Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Danny Pomanto Belum Menyerah Meski MK Kubur Mimpinya Jadi Gubernur Sulsel

    Danny Pomanto Belum Menyerah Meski MK Kubur Mimpinya Jadi Gubernur Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengubur mimpinya menjadi gubernur Sulawesi Selatan Mohammas Ramdhan Pomanto belum menyerah. Ia menyiapkan langkah hukum yang mengejutkan.

    Danny Pomanto berencana melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel ke berbagai lembaga negara.

    Laporan tersebut akan dilayangkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Mabes Polri.

    “Tim hukum kami mendesak untuk melaporkan KPU ke APH. Kami akan laporkan KPU Sulsel ke DKPP, KPK, dan Mabes Polri. Bukti sudah kami rampungkan,” ujar Danny kepada awak media, kemarin.

    Dikatakan Danny, desakan untuk melaporkan KPU datang dari tim hukum serta relawan yang merasa ada ketidakberesan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 di Sulsel.

    Ia menegaskan bahwa KPU seharusnya bersikap netral sebagai penyelenggara pemilu, namun justru diduga terlibat dalam proses yang tidak sesuai aturan.

    “Ada banyak pelanggaran selama Pilkada 2024 di Sulsel. Ini menunjukkan KPU tidak profesional. Ini juga alasan kami melaporkan KPU ke DKPP,” jelasnya.

    Laporan ke DKPP disebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

    Namun, Danny tidak secara spesifik mengungkapkan detail pelanggaran yang menjadi dasar laporan ke KPK dan Mabes Polri.

    “Terkait langkah kami melaporkan KPU ke KPK dan Mabes Polri, itu terkait dugaan pelanggaran yang kami temukan, terutama soal biaya besar dalam Pilkada 2024,” tambahnya.

  • Ferdinand Hutahaean Sebut Kebijakan Bahlil Bukan Pengalihan Tapi Kecerobohan: Semua Menteri Prabowo Penuh Masalah

    Ferdinand Hutahaean Sebut Kebijakan Bahlil Bukan Pengalihan Tapi Kecerobohan: Semua Menteri Prabowo Penuh Masalah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Spekulasi mengenai isu pagar laut bersertifikat sengaja ditutupi oleh aturan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan melarang pengecer jual elpiji 3 kilogram mendadak jadi perbincangan.

    Bagaimana tidak, Bahlil dikenal sebagai orang dekat Presiden ke-7, Jokowi, yang disebut-sebut sebagai sosok yang mempermudah segala urusan di PIK 2.

    Namun, pandangan lain datang dari Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, ia justru tidak melihat adanya kemungkinan tersebut.

    “Saya tidak melihat bahwa ini adalah sebuah rekayasa untuk menutupi pagar laut. Sama sekali tidak,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Kamis (6/2/2025).

    Dikatakan Ferdinand, kebijakan mendadak Bahlil itu merupakan sebuah kecerobohan yang menggambarkan tentang tidak pekanya pemerintah terhadap kebutuhan rakyat.

    “Saya melihat ini memang betul-betul sebuah kecerobohan, kesoktahuan pemerintah terhadap rakyatnya, murni sebagai bagian dari kekacauan pemerintahan pak Prabowo,” cetusnya.

    Tambahnya, sejak awal pemerintahan Prabowo telah diselimuti berbagai masalah di kabinetnya.

    “Semua Menterinya penuh masalah. Dan, banyak sekali hal-hal yang dibatalkan setelah ramai di tengah publik,” sebutnya.

    Dibeberkan Ferdinand, mulai dari PPN, pagar laut, hingga teranyar mengenai elpiji 3 kilogram yang telah menelan dua korban jiwa.

    “Kabinet ini menjadi seperti sebuah kabinet kompromi politik yang tidak ada komando. Tapi karena Presiden punya kewenangan secara konstitusional, maka dia hanya bisa membatalkan apa yang tidak sejalan dengan hati dan pikirannya,” imbuhnya.

  • Kasus Elpiji 3 Kg, Hendri Satrio Soroti Masalah Komunikasi Publik di Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Kasus Elpiji 3 Kg, Hendri Satrio Soroti Masalah Komunikasi Publik di Pemerintahan Prabowo-Gibran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, menilai tren positif dalam survei kepuasan publik terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka harus diiringi dengan komunikasi yang lebih baik di internal pemerintah.

    Menurutnya, beberapa kebijakan yang menuai kontroversi, seperti larangan pengecer menjual elpiji 3 kilogram yang kemudian dibatalkan, seharusnya bisa dihindari jika komunikasi pemerintah dengan masyarakat lebih terstruktur dan efektif.

    “Tidak terlihat perubahan signifikan. Keputusan-keputusan meninggalkan kontroversi. Ada masalah komunikasi yang besar sekali di pemerintah Pak Prabowo dengan rakyat,” kata Hendri Satrio dalam acara perilisan survei di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Hendri menekankan bahwa ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap pemerintahan ini bukan hanya disebabkan oleh kebijakan ekonomi yang dianggap kurang berpihak, tetapi juga karena sikap dan perilaku beberapa menteri serta pejabat di lingkaran pemerintahan yang kurang peka terhadap respons publik. Ia mencontohkan kebijakan terkait distribusi LPG 3 kilogram yang sebelumnya menuai polemik hingga akhirnya diperbaiki.

    “Contohnya gas elpiji, kalau komunikasi pemerintah dengan pengecer, agen, dan rakyat itu bagus, tentu tidak akan terjadi antrean panjang yang akhirnya menimbulkan korban jiwa,” ujarnya.

    Sementara itu, dalam survei yang dirilis oleh KedaiKOPI, sebanyak 72,5 persen responden menyatakan puas dengan kinerja 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, sementara 27,5 persen lainnya menyatakan tidak puas.

  • Ferdinand Sebut Kabinet Seperti Kompromi Kerja di Era Prabowo: Seolah Presiden Tak Bisa Kendalikan Jajaran

    Ferdinand Sebut Kabinet Seperti Kompromi Kerja di Era Prabowo: Seolah Presiden Tak Bisa Kendalikan Jajaran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Kader Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyentil pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, di era Prabowo, kabinet Merah Putih jadi seperti kompromi kerja yang tak punya komando

    “Di jaman Prabowo, kabinet jadi seperti kompromi kerja yang tak punya komando tapi hanya punya kekuasaan tertinggi” kata Ferdinand dalam akun X, pribadinya, Kamis, (6/2/2025).

    Dia mengungkit soal pembatalan PPN 12 persen. Dimana sebelumnya banyak ditolak hingga Prabowo mengumumkan bahwa hanya akan berlaku bagi barang dan jasa mewah.

    Kemudian polemik pagar laut yang masih menjadi perbincangan publik hingga saat ini.

    Meski sudah dalam tahap pembongkaran, tapi tak sedikit yang pesimis dengan keberadaan pagar laut tersebut.

    Teranyar terkait kisruh penjualan LPG 3 kilogram yang dikeluarkan Menteri ESDM lalu dibatalkan Prabowo Subianto.

    “Pembatalan PPN, Kisruh Pagar Laut dan Pembatalan LPG 3 kg adalah fakta menyedihkan seolah Presiden tak bisa kendalikan jajaran tapi bisa batalkan keputusan menteri,” tandasnya. (*)

  • Andi Sudirman-Fatmawati Resmi Ditetapkan sebagai Gubernur dan Wagub Sulsel Terpilih

    Andi Sudirman-Fatmawati Resmi Ditetapkan sebagai Gubernur dan Wagub Sulsel Terpilih

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR- Pasangan Andi Sudirman Sulaiman – Fatmawati Rusdi (Andalan Hati) resmi ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih periode 2025 – 2030.

    Penetapan ini melalui rapat pleno terbuka KPU Sulsel yang digelar di Hotel Claro Makassar, Rabu (5/02/25) malam. Andalan Hati meraup suara yang sangat telak, yakni 3.014.255 suara.

    “Yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih yaitu calon gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, calon wakil gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi. Perolehan suara 3.014.255 atau 65,32% suara,” ujar Ketua KPU Sulsel, Hasbullah saat membacakan berita acara penetapa.

    Dalam penetapan ini, dihadiri langsung pasangan Andi Sudirman dan Fatmawati. Sementara pasangan Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto-Azhar Arsyad (DIA) memilih tidak hadir.

    Berdasar penetapan ini, maka selanjutnya Andalan Hati bakal segera dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel periode 2025-2030. Jika tidak ada halangan, pasangan ini akan dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto, 20 Februari 2025 di Jakarta.

    Rapat pleno penetapan cagub dan cawagub Sulsel terpilih digelar setelah adanya putusan dari MK soal sengketa Pilgub Sulsel. Sebelumnya, MK menolak gugatan Danny-Azhar. MK menyebut gugatan Danny-Azhar tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

    Berdasarkan pantauan, selain dihadiri Andalan Hati, rapat pleno terbuka KPU ini juga dihadiri Pj Gubernur Sulsel Fadjri Djufry, jajaran Bawaslu, dan sejumlah pimpinan Forkopimda Sulsel. Begitu pun beberapa pimpinan parpol dan perwakilan tim pasangan Andalan Hati.

  • Drama Gas Elpiji 3 Kg Dibuat Pemerintah, Jhon Sitorus Heran Pelakunya Diskenariokan Jadi Pahlawan

    Drama Gas Elpiji 3 Kg Dibuat Pemerintah, Jhon Sitorus Heran Pelakunya Diskenariokan Jadi Pahlawan

    “Lagi-lagi, 58 persen dibohongi!,” tandasnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, angkat suara terkait instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengaktifkan kembali pengecer gas elpiji 3 kg.

    Presiden juga menekankan pentingnya penertiban pengecer yang beralih menjadi agen sub pangkalan secara parsial, serta pengelolaan administrasi yang tepat.

    “Presiden Prabowo telah memberikan instruksi kepada Menteri ESDM untuk memfasilitasi pengecer dalam menjalankan kembali usaha mereka,” ujar Dasco di X @bang_dasco (4/2/2025).

    Kata Dasco, tujuannya adalah agar harga gas elpiji yang dijual ke masyarakat tidak menjadi terlalu mahal.

    Dasco menambahkan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan kestabilan pasokan gas elpiji di pasar dan melindungi daya beli masyarakat.

    “Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa proses transisi pengecer menjadi agen sub pangkalan dapat berjalan lancar tanpa memberatkan pihak terkait,” imbuhnya.

    Ada pun, Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mendukung larangan pengecer menjual elpiji 3 kilogram (kg).

    Dia mengatakan para pengecer nantinya dapat mendaftar menjadi agen resmi untuk menjual “gas melon” tersebut.

    “Kementerian ESDM justru mendorong para pengecer ini mendaftar menjadi agen resmi,” kata Hasan kepada wartawan, Senin (3/2/2025).

    Dia menilai aturan ini membuat para pengecer memiliki posisi formal dalam menjual gas LPG 3 kg. Dengan begitu, kata Hasan, pendistribusian LPG 3 kg dapat tepat sasaran.

  • Mahfud MD Sebut yang Ditindak di Kasus Pagar Laut Hanya Pejabat Kecil, Sentil Dirjen hingga Menteri

    Mahfud MD Sebut yang Ditindak di Kasus Pagar Laut Hanya Pejabat Kecil, Sentil Dirjen hingga Menteri

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pakar Hukum Mahfud MD menyebut kasus pagar laut di Tangerang, Banten ada bekingan. Ia menyoroti penegakan hukumnya.

    Menurutnya, yang dicopot dalam kasus ini hanya pejabat-pejabat kecil. Bukan aktor utama.

    “Ah itu kecil, pejabat-pejabat kecil. Itu pun (yang dicopot) yang sudah dipindah,” kaya Mahfud di  Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Selasa (04/2/2025).

    Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid, disebut hanya mencopot pejabat kecil.

    Ia pun menyebut-nyebut sejumlah jabatan. Seperti menteri, Dirjen, dan Kakanwil.

    “Ini pengambil kebijakannya yang mengawal (pagar laut), di tempat-tempat penentu kebijakan. Mulai dari menteri, dirjen, kakanwil,” terangnya.

    Menurutnya, delapan pejabat itu tidak mungkin berani bertindak. Tanpa perintah dari atas.

    Ia menerangkan, para pejabat tersebut, hanya mengurusi administrasi. Bukan aktor utama.

    “Ndak mungkin dia melakukan apa-apa kalau tanpa ada beking perintah dari atas atau pembiaran dari atas karena intervensi dari luar, karena kolusi dan sebagainya,” pungkasnya. (Arya/Fajar)

  • Survei KedaiKOPI: Mayoritas Masyarakat Puas dengan Program Makan Bergizi Gratis

    Survei KedaiKOPI: Mayoritas Masyarakat Puas dengan Program Makan Bergizi Gratis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan respons positif dari masyarakat, dengan mayoritas menganggapnya sebagai kebijakan yang membantu mengurangi beban ekonomi keluarga.

    Presiden pun mendapat apresiasi atas inisiatif ini, meskipun ada beberapa aspek yang dinilai masih perlu diperbaiki agar manfaatnya lebih optimal.

    Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga KedaiKOPI, sebanyak 84 persen masyarakat merasa terbantu dengan adanya program MBG.

    Manajer Riset KedaiKOPI, Ashma Nur, menjelaskan bahwa mayoritas responden menginginkan standarisasi gizi sebagai prioritas utama dalam penyempurnaan program ini.

    “Ada 53,4 persen masyarakat yang berharap kualitas gizi dalam program MBG dapat lebih distandarisasi sehingga manfaatnya lebih maksimal,” ujar Ashma dalam rilis survei di Kantor KedaiKOPI di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2025).

    Selain perbaikan gizi, perluasan program MBG ke seluruh provinsi juga menjadi harapan besar masyarakat.

    “Sebanyak 29,8 persen responden berharap cakupan MBG dapat diperluas agar lebih banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya,” tambah Ashma.

    Ia menekankan bahwa evaluasi terhadap program ini secara keseluruhan masih menunjukkan hasil yang positif.

    Namun, ada beberapa kendala yang disoroti masyarakat dalam survei tersebut. Sebanyak 38,9 persen menganggap menu makanan dalam MBG kurang variatif, sementara 34,3 persen menilai cita rasanya masih kurang memuaskan.

    “Selain itu, ada juga keluhan terkait porsi makanan yang kurang. Ada siswa yang tidak mendapatkan makanan secara lengkap, misalnya tidak mendapatkan lauk seperti ayam,” ungkap Ashma.

  • Appi-Aliyah Tinggal Dilantik, Danny Pomanto: Selamat Datang Pemimpin Baru Makassar

    Appi-Aliyah Tinggal Dilantik, Danny Pomanto: Selamat Datang Pemimpin Baru Makassar

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto mengucapkan selamat kepada Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham, atas terpilihnya sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar yang baru.

    Itu diucapkan Danny setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Makassar pada Selasa, 4 Februari 2025. Putusan itu pada pokoknya menolak gugatan tim Indira dan Ilham.

    “Setiap masa ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada masanya. Selamat datang pemimpin baru Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham. Doa Kami Insyaallah Kota Makassar akan tambah baik dari hari ini. Danny dan Indira,” tulis Danny di status WhatsAppnya siang tadi, Rabu (5/02/2025).

    Tak hanya itu, Danny berharap pemerintahan baru era Appi-Aliyah nantinya bisa melanjutkan program-program baik yang telah ia jalankan.

    Sekarang, Pemkot Makassar berada pada akhir masa jabatan dan awal jabatan pemerintahan baru. Ia yakin Appi-Aliyah punya visi dan misi sendiri untuk Makassar.

    “Pak Appi dan Ibu Aliyah pasti memiliki visi misi tersendiri. Namun, saya berharap apa yang sudah bermanfaat bagi masyarakat bisa dilanjutkan dengan baik,” harap Danny.

    Diketahui, Majelis hakim MK memutuskan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) untuk Pilkada Kota Makassar 2024 dengan menolak dilanjutkan ke tahap sidang pembuktian.

    Dengan demikian, Appi-Aliyah resmi menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar setelah pelantikan yang akan dilaksanakan pada bulan ini di Jakarta. (Arya/Fajar)

  • Iring-iringan Mobil R1 Angkut Prabowo Subianto Buka Jalan untuk Ambulans

    Iring-iringan Mobil R1 Angkut Prabowo Subianto Buka Jalan untuk Ambulans

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Beredar video memperlihatkan iring-iringan kendaraan presiden Prabowo Subianto, menggunakan mobil R1 membuka jalan untuk kendaraan prioritas.

    Terlihat Maung Garuda Limousine berwarna putih sedikit menepi saat ada mobil ambulans di belakangnya.

    Mulanya, mobil Prabowo mengambil jalur kanan di salah satu ruas jalan di Jakarta itu. Kemudian, rombongan menepi ke kiri untuk membuka jalan ruas kanan.

    Sementara petugas yang berada di depan mempersilahkan ambulans yang membunyikan sirinenya itu.

    Di sisi lain, mobil R1 tidak membunyikan sirine saat mobil ambulans berwarna silver itu melintas.

    Kejadian itu diduga terjadi di salah satu ruas jalan yang ada di Jakarta.

    Tidak hanya sekali, beberapa waktu yang lalu, kejadian serupa juga sudah pernah terjadi.

    Saat itu di tengah jalan, iring-iringan mobil orang nomor 1 itu member jalan untuk ambulance yang membawa pasien kritis. (Elva/Fajar)