Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Renovasi Sekolah hingga Pesantren, Pemerintah Alokasikan Rp19 Triliun

    Renovasi Sekolah hingga Pesantren, Pemerintah Alokasikan Rp19 Triliun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan turut menjadi salah satu perhatian pemerintah di bawah rezim presiden Prabowo Subianto. Pada 2025, sekolah hingga pesantren akan direnovasi.

    Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah. Dia menyebut, ada anggaran sebanyak Rp19 triliun untuk renovasi sekolah dasar dan menengah serta pondok pesantren pada tahun 2025.

    “Kami lagi koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama agar penanganan asrama dan betul-betul memakai standar yang secara tradisional di pesantren dan di sekolah di seluruh penjuru Indonesia,” kata Fahri Hamzah dikutip Minggu (26/1).

    Ia menyampaikan hal tersebut usai meninjau Ponpes Karang Santri di Desa Bandunggede Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung. “Karena Pak Presiden di tahap awal sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar yaitu Rp 19 triliun untuk merenovasi sekolah dasar dan menengah,” katanya.

    Menurut dia, renovasi itu artinya bisa renovasinya dan untuk penambahannya. “Karena selama ini Kementerian PUPR yang lalu itu belum fokus sementara kami di perumahan sekarang itu difokuskan untuk mengatasi back lock sehingga nanti terkait dengan asrama dan lain-lain itu akan koordinasikan dengan alokasi anggaran yang sudah ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama,” katanya.

    Ia menyampaikan terkait anggaran akan menggunakan data pokok pendidikan (Dapodik) yang dimiliki Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama. (fajar)

  • Dianugerahi Tokoh Inspiratif Koperasi Oleh KAHMI, Nurdin Halid: Semoga Menginspirasi Generasi Z dan Milenial

    Dianugerahi Tokoh Inspiratif Koperasi Oleh KAHMI, Nurdin Halid: Semoga Menginspirasi Generasi Z dan Milenial

    Politisi Partai Golkar ini pun menegaskan koperasi bukan hanya sistem ekonomi atau badan usaha, tetapi juga sistem nilai. Karena sistem kerja koperasi dipandu oleh nilai-nilai kejujuran, kesetaraan, keadilan, transparansi, solidaritas, dan kesejahteraan bersama.

    “Jadi, sistem Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Konstitusi Pasal 33 justru menjadi nyata dan operasional dalam koperasi,” sebutnya.

    “Bukan badan usaha yang lain. Itulah yang mendorong saya mencanangkan visi besar menjadikan ‘Koperasi sebagai Pilar Negara di Tahun 2045’,” jelasnya.

    Dalam kesempatan ini juga, Nurdin Halid pun menjadi pemikiran Bung Karno dengan menyebut dasar Negara Pancasila jika diperas menjadi Trisila dan jika diperas lagi menjadi Ekasila. Dan, Ekasila itu ialah Gotong-royong.

    “Jadi, Indonesia itu Negara Pancasila dan Negara Gotong-Royong. Dan, nilai luhur Gotong-Royong itu hanya bisa dilestarikan dan dipraktekkan dalam organisasi sosial ekonomi rakyat bernama koperasi,” tuturnya.

    Adapun penghargaan ini diberikan ke salah satu wakil ketua Komisi VI DPR RI itu bukannya tanpa alasan.

    Penghargaan yang diterima Nurdin Halid memang pantas. Sebab, ia dikenal sebagai pemikir dan pejuang koperasi Indonesia modern.

    Nurdin Halid selalu menyebut ‘darah dalam tubuhnya’ adalah ‘darah’ koperasi karena tak kurang dari 44 tahun hidupnya berkutat di dunia perkoperasian.

    Ada karier panjang yang juga dilaluinya sejak tahun 82 di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, lalu merangkak naik menjadi Direktur Utama Puskud Hasanuddin, Ketua Umum Inkud, hingga kini menjadi Ketua Umum Dekopin.

  • Perkuat Ketahanan Pangan dan Strategi Nasional: Pangdam XIII/Merdeka Dukung Proyek PT Vale di Morowali

    Perkuat Ketahanan Pangan dan Strategi Nasional: Pangdam XIII/Merdeka Dukung Proyek PT Vale di Morowali

    FAJAR.CO.ID, MOROWALI – Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIII/Merdeka, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Suhardi, bersama Ketua Persit KCK Daerah XIII/Merdeka, Evi Suhardi, beserta jajaran, melakukan kunjungan kerja ke PT Vale IGP Morowali pada Sabtu (25/1/2025). Kunjungan ini menegaskan dukungan strategis TNI terhadap program ketahanan pangan dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan Pemerintah Republik Indonesia.

    Kunjungan ini tidak hanya bertujuan mempererat sinergi lintas sektor, tetapi juga mempertegas komitmen bersama untuk menciptakan ekosistem yang mendukung keberhasilan proyek pengembangan PT Vale di Morowali. Proyek ini menjadi salah satu tulang punggung dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

    Sebagai bagian dari Mining Industry Indonesia (MIND ID), PT Vale Indonesia Tbk melalui Proyek Indonesia Growth Project (IGP) Morowali aktif mendorong pengembangan masyarakat dan ketahanan pangan melalui program Pertanian Sehat Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan (PSRLB). Dengan konsep pertanian organik yang melibatkan padi, sayuran, dan tanaman herbal, program ini bertujuan menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Selain itu, PT Vale mendukung sektor ekonomi kreatif melalui pengembangan produk lokal, seperti minuman tradisional dan hasil pertanian khas Morowali.

    Kolaborasi untuk Keberlanjutan dan Ekonomi Lokal
    Head of Bahodopi Project PT Vale, Wafir, menegaskan komitmen perusahaan untuk keberlanjutan daerah. “Kami sangat mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional yang telah berjalan dengan baik di Morowali. Melalui sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat, kami berharap dapat menciptakan dampak positif yang nyata, baik dalam penguatan ketahanan pangan maupun pemberdayaan ekonomi lokal,” ungkapnya.

  • 243 Sertifikat SHGB Pagar Laut Diterbitkan Era Menteri AHY, Demokrat Disentil

    243 Sertifikat SHGB Pagar Laut Diterbitkan Era Menteri AHY, Demokrat Disentil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebanyak 243 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang berkaitan dengan kasus pagar laut di Desa Kohod, Pakuhaji, Tangerang, dikabarkan diterbitkan pada saat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat sebagai Menteri ATR/BPN pada tahun 2024.

    Kabar ini mencuat melalui unggahan seorang pegiat media sosial, Bang Nalar, yang menyebut dokumen tersebut mengindikasikan keterlibatan di era kepemimpinan AHY.

    “Update terbaru! Berdasarkan dokumen yang diterima, setidaknya ada 243 SHGB diterbitkan saat Agus Harimurti Yudhoyono menjabat sebagai Menteri ATR/BPN pada tahun 2024,” tulisnya di X @PaltiWest2024 (26/1/2025).

    Bang Nalar juga menyinggung partai Demokrat yang dianggapnya dalam posisi tertekan. “Panik nih kayaknya Demokrat,” tambahnya.

    Sebelumnya, kasus pagar laut di Tangerang telah menuai sorotan luas karena dianggap melibatkan penyalahgunaan sertifikat yang berpotensi melanggar hukum.

    Dugaan ini memicu kritik terhadap kebijakan era sebelumnya dan mendorong sejumlah pihak untuk meminta pemerintah mengusut tuntas skandal tersebut.

    Sebelumnya, terbitnya sertifikat di lahan pagar laut Tangerang diminta tak dikaitkan dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Hal tersebut diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend)-nya, Jansen Sitindaon.

    “Jangan ada yg mengkaitkan HGB di pagar laut itu ke Ketua Umum kami mas @AgusYudhoyono,” kata Jansen dikutip dari unggahannya di X, Senin (20/1/2025).

    Jansen menegaskan, HGB itu terbit sejak Agustus 2023. Sebelum AHY menjabat Menteri ATR/BPN di era Presiden Jokowi.

  • Hendri Satrio Sebut Evaluasi PSN oleh Prabowo Bukan Pertanda Menjauhi Jokowi

    Hendri Satrio Sebut Evaluasi PSN oleh Prabowo Bukan Pertanda Menjauhi Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menanggapi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang berencana mengkaji ulang proyek strategis nasional (PSN) era Joko Widodo. Menurutnya, langkah ini bukan pertanda bahwa Prabowo ingin menjauhi Jokowi, melainkan sebagai bagian dari dinamika pemerintahan yang selalu menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan zaman.

    “Ini bukan soal apakah Prabowo ingin meninggalkan Jokowi atau tidak. Tidak bisa dilihat seperti itu,” ujar Hensa kepada wartawan. Ia menekankan bahwa setiap presiden pasti memiliki prioritasnya masing-masing dalam menyusun kebijakan nasional.

    Hensa menjelaskan bahwa program pemerintah selalu berkembang sesuai dengan kondisi keuangan negara dan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, PSN di era Jokowi dirancang berdasarkan situasi saat itu, sementara di bawah kepemimpinan Prabowo, kebijakan tersebut mungkin perlu disesuaikan agar lebih relevan.

    “Saya yakin setiap program pemerintah ada masanya. Saat era Presiden Jokowi, PSN memang dirancang sesuai dengan kebutuhan saat itu. Namun, seiring berjalannya waktu, bisa saja ada pertimbangan baru, baik dari sisi keuangan, keadilan, maupun prioritas nasional,” jelasnya.

    Ia juga menilai bahwa evaluasi terhadap PSN adalah langkah yang wajar dalam pemerintahan. Menurutnya, keputusan Prabowo untuk meninjau kembali proyek-proyek strategis harus diapresiasi, karena menunjukkan kepedulian terhadap efektivitas dan dampak kebijakan bagi masyarakat luas.

    “Evaluasi ini tidak berarti hubungan antara Jokowi dan Prabowo memburuk. Bisa saja PSN yang telah dirancang tetap dilanjutkan, tetapi ada juga kemungkinan beberapa proyek ditunda atau disesuaikan dengan situasi negara saat ini,” tambah Hensa.

  • Pilkada Muara Enim Diduga Tak Adil, Warga Tuntut Keadilan ke MK

    Pilkada Muara Enim Diduga Tak Adil, Warga Tuntut Keadilan ke MK

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Muara Enim terus menuai sorotan. Sejumlah warga menyuarakan kekecewaan mereka atas proses pemilihan yang dinilai tidak adil dan merugikan hak politik masyarakat. Salah seorang warga Muara Enim, Lia, mengungkapkan bahwa banyak pemilih yang tidak menerima undangan mencoblos meskipun namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

    “Yang saya ketahui, jika nama kita sudah ada di DPT, seharusnya kita mendapatkan undangan untuk memilih. Namun, kenyataannya, banyak warga yang tidak menerima undangan tersebut. Ketika mereka datang ke TPS tanpa surat undangan, mereka tidak diperbolehkan mencoblos. Ini jelas merugikan masyarakat yang ingin menggunakan hak suara mereka,” ujar Lia saat dihubungi wartawan pada Sabtu (25/1).

    Lia menilai kejadian ini bukan sekadar kelalaian, tetapi berpotensi menjadi bagian dari upaya pengondisian hasil Pilkada oleh pihak-pihak berkepentingan. Menurutnya, sistem Pilkada yang tidak berjalan dengan baik akan memberikan keuntungan bagi pihak tertentu yang ingin mengamankan kemenangan secara tidak jujur.

    “Jika sistem Pilkada sudah dikondisikan oleh oknum yang berkepentingan, maka hasilnya tentu akan menguntungkan pihak tersebut. Lantas, untuk apa ada Pilkada kalau hasilnya sudah ditentukan sejak awal? Masyarakat hanya dijadikan formalitas belaka,” tambahnya dengan nada kecewa.

    Lia berharap Mahkamah Konstitusi (MK) dapat menegakkan keadilan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada di Muara Enim. Ia meminta para Hakim Konstitusi untuk benar-benar mempertimbangkan kondisi yang terjadi dan memastikan Muara Enim memiliki pemimpin yang bersih dan kompeten.

  • BRI Pastikan Kemudahan dan Kenyamanan Transaksi Nasabah Selama Libur Isra Mikraj dan Imlek 2025

    BRI Pastikan Kemudahan dan Kenyamanan Transaksi Nasabah Selama Libur Isra Mikraj dan Imlek 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) memastikan kesiapan layanan untuk memenuhi kebutuhan nasabah selama libur Isra Mikraj dan Imlek 2025. Dalam menghadapi lonjakan aktivitas masyarakat pada periode libur tersebut, BRI berkomitmen untuk memberikan layanan perbankan terbaik melalui berbagai saluran digital dan konvensional.

    Untuk kemudahan bertransaksi, nasabah BRI dapat tetap mengakses berbagai layanan perbankan dengan mudah melalui aplikasi Super Apps BRImo, yang memberikan kenyamanan dalam melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Selain itu, jaringan e-channel BRI dengan jumlah lebih dari 20.000 ATM, hampir 300.000 EDC Merchant, dan lebih dari 1 juta AgenBRILink yang tersebar di seluruh Indonesia siap melayani berbagai kebutuhan transaksi nasabah.

    Di samping itu, nasabah dapat menghubungi Asisten Virtual BRI “Sabrina” yang tersedia 24 jam melalui WhatsApp di nomor 0812 1214 017. Sabrina dapat membantu nasabah dengan berbagai informasi terkait produk, promo, dan layanan BRI, seperti pengecekan saldo dan mutasi rekening, pengaturan kartu debit, serta pembuatan dan pengecekan pengaduan. Selain itu, nasabah dapat memperoleh informasi terkait lokasi kantor cabang BRI, ATM, AgenBRILink, dan rekomendasi merchant terdekat, yang semakin memudahkan transaksi keuangan sehari-hari. BRI juga menyediakan saluran komunikasi melalui Contact BRI yang tersedia 24 jam di nomor 1500017 atau melalui layanan bebas pulsa di Pusat Bantuan BRImo.

    Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto, mengungkapkan bahwa layanan digital BRI akan tetap beroperasi penuh selama libur Isra Mikraj dan Imlek, sementara operasional jaringan konvensional akan disesuaikan. “Kami akan terus mengakomodasi kebutuhan nasabah, baik individu maupun korporasi, agar transaksi tetap berjalan lancar dan aman,” ujarnya.

  • Umar Hasibuan Sindir Hadi Tjahjanto: Kalau Sudah Viral, Pejabatnya Merasa Gak Punya Dosa

    Umar Hasibuan Sindir Hadi Tjahjanto: Kalau Sudah Viral, Pejabatnya Merasa Gak Punya Dosa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Umar Hasibuan, mendadak menyentil mantan Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto.

    Umar menyindir sikap pejabat yang dianggap cenderung lepas tanggung jawab setelah masalah pagar laut dan Tangerang viral.

    “Seperti yang sudah-sudah. Kalau sudah viral pejabatnya buang badan bahkan merasa gak tahu dan merasa gak punya dosa,” ujar Umar di X @UmarHasibuan_ (26/1/2025).

    Umar menegaskan, jika aparat penegak hukum benar-benar berani, semua pihak yang terlibat dalam penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas laut tersebut harusnya dipenjara.

    “Andai aparat penegak hukum berani pasti semua pelaku bakal dipenjara,” cetusnya.

    Ia juga menyindir kebijakan yang dianggap tidak masuk akal tersebut dengan menyebut kemungkinan adanya Hak Milik untuk langit di masa depan.

    “Setelah laut bisa keluar surat Hak Milik. Kita tunggu langit juga bakal dipagar dan keluar SHMnya. Piye ges?,” tandasnya.

    Sebelumnya, Hadi Tjahjanto mengaku tidak mengetahui ihwal polemik pagar laut yang ada di Tangerang tersebut.

    “Saya baru mengetahui berita ini dan mengikuti perkembangannya melalui media,” ungkap Hadi, Selasa (21/1/2025).

    Padahal, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengakui bahwa sertifikat itu terbit di tahun 2023.

    Hadi Tjahjanto menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN sejak 15 Juni 2022 sampai dengan 21 Februari 2024, menggantikan Sofyan A. Djalil. (Muhsin/Fajar)

  • Daerah Tanpa Sengketa Pilkada Dilantik 6 Februari, Sulsel Menunggu

    Daerah Tanpa Sengketa Pilkada Dilantik 6 Februari, Sulsel Menunggu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel tidak termasuk dalam daftar kepala daerah yang akan dilantik pada gelombang pertama, 6 Februari mendatang.

    Seperti diketahui, pada gelombang pertama, Presiden Prabowo Subianto akan melantik sejumlah kepala daerah terpilih yang tidak terlibat dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Pelantikan tersebut akan berlangsung di Jakarta, yang masih berstatus sebagai ibu kota negara sebelum resmi berpindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Prof Fadjry Djufry mengatakan, pelantikan kepala daerah yang masih dalam sengketa PHP akan dilakukan setelah putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap.

    “Di sini ada 10 daerah, termasuk Provinsi Sulsel, yang masih dalam proses sengketa. Putusannya belum dibacakan,” ujar Fadjry kepada awak media.

    Dikatakan Fadjry, proses hukum di MK diperkirakan membutuhkan waktu hingga pertengahan April.

    Selain itu, libur Lebaran yang jatuh di awal April menjadi faktor tambahan sehingga pelantikan kepala daerah yang bersengketa baru dapat dilakukan setelah itu.

    Daerah-daerah di Sulsel yang masih dalam sengketa PHP meliputi Kota Makassar, Parepare, Palopo, Takalar, Pangkep, Jeneponto, Pinrang, Toraja Utara, Bulukumba, Selayar, dan pemilihan gubernur Sulsel.

    Sementara itu, daerah yang tidak memiliki sengketa dan akan dilantik lebih dahulu mencakup 14 wilayah, antara lain Kabupaten Gowa, Bantaeng, Sinjai, Bone, Wajo, Soppeng, Maros, Barru, Sidrap, Enrekang, Tana Toraja, Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur.

  • BTN Temukan 120 Ribu Rumah KPR Tanpa Sertifikat, Ini Masalahnya

    BTN Temukan 120 Ribu Rumah KPR Tanpa Sertifikat, Ini Masalahnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN), Nixon LP Napitupulu, mengungkapkan adanya 120 ribu rumah yang menggunakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN namun belum memiliki sertifikat.

    Dikatakan Nixon, persoalan ini muncul akibat pengembang atau developer yang bermasalah.

    “Ada yang developer-nya raib, ada yang masih ada tapi tidak bertanggung jawab, dan sebagainya,” ujar Nixon dalam konferensi pers di kantor Kementerian BUMN, Selasa (21/1/2025) lalu.

    Masalah ini, berdasarkan data BTN sejak 2019, melibatkan sekitar 4.000 proyek perumahan.

    Hingga saat ini, BTN telah menyelesaikan sekitar 80 ribu sertifikat dengan bantuan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

    Namun, masih ada 38.144 sertifikat yang belum selesai. Nixon mengungkapkan bahwa nilai aset dari sertifikat yang belum selesai mencapai sekitar Rp 1 triliun.

    BTN menargetkan penyelesaian 15 ribu sertifikat tahun ini, sementara sisanya diharapkan selesai pada 2027.

    Lambatnya proses penyelesaian disebabkan oleh sengketa hukum yang melibatkan pengembang tidak bertanggung jawab hingga notaris bermasalah.

    Untuk mencegah masalah serupa, BTN memetakan permasalahan dan menerapkan sistem penilaian atau rating bagi para developer.

    Kata Nixon, developer dengan kategori gold dan platinum berhak menerima relaksasi.

    “Kategori platinum biasanya diisi oleh developer nasional, yang memiliki proyek di banyak kota atau wilayah,” jelas Nixon.

    Penilaian ini didasarkan pada beberapa indikator, seperti volume penjualan, tingkat pinjaman bermasalah (non-performing loan), dan kecepatan pengurusan sertifikat.