Desember 2024.

    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto belum ditahan karena penyidik memang belum berencana untuk melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan.

    “Rencana penahanan dan sebagainya itu belum masuk kepada pimpinan. Jadi, artinya bahwa segala sesuatunya belum sampai ke situ. Memang baru tahap pemeriksaan saja,” ujar Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Dia meyakini penyidiknya sudah menyusun rencana penyidikan dan mempunyai pertimbangan soal mengapa yang bersangkutan belum ditahan.

    Setyo mengatakan salah satu poin laporan penyidik yang disampaikan kepadanya adalah masih ada saksi yang belum diperiksa. “Terinformasi bahwa masih ada beberapa keterangan saksi yang masih dibutuhkan oleh penyidik,” ucapnya.

    Jenderal polisi berbintang tiga itu membantah kabar yang menyebut Hasto Kristiyanto belum ditahan karena Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menelepon Presiden RI Prabowo Subianto.

    Setyo bahkan memastikan bahwa di KPK tidak ada telepon tersebut. “Sebaiknya ditanyakan sama yang (menyebar) informasi itu, apakah memang betul seperti itu. Kalau dari sini si enggak, dari sini enggak ada,” ujarnya.