Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Anies Nilai Pemerintah Lamban Tangani Bencana Sumatra, Faizal Assegaf: Tak Elok Bencana Jadi Arena Saling Tuding

    Anies Nilai Pemerintah Lamban Tangani Bencana Sumatra, Faizal Assegaf: Tak Elok Bencana Jadi Arena Saling Tuding

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis 98 Faizal Assegaf menyoroti pernyataan Anies Baswedan yang dinilai mulai menyalahkan pemerintah dalam penanganan bencana alam. Faizal menegaskan, bencana tidak sepatutnya dijadikan arena saling tuding antarelite politik, melainkan momentum memperkuat solidaritas nasional.

    Pernyataan tersebut disampaikan Faizal melalui akun X pribadinya, @faizalassegaf, pada Minggu (14/12/2025), menyikapi seruan Anies Baswedan terkait perlunya langkah cepat pemerintah dalam merespons bencana.

    “Bila merujuk pada seruan pak anies baswedan, perlu tindakan super cepat. Tapi terkesan Presiden & DPR gagal menggerakkan potensi yang tersedia,” tulis Faizal.

    Ia menilai lambannya pengambilan keputusan berpotensi memperbesar persoalan dan menyeret isu bencana ke ranah politik yang justru mengancam stabilitas pemerintahan.

    “Walhasil, lambannya membuat keputusan, semakin menggelinding isu bencana mengancam legitimasi kekuasaan. Hasilnya, bukan solusi tapi berujung petaka serius dalam bernegara,” lanjutnya.

    Meski demikian, Faizal mengingatkan agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi saling menyalahkan, terlebih dalam situasi darurat kemanusiaan. Menurutnya, sikap tersebut justru tidak elok dan berpotensi merusak semangat kebersamaan.

    “Tapi hal itu harus dihindari! Tak elok bencana alam menjadi arena saling tuding & menyalahkan. Semua elemen bangsa harus berdiri dalam satu kesadaran kolektif atas panggilan nurani & kemanusiaan,” tegas Faizal.

    Ia menekankan bahwa solusi penanganan bencana berada di tangan pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, dengan mengedepankan persatuan dan kekuatan nasional.

  • Anies Nilai Pemerintah Lamban Tangani Bencana Sumatra, Faizal Assegaf: Tak Elok Bencana Jadi Arena Saling Tuding

    Anies Nilai Pemerintah Lamban Tangani Bencana Sumatra, Faizal Assegaf: Tak Elok Bencana Jadi Arena Saling Tuding

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis 98 Faizal Assegaf menyoroti pernyataan Anies Baswedan yang dinilai mulai menyalahkan pemerintah dalam penanganan bencana alam. Faizal menegaskan, bencana tidak sepatutnya dijadikan arena saling tuding antarelite politik, melainkan momentum memperkuat solidaritas nasional.

    Pernyataan tersebut disampaikan Faizal melalui akun X pribadinya, @faizalassegaf, pada Minggu (14/12/2025), menyikapi seruan Anies Baswedan terkait perlunya langkah cepat pemerintah dalam merespons bencana.

    “Bila merujuk pada seruan pak anies baswedan, perlu tindakan super cepat. Tapi terkesan Presiden & DPR gagal menggerakkan potensi yang tersedia,” tulis Faizal.

    Ia menilai lambannya pengambilan keputusan berpotensi memperbesar persoalan dan menyeret isu bencana ke ranah politik yang justru mengancam stabilitas pemerintahan.

    “Walhasil, lambannya membuat keputusan, semakin menggelinding isu bencana mengancam legitimasi kekuasaan. Hasilnya, bukan solusi tapi berujung petaka serius dalam bernegara,” lanjutnya.

    Meski demikian, Faizal mengingatkan agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi saling menyalahkan, terlebih dalam situasi darurat kemanusiaan. Menurutnya, sikap tersebut justru tidak elok dan berpotensi merusak semangat kebersamaan.

    “Tapi hal itu harus dihindari! Tak elok bencana alam menjadi arena saling tuding & menyalahkan. Semua elemen bangsa harus berdiri dalam satu kesadaran kolektif atas panggilan nurani & kemanusiaan,” tegas Faizal.

    Ia menekankan bahwa solusi penanganan bencana berada di tangan pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, dengan mengedepankan persatuan dan kekuatan nasional.

  • Perkap Nomor 10 Tahun 2025, Pengamat Intelijen Yakin Sudah Dikonsultasikan ke Presiden

    Perkap Nomor 10 Tahun 2025, Pengamat Intelijen Yakin Sudah Dikonsultasikan ke Presiden

    “Putusan MK mengatur prinsip-prinsip dasar profesionalisme dan netralitas Polri. Perkap ini justru hadir sebagai instrumen teknis internal untuk memastikan penugasan anggota Polri tetap berada dalam koridor hukum dan pengawasan negara,” imbuhnya.

    Dia menambahkan dalam praktik ketatanegaraan modern, regulasi internal lembaga penegak hukum merupakan hal yang lazim, selama tidak mengubah norma undang-undang dan tidak menabrak prinsip konstitusional.

    Amir menyebut framing yang menyebut Perkap ini sebagai ‘pembangkangan Kapolri’ terhadap Presiden Prabowo merupakan narasi yang dipaksakan dan berpotensi menyesatkan publik.

    Amir menekankan dalam sistem presidensial, Kapolri tidak berada di luar kendali Presiden. “Kapolri adalah pembantu Presiden di bidang keamanan. Secara struktural dan politik, mustahil Kapolri mengeluarkan kebijakan strategis tanpa sepengetahuan Presiden,” kata Amir.

    Dia menilai isu ini sengaja digulirkan untuk menciptakan kesan adanya retak hubungan antara Presiden dan Kapolri, sesuatu yang menurutnya tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Polemik Perkap Nomor 10 Tahun 2025 sejatinya mencerminkan kontestasi tafsir hukum dan politik yang lebih luas.

    Di satu sisi, ada kekhawatiran publik terhadap potensi kembalinya dwifungsi aparat keamanan. Di sisi lain, negara membutuhkan fleksibilitas administratif untuk mengelola sumber daya aparat secara efektif.

    Dalam konteks ini, Perkap menjadi titik temu sekaligus titik benturan. Kritik yang muncul sebagian berangkat dari trauma sejarah dan kehati-hatian terhadap kekuasaan aparat. Namun, tanpa membaca secara utuh substansi dan mekanisme pengawasannya, kritik tersebut berisiko berubah menjadi opini normatif yang tidak berbasis fakta hukum.

  • Ainun Najib Pertanyakan Banjir Sumatera Belum Jadi Bencana Nasional, Singgung Peran Gubernur Aceh

    Ainun Najib Pertanyakan Banjir Sumatera Belum Jadi Bencana Nasional, Singgung Peran Gubernur Aceh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Praktisi teknologi informasi Ainun Najib mempertanyakan alasan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra belum ditetapkan sebagai bencana nasional hingga saat ini.

    Ainun mempertanyakan minimnya dorongan publik, khususnya dari masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, agar status bencana nasional segera ditetapkan.

    “Kenapa belum jadi bencana nasional ya?,” ujar Ainun di X @ainunnajib (14/12/2025).

    “Terutamanya, kenapa tekanan untuk itu tidak besar dari masyarakat Aceh, Sumut dan Sumbar?,” tambahnya.

    Dikatakan Ainun, persoalan penetapan status bencana nasional memang tidak sederhana, terutama jika dilihat dari prosedur dan posisi politik kepala daerah, khususnya di Aceh.

    Ia menjelaskan bahwa secara prosedural, penetapan bencana nasional harus diawali oleh kepala daerah terdampak yang menyatakan tidak mampu menangani bencana tersebut.

    “Soal perkaranya dianggap rumit pada posisi Mualem (Muzakir Manaf), sebab bencana nasional itu prosedurnya harus diinisiasi kepala daerah yang terdampak. Mereka harus menyatakan tidak mampu,” ungkap Ainun.

    Ia menambahkan, jika justru pemerintah pusat yang mengambil inisiatif, langkah tersebut bisa dipersepsikan sebagai upaya menggerus kewenangan daerah dan keistimewaan Aceh.

    “Kalau ada inisiatif pusat, bisa dilihat sebagai upaya mempreteli kekuasaan Panglima dan keistimewaan Aceh,” sebutnya.

    Ainun juga menyinggung isu sensitif terkait dugaan konflik kepentingan yang melekat pada Gubernur Aceh, Mualem.

  • Tenda Pengungsi Baru Dipasang BNPB Jelang Kedatangan Presiden, Umar Hasibuan Beri Sorotan

    Tenda Pengungsi Baru Dipasang BNPB Jelang Kedatangan Presiden, Umar Hasibuan Beri Sorotan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu tokoh Nadhatul Ulama (NU), Umar Hasibuan memberikan sorotan ke Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto.

    Umar menyampaikan sorotan ke Kepala BNPB ini karena penanganan bencana yang disebutnya kurang baik.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia menyorot soal tenda pengungsian.

    Yang menurut warga terdampak bencana alam di Sumatera, tenda-tenda ini baru dipasang jelang kedatangan Presiden.

    Hal ini yang kemudian disorot oleh Umar Hasibuan dengan menyebut BNPB jahat dan mempermainkan korban. 

    “Kenapa ya BNPB sejahat ini mempermainkan korban bencana pak @prabowo ?,” tulisnya dikutip Minggu (14/12/2025).

    Ada desakan dari salah satu Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini ke Presiden Prabowo Subianto.

    Ia berharap agar Kepala BNPB ini segea diganti dengan yang lebih baik.

    Karena menurutnya apa yang terjadi ini jadi contoh tidak profesional dalam menjalankan tugas.

    “Anda sangat keterlaluan msh mempertahankan kepala BNPB yang sangat tidak profesional ini?,” terangnya.

    (Erfyansyah/Fajar) 

  • Berkat Pemberdayaan BRI, Batik Malessa Ubah Kain Perca Hingga Fashion Premium

    Berkat Pemberdayaan BRI, Batik Malessa Ubah Kain Perca Hingga Fashion Premium

    Fajar.co.id, Solo – Di salah satu sudut kampung Dipotrunan, Tipes, Serengan, Surakarta, geliat mesin jahit dan tangan-tangan perempuan sibuk menata kain batik, memotong lurik, hingga menjahit pola yang sudah digambar. Dari sinilah karya Batik Malessa lahir, sekaligus menopang ekonomi keluarga setempat.

    Madu Mastuti, pendiri usaha ini, memulai semuanya pada 2018. Ia memiliki mimpi sederhana, yakni menciptakan ruang bagi ibu rumah tangga agar tetap berdaya tanpa meninggalkan keluarga. Seiring waktu, usaha ini tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi perempuan di lingkungannya.

    Madu menyadari banyak perempuan di sekitarnya memiliki keterampilan, tetapi tidak ada ruang untuk bekerja. Ia membentuk Kelompok Wanita Berkarya, sebuah wadah bagi perempuan untuk belajar dan bekerja sambil mengasuh anak. Tujuannya jelas, memberdayakan ibu rumah tangga agar bisa menopang ekonomi keluarga.

    “Awalnya dari membuat daster berbahan kain perca, kain sisa yang dijadikan daster atau baju rumahan ibu-ibu. Lama-lama usaha berkembang, hingga merambah ke bidang kerajinan dan fashion. Kami memproduksi produk-produk premium seperti batik, lurik, dan tenun yang dipadupadankan menjadi produk fashion,” ujarnya.

    Seiring waktu, Madu mulai mengkombinasikan batik, lurik, dan tenun menjadi produk fashion yang lebih eksklusif. Dari bahan-bahan sederhana, lahirlah produk premium yang memiliki ciri khas dan nilai jual tinggi, berbeda dari busana rumahan biasa.

    Nama “Malessa” bukan sekadar label dagang. Ia merupakan gabungan nama Madu dan anaknya, Alesa, sehingga merepresentasikan perjalanan pribadi dan usaha keluarga. Semua legalitas usaha juga sudah lengkap, mulai HAKI, NIB, hingga TKDN.

  • Rizal Fadillah: Laporan Jokowi di Polda Metro Jaya Sejatinya Sudah Hangus

    Rizal Fadillah: Laporan Jokowi di Polda Metro Jaya Sejatinya Sudah Hangus

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerhati Politik dan Kebangsaan, Rizal Fadillah, menyebut laporan Presiden ke-7, Jokowi, terkait dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan dalam polemik ijazah palsu sejatinya telah gugur demi hukum.

    Rizal yang juga merupakan salah satu dari delapan tersangka dalam kasus tersebut mengatakan, laporan yang ditangani Polda Metro Jaya sudah tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk dilanjutkan.

    “Berlarut-larut dan membuat publik jenuh. Laporan Jokowi sejatinya telah hangus,” ujar Rizal kepada fajar.co.id, Minggu (14/12/2025).

    Ia menyampaikan, pada Senin besok Polda Metro Jaya dijadwalkan menggelar gelar perkara khusus sebagai tindak lanjut atas keberatan terhadap penetapan delapan tersangka yang dinilai dilakukan secara sepihak.

    Meski meragukan obyektivitas, transparansi, dan kejujuran penyidik, Rizal menegaskan bahwa para tersangka bersama kuasa hukum tetap akan memanfaatkan forum tersebut untuk mempertanyakan lebih lanjut keabsahan dokumen ijazah Jokowi.

    Selain itu, mereka juga akan memaparkan apa yang disebutnya sebagai ketidakbenaran cara kerja penyidik dalam menangani laporan Jokowi dan pihak-pihak pendukungnya.

    Rizal menjelaskan, selain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang bersifat komplemen, laporan Jokowi sangat bergantung pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, khususnya Pasal 310 dan 311 tentang pencemaran nama baik serta Pasal 160 tentang penghasutan.

    Baginya, Jokowi merasa dihinakan, dicemarkan, dan difitnah, sementara sebagian tersangka dituduh melakukan penghasutan. Namun, pasal-pasal tersebut kini berada di ujung masa berlakunya.

  • Warga Salat Jumat Pertama Kali Pascabanjir Bandang, DMC Percepat Bantuan Bagi Fasilitas Umum

    Warga Salat Jumat Pertama Kali Pascabanjir Bandang, DMC Percepat Bantuan Bagi Fasilitas Umum

    Sebelumnya, bencana banjir bandang memporak-porandakan pemukiman Desa Sekumur, Kecamatan Sekerak. Seluruh rumah hancur. Hanya Masjid Baitil Makmur yang masih berdiri. Namun, dua pekan setelah bencana, masjid tersebut tidak lagi digunakan. Seluruh bagian bangunan tertimbun lumpur setinggi sekitar 60 sentimeter.

    “Sudah dua Jumat kami lewati, selama itu juga kami belum bisa shalat di masjid. Saya rindu berjamaah di masjid. Kami semua rindu suara adzan,” ucap Mochtar dengan sedikit terisak.

    Saat itu, Kamis (11/12/2025), Muchtar sedang duduk menyaksikan tim Disaster Management Center (DMC) Dompet Dhuafa dan warga bergotong royong membersihkan lumpur di masjid.

    Menurut Muchtar, dengan kondisi lumpur setebal itu masjid sulit dibersihkan. Ditambah saat ini warga sibuk membenahi gubuk-gubuk darurat yang mereka bangun di atas puing-puing rumahnya yang rusak.

    Namun, kehadiran tim DMC Dompet Dhuafa dan relawan memangkas semua keraguan Muchtar. Perlahan-lahan lumpur yang menyelimuti seluruh ruangan masjid berhasil disingkirkan.

    Pada keesokan harinya, tepat pada Jumat pagi, masjid sudah seluruh lumpur sudah hilang. Masjid siap digunakan untuk beribadah.

    Ahmad Barqu, Penanggungjawab Respons DMC Dompet Dhuafa di wilayah Aceh Tamiang, menerangkan tim dan para relawan bertekad membuat masjid kembali bisa difungsikan untuk beribadah dan kegiatan sosial yang mendukung penanganan pascabencana banjir di Sekumur.

    “Tantangannya selain lumpur yang sangat tebal adalah sumber air yang sulit. Kami harus menarik selang pompa air ke sumur yang jauh dari masjid, karena sumber air yang melimpah ada di sana. Alhamdulillah ketersediaan air cukup untuk kami dan warga membersihkan masjid,” ujar Barqu.

  • Iwan Fals: Yang Rusak Hutan Kan Orang Ya? Yaudah Cari

    Iwan Fals: Yang Rusak Hutan Kan Orang Ya? Yaudah Cari

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Legenda musik Tanah Air, Iwan Fals, turut angkat suara menanggapi pembalakan liar yang diduga menjadi salah satu penyebab banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatra.

    Blak-blakan, Iwan menyinggung akar persoalan kerusakan lingkungan yang terus berulang.

    Dikatakan Iwan, kerusakan hutan tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan akibat ulah manusia yang mengeksploitasi alam tanpa tanggung jawab.

    “Yang ngerusak hutan kan orang ya,” ujar Iwan dikutip dari X pribadinya @iwanfals (13/12/2025).

    Ia menegaskan, jika penyebabnya jelas, maka seharusnya aparat penegak hukum tidak kesulitan untuk menindak para pelaku.

    Iwan pun menyinggung perlunya keberanian negara dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan lingkungan.

    “Ya udah cari aja orangnya,” katanya.

    Tidak berhenti di situ, pelantun Bento tersebut melontarkan pertanyaan bernada sindiran yang menggambarkan kegelisahan publik atas lemahnya penindakan terhadap perusak lingkungan.

    Apalagi, kata dia, dampaknya telah merenggut nyawa dan menghancurkan kehidupan masyarakat.

    “Kalau udah ketemu enaknya diapain tu orang?,” tandasnya.

    Sebelumnya, Dandhy Laksono menyoroti deforestasi yang terjadi di Indonesia. Dia mengambil contoh pulau Kalimantan.

    Saat tahun 1973, hutan masih menutup 76 persen pulau Borneo. Namun berdasarkan pemetaan Nusantara Atlas, jumlahnya menyusut.

    “Tahun 1973, hutan masih menutup 76 persen wilayah Kalimantan,” ucap Dandhy di akun X pribadinya, Kamis (4/12/2025).

    Hal tersebut, kata dia, juga terjadi di Pulau Sumatera. Tutupan hutan menyusut hampir separuh hanya dalam 50 tahun.

  • Astra Agro Terus Berinovasi di Industri Sawit, Optimalkan Digitalisai dan Tentara Serangga Pengendali Hama

    Astra Agro Terus Berinovasi di Industri Sawit, Optimalkan Digitalisai dan Tentara Serangga Pengendali Hama

    Fajar.co.id, Yogyakarta — Persoalan hama menjadi tantangan bagi peningkatan produktivitas perkebunan sawit. Namun, penanganan dampak negatif serangga yang tidak menerapkan prinsip-prinsip sustainability juga bisa mengakibatkan kerugian lain, terutama kerusakan lingkungan.

    Olehnya, butuh inovasi sebagai terobosan demi keberlanjutan. “Upaya pengendalian serangga berbasis teknologi adalah bagian dari strategi besar kami menuju operasional perkebunan sawit yang rendah emisi,” kata Direktur PT Astra Agro Lestari Tbk, Bandung Sahari dalam keterangan resmi, Jumat 12 Desember 2025.

    Hal tersebut juga disampaikan saat Bandung Sahari menjadi pemateri International Conference Indonesian Plan Protection Summit 2025, di Yogyakarta, Jumat lalu.

    Ia menjelaskan, sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki visi menjadi perusahaan agribisnis paling produktif dan inovatif di dunia, Astra Agro yakin bahwa pendekatan ilmiah dan teknologi adalah kunci masa depan perkebunan sawit yang berkelanjutan.

    Dalam konferensi yang mengangkat tema Redesigning The Future of Plant Protection: Strengthening Collaboration for Future Resilience and Food Sovereignty, Bandung memaparkan penerapan AI dalam Pest Monitoring System.

    Melalui penggunaan teknologi berbasis digital ini, Astra Agro dapat lebih presisi dalam memprediksi serangan hama. Pola kemunculan berbagai hama pun dapat lebih mudah dikenali, sehingga teknik pengendalian hama yang tepat dapat ditentukan lebih cepat dan presisi.

    Teknologi digital dengan artificial intelligence (AI) telah diterapkan sehingga informasi dapat diiterima dari lapangan secara real time dengan tingkat presisi yang tinggi. Keputusan pengendalian hama dapat dilakukan dengan cepat, tanpa menunggu kompilasi data karena sudah terselesaikan dengan bantuan AI.