Author: Fajar.co.id

  • Masa Jabatan Danny Pomanto Berakhir 20 Februari 2025, Appi Jabat Walkot Makassar hingga 2030

    Masa Jabatan Danny Pomanto Berakhir 20 Februari 2025, Appi Jabat Walkot Makassar hingga 2030

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Masa jabatan Danny Pomanto sebagai Wali Kota Makassar akan berakhir per 20 Februari 2025. Bakal diganti Wali Kota terpilih Munafri Arifuddin.

    Itu diterapkan melalui Paripurna DPRD Kota Makassar tentang Pengumuman Akhir Masa Jabatan Wali Kota Makassar Periode 2021-2025.

    Diikuti Paripurna Pengumuman Hasil Penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Masa Kabatan Tahun 2025-2030.

    Digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar. Pada Sabtu, 8 Februari 2025.

    Di dalam rapat tersebut, disebut Munafri Arifuddin atau Appi sebagai wali Kota Makassar. Kemudian Aliyah Mustika Ilham sebagai wakil.

    “Satu, Munafri Arifuddin sebagai Wali Kota Makassar. Dua, Aliyah Mustika Ilham sebagai Wakil Wali Kota Makassar, kata Sekretaris Dewan DPRD Makassar, Muhammad Dahyal membacakan keputusan rapat.

    Dengan diumumkannya pemberhentian Danny Pomanto sebagai wali kota. Kemudian diumumkannya Appi sebagai wali kota, masa jabatan Danny akan berakhir otomatis pada 20 Februari 2025.

    Di hari itu, Appi dan Aliyah akan dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota. Bersamaan dengan sejumlah kepala daerah terpilih lainnya.
    (Arya/Fajar)

  • Empat Poin yang Perlu Diatur Soal Pembatasan Akun Media Sosial bagi Anak

    Empat Poin yang Perlu Diatur Soal Pembatasan Akun Media Sosial bagi Anak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di era digital yang berkembang pesat, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Meski memiliki banyak manfaat, penggunaan media sosial yang tidak terkontrol juga membawa risiko serius bagi anak-anak.

    Ancaman seperti konten negatif, cyberbullying, eksploitasi seksual daring, dan kecanduan gawai membuat anak-anak menjadi kelompok yang rentan.

    Anggota DPD RI Dapil Daerah Khusus Jakarta Fahira Idris mengungkapkan, rencana pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk membatasi anak-anak memiliki akun media sosial sendiri adalah langkah tepat demi melindungi generasi muda dari ancaman dunia digital.

    Anak-anak yang tidak memiliki kontrol atau pengawasan ketat dalam mengakses media sosial dapat dengan mudah mengakses konten negatif, seperti pornografi, kekerasan, serta konten berbahaya lainnya.

    Selain itu, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan gawai, yang berimbas pada gangguan tidur, kecemasan, hingga menurunnya prestasi akademik anak.

    “Agar aturan ini efektif dan memberikan perlindungan maksimal tanpa menghambat akses anak terhadap informasi yang mendidik, setidaknya ada empat poin penting yang perlu diatur, yaitu pertama batas usia yang jelas dan verifikasi umur yang ketat dan sanksi yang tegas bagi platform media sosial. Kedua, peran orang tua dalam pengawasan digital. Ketiga penyediaan konten digital ramah anak dan keempat penguatan literasi digital di sekolah,” ujar Fahira Idris, Sabtu (8/2/2025).

  • Prabowo Bentuk Dewan Pertahanan Nasional, Faizal Assegaf Ungkit Rempang hingga Pagar Laut: Narasi Omon-omon

    Prabowo Bentuk Dewan Pertahanan Nasional, Faizal Assegaf Ungkit Rempang hingga Pagar Laut: Narasi Omon-omon

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membentuk Dewan Pertahanan Nasional. Hal itu menuai kritik.

    Salah satunya dari Kritikus Faizal Assegaf. Ia menilai pernyataan Prabowo soal pembentukan Dewan Pertahanan Nasional hanya omon-omon.

    “Kedaulatan yang kokoh, pertahanan nasional yang kuat dan perlindungan hidup rakyat masih sebatas narasi omon-omon tanpa tindakan konkret. Hanya pidato-pidato dan aneka retorika kosong,” kata Faizal dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (8/2/2025).

    Ia mengungkit kondisi rakyat hari ini. Tanah digusur, hingga potensi alm dirampok.

    “Fakta di lapangan tanah rakyat digusur, potensi alam dirampok dan hak ekonomi rakyat dimaling secara rakus dan brutal. Jargon persatuan dan kedaulatan hanya instrumen penipuan bernegara demi melindungi kejahatan koruptor dan kelompok oligarki,” ucap Faizal.

    Ia memberi sejumlah contoh. Mulai pagar laut hingga kasus Rempang.

    “Skandal pagar laut, kasus Rempang dll adalah akumulasi dari kejahatan bernegara yang sangat menyobek hati rakyat,” paparnya.

    Menurutnya, jika tidak ada tindakan tegas dari Prabowo terkait hal itu. Maka pidato Prabowo hanya banyolan semata.

    “Jika tidak punya sikap tegas @prabowo membersihkan kabinet, semua pidato apapun hanya banyolan dan kelanjutan dari tabiat kebohongan publik yang berkelanjutan,” terangnya.

    Adapun Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 7 Februari 2025.

    “Dalam upaya mewujudkan keamanan dan kedaulatan yang kokoh, kita telah menapaki langkah strategis dengan membentuk Dewan Pertahanan Nasional,” tulis Prabowo melalui unggahannya di X.

  • Beri Kemudahan Perjalanan Ibadah, BRI dan Garuda Indonesia Berkolaborasi Gelar Umrah Travel Fair 2025

    Beri Kemudahan Perjalanan Ibadah, BRI dan Garuda Indonesia Berkolaborasi Gelar Umrah Travel Fair 2025

    Kemudahan ini pun makin diperkuat dengan kehadiran BRImo Super Apps, yang memberikan akses layanan digital bagi peserta Umrah. Melalui fitur transfer internasional, jemaah dapat melakukan transaksi ke rekening luar negeri dengan lebih praktis dan aman. “Lewat sinergi dengan mitra perbankan global, kami berkomitmen untuk memastikan kenyamanan nasabah BRI dalam bertransaksi selama perjalanan ibadah mereka,” ucap Andrijanto.

    Tak hanya itu, sebagai bagian dari upaya memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam transaksi lintas negara, BRI juga menghadirkan layanan Debit BRI Multicurrency. Fitur ini mendukung transaksi 12 mata uang asing (USD, EUR, GBP, AUD, SGD, CNY, AED, SAR, HKD, JPY, THB, MYR) dalam satu kartu, Debit BRI berlogo Mastercard. Cukup menghubungkan rekening valas dengan Debit BRI melalui BRImo, nasabah dapat bertransaksi di berbagai negara tanpa biaya konversi kurs.

    Debit BRI juga menjadi pilihan yang tepat untuk melengkapi rencana ibadah Umrah, sebab Debit BRI dilengkapi dengan teknologi contactless untuk memberikan pengalaman bertransaksi yang efisien bagi nasabah. Hanya perlu tap Debit BRI di EDC, pembayaran jadi semakin cepat, mudah, dan nyaman.

    Lebih lanjut, selama gelaran GUTF 2025 berlangsung, terdapat sejumlah promo menarik yang dapat dinikmati oleh nasabah BRI, diantaranya Cashback Up to Rp5 juta dan cicilan 0% hingga 24 bulan. Selain itu, di booth BRI, pengunjung dapat mengikuti kegiatan seru berhadiah smartphone, logam mulia, dan saldo BRImo. Dengan berbagai promo ini, BRI berharap masyarakat dapat melaksanakan ibadah Umrah dengan biaya yang lebih efisien dan terjangkau.

  • Telusuri Titik Sertifikat Laut di Makassar, Said Didu Sebut Ada Orang Kuat di Baliknya

    Telusuri Titik Sertifikat Laut di Makassar, Said Didu Sebut Ada Orang Kuat di Baliknya

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Temuan kaveling laut di Makassar menyita perhatian publik. Eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu salah satunya.

    Didu menelusuri titik dugaan laut yang telah disertifikatkan. Itu ia bagikan melalui media sosialnya di X.

    “Sedang menelusuri dimana titik kasus SHGB Laut di Makassar,” kata Didu dikutip dari unggahannya, Sabtu (8/2/2025).

    Ia bahkan mengunggah fotonya berada di kawasan pesisir di Makassar. Terlihat, Didu mengenakan baju hitam dengan celana jeans biru berpose memegang pinggang.

    Di belakangnya, terlihat laut perairan Pantai Losari Makassar. Nampak pula bangunan tinggi menjulang yang berdiri di area reklamasi.

    Didu mengungkapkan, para pejabat terkait menutup siapa pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) 27 Hektare (Ha). Ia menduga ada orang kuat di baliknya.

    “Pejabat terkait menutup rapat-rapat siapa pemilik SHGB seluas 27 Ha dan dimana titik lokasi tanah tersebut – artinya ada orang kuat dibalik SHGB tersebut,” terangnya.

    Pria kelahiran Sulawesi Selatan (Sulsel) itu pun menyentil pemerintah setempat. Khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Daerah (BPD).

    “BPN dan Pemda harus bertanggung jawab,” ucapnya.

    Sebelumnya, BPN Makassar BPN Makassar membenarkan adanya SHGB di laut Makassar. Namun enggan mengungkap identitas pemilik sertifikat.

    Wali Kota Makassar Danny Pomanto, meminta BPN mengungkap nama-nama pemilik SHGB ke publik.

    “Pokoknya ungkap semua nama-namanya. Minta BPN ungkap semuanya,” kata Danny saat ditemui di Hotel Four Points, Makassar, Kamis (30/1/2025).

  • Rocky Gerung: Jadikan Istana IKN Pangkalan LPG 3 Kg, Dijaga Langsung oleh Gibran

    Rocky Gerung: Jadikan Istana IKN Pangkalan LPG 3 Kg, Dijaga Langsung oleh Gibran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bahwa anggaran untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) diblokir memunculkan rumor bahwa proyek calon ibu kota baru itu bakal mangkrak.

    Kementerian PU terkena kebijakan efisiensi anggaran yang mencapai Rp81,38 triliun sehingga hanya menyisakan anggaran pada tahun ini sebesar Rp29,57 triliun saja.

    Pengamat politik Rocky Gerung menyarankan pemerintah menjadikan IKN Nusantara sebagai pangkalan gas LPG 3 Kg dan dijaga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Apa yang bisa dilakukan Gibran di situ (IKN)? Jadikan istana itu sebagai tempat pangkalan LPG 3 Kg. Dijaga langsung oleh Gibran,” kata Rocky Gerung di acara talkshow ILC, dilansir pada Sabtu (8/2/2025).

    Rocky Gerung juga menyarankan Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan keputusan presiden (kepres) yang khusus untuk menyenangkan Jokowi.

    “Untuk anaknya itu,” ujar Rocky Gerung.

    Akademisi Universitas Indonesia (UI) itu juga menyinggung program Lapor Mas Wapres yang pernah diluncurkan Gibran Rakabuming Raka.

    “Pak Gibran sendiri bilang ada masalah lapor wapres,” kata Rocky Gerung.

    Rocky Gerung juga menyarankan Jokowi membuat surat untuk Presiden Prabowo Subianto agar menyediakan tempat bagi Gibran Rakabuming Raka di IKN Nusantara.

    “Supaya dia konsisten, tulis surat kepada Pak Prabowo,” ujar Rocky Gerung.

    Menurut Rocky Gerung, Jokowi bisa meminta kamar untuk Gibran kepada Prabowo Subianto.

    “Saya minta dengan sangat Pak Prabowo, tolong ada satu kamar khusus yang dibuat di situ walaupun anggarannya mungkin cuma Rp 10 miliar atau Rp 100 juta untuk anak saya,” kata Rocky Gerung menganalogikan surat dari Jokowi. (Pram/fajar)

  • Rocky Gerung: Jadikan Istana IKN Pangkalan LPG 3 Kg, Dijaga Langsung oleh Gibran

    Rocky Gerung: Jadikan Istana IKN Pangkalan LPG 3 Kg, Dijaga Langsung oleh Gibran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bahwa anggaran untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) diblokir memunculkan rumor bahwa proyek calon ibu kota baru itu bakal mangkrak.

    Kementerian PU terkena kebijakan efisiensi anggaran yang mencapai Rp81,38 triliun sehingga hanya menyisakan anggaran pada tahun ini sebesar Rp29,57 triliun saja.

    Pengamat politik Rocky Gerung menyarankan pemerintah menjadikan IKN Nusantara sebagai pangkalan gas LPG 3 Kg dan dijaga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Apa yang bisa dilakukan Gibran di situ (IKN)? Jadikan istana itu sebagai tempat pangkalan LPG 3 Kg. Dijaga langsung oleh Gibran,” kata Rocky Gerung di acara talkshow ILC, dilansir pada Sabtu (8/2/2025).

    Rocky Gerung juga menyarankan Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan keputusan presiden (kepres) yang khusus untuk menyenangkan Jokowi.

    “Untuk anaknya itu,” ujar Rocky Gerung.

    Akademisi Universitas Indonesia (UI) itu juga menyinggung program Lapor Mas Wapres yang pernah diluncurkan Gibran Rakabuming Raka.

    “Pak Gibran sendiri bilang ada masalah lapor wapres,” kata Rocky Gerung.

    Rocky Gerung juga menyarankan Jokowi membuat surat untuk Presiden Prabowo Subianto agar menyediakan tempat bagi Gibran Rakabuming Raka di IKN Nusantara.

    “Supaya dia konsisten, tulis surat kepada Pak Prabowo,” ujar Rocky Gerung.

    Menurut Rocky Gerung, Jokowi bisa meminta kamar untuk Gibran kepada Prabowo Subianto.

    “Saya minta dengan sangat Pak Prabowo, tolong ada satu kamar khusus yang dibuat di situ walaupun anggarannya mungkin cuma Rp 10 miliar atau Rp 100 juta untuk anak saya,” kata Rocky Gerung menganalogikan surat dari Jokowi. (Pram/fajar)

  • Konsekuensi Terbesar Jika Prabowo Copot Bahlil versi Gigin Praginanto

    Konsekuensi Terbesar Jika Prabowo Copot Bahlil versi Gigin Praginanto

    FAJAR.CO.ID — Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto menyebut Presiden Prabowo Subianto akan kehilangan dukungan Partai Golkar jika berani mencopot Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    “Bila Bahlil ditendang dari kabinet, Prabowo kehilangan dukungan Golkar, Parpol terbesar dalam koalisinya,” kata Gigin dalam akun X, pribadinya, Sabtu, (8/2/2025).

    “Dia akan mengembalikan Erlangga sebagai Ketum Golkar yang dipaksa lengser oleh Jokowi dkk atau berkoalisi dengan PDIP,” lanjutnya.

    Menurutnya, merombak susunan kabinet tanpa merampingkan lebih tepat disebut sebagai basa-basi.

    “Sebab kabinet yang kegemukan identik dengan birokrasi yang ruwet, rawan korupsi dan boros,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PP Perisai, Chandra Halim, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dari jabatannya.

    Desakan ini muncul setelah kebijakan Bahlil dinilai menyebabkan kesulitan bagi masyarakat, bahkan berujung pada meninggalnya seorang nenek yang antre untuk mendapatkan gas melon. Selain itu juga seorang ibu rumah tangga kecelakaan saat berburu LPG

    “Bahlil tidak layak dipertahankan sebagai anggota kabinet Pemerintahan Presiden Prabowo. Bisa-bisanya seorang menteri membuat kebijakan yang tidak diketahui oleh Presiden,” tegas Chandra dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Rabu (5/2/2025). (*)

  • Anggaran Pembangunan IKN Diblokir, Politisi Demokrat: Jangan Sampai Mangkrak

    Anggaran Pembangunan IKN Diblokir, Politisi Demokrat: Jangan Sampai Mangkrak

    FAJAR.CO.ID — Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman mengomentari terkait pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    “Betul kah berita ini? Mengapa anggarannya diblokir?,” kata Benny K Harman dalam akun X, pribadinya, Sabtu, (8/2/2025).

    Menurutnya, dalam situasi keuangan negara yang sangat berat tentu pemerintah harus memilih.

    “Harus ada pilihan. Apakah melanjutkan pembangunan IKN atau mensukseskan program makan siang gratis,” tuturnya.

    Dikatakan, jika menggunakan rational choice, akal sehat, sudah barang tentu negara akan set aside pembangunan IKN dan mengutamakan kepentingan rakyat. Mensukseskan makan siang gratis itu adalah kepentingan rakyat yang utama.

    “Jika uang sudah cukup baru lah dilanjutkan. Jangan sampai IKN mangkrak. Setuju kan? Mari kita diskusi bebas. #RakyatMonitor#,” tandasnya.

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut anggaran pembangunan IKN tahun 2025 masih diblokir.

    “Kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres kemana sih, anggarannya enggak ada,” kata Dody kepada, Kamis (6/2/2025).

    Hal ini tak terlepas Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    Akibat pemblokiran ini, progres pembangunan IKN di tahun 2025 masih terhambat.

    Meski demikian, pemerintah tetap menegaskan bahwa IKN telah dianggarkan Rp48 Triliun untuk lima tahun ke depan. Hanya saja penganggarannya belum dibuka. (*)

  • Rocky Gerung: Kami Ingin Prabowo Bikin Kepres yang Khusus untuk Menyenangkan Jokowi

    Rocky Gerung: Kami Ingin Prabowo Bikin Kepres yang Khusus untuk Menyenangkan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik, Rocky Gerung memberikan sindirian kepada Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka dengan mengaitkan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Rocky Gerung menyarankan pemerintah menjadikan IKN Nusantara sebagai pangkalan gas elpiji 3 kg dan dijaga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Apa yang bisa dilakukan Gibran di situ (IKN, red)? Jadikan istana itu sebagai tempat pangkalan elpiji 3 kg. Dijaga langsung oleh Gibran,” kata Rocky Gerung dalam ILC, Kamis (6/2).

    Rocky Gerung juga menyarankan Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan keputusan presiden (kepres).

    “Kami ingin Prabowo bikin kepres yang khusus untuk menyenangkan Jokowi, untuk anaknya itu” ujar Rocky Gerung.

    Akademisi Universitas Indonesia (UI) itu juga menyinggung program Lapor Mas Wapres yang pernah diluncurkan Gibran Rakabuming Raka. “Pak Gibran sendiri bilang ada masalah lapor wapres,” kata Rocky Gerung.

    Rocky Gerung juga menyarankan Jokowi membuat surat untuk Presiden Prabowo Subianto agar menyediakan tempat bagi Gibran Rakabuming Raka di IKN Nusantara.

    “Supaya dia konsisten, tulis surat kepada Pak Prabowo,” ujar Rocky Gerung.

    Menurut Rocky Gerung, Jokowi bisa meminta kamar untuk Gibran kepada Prabowo Subianto.

    “Saya minta dengan sangat Pak Prabowo, tolong ada satu kamar khusus yang dibuat di situ walaupun anggarannya mungkin cuma Rp10 miliar atau Rp 100 juta untuk anak saya,” kata Rocky Gerung menganalogikan surat dari Jokowi. (fajar)