Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Teddy Itu Mayor Berkedok Jenderal Bintang 4 – FAJAR

    Teddy Itu Mayor Berkedok Jenderal Bintang 4 – FAJAR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerhati sosial dan politik Jhon Sitorus menyoroti Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya.

    Dia menyebut Mayor Teddy berani terlihat songong di depan Jenderal Bintang 4 meski Teddy masih seorang mayor.

    “Kenapa Teddy berani terlihat ‘agak songong’ didepan Panglima TNI (Jenderal bintang 4) padahal pangkatnya masih Mayor?,” kata Jhon Sitorus dalam akun X, pribadinya, Jumat, (24/1/2025).

    Menurutnya, Mayor Teddy menganggap dirinya sekelas menteri di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto.

    Bahkan dia menyebut Teddy sebagai Mayor berkedok jenderal bintang 4.

    “Ya seperti dugaan saya dulu, dia dianggap sekelas Menteri di Kabinet Prabowo dan Sekretaris Kabinet itu setara menteri walau kadang dilapangan kerjaannya kayak Ajudan. Jadi, kalian ga usah pusing. Menteri itu setara Bintang 4. Teddy itu Mayor berkedok Jenderal bintang 4 hahaahaaha,” tandasnya.

    Dalam postingannya itu, Jhon mengunggah video kebersamaan Mayor Teddy dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

    Nampak Jenderal Agus tengah berdiri lalu Mayor Teddy lewat di depan Jenderal Agus tanpa hormat. Bahkan di samping Jenderal Agus ada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, yang keduanya merupakan perwira tinggi (pati) TNI.

    Momen itu Presiden Prabowo Subianto selesai menyampaikan pidato pelepasan keberangkatannya ke India.

    Kala itu Prabowo memberikan instruksi kepada Mayor Teddy untuk merapikan catatan. Menjalankan tugas tersebut, Mayor Teddy berjalan lebih dulu, mendahului sejumlah pejabat lain. (*)

  • Menteri ATR/BPN Hanya Batalkan 50 Sertifikat di Laut Tangerang, Said Didu Heran: Bagaimana dengan Desa Lain?

    Menteri ATR/BPN Hanya Batalkan 50 Sertifikat di Laut Tangerang, Said Didu Heran: Bagaimana dengan Desa Lain?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) baru-baru ini membatalkan 50 sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan pagar laut Tangerang.

    Selain apresiasi, langkah ini juga memicu beragam respons, salah satunya dari Muhammad Said Didu. Ia merasa tidak puas dengan putusan tersebut.

    Pria kelahiran Pinrang ini mempertanyakan alasan pemerintah hanya mencabut 50 sertifikat di kawasan tersebut.

    “Kok cuma 50 yang dicabut?,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (24/1/2025).

    Ia juga menyinggung soal kemungkinan adanya desa lain yang mengalami kasus serupa namun belum tersentuh tindakan hukum.

    “Bagaimana dengan Desa lain yang juga melakukan hal sama?,” tandasnya.

    Seperti diketahui, kasus pagar laut di kawasan Tangerang menjadi sorotan setelah adanya dugaan keterlibatan sejumlah pihak yang tidak berhak dalam penguasaan lahan.

    Pagar laut tersebut diduga menghalangi akses nelayan ke laut dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat setempat.

    Pembongkaran pagar laut oleh TNI AL beberapa waktu lalu turut memperkuat dugaan adanya pelanggaran dalam penguasaan lahan di kawasan itu.

    Menteri ATR/BPN kemudian mengambil tindakan tegas dengan mencabut puluhan sertifikat yang diterbitkan di area tersebut.

    Namun, langkah ini masih menyisakan tanda tanya besar di kalangan publik.

    Tidak sedikit pihak yang mendesak pemerintah untuk menyelidiki lebih jauh, terutama mengenai kemungkinan desa atau kawasan lain yang mengalami kasus serupa. (Muhsin/Fajar)

  • DPR Beri Lampu Hijau Perguruan Tinggi Kelola Tambang, Lia Amalia: Bisa Dikebiri Aspirasi Mahasiswanya

    DPR Beri Lampu Hijau Perguruan Tinggi Kelola Tambang, Lia Amalia: Bisa Dikebiri Aspirasi Mahasiswanya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Lia Amalia, ikut menyoroti wacana perguruan tinggi diberikan izin untuk mengelola tambang.

    Ia menganggap kebijakan tersebut bertentangan dengan esensi keberadaan perguruan tinggi dan dikhawatirkan hanya menjadi alat untuk membungkam suara kritis mahasiswa.

    Dikatakan Lia, perguruan tinggi didirikan untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, pengajaran, penelitian, pengembangan, serta pengabdian masyarakat.

    “Jadi, bukan untuk bisnis tambang loh. Ini benar-benar di luar jalur pendidikan,” ujar Lia di X @liaasister (24/1/2025).

    Lia juga menyoroti kemungkinan dampak negatif yang dapat terjadi jika wacana ini diterapkan.

    Ia khawatir perguruan tinggi yang mendapat keuntungan dari pengelolaan tambang bisa menekan kebebasan mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi.

    “Kalau sudah menyangkut urusan uang, perguruan tinggi bisa dibonsai atau bahkan dikebiri aspirasi mahasiswanya. Bagaimana mereka bisa mengkritik kebijakan pemerintah kalau mereka sendiri dikepung kepentingan bisnis?” katanya.

    Lebih lanjut, Lia mengingatkan bahwa wacana tersebut bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

    Menurut Lia, pengelolaan tambang harus tetap berada di bawah pemerintah, bukan diserahkan kepada ormas, oligarki, perorangan, atau perguruan tinggi.

    “Bayangkan kalau perguruan tinggi ikut-ikutan kelola tambang, mahasiswa yang selama ini kritis terhadap kerusakan lingkungan malah bisa ditekan, bahkan dikeluarkan (DO). Apalagi jika kampus lebih fokus pada keuntungan tambang dibanding mendidik mahasiswa,” ungkapnya.

  • Yusuf Dumdum Bongkar Kebohongan Abu Janda Soal Pagar Laut PIK-2

    Yusuf Dumdum Bongkar Kebohongan Abu Janda Soal Pagar Laut PIK-2

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Yusuf Dumdum mengungkap isu yang menjadi sorotan publik terkait klaim Abu Janda soal pagar laut di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2).

    Yusuf menuding Abu Janda melakukan manipulasi terkait video yang memperlihatkan nelayan yang diduga mendukung keberadaan pagar bambu di sepanjang kawasan tersebut.

    Dikatakan Yusuf, dua orang yang muncul dalam video Abu Janda sebenarnya berasal dari kawasan Tanjung Kait, yang jauh dari lokasi pagar laut di PIK-2.

    Ia mengklaim bahwa mereka hanya dijadikan figuran untuk konten tersebut.

    “Waduh! Menurut nelayan asli Banten, dua orang yang diajak syuting AJ (Abu Janda) itu lokasinya di Tanjung Kait, jauh dari lokasi pagar bambu,” ujar Yusuf di X @yusuf_dumdum, kemarin.

    Tidak hanya itu, Yusuf juga menyebutkan bahwa sebelum pengambilan video, kedua orang tersebut telah diajak makan-makan oleh Abu Janda dan kemudian diberi uang sebesar Rp100 ribu sebagai imbalan untuk membuat konten pengakuan.

    “Sebelumnya mereka sudah diajak makan-makan dan kemudian dibayar Rp100 ribuan,” tandasnya.

    Sebelumnya, nama Permadi Arya, yang akrab disapa Abu Janda, kembali mencuat setelah ia dituding menyebarkan informasi keliru terkait pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten.

    Dalam sebuah video, Abu Janda mewawancarai dua pria yang mengaku sebagai nelayan, yang menyatakan bahwa pagar tersebut dibangun oleh masyarakat setempat selama lima tahun.

    Abu Janda mengklaim bahwa pagar tersebut tidak ada hubungannya dengan proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) maupun perusahaan besar lainnya.

  • Puan Maharani Tuntut Segera Ungkap Pemilik Pagar Laut di Tangerang

    Puan Maharani Tuntut Segera Ungkap Pemilik Pagar Laut di Tangerang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik pagar laut di Pesisir Tangerang, Banten masih menyita perhatian banyak pihak. Apalagi, pemerintah belum mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut tersebut.

    Menyikapi hal itu, Ketua DPR, Puan Maharani meminta pengusutan secara tuntas kasus ini. Puan menegaskan bahwa kasus pagar laut itu sudah ditindaklanjuti oleh Komisi IV DPR RI yang membidangi urusan kelautan.

    “Laut adalah milik seluruh rakyat Indonesia, milik negara. Jadi, ya, segera ungkap milik siapa. Kenapa bisa seperti itu,” kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

    Seperti diketahui bahwa isu pagar laut ramai dibicarakan publik sejak penemuan di perairan Tangerang, Banten. Setelah itu terungkap pula pagar laut di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    Penelusuran awal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menemukan kawasan pagar laut di Tangerang telah bersertifikat.

    Di lokasi tersebut diketahui terdapat 263 bidang yang terdiri atas 234 bidang sertifikat hak guna bangunan (HGB) atas nama dua perusahaan dan 9 bidang atas nama perseorangan.

    Selain itu, ditemukan pula 17 bidang sertifikat hak milik (HM) di kawasan tersebut. Kementerian ATR/BPN tengah melakukan penelusuran lebih lanjut terkait dengan hal ini.

    Untuk itu, Puan mengingatkan kepada Pemerintah untuk melakukan investigasi mendalam soal maraknya pagar laut di daerah-daerah. “Jadi, tidak ada hal-hal yang menjadi kecurigaan,” ucap putri Megawati Soekarnoputri tersebut.

    Puan mengatakan bahwa DPR akan mengawal soal masalah pagar laut ini. Apalagi, saat ini bermunculan kasus HBG yang berada di laut, termasuk HGB yang ditemukan di laut Sidoarjo seluas 656 hektare melalui aplikasi Bhumi. “Nanti akan segera ditindaklanjuti oleh Komisi IV DPR RI,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani. (fajar)

  • Megawati Soekarnoputri Bertanya akan Memanah Siapa? Kader PDIP Kompak Teriakkan Nama Mulyono

    Megawati Soekarnoputri Bertanya akan Memanah Siapa? Kader PDIP Kompak Teriakkan Nama Mulyono

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar bimbingan teknis (bimtek) kepada sekitar 3.000 anggota legislatif PDIP di Jakarta Internasional Expo (Jiexpo) Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (24/1).

    Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri disambut antusias para kader saat menghadiri bimtek tersebut. Antusiasme menyambut Megawati itu datang dari pengurus DPP PDIP hingga para kader partai dari berbagai daerah

    Megawati pun mendapat kejutan dari para kadernya berupa nasi tumpeng. Sebab, kehadiran Megawati tepat sehari setelah merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78, pada Kamis (23/1) kemarin.

    Tak hanya kejutan berupa nasi tumpeng, Megawati juga mendapat banyak lukisan dari para pelukis. Salah satunya, bergambar Megawati sedang memanah. Megawati dianggap sebagai Srikandi dalam lukisan tersebut.

    “Iya ngerti, Srikandi itu pahlawan perempuan. Jadi memang pinter ini dia, pinter bisa memanah. Bukan hanya memanah saja, dia pintar perang. Tetapi pertanyaannya, Bapak ini ngapain kok nyarinya pakai Srikandi?” kata Megawati.

    Kepada Megawati, sang pelukis menjelaskan sosok Srikandi merupakan satu-satunya perempuan yang terjun ke medan perang. Srikandi, kata dia, juga punya misi khusus untuk menghabisi lawan dalam satu hari.

    Mendengar penjelasan itu, Megawati nampak hanya tersenyum. Presiden kelima RI itu kembali mempertanyakan inspirasi lukisan tersebut.

    “Saya mau tanya, timbul inspirasi gitu (dari mana)? Karena begini, saya orang Jawa juga, jadi ada namanya opo, yo, jadi gini, orang Jawa kapan sudah ada keinginan itu harus dilaksanakan. Pertanyaan saya, kalau ini saya, lah saya suruh melinteng (memanah) sopo?” ucap Megawati.

  • Jangan Sampai Salah Jalan, ARA: Hanya Satu Kiblat di Pemerintahan Appi!

    Jangan Sampai Salah Jalan, ARA: Hanya Satu Kiblat di Pemerintahan Appi!

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Ketua Partai Demokrat Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA), menegaskan komitmennya untuk mengawal pemerintahan Wali Kota Makassar terpilih, Munafri Arifuddin (Appi), hingga akhir masa jabatan pada 2025-2030.

    Pernyataan ini disampaikan ARA di ruang podcastnya, To The Point, di Jl Faisal, Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Kamis (24/1/2025).

    ARA menegaskan bahwa dalam Pemkot Makassar di bawah kepemimpinan Appi, tidak ada istilah “dua matahari.”

    Menurutnya, pemerintahan harus berjalan dengan satu arah yang jelas dan satu pemimpin yang tegas.

    “Semua pihak, baik Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) maupun OPD, harus kompak dan mengikuti satu arahan, yaitu wali kota terpilih (Appi),” tegas ARA.

    “Hanya ada satu kiblat dalam pemerintahan ini, dan jika ada yang mencoba mengalihkan arah, itu sudah tersesat. Jangan sampai anda tersesat di jalan yang tidak jelas,” tambah ARA.

    Oleh karena itu, mantan anggota DPRD Makassar tiga periode itu menjelaskan, Partai Demokrat memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan visi-misi, dan program kerja MULIA berjalan dengan lancar dan sukses.

    Menurutnya, pengawalan ini sangat penting agar setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota dapat memenuhi harapan masyarakat Makassar.

    “Sebagai partai pengusung, saya harus tertib mengawal beliau (Appi) sampai akhir masa jabatan Wali Kota Makassar periode 2025-2030,” kata ARA.

    Dikatakan ARA, ini adalah tanggung jawab besarnya dan akan bekerja keras mendukung jalannya pemerintahan.

  • Titiek Soeharto Ultimatum Nusron Wahid dan Aparat Soal Pagar Laut Ilegal, Jangan Main-main!

    Titiek Soeharto Ultimatum Nusron Wahid dan Aparat Soal Pagar Laut Ilegal, Jangan Main-main!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Berdasarkan PP No.18/2021 jo Permen ATR Nomor 18 tahun 2021 bahwa hak atas tanah berupa bangunan (HGB) hanya bisa terbit di wilayah pesisir pantai, bukan di atas laut. Maka dari itu, SHGB tidak bisa diterbitkan di atas laut atau perairan

    Berdasarkan aturan tersebut, maka Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto berpandangan bahwa tindakan pemagaran laut dengan melakukan pengkavlingan laut tanpa izin merupakan pelanggaran hukum.

    Sehingga Ia meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dan aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti pelanggaran dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di area perairan Tanjung Pasir, Teluknaga, Tangerang, Banten.

    “Jadi yang melanggar hukum, mengkavling-kavlingkan tanpa izin tentunya kami dari DPR terutama Komisi IV meminta untuk ini segera diselesaikan dan ditertibkan,” kata Politisi Fraksi Partai Gerindra ini kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

    Titiek juga menyatakan sejatinya penegakan hukum yang tegas dan secara transparan juga perlu diterapkan kepada pelaku utama pembangunan pagar laut itu.

    “Namun, upaya tersebut harus diikuti dengan tindak lanjut penegakan hukum yang tegas dan transparan kepada pelaku utama, agar menjadi efek jera dan tidak terulang kembali di daerah lain,” tekannya.

    Menanggapi itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat tersebut menegaskan bahwa proses investigasi pagar laut di Tangerang, Banten, tetap berlanjut. Ia pun memastikan pihaknya bakal berkoordinasi dengan stakeholder terkait, untuk mengendalikan pemanfaatan ruang laut.

  • Said Didu Beberkan Fakta Baru, Ada Sosok Tokoh Agama yang Jadi Koordinator Preman dengan Bayaran UMR

    Said Didu Beberkan Fakta Baru, Ada Sosok Tokoh Agama yang Jadi Koordinator Preman dengan Bayaran UMR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali melontarkan pernyataan pedas terkait polemik yang tengah memanas di kawasan PIK 2.

    Said Didu menyinggung sosok yang ia sebut selalu membela oligarki namun mengaku sebagai tokoh agama.

    “Ada yang selalu ngotot bela oligarki dan ngaku tokoh agama,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (23/1/2025).

    Meskipun tidak menyebutkan nama secara spesifik, ia kemudian menambahkan informasi mengejutkan yang diterimanya.

    “Info yang saya terima ternyata yang bersangkutan koordinator outsourcing preman yang ditempatkan di kampung-kampung,” Said Didu menuturkan.

    Said Didu bilang, para preman yang dikoordinasikan tersebut menerima gaji sebesar UMR setiap bulannya.

    “Gaji preman per bulan sebesar UMR,” tandasnya.

    Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengamankan kepentingan pihak tertentu di tengah polemik sengketa kawasan tersebut.

    Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan dan menertibkan persoalan tersebut.

    Hal ini dilakukan demi memastikan ruang laut dikelola secara berkeadilan dan berkelanjutan, guna melindungi kesejahteraan masyarakat.

    Titik menegaskan hal tersebut saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke lokasi pagar laut di Desa Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (22/1/2025).

    “Laut bukanlah milik perorangan atau korporasi, tetapi milik kita semua. Jadi, siapa pun yang melanggar hukum, mengkavling tanpa izin, harus ditertibkan. Komisi IV DPR akan terus mengawal hal ini,” kata Titiek.

  • BRI Microfinance Outlook 2025 Hadirkan Narasumber Terkemuka Dunia

    BRI Microfinance Outlook 2025 Hadirkan Narasumber Terkemuka Dunia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) akan menyelenggarakan BRI Microfinance Outlook 2025 pada 30 Januari 2025 di International Convention Exhibition (ICE) BSD City. Diselenggarakan bersamaan dengan BRI UMKM EXPO(RT) 2025, BRI Microfinance Outlook 2025 kali ini mengusung tema “Empowering the People’s Economy: A Pillar for Achieving Inclusive & Sustainable Growth”, acara ini menjadi bukti nyata komitmen BRI dalam mendukung pemberdayaan UMKM sebagai motor penggerak utama ekonomi nasional.

    Sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045, BRI berkontribusi aktif dalam pengembangan UMKM sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Dengan fokus pada segmen UMKM, akselerasi pertumbuhan kredit BRI menunjukkan multiplier effect yang lebih tinggi (0,05) dibandingkan dengan kredit industri (0,03). Hal ini mencerminkan struktur perekonomian Indonesia yang berbasis pada UMKM, sekaligus memperkuat posisi BRI sebagai katalisator utama dalam penguatan ekonomi kerakyatan.

    Acara ini juga akan menghadirkan narasumber terkemuka dari dalam dan luar negeri, diantaranya Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Rachmat Pambudy, serta Chief Economist of Asian Development Bank Albert Francis Park. Selain itu, penerima Nobel Ekonomi Paul Romer dan Head of Regional Client Services at Women’s World Banking Harsha Rodrigues akan berbagi pandangan terkait strategi untuk memperkuat keuangan inklusif.

    Terkait dengan hal tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa BRI Microfinance Outlook 2025 adalah momentum strategis untuk memperkuat peran UMKM dalam perekonomian nasional. “UMKM bukan hanya fondasi ekonomi Indonesia, tetapi juga menjadi sumber pertumbuhan yang memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif. Melalui BRI Microfinance Outlook 2025, BRI menegaskan posisi sebagai mitra strategis UMKM Indonesia dalam menciptakan ekonomi kerakyatan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan”, tegasnya.