Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Performa Timnas Indonesia U-20 Kurang Baik, Erick Thohir Ditegur Netizen: Mungkin ada Masalah Komunikasi dan Ruang Ganti

    Performa Timnas Indonesia U-20 Kurang Baik, Erick Thohir Ditegur Netizen: Mungkin ada Masalah Komunikasi dan Ruang Ganti

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mendapatkan teguran langsung dari para netizen untuk melakukan evaluasi ke Timnas Indonesia U-20.

    Teguran-teguran ini didapatkan Erick Thohir usai membagikan momen meeting bersama pelatih Timnas Indonesia yang baru Patrick Kluivert bersama jajarannya.

    Pertemuan penting antara Erick dan pelatih Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Denny Landzaat, serta Gerald Vanenburg digelar di Belanda, Selasa (28/1/2025).

    Menarik dalam unggahan yang dibagikan itu, Erick Thohir justru ditegur untuk melakukan evaluasi ke Timnas Indonesia U-20 asuhan pelatih Indra Sjafri.

    Sebelumnya, Timnas Indonesia U-20 sudah menelan dua kekalahan dari ajang Challenge Series 2025.

    Kekalahan pertama didapatkan saat takluk 1-0 dari Yordania yang bermain dengan sepuluh pemain.

    Dan yang terbaru, Timnas Indonesia U-20 kembali menelan kekalahan dari meyakinkan dari Suriah dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Senin (27/1/2025).

    Hasil ini memicu reaksi keras dari fan di media sosial. Banyak yang mempertanyakan taktik Indra Sjafri yang monoton dan kurang efektif.

    Komentar-komentar ini kemudian disampaikan melalui kolom komentar unggahan meeting PSSI dan jajaran pelatih Timnas Indonesia itu.

    “Indra Sjafri coba diganti, biar ngelatih klub Liga 1 dulu untuk lihat kekurangannya,” tulis komentar netizen.

    “Pak, Timnas U-20 semalam kalah 2-0 lawan Suriah, sebelumnya kalah 1-0 lawan Jordan. Jadi makin nggak percaya sama prosesnya,” balas netizen lainnya.

    Bahkan, sampai ada yang menyinggung terkait masalah komunikasi dan ruang ganti yang sebelum menjadi alasan pelatih Shin Tae Yong dipecat.

  • Ashabul Kahfi Sulit Digeser dari Kursi Ketua PAN Sulsel, Kecuali…

    Ashabul Kahfi Sulit Digeser dari Kursi Ketua PAN Sulsel, Kecuali…

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Ashabul Kahfi sudah empat periode menjabat Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Selatan (Sulsel). Posisinya hingga kini dinilai masih sulit digeser.

    Itu diungkapkan Pengamat Politik Nurmal Idrus. Menurutnya, sulit mencari penantang petahana Anggota DPR-RI itu.

    “Jadi, kalau menurut saya untuk mencari
    penantang Ashabul Kahfi di PAN Sulsel memang agak sulit,” kata Nurmal kepada fajar.co.id, Selasa (28/1/2025).

    Musyawarah Daerah (Musda) PAN, rencananya bakal digelar awal tahun ini. Sekiranya Maret atau April 2025.

    Nurmal mengatakan, kader PAN di Sulsel memang tak banyak yang dipersiapkan untuk jadi pemimpin. Apalagi dengan melihat kondisi politik hari ini.

    Karenanya, Direktur Nurani Strategic Consulting itu menyebut Ashabul Kafi masih sulit digeser. Kecuali atas keinginannya sendiri.

    “Kalau bukan Pak Ashabul Kahfi sendiri yang legowo mencari atau melakukan regenerasi kepemimpinan, maka memang sulit melihat adanya perubahan kepemimpinan di Partai Amanat Nasional Sulsel,” terangnya.

    Jika Ashabul Kahfi ingin melakukan regenerasi. Nurmal bilang bisa memilih kader dengan figur dan finansial kuat.

    “Misalnya memilih figur yang kuat secara figuritas, baik finansial. Bisa saja dia pillih dari luar PAN,” ucap Nurmal.

    Kini, ia mengungkapkan memang ada sejumlah kader PAN dengan nama mentereng di Sulsel. Misalnya Husniah Talenrang, Chaidir Syam, dan Hamzah Hamid.

    “Saya pikir, mereka adalah kepala daerah di Sulsel. Tentunya mereka punya kapasitas untuk memimpin partai sebesar PAN di Sulsel,” imbuhnya.

  • Projo Tegaskan Pertemuan Budi Arie-Jokowi Silaturahmi Biasa, Netizen: Bahas Judol, Reshuffle hingga Nangis Minta Perlindungan?

    Projo Tegaskan Pertemuan Budi Arie-Jokowi Silaturahmi Biasa, Netizen: Bahas Judol, Reshuffle hingga Nangis Minta Perlindungan?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koperasi yang juga Ketua Projo, Budi Arie Setiadi, menemui Presiden ke-7 Joko Widodo di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Selasa, 28 Januari 2025.

    Pertemuan antara Budi Arie dan ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu berlangsung secara tertutup.

    Budi Arie meninggalkan rumah Jokowi sekitar pukul 11.00 WIB, sejumlah wartawan yang menunggu di luar dilarang untuk mewawancarai atau memotret dirinya.

    Mengenai pertemuannya dengan Budi Arie, Jokowi menyebut kedatangan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu hanya sebatas silaturahmi biasa tanpa ada pembicaraan khusus.

    “Tidak ada pembicaraan spesifik, hanya silaturahmi,” terang Jokowi.

    “Semua yang bisa saya layani, saya layani,” katanya.

    Senada dengan Jokowi, Projo melalui keterangannya di media sosial X mengkonfirmasi bahwa pertemuan di hari cuti bersama itu hanya silaturahmi biasa sebagai sahabat.

    “Silahturahmi Biasa ke pak Joko Widodo,” tegas Projo.

    Karena kepentingannya menemui Jokowi tidak terkuak, beragam spekulasi pun bermunculan di media sosial. Ada menyebutkan Budi Arie mengadu ke Jokowi atas dugaan kasus hukum yang belakangan kembali mencuat.

    Pemilik akun X Narkosun misalnya mempertanyakan tujuan Budi Arie yang tiba-tiba sowan ke Jokowi.

    “Kira-kira bahas apa ya? Pemberantasan judol? Eh…kan menteri Koperasi,” celetuknya.

    Pegiat media sosial Denny Siregar menimpali. “Gimana pak Prab?Aduhh susah itu pak sekarang. Kayaknya susah ditekuk. Agak laen..” sahutnya.

  • Stadion GBH Bakal Segera Rampung, PSM Makassar Bisa Kembali Gunakan di Bulan Februari?

    Stadion GBH Bakal Segera Rampung, PSM Makassar Bisa Kembali Gunakan di Bulan Februari?

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Harap-harapan PSM Makassar bisa segera kembali berlaga di Stadion Gelora BJ Habibie (GBH) tampaknya bakal segera terwujud.

    Stadion Gelora BJ Habibie, markas PSM Makassar, terus berbenah demi mencapai standar internasional.

    Progres pembangungan Stadion yang terletak di Kota Parepare itu juga bakal segera rampung.

    Hal ini tentunya membuka peluang PSM Makassar untuk kembali menggunakan Stadion ini sebagai markas utama mereka di sisa musim Liga 1 2024/2025.

    Kabarnya bulan Februari Stadion GBH sudah bisa kembali digunakan oleh Yuran Fernandes dan kawan-kawan berlaga.

    Leader Konsultan Stadion BJ Habibie, Mahris mengatakan terkait hal ini pihak belum berani bicara karena kontrak sepenuhnya milik Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare dan pihak PSM Makassar.

    Terkait kabar penggunaan lapangan di bulan Februari kata dia itu dikembalikan ke kedua pihak.

    “Jadwal penggunaan lapangan
    Itu dari PSM yang berkontrak ke pemerintah kota,” kata Mahris saat dihubungi Fajar.co.id.

    Mahris melajutkan terkait kemungkinan digunakan pada bulan Februari ia berharap hal serupa.

    Menurutnya semoga Stadion GBH bisa digunakan kembali oleh PSM Makassar di bulan Februari.

    “Semoga bisa segera digunakan kembali,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • ATA: PAN Sulsel Butuh Regenerasi Kepemimpinan

    ATA: PAN Sulsel Butuh Regenerasi Kepemimpinan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Wacana suksesi pergantian pucuk pimpinan Partai di Sulawesi Selatan tidak hanya dialami partai Golkar, namun juga terjadi di Partai Amanat Nasional.

    Kepemimpinan empat periode Ashabul Kahfi selaku ketua DPW PAN SulSel, dinilai sudah cukup dan perlu adanya regenerasi kepemimpinan.

    Menurut pemerhati politik yang juga konsultan politik dari lembaga Mitra Demokrasi Indonesia, jika kepemimpinan itu butuh penyegaran “regenerasi”.

    Andi Taufiq Aris memaparkan, besarnya pencapaian partai itu ditentukan siapa yang menahkodainya.

    “Jika ketua partai visioner dan enerjik, maka partai yang dipimpinnya dipastikan besar.” lanjut Ata.

    Ditanya siapa figur yang layak membesarkan Partai Amanat Nasional Sulawesi Selatan, Ata menyebut nama Bupati Gowa terpilih Hj. Sitti Husniah Talenrang.

    Alasannya karena Husniah Talenrang adalah Bupati Gowa terpilih. Selain itu beliau kader potensial yang punya andil besar mendongkrak jumlah kursi di DPRD Gowa selama kepemimpinannya (Ketua DPD PAN Gowa).

    Husniah Talenrang juga peraih suara terbanyak saat maju caleg. Baik saat caleg DPRD Gowa 2018 silam, maupun caleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2024.

    Berdasarkan informasi, Muswil VI PAN SulSel bakal digelar antara bulan Maret dan April 2025.

    Hingga saat ini belum ada figur yang menyatakan diri bakal maju pada suksesi kepemimpinan PAN SulSel.

    Namun beberapa kader potensial partai berlambang matahari terbit ini, dianggap layak melanjutkan estafet kepemimpinan Ashabul Kahfi.

    Selain nama ketua Perempuan Amanat Nasional (Puan SulSel) Hj. Sitti Husniah Talenrang, nama Bupati Maros terpilih Chaidir Syam juga punya potensi maju bertarung di Muswil VI DPW PAN Sulawesi Selatan.

  • Kembali Singgung Kebijakan Jokowi, Said Didu: Kalau Terlambat Sedikit, Indonesia Sudah Habis Dijual

    Kembali Singgung Kebijakan Jokowi, Said Didu: Kalau Terlambat Sedikit, Indonesia Sudah Habis Dijual

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali menyentil kebijakan lama Jokowi yang disebutnya merugikan bangsa Indonesia.

    “Jika kita terlambat sedikit saja atau sàat ini kita masih diam, maka Indonesia sudah habis dijual oleh Joko Widodo,” tulis Said Didu, dikutip dari cuitannya di media sosial X, @msaid_didu, Selasa (28/1/2025).

    Pada cuitan lainnya, Said Didu juga membeberkan saat dia berusaha dibungkam terkait kritik kerasnya terhadap PSN PIK-2.

    “Saya masih ingat saat pemeriksaan saya di Polres Tangerang, datang pesan dari ‘atas’ bhw pelapor dari Apdesi mau cabut laporan asal damai dan saya berhenti bersuara. Saya jawab spontan: tidak ada damai kerena saya ingin membela rakyat dan selamatkan negeriku – apapun resikonya,” ungkap Said Didu.

    Sebelumnya diberitakan, Mantan Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan sertifikat ilegal hak guna bangunan (HGB) kawasan laut tak bisa sekadar dibatalkan. Menurutnya harus dipidanakan karena merupakan produk kolusi melanggar hukum.

    “Sertifikat ilegal HGB untuk laut tak bisa hanya dibatalkan tapi harus dipidanakan karena merupakan produk kolusi melanggar hukum,” kata Mahfud MD, dalam akun X, pribadinya, Selasa, (28/1/2025).

    Ditegaskan pengusahaan perairan untuk swasta ataupun perorangan berbeda dengan reklamasi sesuai vonis MK Nomor 3/PUU-VIII/2019 dan UU No. 1 tahun 2014.

    “Vonis MK No. 3/PUU-VIII/2010 dan UU No. 1 Tahun 2014 jelas melarang pengusahaan perairan pesisir untuk swasta ataupun perorangan. Kasus ini beda loh dengan reklamasi,” tandas Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

  • Prabowo dan Trump, Dua Pemimpin Nasionalis dengan Tantangan yang Berbeda

    Prabowo dan Trump, Dua Pemimpin Nasionalis dengan Tantangan yang Berbeda

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di panggung dunia, dua tokoh dengan visi besar untuk negaranya mencuri perhatian, Donald Trump di Amerika Serikat dan Prabowo Subianto di Indonesia.

    Meski keduanya mengusung nasionalisme sebagai landasan kepemimpinan, mereka lahir dari situasi politik yang berbeda.

    Trump muncul sebagai antitesis politik liberal di AS, sedangkan Prabowo menavigasi tantangan politik dan ekonomi domestik yang kompleks.

    Donald Trump, politisi Partai Republik yang dikenal dengan pendekatan populis dan konservatifnya, tidak pernah segan menantang status quo politik Amerika.

    Dalam kampanyenya, ia mengusung slogan legendaris “Make America Great Again,” menandai keinginannya untuk mengembalikan kejayaan Amerika di pentas global.

    Saat pelantikannya, Trump menggambarkan momen itu sebagai awal dari “zaman keemasan baru” untuk Amerika Serikat.

    Baginya, kedaulatan nasional adalah prioritas utama, dan kebijakannya mencerminkan tekad tersebut.

    Dengan dukungan kuat dari basis konservatif, Trump relatif leluasa mengimplementasikan ide-idenya, meskipun sering kali menuai kritik dari pihak oposisi.

    Sementara itu, di belahan dunia lain, Prabowo Subianto baru saja memulai perjalanan sebagai Presiden ke-8 Indonesia pada 20 Oktober 2024.

    Sebelumnya, ia dikenal sebagai oposisi Presiden Joko Widodo, namun pada 2019 ia bergabung dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan.

    Pada Pilpres 2024, ia berkolaborasi dengan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, untuk memenangkan kontestasi politik yang penuh dinamika.

  • Hasto Bakal Gugat Keabsahan Pimpinan KPK yang Dipilih Jokowi, Kuasa Hukum: Harusnya Dipilih Prabowo

    Hasto Bakal Gugat Keabsahan Pimpinan KPK yang Dipilih Jokowi, Kuasa Hukum: Harusnya Dipilih Prabowo

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjend) PDIP, Hasto Kristiyanto akan menggugat keabsahan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan itu akan dilayangkan kuasa hukum Hasto.

    “Inilah yang hendak kami uji di Mahkamah Konstitusi sebab tidak ada lembaga atau pejabat dalam tingkat apapun yang sah menurut hukum dapat mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi,” kata kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail kepada jurnalis, Selasa (28/1/2025).

    Alasannya, kuasa hukum Hasto menilai pimpinan KPK periode 2024-2029 dipilih oleh Presiden Joko Widodo sehingga diduga bertentangan dengan putusan MK No 112/PUU-XX/2022.

    Menurut kubu Hasto, pembentukan panitia seleksi calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029 seharusnya dilakukan oleh Presiden RI periode 2024-2029.

    Karena pimpinan KPK secara hukum dinilai tidak sah, tim kuasa hukum Hasto menyatakan bahwa segala keputusan oleh pimpinan KPK juga harus dinyatakan tidak sah, termasuk penetapan status tersangka pada kliennya.

    “Pembentukan Pansel calon Pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029 haruslah (dilakukan) oleh presiden terpilih periode 2024-2029 dalam hal ini oleh Presiden Prabowo Subianto,” terang Maqdir.

    Hasto sendiri ditetapkan sebagai tersangka suap kepada Komisioner KPU Periode 2017-2022 Wahyu Setiawan pada 23 Desember 2024. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan KPK.

    Hasto disangka memerintahkan Harun Masiku melarikan diri saat penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan setelah lebih dulu merendam ponselnya ke air. (Arya/Fajar)

  • Dedi Mulyadi Berencana Mengajak Ignasius Jonan hingga Susi Pudjiastuti Masuk dalam Pemerintahannya

    Dedi Mulyadi Berencana Mengajak Ignasius Jonan hingga Susi Pudjiastuti Masuk dalam Pemerintahannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah mantan menteri akan ada dalam pemerintahan baru Gubernur Jawa Barat Terpilih, Dedi Mulyadi.

    Politisi Partai Gerindra itu berencana mengajak tokoh-tokoh berpengalaman seperti Ignasius Jonan dan Susi Pudjiastuti untuk menjadi penasihat dalam upaya percepatan pembangunan di Jawa Barat.

    Dedi mengatakan pihaknya harus menggandeng orang-orang yang ahli. “Pak Ignasius akan kita gandeng sebagai penasihat di bidang transportasi. Saya juga tanggal 1 Februari (2025) akan menemui Bu Susi untuk menjadi pakar di bidang kelautan, karena Jawa Barat kan dikeliling oleh lautan,” kata Dedi di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu, 22 Januari 2025 sebagaimana dikutip dari Antara.

    Dedi juga akan mengundang para pakar ketika dia menjabat nanti untuk membantu Jawa Barat, di antaranya Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin yang menurutnya sangat ahli dalam administrasi dan penataan birokrasi. “Walaupun dia adalah eselon satu di Mensesneg, tetap dia di balik itu adalah pakar utamanya di bidang administrasi dan penataan birokrasinya keren,” ujarnya.

    Dia mengakui bahwa para mantan menteri tersebut diajak untuk memberikan masukan dan arahan sesuai dengan bidang keahlian mereka masing-masing.

    Dengan melibatkan para tokoh berpengalaman ini, Dedi berharap dapat memanfaatkan wawasan dan pengetahuan mereka untuk memajukan berbagai sektor yang ada di Jawa Barat, seperti sektor energi, transportasi, dan kelautan, yang memang merupakan keahlian Jonan dan Susi.

    Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan di daerah tersebut dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. (bs-sam/fajar)

  • Pagar Laut Tangerang, Ahmad Sahroni Desak Polri Usut Dugaan Tindak Pidananya

    Pagar Laut Tangerang, Ahmad Sahroni Desak Polri Usut Dugaan Tindak Pidananya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pihak kepolian mulai didesak untuk turun tangan terkait misteri pagar laut di pesisir Tangerang, Banten. Desakan itu untuk memastikan ada tidaknya tindak pidana dalam pemasangan pagar laut tersebut.

    Desakan itu salah satunya dilontarkan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni. Dia meminta Polri mengambil langkah konkret guna menyelesaikan dugaan adanya potensi unsur pidana terkait pagar laut sepanjang 30 km lebih di pesisir utara Tangerang.

    Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan TNI Angkatan Laut (AL) untuk membongkar pagar laut tersebut. Selain itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Jumat (24/1), mengaku telah membatalkan sekitar 50 sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan hak milik (HM) pagar laut.

    Namun hingga kini, belum ada kejelasan apakah ada tindak pidana dalam temuan pagar laut tersebut. “Polisi harus cek apakah ada tindak pidana dalam temuan pagar laut tersebut? Karena selama ini polemiknya hanya berkutat di pihak ini dan itu, tetapi belum jelas siapa yang akan bertanggung jawab,” kata Sahroni dalam keterangan di Jakarta, Selasa (28/1/2025).

    Akibatnya, yang paling dirugikan dalam masalah ini adalah warga sekitar yang diombang-ambing oleh banyak narasi dan temuan, tetapi tidak ada kelanjutannya.
    “Makanya polisi perlu segera usut agar situasi saling menyalahkan ini tidak berlanjut hingga mengganggu stabilitas nasional dan pemerintahan Presiden Prabowo,” ujarnya.
    Sahroni berharap kasus ini bisa segera diselesaikan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlarut-larut. Dirinya juga meminta polisi tegas dalam melihat setiap temuan.