Author: Fajar.co.id

  • Ijazah Jokowi yang Diperlihatkan Polda Metro Jaya Sama Seperti Unggahan Dian Sandi, Palti Hutabarat: Lalu Aslinya Dilihat dari Mana?

    Ijazah Jokowi yang Diperlihatkan Polda Metro Jaya Sama Seperti Unggahan Dian Sandi, Palti Hutabarat: Lalu Aslinya Dilihat dari Mana?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis sosial, Palti Hutabarat, ikut menanggapi gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya yang menampilkan dokumen ijazah Presiden ke-7 RI, Jokowi, yang selama ini dipersoalkan keasliannya.

    Palti mengatakan bahwa polemik ijazah tersebut seharusnya segera diakhiri karena telah berkembang terlalu jauh dan berpotensi mencoreng nama banyak pihak.

    Menurutnya, berlarut-larutnya perkara justru dapat mempermalukan Jokowi, Universitas Gadjah Mada (UGM), hingga institusi negara lainnya.

    “Kasus Ijazah Jokowi ini sudah seharusnya selesai daripada akhirnya mempermalukan Jokowi,” ujar Palti kepada fajar.co.id, Selasa (16/12/2025).

    “Juga mempermalukan UGM serta institusi negara lainnya,” kata Palti dalam pernyataannya,” tambahnya.

    Ia kemudian menyinggung fakta yang terungkap dalam gelar perkara khusus, di mana ijazah yang disita oleh penyidik Polda Metro Jaya disebut-sebut memiliki kesamaan dengan dokumen yang sebelumnya diunggah Dian Sandi.

    Ditegaskan Palti, hal tersebut menjadi perhatian serius karena selama ini dokumen tersebut telah dianalisis oleh Roy Suryo Cs.

    “Karena ternyata ijazah Jokowi yang disita oleh Polda Metro Jaya sama dengan yang diupload oleh Dian Sandi,” terangnya.

    Palti bilang, kondisi itu menguatkan analisis yang pernah dilakukan oleh Roy Suryo Cs.

    Analisis Roy Suryo Cs, kata Palti, melakukan kajian menggunakan pendekatan digital forensik terhadap dokumen ijazah tersebut.

    “Hal ini tentu saja membenarkan hasil analisa yang dilakukan oleh Rismon dkk yang menggunakan penelitian digital forensik,” ia menuturkan.

  • PT Vale: Kita Bisa Menghasilkan Nikel Tanpa Mengabaikan Lingkungan

    PT Vale: Kita Bisa Menghasilkan Nikel Tanpa Mengabaikan Lingkungan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — PT Vale Indonesia menyebut pihaknya terus memacu prosuksi nikel. Meski begitu tak mengabaikan aspek lingkungan.

    Itu diungkapkan Director & Chief Project Officer PT. Vale Indonesia Tbk, Muhammad Asril. Saat berbincang dengan Pemimpin Redaksi Detik, Alfito Deanova Ginting.

    Perbincangan itu ditayangkan di kanal Detik melalui program Blak-blakan. Diunggah pada 11 Desember 2025.

    “Kita bisa menghasilkan prduk nikel atau ore dair tambang, tapi tidak berarti bahwa kita mengabaikan lingkungan,” kata Asril dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (13/12/2025).

    Dia memberi contoh, tiga danau disekitar area operasi di Luwu Timur, hingga hari ini diklaimnya masih bersih. Padahal Vale telah beroperasi di sana lebih dari 50 tahun.

    “Itulah tadi disampaikan bahwa, kalau melihat danau di sana, ada tiga danau yang besar disana, Matano, Mahalona, dan Towuti setelah lebih 50 tahun kami beroperasi itu airnya masih jernih dan kami gunakan,” ujarnya.

    Bahkan, air tersebut digunakan untuk air minum. Baik oleh perusahaan maupun warga sekitar.

    “Termasuk juga kami minum, kami gunakan untk sehari-hari. Bukan hanya dipabrik, tapi juga di masyarakat sekitar area operasi tadi,” jelasnya.

    Bagi Vale, kata dia, operasional perusahaan bukan hanya sekadar produksi.

    “Ini nilai yang dibangun sebenarnya sebagai perusahaan, bahwa untuk menghasilkan nikel itu bukan hanya semata-mata untuk produksi nikel,” paparnya.

    “Tapi kalau kita balik ke purpose perusahaan itu memperbaiki kehidupan, termasuk kehidupan di sekitar area PT. Vale, itulah nilai kehidupan yang kami bangun. Jadi betul-betul ‘mining yang bertanggung jawab’,” tambahnya.
    (Adv/Fajar)

  • Gaji Pensiun PNS Batal Naik? Simak Penyampaian Kepala BKN dan Taspen

    Gaji Pensiun PNS Batal Naik? Simak Penyampaian Kepala BKN dan Taspen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Para pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) diminta lebih waspada dengan maraknya edaran informasi bohong atau hoaks utamanya di media sosial. Beberapa waktu terakhir, tersiar kabar bahwa gaji PNS maupun pensiunan PNS akan naik di akhir tahun 2025 ini.

    Hingga Desember belum ada informasi resmi dari pemerintah terkait jadwal kenaikan maupun rapelan gaji pensiunan PNS.

    PT Taspen (Persero) sebagai pihak yang menyalurkan dana pensiun menegaskan bahwa informasi resmi mengenai gaji pensiunan PNS hanya disiarkan melalui saluran resmi perusahaan.

    “Seluruh pembayaran akan tetap mengikuti ketentuan PP Nomor 8 Tahun 2024 sampai pemerintah menerbitkan aturan baru,” tegas Taspen melalui akun media sosial resminya, dikutip pada Selasa (16/12).

    Yang tak kalah penting untuk dicatat, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 masih menjadi payung hukum penetapan/penyesuaian pensiun pokok bagi pensiunan PNS dan janda/duda PNS, dengan kenaikan pokok sebesar ± 12 persen mulai 1 Januari 2024.

    Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menguraikan, sejatinya terdapat empat harapan utama ASN dan pensiunan kepada Taspen, yaitu uang iuran harus aman, kesejahteraan tetap terjaga saat pensiun, manfaat iuran bisa dirasakan sejak masih aktif sebagai ASN, serta tersedianya informasi lengkap dan transparan terkait kondisi dana maupun perusahaan pengelolanya.

    Untuk meningkatkan kesejahteraan pensiunan pegawai, Zudan mendorong Taspen untuk berupaya mengoptimalkan peran perusahaannya supaya keuntungan yang diperoleh lebih besar sehingga manfaat pensiun pegawai bisa lebih besar.

  • Buku Sejarah Indonesia Bakal Direvisi, P2G Pertanyakan Fisiknya

    Buku Sejarah Indonesia Bakal Direvisi, P2G Pertanyakan Fisiknya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri menyoroti rencana revisi buku sejarah Indonesia.

    Munculnya wacana revisi buku sejarah ini berpeluang untuk dilakukan setiap tahunnya.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Iman Zanatul Haeri menyebut hal ini sebagai sesuatu yang aneh.

    Dimana, bukunya diluncurkan namun faktanya tidak ada bukunya sama sekali.

    “Ini aneh, bukunya diluncurkan tapi gak ada bukunya,” tulisnya dikutip Senin (15/12/2025).

    Ia juga menyoroti soal wacana revisi yang bakal dilakukan setiap tahun. Tapi kembali buku revisinya sendiri disebutnya belum muncul.

    “Bukunya belum muncul tapi akan direvisi tiap tahun,” tuturnya.

    Sebelumnya, Kementerian Kebudayaan meluncurkan buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global, di Jakarta, Minggu (14/12/2025).

    Buku yang terdiri dari 10 jilid ini menarasikan perjalanan bangsa Indonesia, mulai dari akar peradaban Nusantara hingga era sekarang.

    Namun, buku ini berpeluang direvisi di masa mendatang.

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan, penyusunan buku tersebut melibatkan 123 penulis dari 34 perguruan tinggi dan 11 lembaga non-perguruan tinggi.

    Prosesnya berlangsung selama sekitar satu tahun dan melalui sejumlah tahapan, termasuk diskusi publik di beberapa kampus.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Maruarar Sirait Beber Sejumlah Titik Relokasi Korban Bencana di Sumatera dan Aceh

    Maruarar Sirait Beber Sejumlah Titik Relokasi Korban Bencana di Sumatera dan Aceh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah terus bergerak untuk memulihkan kondisi masyarakat pascabanjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dn Sumatera Barat.

    Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembangunan rumah siap huni di lokasi yang telat ditetapkan sebagai wilayah relokasi terhadap korban terdampak bencana.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap pihaknya telah menetapkan lokasi untuk pembangunan hunian bagi korban terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Kami bersama pemerintah daerah telah melakukan survei untuk lokasi pembangunan hunian di tiga provinsi terdampak banjir,” ujar Maruarar dalam laporan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).

    “Sudah ada 30 lokasi yang kami survei. 30 lokasi di Aceh yang kalau boleh segera dalam proses tadi. Kalau bisa, prosesnya bisa cepat sehingga bisa dipilih mana yang bisa jalan,” katanya.

    Adapun 30 lokasi di Aceh itu ialah di Aceh Barat (8 lokasi), Aceh Selatan (3), Aceh Tamiang (8), Aceh Utara (2), Bireuen (1), Nagan Raya (1), Pidie (1), Pidie Jaya (1), Langsa (2), Lhokseumawe (2), dan Kota Subulussalam (1).

    Kementerian PKP juga telah melakukan survei untuk wilayah Sumatera Utara, yakni Sibolga (2), Tapanuli Utara (2), Tapanuli Tengah (5) dan Tapanuli Selatan (4).

    Sementara itu, di Sumatera Barat telah ditemukan beberapa lokasi, yakni Kota Padang (3), Tanah Datar (1), Padang Panjang (1), Kabupaten Agam (2), dan Pesisir Selatan (1).

    Maruarar juga menyoroti metode pembangunan rumah yang akan digunakan, yakni Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA).

  • Ijazah Jokowi Ditampilkan saat Gelar Perkara Khusus, Josua Sinambela: Semoga Tersangka Siap-siap Menuju Jeruji Besi

    Ijazah Jokowi Ditampilkan saat Gelar Perkara Khusus, Josua Sinambela: Semoga Tersangka Siap-siap Menuju Jeruji Besi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat teknologi informasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Josua Sinambela, mengungkap fakta baru terkait gelar perkara khusus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Jokowi, yang digelar di Polda Metro Jaya, Senin (15/12/2025).

    Josua mengaku terkejut karena dalam gelar perkara tersebut, penyidik justru memperlihatkan ijazah yang selama ini dipersoalkan kepada para peserta gelar perkara.

    Hal itu, kata dia, terjadi di luar dugaan dirinya maupun kuasa hukum Jokowi.

    “Di luar dugaan saya dan kuasa hukum Jokowi, ijazah ditunjukkan penyidik di depan para peserta gelar perkara khusus di Polda Metro siang ini,” ujar Josua kepada fajar.co.id, Senin malam.

    Ia menjelaskan, ijazah yang diperlihatkan tersebut menampilkan sejumlah ciri pengaman yang selama ini kerap diperdebatkan publik.

    Di antaranya watermark, lintasan merah, hingga embos yang menurutnya telah ia ketahui sejak lama.

    “Ditunjukkan adanya watermark, lintasan merah dan embos yang sebenarnya sejak lama sudah saya lihat dan dapatkan dari hasil scan sebelumnya,” jelasnya.

    Meski demikian, Josua menegaskan bahwa dirinya memang tidak pernah diizinkan untuk mempublikasikan secara penuh hasil pemindaian ijazah tersebut.

    Ia hanya diperkenankan memperlihatkan sebagian kecil potongan scan dalam forum terbatas.

    “Saya memang tidak diizinkan menunjukkan secara penuh penampakan hasil scan ijazah tersebut di publik maupun DFtalk lalu,” ungkapnya.

    Kata Josua, potongan scan yang sempat ditampilkan ke publik semata-mata bertujuan untuk membantah berbagai analisis yang ia sebut tidak berdasar.

  • Manjakan Nasabah di HUT ke-130, BRI Tebar Ragam Promo Diskon Spesial hingga Suku Bunga KPR Spesial 1,30 Persen

    Manjakan Nasabah di HUT ke-130, BRI Tebar Ragam Promo Diskon Spesial hingga Suku Bunga KPR Spesial 1,30 Persen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Memasuki usia ke-130 tahun, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memperkuat komitmennya untuk memberikan nilai tambah bagi nasabah melalui berbagai program promo nasional bertajuk “Belanja Bijak, Jadi Hemat, Berlimpah Promo”.

    Program ini berlangsung hingga 31 Desember 2025 dan menghadirkan berbagai penawaran menarik di lebih dari ratusan merchant ternama di seluruh Indonesia.

    Mengusung semangat perayaan perjalanan panjang BRI sebagai bank terbesar yang lahir dan tumbuh bersama rakyat, program ini memberikan beragam keuntungan bagi pengguna BRI Debit, BRI Kartu Kredit, dan QRIS BRImo.

    Mulai dari diskon hingga Rp1,3 juta, cashback hingga Rp130 ribu, hingga harga spesial mulai Rp13 ribu yang berlaku untuk kategori Food & Beverage, Fashion, Travel, Beauty & Wellness, Electronics, E-commerce, Home Living, Groceries, hingga Hobbies & Entertainment.

    Corporate Secretary BRI Dhanny, mengatakan bahwa promo HUT BRI ke-130 ini merupakan bentuk apresiasi kepada seluruh nasabah setia BRI. “Selama 130 tahun, BRI telah tumbuh sebagai bank yang selalu dekat dengan masyarakat. Melalui rangkaian promo ini, kami ingin menghadirkan pengalaman transaksi yang lebih hemat, mudah, dan menyenangkan, sekaligus memperluas manfaat layanan BRI dalam mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat,” ungkapnya.

    Program promo BRI dalam rangka hari jadinya ini mencakup penawaran spesial, seperti:

    Diskon Rp130 ribu untuk berbagai restoran favorit, termasuk Kimukatsu, Paradise Dynasty, Pepper Lunch, Sushi Tei, dan lainnya.

    Cashback Rp13 ribu hingga Rp130 ribu untuk transaksi QRIS BRImo di merchant F&B, fashion, groceries, hingga travel.

    Harga spesial Rp13 ribu – Rp130 ribu untuk produk dan layanan dari brand seperti Rejuve, Mako, Roti’O, Monsieur Spoon, Point Coffee, hingga pendopo & Azko.

    Diskon besar hingga Rp1,3 juta di merchant seperti iBox, Samsung by Erafone, Erafone, Electronic City, Voila.id, hingga Jamtangan.com.

    Travel Deals yang mencakup diskon di Traveloka, Tiket.com, Agoda, ANA Airlines, D’Prima Hotel, serta Grab.

    BRI Special Offers untuk kredit konsumtif, asuransi, hingga biaya remitansi dengan tarif spesial 1,30 USD.

    Lebih lanjut, program HUT ini tidak hanya menarik dari sisi besaran promo, tetapi juga menghadirkan fleksibilitas pembayaran melalui cicilan hingga 24 bulan di berbagai kategori belanja seperti elektronik, gadget, dan home living.

  • Ferdinand Hutahaean Heran: Sembilan Naga Kok Sering ke Solo Temui Jokowi, Mau Ngapain?

    Ferdinand Hutahaean Heran: Sembilan Naga Kok Sering ke Solo Temui Jokowi, Mau Ngapain?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean, blak-blakan mempertanyakan intensitas pertemuan sejumlah taipan atau konglomerat besar dengan Presiden ke-7 RI, Jokowi, di Solo.

    Dikatakan Ferdinand, frekuensi kunjungan para pengusaha kelas kakap itu ke Solo memunculkan tanda tanya besar di ruang publik.

    Ia mengaku heran, apa sebenarnya yang dibicarakan para konglomerat tersebut dengan Jokowi hingga harus bersusah payah datang langsung ke Solo.

    “Kalian menyadari apa tidak ya? Kenapa para taipan-taipan penglomerat itu, yang sering disebut Sembilan Naga, sering datang ke Solo menemui Jokowi?” ujar Ferdinand dikutip pada Senin (15/12/2025).

    Ferdinand menuturkan, dirinya kerap bertanya-tanya secara pribadi mengenai substansi pertemuan tersebut.

    “Saya kadang-kadang bertanya-tanya, apa yang akan mereka bicarakan dengan Jokowi di Solo,” imbuhnya.

    Ia menilai, lokasi dan konteks pertemuan justru terasa tidak lazim.

    “Dan, mereka harus bersusah payah datang ke Solo? Agak aneh juga bagi saya,” lanjutnya.

    Ia kemudian berspekulasi dengan sejumlah kemungkinan. Mulai dari urusan utang hingga janji politik, meski sebagian besar ia anggap tidak masuk akal.

    “Apa mereka mau nagih utang? Kayaknya enggak lah ya. Nagih janji? Mungkin juga nagih janji, bisa jadi,” ucapnya.

    Namun demikian, ia meragukan jika pertemuan tersebut membahas persoalan hukum atau politik.

    Menurutnya, Jokowi bukan sosok yang relevan untuk membahas urusan hukum dengan para taipan, sementara para konglomerat tersebut juga tidak dikenal sebagai pelaku politik praktis.

  • Susi Pudjiastuti ke Presiden Prabowo: Stop Penebangan Sekarang

    Susi Pudjiastuti ke Presiden Prabowo: Stop Penebangan Sekarang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti menyampaikan pesan penting ke Presiden Prabowo Subianto.

    Pesan yang disampaikannya ini berkaitan bahaya penebangan dan pengundulan hutan di Indonesia.

    Dan ini merupakan respons pascabencana yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat
    .

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Susi Pudjiastuti memberikan peringatan ini ke Presiden Prabowo Subianto.

    Ia berharap bencana alam ini harusnya dijadikan pembelajaran penting untuk Pemerintah.

    Di mana, sudah tidak relevan lagi apabila Presiden RI Prabowo Subianto hanya fokus untuk menertibkan pembalakan liar.

    “Pak Presiden @prabowo saat ini (setelah bencana banjir longsor lumpur, kayu gelondongan) sudah tidak relevan lagi memilah yg Legal dan Ilegal,” tulisya dikutip Senin (15/12/2025).

    Banyak hal lainnya yang bisa terjadi dari penebangan hingga pengundulan hutan di Indonesia.

    Di antaranya kerusakan lingkungan dan tempat tinggal bagi flora dan fauna.
    Belum lagi ancaman bencana alam lainnya.

    Karena itu, Susi Pudjiastuti berharap Presiden Prabowo memberikan langkah tegas untuk menghentikan penebangan hutan.

    “Melihat masifnya kerusakan, kehancuran lingkungan, infrastruktur, kematian kehidupan, rakyat yg kehilangan ayah ibu anak saudara, flora fauna hancur. STOP penebangan sekarang,” sebutnya.

    Belum lagi kerugian yang harus ditanggung masyarakat yang terdampak seperti bencana alam yang terjadi baru-baru ini.

    “Berapa uang negara dapat selama ini dr penebangan hutan? Sawit? Tambang? Berapa kerugian Negara setelah bencana? Berapa kerugian masyarakat material & immaterial? Pasti tidak berimbang,” jelasnya.

  • PSI Ungkap Ada Gerakan Politik Besar yang Sengaja Menjaga Isu Ijazah Palsu Tetap Hidup

    PSI Ungkap Ada Gerakan Politik Besar yang Sengaja Menjaga Isu Ijazah Palsu Tetap Hidup

    Alasan utama Andi Budiman mengangkat isu ini adalah karena persoalan tersebut telah melampaui ranah personal dan berubah menjadi alat politik.

    Ia menilai pembiaran terhadap fitnah akan menciptakan preseden buruk dalam demokrasi, di mana kebohongan bisa diproduksi ulang dan dijadikan strategi politik.

    “Lebih baik energi kita dipakai untuk hal-hal yang positif daripada menghasut masyarakat dengan isu-isu yang tidak ada gunanya,” kata dia.

    Selain itu, isu ini diangkat karena berkaitan langsung dengan posisi PSI yang secara terbuka mengakui kesamaan nilai politik dengan Jokowi.

    PSI memandang Jokowi sebagai representasi kepemimpinan non-elit, berani, dan berpihak pada rakyat. Oleh karena itu, serangan terhadap Jokowi dipahami sebagai serangan terhadap nilai dan arah politik yang ingin dilanjutkan PSI.

    Dalam konteks ini, Andy Budiman menegaskan bahwa membela Jokowi berarti membela prinsip politik berbasis kerja nyata dan keberlanjutan kebijakan.

    Bagaimana PSI merespons isu ini dilakukan melalui strategi komunikasi politik terbuka, dengan meluruskan informasi melalui media, diskusi publik, dan podcast, serta mengandalkan data survei untuk menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tidak mempercayai tuduhan tersebut.

    “Dari berbagai survei, yang percaya isu ijazah palsu itu jumlahnya sedikit, kurang dari 20 persen. Artinya masyarakat Indonesia itu cerdas,” ungkap Andy Budiman.

    Andy Budiman ingin menegaskan sikap politik PSI sekaligus mengajak masyarakat untuk kembali pada perdebatan yang substantif.