Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • MK Dalami Sengketa Pilwalkot Palopo, Keabsahan Ijazah Trisal Tahir Dipertanyakan

    MK Dalami Sengketa Pilwalkot Palopo, Keabsahan Ijazah Trisal Tahir Dipertanyakan

    Sementara itu, KPU Kota Palopo selaku Termohon menghadirkan mantan Komisioner KPU Kota Palopo Muhatzhir Muh. Hamid yang disanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas kisruh syarat pencalonan wali kota ini. 

    Muhatzhir mengatakan surat sanggahan dari Kepala Sekolah PKBM Yusha Bonar Johnson kepada pernyataan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara menjadi bukti tak terbantahkan keabsahan Ijazah Paket C milik Trisal Tahir. Termohon bersama Bawaslu Kota Palopo melakukan klarifikasi kepada Bonar Johnson secara daring.

    “Intinya pihak Kepala Sekolah mengakui Trisal Tahir sebagai siswa tamat di PKBM Yusha 2016, Kepala Sekolahnya langsung,” ucap Muhatzhir.

    Klarifikasi

    Kepala Sekolah PKBM Yusha Bonar Johnson dihadirkan langsung oleh Pihak Terkait yaitu Paslon Nomor Urut 4 Trisal Tahir dan Akhmad Sarifuddin. Bonar Johnson mengatakan PKBM tidak pernah mengeluarkan Ijazah Paket C, pihaknya hanya memfasilitasi peserta didik untuk mengikuti ujian nasional Paket C. Dia meyakini Trisal Tahir adalah peserta didiknya sehingga dia berani menyatakan Ijazah Paket C milik Trisal Tahir memang benar.

    “Dari awal saya sudah bilang bahwa dia (Trisal Tahir) peserta didik saya, ada (data pendukung),” tutur Bonar.

    Bonar juga menyatakan tidak pernah diundang untuk memberikan klarifikasi di Sentra Gakkumdu terkait penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan terkait ijazah ini. “Saya tidak pernah diundang ataupun membuat klarifikasi ke mereka, mereka memutuskan secara sepihak, biar Saudara tahu (kuasa Pemohon),” kata dia.

  • Bahlil Nyaris Cium Tangan Gibran dan Hanya Salam Biasa ke Presiden, Gatot: Ada Kuda Troya di Kabinet

    Bahlil Nyaris Cium Tangan Gibran dan Hanya Salam Biasa ke Presiden, Gatot: Ada Kuda Troya di Kabinet

    Namun, pernyataan Gerindra tersebut tidak diterima begitu saja oleh Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, justru menilai tidak mungkin ada kebijakan yang diambil seorang menteri tanpa sepengetahuan Presiden.

    “Semua menteri-menteri, bukan hanya menteri dari Golkar, saya rasa tidak ada kebijakannya yang tidak sepengetahuan Presiden. Tidak mungkin,” tegas Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    “Enggak mungkin ada menteri yang berani-beranian atau yang mengarang-mengarang kebijakan itu tanpa ada koordinasi atau instruksi dari Presiden,” tambahnya.

    Doli juga menekankan bahwa kebijakan Bahlil bertujuan baik, yakni mengatur tata niaga distribusi LPG 3 kg agar lebih tertata.

    “Dan yang dilakukan kemarin itu kan sebetulnya baik ya. Artinya, itu yang mau diatur kan tata niaga soal gas elpiji 3 kg. Bahwa kemudian kebijakan-kebijakan itu ada dinamika, ada tanggapan segala macam, ya menurut kami biasa saja,” sebutnya.

    Namun, di balik perdebatan ini, muncul spekulasi bahwa perselisihan ini bisa menjadi ancaman bagi stabilitas koalisi.

    Sinyal ini semakin kuat mengingat Prabowo ingin kabinetnya berjalan dengan harmonis dan loyal.

    Jika perbedaan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Partai Golkar yang memiliki posisi strategis di kabinet akan mendapat tekanan lebih besar dari Presiden.

    Sementara itu, Dasco memastikan bahwa stok LPG 3 kg tetap aman dan tidak terjadi kelangkaan.

    “Stok tidak langka, stok ada, stok terkonfirmasi tidak langka,” tutupnya.

    Muncul pertanyaan di publik, apakah pernyataan ini cukup untuk meredam konflik di antara dua partai besar dalam koalisi? Ataukah ini justru menjadi awal dari ketegangan politik yang lebih besar di kabinet Prabowo-Gibran?

  • Patrick Kluivert Cari Asisten Pelatih Timnas Indonesia, Siapa yang Terpilih?

    Patrick Kluivert Cari Asisten Pelatih Timnas Indonesia, Siapa yang Terpilih?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, saat ini tengah melakukan seleksi untuk menentukan dua asisten pelatih yang akan mendampinginya di Skuad Garuda.

    PSSI telah mengajukan 10 nama pelatih lokal sebagai kandidat, tetapi hanya dua yang akan dipilih Kluivert. Sebelumnya, publik hanya mengetahui Zulkifli Syukur sebagai kandidat yang telah menjalani seleksi. Namun, kini muncul beberapa nama lain yang juga masuk dalam radar Kluivert.

    Kurniawan Dwi Yulianto, Bima Sakti, dan Eko Purdjianto Ikut Seleksi

    Salah satu kandidat yang terungkap baru-baru ini adalah Kurniawan Dwi Yulianto, asisten pelatih Timnas Indonesia U-20. Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah menjalani wawancara langsung dengan Kluivert dalam sesi latihan Timnas Indonesia U-20 di Stadion Madya, Gelora Bung Karno, pada Rabu kemarin.

    “Wawancaranya santai, tapi ada banyak pertanyaan yang diterima,” kata Kurniawan kepada awak media.

    Selain dirinya, Kurniawan juga menyebut dua nama lainnya yang turut dipanggil untuk seleksi, yaitu Bima Sakti dan Eko Purdjianto, yang juga merupakan asisten pelatih Timnas U-20.

    “Saya tahunya Zulkifli duluan, lalu ada Bima dan Eko juga,” ujarnya.

    Keputusan Akhir di Tangan Kluivert

    Meskipun sudah menjalani wawancara, Kurniawan menyadari bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Patrick Kluivert.

    “Kami hanya mengikuti proses seleksi, keputusan tetap ada pada mereka. Intinya siapa pun yang terpilih, kami akan mendukung penuh,” tegas Kurniawan.

    Dengan pengalaman dan nama besar Kluivert di dunia sepak bola, pemilihan asisten pelatih ini tentu menjadi faktor penting dalam membangun skuat Timnas Indonesia yang lebih solid dan kompetitif di kancah internasional.

    Siapa yang akhirnya akan mendampingi Kluivert? Mari kita tunggu keputusan resmi dari PSSI!

    (Wahyuni/Fajar)

  • Bahlil Disudutkan, Partai Golkar Pasang Badan: Semua Kebijakan Harus Seizin Presiden

    Bahlil Disudutkan, Partai Golkar Pasang Badan: Semua Kebijakan Harus Seizin Presiden

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Hubungan antara Partai Golkar dan Gerindra di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai mengalami gesekan.

    Polemik kebijakan larangan pengecer menjual LPG 3 kg menjadi pemantik perbedaan pandangan antara dua partai besar yang berada dalam satu koalisi.

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan berasal dari Presiden Prabowo.

    Ia menekankan bahwa kebijakan itu dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar.

    “Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden, Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Sejumlah pihak menilai, pernyataan ini mengindikasikan bahwa Prabowo ingin menjaga citranya dengan melepaskan tanggung jawab dari kebijakan yang menuai kritik publik tersebut.

    Dasco juga menegaskan bahwa saat ini Prabowo telah memerintahkan agar kebijakan itu dibatalkan dan pengecer bisa kembali berjualan seperti biasa.

    Namun, pernyataan Gerindra tersebut tidak diterima begitu saja oleh Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, justru menilai tidak mungkin ada kebijakan yang diambil seorang menteri tanpa sepengetahuan Presiden.

    “Semua menteri-menteri, bukan hanya menteri dari Golkar, saya rasa tidak ada kebijakannya yang tidak sepengetahuan Presiden. Tidak mungkin,” tegas Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

  • Agustiani Tio Dicekal ke Luar Negeri Padahal Mau Berobat Kanker, Guntur Romli: KPK Tidak Berperikemanusiaan

    Agustiani Tio Dicekal ke Luar Negeri Padahal Mau Berobat Kanker, Guntur Romli: KPK Tidak Berperikemanusiaan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Agustiani Tio dicekal ke luar negeri. Tindakan itu dinilai tidak berperikemanusiaan.

    Itu diungkapkan kader PDIP, Muhammad Guntur Romli. Ia mengatakan Agustiani padahal sudah menjalani hukuman sebelumnya.

    “KPK tidak berperikemanusiaan, Agustiani Tio sudah menjalani hukuman, sudah bebas murni,” kata Guntur Romli dikutip dari unggahannya di X, Jumat (7/2/2025).

    Agustiani, kata Gun Romli dicekal selama enam bulan. Padahal ia akan ke luar negeri untuk berobat.

    “Tiba-tiba dikecal kembali ke LN slama 6 bulan, padahal tanggal 17 Feb ini harus ke Tiongkok untuk berobat lanjutan karena kanker, rahim dia sudah diangkat,” ujarnya.

    Tidak hanya Agustiani, suaminya pun demikian. Turut dicekal keluar negeri.

    “Suaminya yang tidak terlibat tidak pernah diperiksa KPK juga ikut dicekal,” ucapnya.

    Hal tersebut, dilaporkan Agustiani ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Senin 3 Februari 2025.

    “Perlakuan tidak manusiawi KPK ini dilaporkan oleh Agustiani Tio ke @KomnasHAM & hari ini, dia ikut bersaksi di Praperadilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto,” terangnya.

    Diketahui, Agustiani Tio pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI periode 2019-2024, yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, pada 6 dan 8 Januari 2025.

    Sebelun diperiksa, Agustiani membeberkan hal mengejutkan.

    “Pada saat ada surat (panggilan Desember 2024) kemudian saya tunda minta 6 Januari (2025), ada hal yang aneh, ada orang minta ketemu dengan saya. Karena saya nggak mau ketemu di rumah, yuk kita ketemu di luar. Ya kalau dia sih bilang nya dari teman saya, dapat nomor saya,” kata Agustiani Tio saat memberikan kesaksian dalam sidang praperadilan Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (7/2).
     
    Ia mengungkapkan, dirinya diminta oleh pihak yang tidak dikenalnya untuk memberikan keterangan yang jujur saat diperiksa KPK. Bahkan, dia juga ditawari perbaikan ekonominya saat itu.
    (Arya/Fajar)

  • Golkar dan Gerindra Retak di Kabinet Prabowo-Gibran?

    Golkar dan Gerindra Retak di Kabinet Prabowo-Gibran?

    Lebih lanjut, Jhon juga mengaitkan kemungkinan adanya campur tangan pihak lain dalam dinamika kabinet, termasuk peran Jokowi dari Istana Solo.

    “Apa mungkin atas perintah Jokowi dari Istana Solo seperti analisa yang populer saat ini?” tanya Jhon.

    Ia menegaskan bahwa kekuatan Partai Golkar dalam kabinet tak bisa diremehkan.

    Bahkan, kata dia, posisi Bahlil sebagai Menteri ESDM bukan karena telunjuk Prabowo, melainkan karena pengaruh Golkar.

    “Maka, jabatan ESDM untuk Bahlil itu bukan karena telunjuk Prabowo, tapi karena telunjuk Bahlil,” terangnya.

    Tidak lupa, Jhon mempertanyakan adakah keberanian Prabowo untuk mencopot Bahlil dari jabatannya.

    Ia yakin Prabowo tidak akan berani melakukannya karena Bahlil memegang banyak informasi penting terkait Pilpres 2024.

    “Lalu, beranikah Prabowo memecat Bahlil? Saya yakin 99 persen tidak akan berani karena semua aib Prabowo di Pilpres 2024 dipegang oleh Bahlil,” pungkasnya.

    Terpisah, Elite Partai Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut, peringatan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada para menterinya bukan sekadar wacana.

    Dahnil menegaskan bahwa itu merupakan bentuk ketegasan dalam menjalankan pemerintahan.

    Dikatakan Dahnil, beberapa peringatan yang sebelumnya hanya bersifat internal kini mulai disampaikan secara terbuka kepada publik.

    “Beberapa peringatan Pak Prabowo terkait yang disampaikan di ruang publik, tadinya adalah konsumsi terbatas,” ujar Dahnil di akun X pribadinya, @dahnilanzar, Jumat (7/2/2025).

    Karena dirasa bahwa publik harus mengetahuinya, maka ketegasan Prabowo dalam menjalankan roda kepemimpinannya diperlihatkan.

  • Presiden Prabowo Beri Ultimatum ke Pejabat Negara, Kader Partai Demokrat: Mari Kita Dukung

    Presiden Prabowo Beri Ultimatum ke Pejabat Negara, Kader Partai Demokrat: Mari Kita Dukung

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden RI, Prabowo Subianto, memberikan ultimatum kepada seluruh aparat penegak hukum dan institusi negara.

    Ultimatum tersebut meminta agar para pejabat negara membersihkan dirinya masing-masing dari tindak pidana korupsi.

    Ini dilakukan Presiden Prabowo agar bisa menyukseskan program-program pemerintah.

    Prabowo memperingatkan bahwa ia bakal menindak aparat yang menghalang-halangi kebijakan yang disiapkan pemerintah untuk membantu rakyat Indonesia.

    Terkait hal ini, Kader Partai Demokrat, Benny K Harman menyambut baik pernyataan dari orang nomor satu Indonesia itu

    Ia menyebut ini sebagai langkah yang baik agar kedepannya Pemerintahan di Indonesia bisa bersih.

    “Luar biasa pernyataan dan penegasan Bpk Presiden Prabowo,” tulis Benny dicuitan akun X pribadinya dikutip Jumat (7/2/2025).

    “Kepada para pejabat negara diminta utk segera bersihkan diri sebelum dibersihkan,” tuturnya.

    Benny pun dengan tegas mendukung langkah dan ultimatum yang diberikan oleh Presiden Prabowo agar ke depannya cita-cita Indonesia bisa tercapai.

    “Mari kita dukung Presiden Prabowo agar cita-cita Indonesia Raya terwujud. Medeka! #RakyatMonitor#,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Reshuffle Kabinet di Depan Mata? Golkar dan Gerindra Beda Sikap

    Reshuffle Kabinet di Depan Mata? Golkar dan Gerindra Beda Sikap

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menegaskan komitmennya untuk menindak tegas menteri yang dinilai tidak bekerja demi kepentingan rakyat. 

    Ancaman ini menuai respons berbeda dari dua partai koalisinya, Golkar dan Gerindra, yang masing-masing memiliki pandangan tersendiri terkait kebijakan tersebut.  

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. 

    Ia menyatakan bahwa hanya Presiden yang memiliki kewenangan untuk menentukan dan mengetahui waktu yang tepat untuk melakukan perombakan kabinet. Menurutnya, banyak kader Golkar termasuk Ketum Bahlil Lahadalia berada di Kabinet Merah Putih.

    “Ketum itu adalah kader terbaik partai. Makanya karena dia terbaik, dipilih jadi ketua umum,” kata Doli

    Selain itu, Doli menyebut bahwa reshuffle kabinet adalah kewenangan mutlak Presiden, dan partai politik koalisi pemerintah tidak bisa menekan atau memberikan desakan apapun terkait hal tersebut

    “Masing-masing partai tentu memberikan kader terbaiknya, apalagi Golkar. Kami punya delapan kader terbaik, termasuk Ketua Umum kami,” ujar Doli.

    Di sisi lain, Partai Gerindra, yang dipimpin langsung oleh Prabowo, lebih menekankan pentingnya kerja keras dan kesungguhan para menteri dalam mendukung kebijakan presiden. 

    Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian Gerindra, menegaskan bahwa terdapat setidaknya satu menteri yang dianggap kurang mendukung agenda presiden.

    “Kita harus siap dengan kemungkinan adanya pergantian menteri yang tidak mampu mendukung agenda presiden secara konsisten,” ujar Sufmi Dasco.

  • Kisruh Gas LPG Dijadikan Candaan, Azzam Mujahid Izzulhaq Tulis Surat Terbuka untuk Komeng

    Kisruh Gas LPG Dijadikan Candaan, Azzam Mujahid Izzulhaq Tulis Surat Terbuka untuk Komeng

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Founder Awak Media Indonesia (AMI) Group, Azzam Mujahid Izzulhaq menulis surat terbuka untuk Anggota DPD RI Alfiansyah Bustami Komeng buntut dari pernyataannya merespon kelangkan gas LPG 3 Kg.

    Diketahui, pelawak yang populer disapa Komeng itu melontarkan candaan saat dimintai pendapat tentant kisruh kebijakan distribusi gas LPG 3 kg yang meresahkan masyarakat.

    “Ya, kalau gas harus dibatasi, kalau enggak dibatasi ngebut terus,” kata Komeng di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Komeng menilai, polemik regulasi gas elpiji 3 Kg yang meresahkan masyarakat telah berakhir, setelah Presiden Prabowo kembali mengizinkan pengecer untuk menjual gas elpiji 3 kg.

    “Biasalah, kalau ada penyesuaian kan ada dinamika-dinamika kecil. Tapi kan semuanya udah baik lagi,” ucapnya.

    Azzam Mujahid Izzulhaq mengingatkan bahwa saat ini Komeng adalah seorang wakil rakyat yang mengemban amanah menyuarakan aspirasi masyarakat bukan hanya sekedar pelawak.

    Berikut ini adalah surat terbuka yang diunggah Azzam Mujahid Izzulhaq melalui akun X pribadinya, dilansir pada Jumat (7/2/2025).

    Surat Terbuka untuk Saudara Alfiansyah Bustami Komeng, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Jawa Barat.

    Assalamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ,

    Semoga saudara Alfiansyah Bustami Komeng selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat dalam menjalankan tugas sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

    Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan komitmen Anda dalam mengemban amanah rakyat, khususnya bagi masyarakat Jawa Barat.

  • Buntut Elpiji 3 Kg, Kabinet Ricuh, Golkar Vs Gerindra Saling Sikut?

    Buntut Elpiji 3 Kg, Kabinet Ricuh, Golkar Vs Gerindra Saling Sikut?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Golkar dan Partai Gerindra disebut saling sikut. Isu itu mencuat setelah ribut-ribut gas elpiji 3 kilogram (Kg).

    “Kabinet ricuh, Golkar vs Gerindra saling sikut?” kata Pegiat Media Sosial Jhon Sitorus dikutip dari unggahannya di X, Jumat (7/2/2025).

    Jhon mengatakan, kabinet Prabowo baru jalan tiga bulan. Tapi persoalan internalnya sudah segunung.

    “Masalah internal Kabinet Prabowo Gibran sudah segunung. Prabowo terlihat mulai tidak berdaya mengontrol menteri-menterinya,” ujar Jhon.

    Persoalan Golkar dan Gerindra, kata Jhon bermula saat Gerindra menyebut kebijakan Ketua Umum Golkar, yang menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) disebut tidak berkoordinasi dengan Prabowo oleh Gerindra.

    Hal itu diungkapkan Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco. Namun hal tersebut dibantah sejumlah kader Golkar.

    “Golkar ga kuat juga jadi babu, akhirnya mulai berani membantah Prabowo dan Gerindra,” ucap Jhon.

    Seharusnya, ia mengatakan kasus LPG 3 Kg sudah selesai begitu perintah ke Bahlil diberikan untuk membatalkan kebijakan larangan LPG 3 dijual di pengecer.

    “Ternyata masalah tidak selesai disana. Bagi Golkar, perintah Prabowo seolah-olah merendahkan Ketum Bahlul…(eh maaf lagi-lagi salah ucap) Bahlil maksud saya,” imbuhnya.

    Sementara kader Golkar, tak mau pemimpinnya disalahkan. Sekalipun yang dilawan adalah orang nomor satu di Indonesia.

    “Anak buah jelas tidak mau ketum partainya jadi kambing hitam, sekalipun lawannya Prabowo. Marwahnya harus dijaga, harga diri partai harus diperjuangkan,” ujarnya.