Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Tetapkan Harga Singkong Rp1.350 per Kg, Menteri Pertanian: Kalau Ada yang Impor Tanpa Izin, akan Berhadapan dengan Saya

    Tetapkan Harga Singkong Rp1.350 per Kg, Menteri Pertanian: Kalau Ada yang Impor Tanpa Izin, akan Berhadapan dengan Saya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Keputusan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam menetapkan harga singkong sebesar Rp1.350 per kilogram disambut gembira oleh para petani singkong Lampung. Keputusan ini dianggap sebagai solusi atas konflik harga yang selama ini terjadi antara petani dan industri tepung.

    Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Lampung, Dasrul Aswin, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Mentan Amran atas kebijakan tersebut. Bahkan, ia menyebut Mentan Amran sebagai “Bapak Petani Singkong Indonesia” karena keberpihakannya terhadap petani.

    “Terima kasih kepada Bapak Menteri (Andi Amran Sulaiman) yang menjadi bapak petani atas persoalan harga yang selama ini memberatkan kami,” ujar Dasrul saat menghadiri audiensi bersama pelaku industri di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jumat (31/1/2025).

    Dasrul menegaskan bahwa petani akan mengikuti keputusan tersebut dan berharap pelaku industri tepung juga mematuhinya.

    “Jangan sampai keputusan sudah dibuat, tetapi pelaku industri tidak mematuhinya. Ini jelas merugikan petani karena harga yang selama ini ada sangat kecil,” katanya.

    Pada audiensi yang digelar di kantor Kementan tersebut, Mentan Amran berhasil mempertemukan petani singkong dan pelaku industri tepung dalam sebuah pertemuan yang menghasilkan kesepakatan harga Rp1.350 per kilogram.

    Harga tersebut mulai berlaku secara nasional per hari ini. Selain itu, Mentan Amran menegaskan bahwa industri wajib menyerap singkong dalam negeri dan tidak boleh melakukan impor tanpa persetujuan pemerintah.

  • Kekayaan Raffi Ahmad Lebih dari Rp1 Triliun, Gus Umar Pertanyakan Sumbernya

    Kekayaan Raffi Ahmad Lebih dari Rp1 Triliun, Gus Umar Pertanyakan Sumbernya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad, memiliki total harta kekayaan lebih dari satu triliun rupiah.

    Itu berdasarkan rilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

    Pesohor Raffi Ahmad melaporkan kekayaannya pada 27 Desember 2024.

    Raffi memiliki kekayaan berupa aset tanah dan bangunan senilai Rp737.156.974.400 yang terletak di berbagai daerah. Ada di Tangerang, Depok, Jakarta, Makassar, Bali, dan Bandung.

    Adapun di antaranya data terkait Tanah dan Bangunan, Alat Transportasi, Harta Bergerak Lainnya, Surat Berharga, Kas serta harta lain.

    Dalam laporan tersebut, tercatat total harta Tanah dan Bangunan Raffi Ahmad diketahui mencapai lebih dari Rp 737 miliar.

    Sementara itu, total harta alat transportasi suami Nagita Slavina tersebut senilai lebih Rp 55 miliar.

    “Harta bergerak lainnya Rp 46.757.711.000,” begitu lanjutan isi laporan harta Raffi Ahmad.

    Kemudian, tiga kategori harta lainnya diketahui mencapai angka lebih dari Rp 329 miliar.

    “Total harta kekayaan dipotong utang, Rp 1.033.996.390.568,” begitu tertulis jumlah total kekayaan harta Raffi Ahmad yang dicatatkan KPK.

    Terkait hal itu, tokoh NU, Umar Sahadat Hasibuan mempertanyakan sumber kekayaan Raffi Ahmad yang terbilang fantastis. Demikian halnya dengan kekayaan Mayor Teddy.

    “Pengen tahu bisnis Raffi Ahmad dan Teddy ini apa ya? Mayor teddy kekayaannya sampai 15 M apakah warisan ortunya? Atau ada bisnisnya? Raffi Ahmad sumber bisnisnya apa sih yg bisa bikin kekayaannya sampai 1 T ? Ada yg bisa ksh data ges?#SeriusNanya,” tulis Gus Umar melaui akun pribadinya di X, dikutip Jumat (31/1/2025).

  • Lapor Mas Wapres Mengecewakan, Anthony Budiawan: Kekonyolan dari Orang yang Tidak Layak Secara Syarat dan Kemampuan

    Lapor Mas Wapres Mengecewakan, Anthony Budiawan: Kekonyolan dari Orang yang Tidak Layak Secara Syarat dan Kemampuan

    Dikatakan Ujang, niat baik yang tidak dijalankan dengan kebersamaan dapat berpotensi menjadi masalah besar, terutama menjelang Pilpres 2029.

    Sekadar informasi, 2029 mendatang Indonesia akan kembali menggelar pesta rakyat Pemilihan Presiden (Pilpres) setelah masa jabatan Prabowo selesai.

    “Niat baik kalau tidak dilakukan dengan kebersamaan, menjadi problem,” ujar Ujang dikutip dari unggahan akun x @n_d_r_∅ (12/11/2024).

    Menurut Ujang, pertunjukan yang dilakukan antara Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran Rakabuming merupakan sarat kepentingan menuju 2029.

    “Saya melihat ada kepentingan, sama-sama juga kita tahu menuju ke 2029,” cetusnya.

    Blak-blakan, Ujang menekankan bahwa Kementerian harus dilibatkan dalam program tersebut. Mengingat, Kementerian juga memiliki sentra pengaduan selama ini.

    “Kementerian (harus) dilibatkan, jangan lupa juga koordinasi dengan Presidennya,” Ujang menuturkan.

    Ujang menambahkan, koordinasi dengan Presiden sangat penting agar tidak ada kesenjangan antara lembaga-lembaga pemerintahan.

    “Presiden harus tahu juga, mesti ada langkah-langkah yang dikoordinasikan dengan baik. Tidak jalan sendiri-sendiri. Manajemen pemerintahan itu manajemen kesatuan, terintegrasi satu sama lain,” tambahnya.

    Kata Ujang, jika Wapres melakukan langkah-langkah tanpa memberi tahu Presiden, hal itu bisa menyebabkan frekuensi yang berbeda dalam kebijakan pemerintahan.

    “Jadi kalau Wapresnya kerja apa, presiden harus tahu. Kalau kepentingan yang kompak, sama, oke. Tapi kalau frekuensi berbeda ini yang jadi persoalan,” tandasnya.

  • Gibran hingga Erick Thohir Disebut Geng Solo, Apa Dampaknya bagi Prabowo?

    Gibran hingga Erick Thohir Disebut Geng Solo, Apa Dampaknya bagi Prabowo?

    Sebelumnya diketahui, Politikus dan aktivis Syahganda Nainggolan memberikan pandangannya terkait polemik yang tengah terjadi di Indonesia, khususnya mengenai visi ekonomi Prabowo Subianto.

    Dikatakan Syahganda, Prabowo telah memiliki konsep yang jelas untuk membawa Indonesia menuju kejayaan, namun ia menyoroti eksekusi program yang dinilai belum optimal.

    “Prabowo sudah pernah datang ke tempat saya, di Sabang Merauke Circle. Saat pidato tahun 2010 saja, beliau sudah punya visi besar,” ujar Syahganda dikutip dari Podcast Bambang Widjojanto (15/1/2025).

    Syahganda menarik sebuah contoh, ia mengatakan dalam 81 km harus ada akuakultur dan bisa menjadi solusi besar bagi Indonesia.

    “Itu saja sudah solusi besar, kita akan kaya raya,” Syahganda menuturkan.

    Ia menyoroti dua sektor utama yang menjadi fokus Prabowo, yakni akuakultur di kawasan pantai dan pengembangan industri petrokimia.

    Syahganda menilai akuakultur, seperti budidaya lobster dan udang di pinggir laut, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

    Selain itu, industri petrokimia yang sempat berkembang pesat di era Soeharto, menurutnya, perlu diteruskan untuk mengatasi permasalahan pupuk yang saat ini masih menjadi kendala besar.

    Namun, Syahganda mengkritik kinerja para pembantu Prabowo yang merupakan titipan Jokowi.

    “Cuma problemnya, pembantu-pembantu Prabowo ini ada yang kebanyakan pemalas. Sepuluh tahun di zaman Jokowi itu malas,” cetusnya.

    “Bayangkan saja sampai Pak Prabowo harus datang sendiri ke Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk menjelaskan konsep Ekonomi Pancasila,” katanya.

  • Pencegahan PMI Ilegal, Alissa Wahid Minta Pemerintah Perketat Regulasi Penyaluran

    Pencegahan PMI Ilegal, Alissa Wahid Minta Pemerintah Perketat Regulasi Penyaluran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid menyarankan pemerintah memperketat lembaga penyaluran Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk mencegah insiden penembakan terulang kembali.

    “Jadi, pekerjaan rumah Pemerintah Indonesia itu bukan hanya mengatasi (PMI) yang di sana (luar negeri), tetapi dari sininya sudah diperketat, izin nggak bisa sembarangan, lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan yang mengurus tenaga kerja Indonesia ini mereka harus memenuhi kebijakan pengamanannya, itu harus ada,” katanya saat ditemui usai Kongres Keluarga Maslahat NU di Jakarta, Jumat.

    Menurut putri Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu, pengelolaan pekerja migran di luar negeri sangat sulit, utamanya bagi PMI yang ilegal, sehingga pengetatan tersebut sangat penting untuk memberikan perlindungan sejak dari Indonesia.

    “Kalau masih gampang-gampangan di Indonesia mengurus ini itunya, akhirnya si pekerja ke sananya menjadi ilegal. Kasus seperti yang terjadi di Malaysia ini, memang ada kesulitan tingkat tinggi, kalau di Malaysia atau di negara-negara sekitar Indonesia dan bahkan di Arab Saudi itu adalah pengelolaan pekerja migran yang ada di sananya, itu agak susah, apalagi kalau pekerja migran yang ilegal,” ujarnya.

    Alissa juga menyebutkan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) tengah berproses menjalin kerja sama perlindungan PMI dengan menandatangani kesepahaman bersama.

    “Pemerintah akan membuat kerja sama atau MoU dengan PBNU dalam waktu dekat, kira-kira dua minggu lagi. Itu salah satunya dalam rangka untuk memperkuat perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” tuturnya.

  • Tak Bermanfaat Buat Negara, Lapor Mas Wapres Lebih Baik Dihentikan, Ferdinand: Sekadar Pencitraan

    Tak Bermanfaat Buat Negara, Lapor Mas Wapres Lebih Baik Dihentikan, Ferdinand: Sekadar Pencitraan

    Ia mempertanyakan mengenai laporan yang sudah masuk ke anak sulung Presiden ke-7 Indonesia ini.

    “Udah brapa ratus laporan yang dikelarin Gibran Rakabuming?,” imbuhnya.

    Ia juga melontarkan sindiran pedas terkait transparansi program tersebut, dengan menggoda tentang keberadaan tempat laporan yang disebutnya kini mungkin sudah tutup

    “Waktu dibuka ini laporan, janjinya dua minggu beres laporannya,” cetusnya.

    “Apa jangan-jangan malah dah tutup tuh tempat ngelapornya di Istana Boneka, eh Istana Wapres,” kuncinya.

    Sebelumnya, Analis Politik, Ujang Komarudin, mengungkapkan bahwa langkah Lapor Mas Wapres yang dilakukan tanpa melibatkan kementerian dan koordinasi dengan Presiden bisa menimbulkan masalah besar bagi pemerintahan.

    Dikatakan Ujang, niat baik yang tidak dijalankan dengan kebersamaan dapat berpotensi menjadi masalah besar, terutama menjelang Pilpres 2029.

    Sekadar informasi, 2029 mendatang Indonesia akan kembali menggelar pesta rakyat Pemilihan Presiden (Pilpres) setelah masa jabatan Prabowo selesai.

    “Niat baik kalau tidak dilakukan dengan kebersamaan, menjadi problem,” ujar Ujang dikutip dari unggahan akun x @n_d_r_∅ (12/11/2024).

    Menurut Ujang, pertunjukan yang dilakukan antara Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran Rakabuming merupakan sarat kepentingan menuju 2029.

    “Saya melihat ada kepentingan, sama-sama juga kita tahu menuju ke 2029,” cetusnya.

    Blak-blakan, Ujang menekankan bahwa Kementerian harus dilibatkan dalam program tersebut. Mengingat, Kementerian juga memiliki sentra pengaduan selama ini.

  • Perairan Subang Juga Diduga Disertifikatkan, Tagar Copot Kapolri Trending

    Perairan Subang Juga Diduga Disertifikatkan, Tagar Copot Kapolri Trending

    Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap aset negara, terutama wilayah perairan, perlu diperketat agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan pribadi atau kelompok.

    Sebelumnya, Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mendesak aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk segera mengambil langkah hukum terkait kasus pagar laut di Tangerang.

    Mahfud menegaskan bahwa perkara ini telah memenuhi unsur pelanggaran pidana, terutama dalam hal penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas wilayah perairan.

    “Kalau sudah keluar sertifikat resmi di atas laut, pasti ada permainan antara dunia usaha dan pejabat terkait,” ujar Mahfud dalam keterangannya.

    Ia menilai hal tersebut sebagai bukti adanya praktik penipuan atau penggelapan, mengingat laut seharusnya tidak dapat disertifikatkan.

    “Itu kejahatan, dan kalau ada unsur suap kepada pejabat, maka KPK, Kejaksaan Agung, serta Polri bisa langsung bertindak,” sebutnya.

    Ia juga menegaskan bahwa seluruh aparat penegak hukum memiliki kewenangan penuh untuk menangani kasus ini tanpa perlu menunggu pihak lain bertindak lebih dahulu.

    Menurutnya, sikap saling menunggu hanya akan menghambat penyelesaian perkara.

    “Siapa yang sudah tahu lebih dulu atau mengambil langkah lebih dulu tidak boleh diganggu oleh institusi lain. Tapi ini malah saling takut, saya heran, kenapa aparat kita takut menangani kasus seperti ini? Ini mencurigakan,” timpalnya.

    Mahfud menyoroti bahwa dalam birokrasi Indonesia, bawahan sering kali ragu bertindak tanpa instruksi atasan.

  • Influencer Keren Shallom Jeremiah Teridentifikasi Korban Kebakaran Glodok Plaza

    Influencer Keren Shallom Jeremiah Teridentifikasi Korban Kebakaran Glodok Plaza

    “Teridentifikasi Desti Eka Putri Suwarno (24) jalan Bukit Hijau RT 12/08 Jonggol, Bogor, kedua Karen Solom Jeremiah perempuan 28 tahun, keduanya teridentifikasi dengan DNA,” ujar Nyoman.

    Lalu, ‘body part’ dengan nomor PMJ/Glodok/009 dan ‘body part’ dengan PMJ/Glodok/010 cocok dengan data ante mortem nomor 12. ‘Body part’ itu teridentifikasi atas nama Ade Aryati (30) dengan alamat Jalan Budi Mulia, Pademangan, Jakarta Utara.

    Teridentifikasi tiga kantong jenazah ini menambah total jenazah yang sudah diketahui jelas identitasnya oleh RS Polri menjadi enam kantong jenazah. Sedangkan proses identifikasi jenazah-jenazah tersebut masih berlangsung.

    Enam jenazah yang sudah teridentifikasi yakni sebagai berikut:

    1. Zukhi F Rahdja, laki-laki 42 tahun teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA,

    2. Aulia Belinda, perempuan 28 tahun teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA dan medis,

    3. Osima yukari, perempuan 29 tahun teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA

    4. Desty Eka Putri S, perempuan 24 tahun teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA,

    5. Keren Shallom Jeremiah, perempuan 21 tahun teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA,

    6. Ade Aryanti, perempuan 30 tahun teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA

    Sementara kantong jenazah lainnya yang berisi potongan tubuh yang belum berhasil diidentifikasi masih terus dilakukan pemeriksaan mendalam.

    Adapun 14 korban hilang yang dilaporkan, yakni Ade Aryati (30), Sinta Amelia (20), Aldrinas (29), Aulia Belinda (28), Osima Yukari (29), Deri Saiki (25), Indira Seviana Bela (25) dan Keren Shalom J (21), Intan Mutiara (26), Desty (24) dan Zukhi Radja (42), Chika Adinda Yustin (26), Muljadi (56) dan Dian Cahyadi (38).(*)

  • BRI UMKM EXPO(RT) and Microfinance Outlook 2025: Menko Airlangga Apresiasi Upaya BRI Berdayakan UMKM Indonesia

    BRI UMKM EXPO(RT) and Microfinance Outlook 2025: Menko Airlangga Apresiasi Upaya BRI Berdayakan UMKM Indonesia

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa BRI menyelenggarakan BRI UMKM EXPO(RT) 2025 secara bersamaan dengan BRI Microfinance Outlook 2025. “BRI menyelenggarakan BRI UMKM EXPO(RT) 2025 yang dilaksanakan bersamaan dengan BRI Microfinance Outlook, yang sebelumnya kedua event ini diselenggarakan secara terpisah. Kami berharap gabungan dua event ini dapat mendukung Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan”, ungkap Sunarso.

    BRI terus memperlihatkan komitmennya dalam pemberdayaan UMKM dan mendukung inklusi keuangan, seiring dengan berbagai kebijakan strategis yang diterapkan untuk memperkuat sektor UMKM di Indonesia.

    Pembukaan BRI UMKM EXPO(RT) 2025 dan BRI Microfinance Outlook 2025digelar di ICE BSD City, Tangerang, pada Kamis (30/1/2025). Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Muhaimin Iskandar, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman, Wakil Menteri BUMN RI Kartika Wirjoatmodjo, dan Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut semakin menegaskan komitmen bersama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya saing UMKM Indonesia di kancah global.

    Mengusung tema “Broadening MSME’s Global Outreach,” alias Memperluas Jangkauan Global UMKM, BRI UMKM EXPO(RT) 2025 digelar di ICE BSD City Tangerang pada 30 Januari s.d 2 Februari 2025. Tak keitinggalan, pada 30 Januari, BRI juga turut menggelar BRI Microfinance Outlook 2025 yang menjadi wadah diskusi penting terkait kondisi terkini dengan menghadirkan narasumber terkemuka dari dalam dan luar negeri. Menghadirkan beragam panggung hiburan dari musisi papan atas tanah air, pada event ini ribuan UMKM lokal siap memamerkan produk terbaiknya.

  • Adhie M Massardi: KPK Masih Dikendalikan Jokowi, Ubedilah Dicopot!

    Adhie M Massardi: KPK Masih Dikendalikan Jokowi, Ubedilah Dicopot!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Juru Bicara Presiden KH Abdurrahman Wahid, Adhie M Massardi, menanggapi pencopotan Ubedilah Badrun dari jabatannya sebagai Koordinator Program Studi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

    Ia menilai pemecatan tersebut merupakan bentuk serangan balik terhadap Ubedilah.

    “KPK serang balik Ubed,” ujar Ardhie di X @ArdhieMassardi (31/1/2025).

    Seperti diketahui, sebelumnya ia melaporkan dugaan kasus korupsi yang melibatkan putra Jokowi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Adhie menyebut bahwa KPK masih berada di bawah kendali mantan Presiden Jokowi dan berhasil mengintervensi UNJ untuk menyingkirkan Ubedilah.

    “KPK masih dikendalikan bekas presiden Jokowi sukses intervensi UNJ untuk nyopot Ubed,” cetusnya.

    Ia juga menuding bahwa strategi yang digunakan adalah dengan mengesankan laporan Ubedilah tidak memiliki dasar kuat.

    “Caranya? Dengan bilang seolah-olah yang dilaporkan sumir,” imbuhnya.

    Dengan cara tersebut, laporan tersebut dianggap tidak akademis dan mencoreng nama baik kampus.

    “Dipetieskan agar terkesan tidak akademis, bikin malu kampus UNJ. Wedus eh modus!,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, Akademisi Ubedilah Badrun yang dikenal kritis terhadap pemerintahan, khususnya setelah melaporkan dugaan KKN dan TPPU keluarga Presiden ke-7 Jokowi ke KPK, dicopot dari jabatannya sebagai Koordinator Program Studi Pendidikan Sosiologi UNJ.

    Pemberhentian ini dilakukan sebelum masa jabatannya berakhir pada 2027.

    Berdasarkan informasi dari media sosial UNJ, pencopotan tersebut terkait dengan perubahan status UNJ menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).