Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Prabowo Efisiensi hingga Blokir Anggaran, Warisan Utang Jokowi Rp1.350 T Harus Dibayar Tahun Ini

    Prabowo Efisiensi hingga Blokir Anggaran, Warisan Utang Jokowi Rp1.350 T Harus Dibayar Tahun Ini

    FAJAR.CO.ID — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuat kebijakan efisiensi anggaran hingga memblokir anggaran sejumlah kementerian. Di sisi lain, pemerintah juga harus menyiapkan tahun ini anggaran hingga Rp1.350 triliun untuk membayar utang warisan pemerintahan Presiden Jokowi.

    Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemangkasan anggaran pemerintah sebesar Rp 306,69 triliun pada 2025. Anggaran yang dipangkas mulai dari anggaran kementerian hingga transfer dana daerah.

    Target pemangkasan tersebut tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan alasan Prabowo menginstruksikan efisiensi anggaran 2025 untuk pembiayaan sejumlah program strategis yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Presiden meminta untuk mengurangi belanja yang tidak berdampak nyata ke masyarakat.

    Hasil efisiensi anggaran akan diarahkan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan, energi, dan perbaikan sektor kesehatan.

    Anggaran-anggaran yang selama ini digunakan untuk kegiatan seremonial, halalabihalal, analisis, kajian, seminar, rapat, diklat, perawatan dan pemeliharaan, perjalanan dinas akan dialihkan untuk kegiatan yang bermanfaat langsung untuk masyarakat.

    Di sisi lain, Pemerintahan Presiden Prabowo juga harus menyiapkan anggaran tak kalah besar untuk membayar utang warisan Presiden Jokowi. Utang yang harus dibayar di tahun pertama pemerintahan Prabowo mencapai Rp1.350an triliun.

  • Program BRI Menanam di Tanjung Prepat Berau Berhasil Serap Karbon 2.987 CO2e (Kg) per tahun dan Dorong Ekonomi Masyarakat

    Program BRI Menanam di Tanjung Prepat Berau Berhasil Serap Karbon 2.987 CO2e (Kg) per tahun dan Dorong Ekonomi Masyarakat

    Selain keberhasilan tanaman yang masih bertahan hidup, program BRI Menanam – Grow & Green di Tanjung Prepat juga berhasil medorong perekonomian masyarakat melalui keberadaan tanaman sela. Pada januari 2025, KT Berkah Usaha Sejahtera berhasil melakukan panen 62 kg jagung manis, 160 kg jagung pakan, dan 60 kg cabai.

    “Kami mendapatkan banyak manfaat dari program ini, mulai dari peningkatan kapasitas teknologi hingga metode modern dalam pertanian. Program ini juga meningkatkan pendapatan kelompok melalui pemanfaatan tanaman sela seperti jagung dan cabai” ungkap Sekretaris KTH Berkah Usaha Sejahtera Samsul Bahri.

    Samsul mengaku banyak manfaat atau keuntungan yang diperoleh dengan adanya program ini, di mana petani bisa mendapatkan penghasilan/upah kerja dan tentunya ada keuntungan dari penjualan yang mereka tanam. Program ini memberikan dampak positif pada peningkatan pendapatan petani sebesar 15%.

    “Nantinya tanaman durian yang dipanen akan dibagi juga keuntunganya. Saat program sudah selesai, kami pastikan akan terus melanjutkan perawatan kebun”, tegasnya.

    Pada kesempatan terpisah Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengatakan bahwa BRI terus berupaya memperluas program-program keberlanjutan lingkungan yang terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat. Hal ini menjadi langkah konkret menuju terciptanya ekosistem yang lestari sekaligus memperkuat ekonomi lokal.

    “Kelompok tani setempat tentunya akan mendapatkan manfaat yang besar dari program ini seperti peningkatan kapasitas kelompok melalui program pendampingan, pemahaman mendalam tentang praktek pertanian berkelanjutan, serta akses terhadap modal dan pelatihan untuk mengelola tanaman sela seperti jagung dan cabai”, ungkapnya.

  • Kantor BPN Terbakar Tepat Sebulan Isu Pagar Laut, Anas Urbaningrum: Batalkan Sertifikat yang Batil

    Kantor BPN Terbakar Tepat Sebulan Isu Pagar Laut, Anas Urbaningrum: Batalkan Sertifikat yang Batil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum, angkat bicara terkait kebakaran yang melanda kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Sabtu (8/2/2025) malam.

    Anas berharap tidak ada dokumen atau data penting yang musnah dalam insiden tersebut.

    “Harap tidak ada data penting yang musnah,” ujar Anas di X @anasurbaninggrum (9/2/2025).

    Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga dan mengamankan dokumen yang berkaitan dengan kebijakan pertanahan di Indonesia.

    “Jaga dan amankan,” tekannya.

    Lebih lanjut, ia menyampaikan dukungannya kepada Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan jajarannya agar tetap bekerja secara profesional, terutama dalam melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Semoga pula makin membakar semangat Menteri Nusron Wahid dan jajara untuk bekerja dengan baik,” cetusnya.

    Anas juga menekankan pentingnya koreksi dalam tata kelola pertanahan. Menurutnya, ATR/BPN harus memastikan keadilan dalam penerbitan sertifikat tanah dan membatalkan sertifikat yang dinilai bermasalah.

    “Laksanakan perintah Presiden Prabowo, koreksi yang melenceng dan luruskan yang bengkok. Batalkan sertifikat yang batil. Terus dukung!,” tandasnya.

    Sebelumnya, gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengalami kebakaran pada Sabtu malam (8/2/2025).

    Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 23.09 WIB, dengan titik api pertama kali terlihat di ruang humas yang berada di lantai dasar gedung.

  • Prabowo Kembali Sentil Sosok yang Menyebutnya Tolol, Singgung Fufufafa?

    Prabowo Kembali Sentil Sosok yang Menyebutnya Tolol, Singgung Fufufafa?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto kembali melontarkan pernyataan yang menarik perhatian publik.

    Dalam sebuah pidato yang beredar, ia menyinggung pihak yang pernah menyebut dirinya sebagai ‘bajingan tolol’, tanpa menyebutkan nama secara langsung.

    “Ada yang mengatakan saya tolol, ada, gak apa-apa,” ujar Prabowo.

    Meskipun tidak menyebut nama, gaya bicara Prabowo yang seolah membiarkan publik menebak sendiri siapa yang ia maksud, membuat isu ini semakin panas.

    “Ada yang mengatakan saya bajingan tolol, tapi saya gak sebut namanya, kalian sudah tahu loh, gak apa-apa,” tandasnya.

    Sebelumnya, pegiat media sosial yang juga seorang dokter, Tifauzia Tyassuma, baru-baru ini menyuarakan pendapatnya terkait “Fufufafa” yang telah masuk ke dalam Wikipedia.

    Tifa mengimbau para pendukung Presiden Prabowo serta masyarakat yang ia sebut waras dan sadar bahaya untuk terus mengamplifikasi isu tersebut.

    “Saran saya buat pendukung Presiden Prabowo, buat rakyat waras dan sadar bahaya. Amplifikasi terus Fufufafa,” ujar Tifa dalam keterangannya di aplikasi X @DokterTifa pada 23 Oktober 2024 lalu.

    Tifa menilai, langkah ini lebih penting dibandingkan memedulikan pencitraan yang dilakukan pihak lain melalui berbagai media mainstream, yang menurutnya sudah dibayar oleh pihak tertentu.

    “Jangan pedulikan tingkah polah dia pencitraan sana-sini, karena itu kerjaan Tim Media dan Media mainstream yang sudah dibayar,” cetusnya.

    Ia meminta agar informasi mengenai Fufufafa yang telah diunggah di Wikipedia terus disebarluaskan, sembari mengingatkan para pendukung untuk tidak terpengaruh oleh buzzer yang berpotensi mengubah artikel tersebut.

  • Lagi-lagi, AHY Ungkit Demokrat Dijegal Masuk Pemerintahan Selama Satu Dekade, Sentil PDIP?

    Lagi-lagi, AHY Ungkit Demokrat Dijegal Masuk Pemerintahan Selama Satu Dekade, Sentil PDIP?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali mengungkit perjuangan partainya yang dijegal masuk pemerintahan selama satu dekade. Sejak Presiden ke-7 Jokowi berkuasa.

    Itu diungkapkan AHY saat menghadiri peletakan tiang pertama Gedung DPD Partai Demokrat Jawa Barat terbaru di Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (8/2/2025).

    Ia mengungkapkan partainya kini berada di dalam pemerintahan. Setelah satu dekade di luar.

    “Kini dengan kembalinya kepercayaan di pemerintahan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Demokrat bertekad untuk terus menghadirkan solusi pro-rakyat,” kata AHY.

    Selain itu, ia membahas persiapan kongres partainya. Ia menegaskan, partai yang ia pimpin itu tetap solid.

    “Berkenaan dengan potensi pergerakan yang mencoba memecah belah Partai Demokrat menjelang kongres maka kami tetap solid. Kami pun tidak akan tinggal diam menghadapi upaya pihak eksternal yang ingin mengganggu stabilitas partai,” tegasnya.

    Anak dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengatakan kader Demokrat adalah kader tangguh. Karena telah berjuang sejak partai itu dibentuk.

    “Kader Demokrat adalah orang-orang yang sudah membangun partai ini sejak awal dengan keringat dan air mata. Kami tetap solid,” terang AHY.

    Hal senada, sebelumnya diungkapkan AHY pada acara perayaan Natal Partai Demokrat di The Krakatau Grand Ballroom, Taman Mini, Jakarta Timur, Selasa 21 Januari 2025.

    “Setelah 10 tahun kita berada di luar pemerintahan, bahkan kita menjadi oposisi, bukan karena kita tidak ingin berperan di pemerintahan nasional, tapi setiap kali kita ingin mengambil peran-peran itu jalan kita ditutup, betul?,” ucapnya kala itu.

  • Proyek IKN Terancam Mangkrak usai Pemblokiran Anggaran, Indef Usulkan Jadi Ibukota Provinsi Kaltim

    Proyek IKN Terancam Mangkrak usai Pemblokiran Anggaran, Indef Usulkan Jadi Ibukota Provinsi Kaltim

    FAJAR.CO.ID — Proyek mercusuar mantan Presiden Jokowi yakni Ibu Kota Nusantara atau IKN terancam mangkrak setelah pemblokiran anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum. Proyek IKN ini memerlukan anggaran jumbo, tetapi investor asing maupun lokal yang digadang-gadang membiayai tak kunjung datang.

    Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Prof Didin S Damanhuri menilai proyek pembangunan IKN untuk kepentingan yang sangat sempit tanpa studi kelayakan memadai. Proyek IKN dengan investasi Rp466 triliun yang kini hanya mengharap APBN sekadar personal legacy Jokowi.

    “Saya selaku akademisi sudah menentang IKN sejak awal. Itu karena tak ada studi kelayakan dan perencanaan matang. Saya juga salah satu yang menggugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Prof Didin dalam Diskusi Publik dan Peresmian Ruang baca Faisal Basri bertajuk Merekam Gagasan Faisal Basri di Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Alasannya IKN bakal bernasib mangkrak di masa depan, karena butuh anggaran yang sangat besar. Di sisi lain, investor asing yang disebut antre untuk masuk di proyek IKN justru tak kunjung terealisasi.

    Awalnya, Presiden Jokowi menyebut Softbank akan mendanai proyek IKN, namun nyatanya hengkang.

    “Mereka punya intelijen ekonomi yang melihat proyek IKN tak punya potensi cuan yang menggiurkan. Kalau investor lokal yang kabarnya masuk ke IKN, karena ada tawaran lain,” ungkapnya.

    Prof Didin memprediksi anggaran kelanjutan pembangunan IKN bakal tersendat, bahkan besar peluang disetop. Banyak sarana dan prasarana IKN yang juga bakal tak terbangun.

  • Jokowi Puji Lokasi KEK Lido, Ternyata Jadi Penyebab Pendangkalan Danau yang Parah

    Jokowi Puji Lokasi KEK Lido, Ternyata Jadi Penyebab Pendangkalan Danau yang Parah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Joko Widodo alias Jokowi menyanjung pengusaha Hary Tanoe saat meresmikan KEK Lido, 31 Maret 2023 lalu. Presiden ke-7 RI itu menilai visi Hary Tanoe sangat tajam, karena waktu tempuh lokasi Lido ke Jakarta hanya 50 menit.

    Belakangan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus menyetop proyek patungan Hary Tanoe dan Donald Trump itu karena merusak lingkungan. Bukaan lahan proyek yang tidak memiliki sistem pengaliran air hujan yang baik telah menjadi penyebab pendangkalan hulu Danau Lido di Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor.

    “Infrastruktur yang kita bangun, baik itu airport, baik itu pelabuhan, baik itu jalan tol, sekarang satu per satu sudah kelihatan manfaatnya dan dimanfaatkan oleh sektor swasta untuk mendapatkan nilai-nilai keekonomian,” kata Jokowi saat meresmikan KEK Lido, dikutip dari laman Presiden RI.

    Pendangkalan hulu Danau Lido merugikan masyarakat hingga akhirnya mengadukannya ke Kementerian Lingkungan Hidup. Pengaduan itu lalu direspons Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq dengan melakukan peninjauan langsung ke lapangan.

    Hasilnya, Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup KLH Ardyanto Nugroho mengungkap perbedaan signifikan antara dokumen lingkungan yang telah disetujui dengan realisasi konstruksi di KEK Lido.

    Ardyanto mengatakan, tidak adanya pengelolaan air limpasan yang baik menjadi penyebab sedimentasi yang mengancam ekosistem di sekitar danau.

    “Ketidaksesuaian antara rencana lingkungan dan pelaksanaan fisik menjadi perhatian serius dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya alam,” jelas Ardyanto.

  • Danny, Appi, dan Aliyah Saling Rangkul: Politik Ibarat Panggung, Semua Orang Menonton Kita

    Danny, Appi, dan Aliyah Saling Rangkul: Politik Ibarat Panggung, Semua Orang Menonton Kita

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, merangkul Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham, di gedung DPRD Makassar, Sabtu (8/2/2025).

    Itu setelah dua rapat Paripurna DPRD Kota Makassar terlaksana. Pertama Pengumuman Akhir Masa Jabatan Wali Kota Makassar Periode 2021-2025. Kemudian Paripurna Pengumuman Hasil Penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Masa Kabatan Tahun 2025-2030 siang tadi.

    Ketiga tokoh politik itu hadir di kesempatan tersebut. Setelah paripurna, ketiganya mulanya bersalam-salaman dengan hadirin.

    Beberapa waktu berselang, Danny, Munafri Arifuddin atau Appi, dan Aliyah bertatap muka di sela-sela hadirin. Mereka lalu saling bersalaman, kemudian merangkul satu sama lain.

    Saat itu, para jurnalis dan hadirin memotret momen tersebut. Ketiganya tampak sumringah.

    Danny, dalam sambutannya di paripurna itu mengucap selamat kepada keduanya. 

    “Selamat kepada Bapak Haji Munafri Arifuddin dan Hajjah Aliyah Mustika Ilham sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih,” kata Danny.

    Wali Kota Makassar dua periode itu mengajak seluruh pihak. Agar mendoakan keduanya sebagai wali kota dan wakil kota terpilih.

    “Mari kita doakan beliau agar jauh lebih baik dari apa yang kita kerjakan hari ini,” ucapnya.

    Danny mengungkapkan, politik adalah panggung terbuka. Masyarakat dari lokal hingga internasional menyaksikannya.

    “Politik ibarat panggung, semua orang menonton kita,” imbuhnya.

    Dengan diumumkannya pemberhentian Danny Pomanto sebagai wali kota. Kemudian diumumkannya Appi sebagai wali kota, masa jabatan Danny akan berakhir otomatis pada 20 Februari 2025.

  • Kokohkan Struktur Partai, NasDem Sulsel Gelar Bimtek dan Pendidikan Politik

    Kokohkan Struktur Partai, NasDem Sulsel Gelar Bimtek dan Pendidikan Politik

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Partai Nasdem terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat struktur internal partai dengan menggelar bimbingan teknis (bimtek) dan pendidikan politik bagi para pengurus dan kader di tingkat wilayah dan daerah.

    Kegiatan ini bertujuan untuk mengokohkan pemahaman kader terhadap ideologi, nilai-nilai perjuangan, serta strategi politik Partai NasDem dalam menghadapi dinamika perpolitikan nasional dan daerah.

    Bimtek ini digelar oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Sulawesi Selatan yang berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar, selama tiga hari, 7-9 Februari 2025.

    Tidak hanya diikuti oleh jajaran pengurus DPW, kegiatan ini juga dihadiri oleh pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem dari 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.

    Legislator Fraksi NasDem DPRD Kota Makassar, Andi Odhika Cakra Satriawan yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menegaskan bahwa bimtek ini menjadi momentum penting untuk mengonsolidasikan seluruh kader Partai NasDem di Sulawesi Selatan.

    “Kegiatan ini bukan sekadar bimtek biasa, tetapi menjadi ajang konsolidasi bagi seluruh kader untuk memperkuat barisan dalam menghadapi tantangan politik ke depan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap visi, misi, dan ideologi partai, para kader dapat semakin solid dan siap dalam menjalankan tugas-tugas kepartaian,” ujarnya.

    Menurut Odhika, pendidikan politik yang diberikan dalam bimtek ini juga bertujuan untuk menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi kepada para kader.

  • Hasto Ajukan Praperadilan, Pengacara: KPK Diduga Bangun Tuduhan Berdasarkan Imajinasi

    Hasto Ajukan Praperadilan, Pengacara: KPK Diduga Bangun Tuduhan Berdasarkan Imajinasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penasehat hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Todung Mulya Lubis menduga adanya pelanggaran hukum oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penetapan tersangka kliennya.

    “Dugaan itu sesuai pada fakta persidangan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (7/2), yang menghadirkan dua saksi, yakni mantan narapidana kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku, Agustiani Tio Fridelina dan staf Hasto, Kusnadi,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

    Todung menjelaskan dalam pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut, terdapat tekanan agar para saksi menyebut nama Hasto. Bahkan, lanjut dia, Agustiani mengatakan sempat dijanjikan sejumlah uang sebelum pemeriksaan berjalan agar nama Hasto disebut terlibat dalam perkara ini.

    “Dengan demikian, jawaban KPK dan fakta persidangan kemarin semakin terang benderang terungkap sejumlah pelanggaran hukum yang dilakukan KPK dalam menetapkan status tersangka Hasto,” kata Todung.

    Dirinya juga berpendapat adanya tindakan “daur ulang” bukti lama yang sudah tidak relevan dan membangun cerita berdasarkan imajinasi bukan berdasarkan bukti dalam kasus itu.

    Ia pun mencontohkan tindakan “daur ulang” yang dilakukan oleh pihak KPK, yakni meneruskan cerita dengan menguraikan seolah-olah Hasto mempersilakan dan menyanggupi untuk menalangi dana operasional ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan rangkaian cerita lainnya.

    Cerita dan konstruksi perkara versi KPK tersebut, diungkapkan ia, telah diuji di persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan hasilnya telah dituangkan pada putusan dengan terdakwa Wahyu Setiawan, Agustiani Tio, dan Saeful Bahri.