Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Komentari Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo, Wakil Ketua DPP PAN: Silaturahmi Politik Harus Dibudayakan

    Komentari Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo, Wakil Ketua DPP PAN: Silaturahmi Politik Harus Dibudayakan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rencana pertemuan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri dan Presiden Prabowo dinilai sebagai hal yang sangat baik oleh sejumlah kalangan.

    Penilaian itu salah satunya datang dari Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay. Menurutnya, silaturahim politik seperti ini harus dibudayakan. Perlu didukung semua pihak. Ini pertanda baik bagi kepentingan politik nasional.

    “Semua tahu kalau Bu Mega dan Pak Prabowo itu sahabat lama. Sejauh ini, tidak pernah ada masalah di antara mereka. Karena itu, tidak ada penghalang di antara mereka untuk bertemu,” kata Saleh kepada fajar.co.id, Sabtu (25/1/2025).

    Dia berharap jika pertemuan itu dilaksanakan, agenda utamanya adalah menata prioritas pembangunan nasional.

    “Saya yakin, Bu Mega memiliki saran dan masukan yang kontributif bagi pemerintahan sekarang. Apalagi, dalam 10 tahun terakhir, PDI Perjuangan ikut mengawal agenda pembangunan nasional,” katanya.

    Selain itu, lanjut Saleh, Megawati dan Prabowo perlu juga menegaskan komitmen bersama untuk berpihak pada kepentingan masyarakat kecil.

    Artinya, agenda pembangunan yang akan dilaksanakan sebanyak-banyaknya dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Fundamental ekonomi harus didasarkan pada keadilan dan kesejahteraan sosial.

    “Saya melihat ada titik temu antara bu Mega dan Pak Prabowo dalam bidang ini. Ini yang perlu dipertegas. Masyarakat diminta untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan tujuan ini,” urainya.

    Pada bagian lain, Saleh mengajak semua pihak untuk mendukung rencana pertemuan Megawati dan Prabowo. Agenda positif seperti ini perlu dibumikan di seluruh level kepemimpinan.

  • Prabowo Balas Kiriman Minyak Urut Megawati dengan Bunga Anggrek, Yusuf Dumdum: Agenda Ternakan ‘Londo Ireng’ Sudah Berubah

    Prabowo Balas Kiriman Minyak Urut Megawati dengan Bunga Anggrek, Yusuf Dumdum: Agenda Ternakan ‘Londo Ireng’ Sudah Berubah

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri makin hangat belakangan ini. Itu disebut buat tidur Raja Jawa terganggu.

    “Sadar atau tidak, apa yang terjadi belakangan ini sangat mengganggu tidur Raja Jawa dan para ternakannya,” kata Yusuf dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (25/1/2025).

    Hal dimaksud Yusuf, yakni interaksi simbolik keduanya. Saat kiriman minyak urut Mega kepada Prabowo, dibalas dengan bunga anggrek.

    “Menariknya adalah, Prabowo baru-baru ini sempat dikirimi minyak urut oleh bu Mega. Kemudian Prabowo pun membalasnya dengan mengirimkan bunga Anggrek tepat di hari ultah ke-78 bu Mega,” ujar Yusuf.

    Yusuf pun menyentil sejumlah fenomena belakangan ini. Yakni pagar laut di Tangerang, Banten.

    “Agenda setting para para buzzer ternakan “londo ireng” sudah berubah. Tidak ada lagi yang klaim (seperti diawal) bahwa pagar bambu di laut sepanjang 30,16 km adalah hasil swadaya nelayan,” ucapnya.

    Ia mengatakan para pendengung saat ini narasinya sudah berubah. Beda dari awal mencuatnya isu tersebut.

    “Arahannya sekarang fokus ‘akibat dampak abrasi, dulunya lahan sawah, dll.’ Padahal, sebelumnya sudah bikin konten bersama dua orang yang mengaku nelayan dan dibayar 100ribuan,” imbuhnya.

    Yusuf lalu menyebut pihak yang ia juluki Londo Ireng. Ia tak merinci spesifik siapa yang ia maksud.

    “Semakin jelas ‘londo ireng’ tak ada yang mau belain kebijakan
    @prabowo terkait pembongkaran pagar laut dan juga pembatalan ratusan HGB di laut,” jelasnya.

  • KAHMI Beri Nurdin Halid Penghargaan Tokoh Inspiratif di Bidang Koperasi

    KAHMI Beri Nurdin Halid Penghargaan Tokoh Inspiratif di Bidang Koperasi

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Nurdin Halid mendapat penghargaan tokoh inspiratif di bidang koperasi. Diberikan oleh Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI).

    Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian acara Asian Islamic Fashion and Art (AIFA) dan Insan Cita Award KAHMI yang digelar di Dome, Senayan Park, Jakarta, Jumat (tanggal acara).

    Penghargaan Itu diterima oleh A. Zunnun Armin NH. Putra sulung dari Prof. Dr. H. A. M. Nurdin Halid, yang hadir mewakili ayahnya.

    Dalam sambutannya, Zunnun menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diberikan oleh KAHMI. “Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus melanjutkan perjuangan beliau dalam memajukan koperasi di Indonesia,” ujarnya.

    Asian Islamic Fashion and Art (AIFA) serta Insan Cita Award KAHMI merupakan agenda tahunan yang digelar untuk mengapresiasi tokoh-tokoh yang memberikan kontribusi luar biasa di berbagai bidang.

    Tahun ini, acara tersebut mengusung tema ” An awards for Instreisting individuals who make significant contribusion to the advancement of IndonesiaIndonesia “

    Ketua Panitia Insan Cita Award KAHMI menyebutkan, penghargaan kepada Prof. Nurdin Halid merupakan bentuk penghormatan atas dedikasinya selama puluhan tahun dalam memperjuangkan koperasi sebagai alat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

    “Beliau adalah inspirasi bagi generasi muda untuk terus berinovasi di bidang ekonomi,” katanya.

    Acara penghargaan ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh nasional, akademisi, dan pelaku usaha. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan terhadap visi KAHMI dalam mendorong kemajuan bangsa melalui kontribusi nyata di berbagai sektor.
    (Arya/Fajar)

  • Di Tangerang Kades Kohod Klaim Bekas Empang, di Makassar BPN Analogikan Laut Layaknya Empang

    Di Tangerang Kades Kohod Klaim Bekas Empang, di Makassar BPN Analogikan Laut Layaknya Empang

    “Saya analogikan ki empang, ada tonji sertifikatnya, karena di tengahnya memang harus ada budidaya udang, bolu, jadi tidak mutlak tertimbun, seperti itu,” terangnya.

    Andrie juga mengutarakan bahwa BPN mengeluarkan sertifikat dengan rekomendasi dari pemerintah daerah. Menurutnya, BPN hanya mengolah pensertifikatan untuk semua izin yang telah dipenuhi.

    “Umpamanya kayak sporadik penguasaan fisik yang mengeluarkan siapa? Lurah, seperti itu. BPN hanya menerima saja, pada saat sudah ada rekomendasi atau izin dalam bentuk apapun itu kami jalan, pada saat ke lapangan tidak ada keberatan, jalan. Seperti itu,” paparnya.

    Sementara itu, pada Jumat sore, 24 Januari, FAJAR mencoba menginformasi pihak Dillah Group yang berkantor di Jl Pengayoman Ruko Jasper III, Kota Makassar. Namun, tidak mendapatkan akses untuk melakukan wawancara.

    Pihak petugas keamanan berdalih bahwa untuk bertemu pimpinan Dillah Groupharus sudah meng- adakan janjian terlebih dahulu. FAJAR juga tidak diizinkan masuk untuk mengajukan jadwal wawancara.

    Petugas keamanan tersebut juga enggan menjadi penyambung kedatangan FAJAR ke Dillah Group kepada HRD.

    Begitu pula untuk kontak yang dapat dihubungi terlebih dahulu. Ia berkelit bahwa para karyawan sibuk.

    Sebelumnya, pemerintah setempat mengaku tidak mengetahui adanya kapling laut di Makassar. Mereka juga menyata- kan tidak pernah mene- rima pengajuan dokumen terkait hal tersebut.

    Camat Tamalate, Emil Yudianto, menyebutkan bahwa selama menjabat, ia tidak pernah menge- tahui adanya aktivitas kapling laut, termasuk data terkait hal tersebut.

  • Jokowi Terkesan Mendegradasi Perintah Prabowo, Ferdinand: Takut Aguan Buka Mulut Soal Sertifikat Laut?

    Jokowi Terkesan Mendegradasi Perintah Prabowo, Ferdinand: Takut Aguan Buka Mulut Soal Sertifikat Laut?

    “Mungkin kah Jokowi takut Aguan buka mulut terkait dengan lahan tersebut? Ada apa keterkaitan Jokowi dengan Aguan dalam banyak hal?,” tukasnya.

    Ferdinand bahkan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan mengusut tuntas persoalan ini.

    “Mungkin harusnya KPK turunlah menyelidiki semua ini,” tandasnya.

    Ia menantang pihak-pihak terkait, termasuk Aguan, untuk berbicara secara terbuka tentang tujuan penggunaan lahan tersebut dan siapa saja yang terlibat di baliknya.

    “Saya berharap Aguan buka mulut lah, mumpung ini sudah dicabut oleh pemerintah. Itu sebetulnya buat apa lahan itu, dan siapa di belakangnya, apakah Jokowi ada di sana? Yah bicara saja lah,” kuncinya.

    Sebelumnya, Jokowi angkat bicara terkait polemik pagar laut di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tangerang, yang belakangan ramai diperbincangkan.

    Jokowi menekankan pentingnya memastikan seluruh proses legal yang terkait dengan kepemilikan lahan tersebut.

    “Yang paling penting itu proses legalnya. Proses legalnya dilalui atau tidak, betul atau nggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, ke kecamatan, kantor BPN Kabupaten,” ujar Jokowi.

    Ia menjelaskan bahwa proses penerbitan sertifikat tanah, seperti Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), harus melalui tahapan tertentu

    “Kalau untuk SHMnya, SHGBnya, juga di Kementerian dicek aja apakah proses atau prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak,” tukasnya.

    Jokowi juga mengungkapkan bahwa persoalan serupa tidak hanya terjadi di Tangerang, tetapi juga di Bekasi, Jawa Timur, dan sejumlah daerah lain.

  • PBNU Bolehkan Menyogok untuk Dapatkan Hak, Klaim Sesuai Fiqih

    PBNU Bolehkan Menyogok untuk Dapatkan Hak, Klaim Sesuai Fiqih

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) menyebut menyogok boleh saja. Asalkan dilakukan untuk mendapat hak.

    Itu diungkapkan Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla secara langsung. Saat Rapat Dengar Pendapat terkait pembahasan Rancangan Uundang-Undang (RUU) Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Menurutnya, menyogok untuk kebaikan sesuai hukum syariah.

    “Dalam Fiqih (ilmu yang mempelajari hukum-hukum Syariah) ada ketentuan, jadi menyogok itu kalau untuk meraih hak yang hak itu menurut sebagian ulama dibolehkan,” kata Ulil kala itu.

    Karenanya, kata Ulil, menyogok tidak dilarang sepenuhnya. Hanya untuk yang tidak baik.

    “Jadi yang dilarang adalah menyogok sesuatu yang batil,” kata Ulil.

    RUU Minerba diketahui baru saja disepakati menjadi usul inisiatif DPR RI, di Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    “Dapat disetujui menjadi rancangan undang-undang usul inisiatif DPR RI?” kata Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco yang dijawab setuju oleh anggota DPR RI yang hadir.

    “Untuk menyingkat waktu, apakah bisa disepakati pendapat fraksi-fraksi tersebut disampaikan secara tertulis kepada pimpinan dewan?” Tambah Dasco yang juga dijawab setuju oleh peserta rapat.

    RUU itu diketahui mengakomodir perguruan tinggi untuk mengelola tambang. Itu dibenarkan Dasco, walau kata dia ada mekanismenya.

    “Tetapi kemudian mungkin mekanisme pengerjaan dan lain-lainnya itu silakan nanti diatur, di dalam aturan yang ada sehingga kemudian memang pemberian-pemberian itu juga memberikan manfaat kepada universitas yang dimaksud,” jelas Dasco kepada jurnalis.

  • Heboh Pagar Laut, Said Didu Tantang Prabowo Koreksi Kebijakan Jokowi

    Heboh Pagar Laut, Said Didu Tantang Prabowo Koreksi Kebijakan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Said Didu, penggerak rakyat untuk menggugat Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk (PSN PIK) 2 berharap Presiden Prabowo Subianto benar-benar memenuhi janjinya berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia tanpa takut dengan oligarki.

    “Semoga Bpk Presiden Prabowo melanjutkan langkah tegas mengambil kebijakan untuk mengoreksi kebijakan Jokowi demi selamatkan NKRI,” tulis Didu di akun X pribadinya, Sabtu (25/1/2025).

    Didu adalah aktivis lama. Sejak masih di Makassar. Juga ketika jadi mahasiswa di Institut Pertanian Bogor (IPB). Juga ketika gabung di HMI. Ia konsisten menyuarakan yang dianggapnya benar.

    Menurut Didu, langkah tegas mengoreksi presiden pendahulu sudah sejak lama dilakukan oleh presiden sebelumnya.

    Hal seperti itu dilakukan oleh Soeharto saat gantikan Soekarno dan BJ Habibie saat gantikan Soeharto.

    “Koreksi kebijakan dan jadi Presiden mandiri,” tegasnya.

    Presiden Prabowo telah memerintahkan agar permasalahan pagar laut yang ada di perairan Tangerang diusut secara tuntas dan tetap berada di koridor hukum yang benar. Termasuk adanya sertifikat kepemilikan di dasar laut dengan luas mencapai 30 hektare yang dinilai ilegal.

    “Saya juga sudah memberi keputusan kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung; BPKP, Kapolri dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan,” ujar Prabowo, Kamis (23/01/2025).

    Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi perlakuan khusus kepada siapapun. Semua perusahaan, kata Prabowo, harus memenuhi segala aturan yang telah ditetapkan.

  • BRI Peduli Salurkan Bantuan ‘Cegah Stunting Itu Penting’, Dukung Upaya Pemerintah Tekan Angka Stunting Indonesia

    BRI Peduli Salurkan Bantuan ‘Cegah Stunting Itu Penting’, Dukung Upaya Pemerintah Tekan Angka Stunting Indonesia

    Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengungkapkan bahwa program ini sekaligus dilakukan dalam memperingati Hari Gizi Nasional yang diperingati setiap tanggal 25 Januari.

    BRI menyelenggarakan program ini di 25 Posyandu/Puskesmas yang tersebar di beberapa wilayah seperti di Padang, Yogyakarta, Denpasar, Malang, Makassar, Banjarmasin dan Manado. Bantuan yang diberikan berupa pemberian paket Antropometri Kit di Puskesmas dimana setiap satu paket Antropometri Kit terdiri dari Timbangan Digital, Timbangan Bayi, Infatometer, Stadiometer dan Tensi Digital.

    Catur menambahkan bahwa BRI Peduli ‘Cegah Stunting Itu Penting’ merupakan bentuk dukungan BRI terhadap program pemerintah dalam mencegah dan menurunkan angka prevalensi stunting serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainabilty and Development Goal’s (SDG’s) No.2 Tanpa Kelaparan.

    BRI tidak hanya mampu membantu mendorong program pemerintah dalam mencegah stunting di Indonesia, tapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang kuat dan hebat untuk masa depan yang lebih baik.

    “Inisiatif ini sudah kami lakukan sejak tahun 2020 dan merupakan upaya nyata BRI mendukung penurunan angka Stunting Indonesia sekaligus mendorong generasi muda Indonesia yang berkualitas”, ungkap Catur.

    Pemberian bantuan Antropometri Kit di Puskesmas juga merupakan upaya nyata BRI dalam mendorong pelayanan kesehatan dasar yang baik sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain itu BRI juga menyalurkan 6000 paket Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi anak-anak.

  • Sentil Hasto? Petinggi Demokrat: Di Depan Publik Bicara Perjuangan Soekarno, di Belakang Mau Nyogok Hakim Pra Peradilan

    Sentil Hasto? Petinggi Demokrat: Di Depan Publik Bicara Perjuangan Soekarno, di Belakang Mau Nyogok Hakim Pra Peradilan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief mengunggah perkataan menggelitik di akun X, pribadinya.

    Dia menyentil adanya pihak yang berbicara perjuangan Soekarno di depan publik tapi mau nyogok hakim pra peradilan di belakang.

    “Di depan publik bicara perjuangan Soekarno, di belakang mau nyogok hakim pra peradilan,” tulis Andi Arief, Sabtu, (25/1/2025).

    Menurutnya, menghadapi masalah, ancaman kasus hukum, ancaman penjara dan lain-lain bagi politisi itu biasa. Ada kesempatan membuktikan di pengadilan.

    ”Jangan menyogok. Memang sih, sebaik-baik politisi itu jangan pernah jadi tersangka,” tuturnya.

    Unggahan Andi Arief itu direspon tak sedikit oleh warganet. Meski Andi Arief tak menyinggung langsung tapi warganet menandai akun Jubir PDI Perjuangan Guntur Romli dan akun resmi PDIP.

    “Kau baca tuh romlahhhh @GunRomli 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣,” balas @FD***

    “@PDI_Perjuangan ad yg mulai Nyingung ne 🫢😁😁,” tambah @Le***

    Diketahui, saat ini kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tengah diproses. Sidang perdana praperadilan Hasto Kristiyanto digelar pada Selasa, 21 Januari 2025. Namun saat itu KPK mangkir.

    Karena KPK minta ditunda, sidang pra peradilan itu rencananya akan kembali digelar pada 5 Februari mendatang.

    Di sisi lain, belum lama ini pernyataan Hasto yang banyak menyinggung soal perjuangan Soekarno sempat viral. (*)

  • Teddy Itu Mayor Berkedok Jenderal Bintang 4 – FAJAR

    Teddy Itu Mayor Berkedok Jenderal Bintang 4 – FAJAR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerhati sosial dan politik Jhon Sitorus menyoroti Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya.

    Dia menyebut Mayor Teddy berani terlihat songong di depan Jenderal Bintang 4 meski Teddy masih seorang mayor.

    “Kenapa Teddy berani terlihat ‘agak songong’ didepan Panglima TNI (Jenderal bintang 4) padahal pangkatnya masih Mayor?,” kata Jhon Sitorus dalam akun X, pribadinya, Jumat, (24/1/2025).

    Menurutnya, Mayor Teddy menganggap dirinya sekelas menteri di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto.

    Bahkan dia menyebut Teddy sebagai Mayor berkedok jenderal bintang 4.

    “Ya seperti dugaan saya dulu, dia dianggap sekelas Menteri di Kabinet Prabowo dan Sekretaris Kabinet itu setara menteri walau kadang dilapangan kerjaannya kayak Ajudan. Jadi, kalian ga usah pusing. Menteri itu setara Bintang 4. Teddy itu Mayor berkedok Jenderal bintang 4 hahaahaaha,” tandasnya.

    Dalam postingannya itu, Jhon mengunggah video kebersamaan Mayor Teddy dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

    Nampak Jenderal Agus tengah berdiri lalu Mayor Teddy lewat di depan Jenderal Agus tanpa hormat. Bahkan di samping Jenderal Agus ada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, yang keduanya merupakan perwira tinggi (pati) TNI.

    Momen itu Presiden Prabowo Subianto selesai menyampaikan pidato pelepasan keberangkatannya ke India.

    Kala itu Prabowo memberikan instruksi kepada Mayor Teddy untuk merapikan catatan. Menjalankan tugas tersebut, Mayor Teddy berjalan lebih dulu, mendahului sejumlah pejabat lain. (*)