Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Coretax Sudah Habiskan Rp1,2 Triliun Tapi Error Terus, Bos Pajak Ketar-ketir Penerimaan Negara Anjlok

    Coretax Sudah Habiskan Rp1,2 Triliun Tapi Error Terus, Bos Pajak Ketar-ketir Penerimaan Negara Anjlok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aplikasi sistem perpajakan Kemenkeu, Coretax sudah menghabiskan anggaran Rp1,2 triliun. Namun, aplikasi yang diharapkan bisa mendongkrak pendapatan pajak negara jusru error terus dan dikeluhkan para wajib pajak.

    Terang saja, bos pajak alias Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo ketar-ketir terhadap dampak gangguan sistem pajak Coretax yang kerap bermasalah.

    Suryo Utomo tak menampik adanya ancaman penerimaan negara bakal anjlok jika aplikasi Coretax terus mengalami error.

    “Dampak Coretax error pada penerimaan negara) baru kelihatan nanti,” kata Suryo di Kompleks DPR RI.

    Dia mengaku belum mengetahui hitungan pasti dampak dari gangguan sistem coretax pada penerimaan negara. Dia mengaku masih menunggu pelaporan pajak Januari 2025 rampung. Batas waktu pelaporan hingga tanggal 15 bulan berikutnya.

    Suryo Utomo mengaku DJP akan menjalankan Coretax bersamaan dengan sistem perpajakan lama sebagai antisipasi penurunan penerimaan pajak. Menurutnya, sejumlah layanan pajak masih menggunakan sistem yang lama.

    Dia mencontohkan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk tahun pajak 2024 (yang dilaporkan hingga 31 Maret 2025 untuk wajib pajak orang pribadi dan 30 April 2025 untuk wajib pajak badan) masih dilakukan melalui laman DJP Online.

    Pelaporan SPT baru dilakukan melalui Coretax untuk tahun pajak 2025 yang dilaporkan pada 2026. Namun, untuk layanan pajak lainnya, DJP akan meninjau kembali dalam melakukan penyesuaian.

    Dampak dari terus errornya aplikasi sistem pajak membuat Komisi XI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat tertutup dengan Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Senin (10/2/2025).

  • Warga Adat Serawai Dipolisikan Usai Dituduh Curi Kelapa Sawit di Kebun Sendiri, Anas Urbaningrum Beri Sindiran Keras

    Warga Adat Serawai Dipolisikan Usai Dituduh Curi Kelapa Sawit di Kebun Sendiri, Anas Urbaningrum Beri Sindiran Keras

    Anton dituduh mencuri buah kelapa sawit, meskipun ia mengklaim bahwa lahan dan tanaman sawit tersebut merupakan miliknya.

    Peristiwa ini terjadi pada Minggu (9/2/2025) di Desa Pering Baru, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu.

    Menurut keterangan dari Biro Advokasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Bengkulu, Rendi, Anton ditangkap dan mengalami tindak kekerasan saat sedang memanen buah sawit di lahannya sendiri.

    “Anton dituduh mencuri buah sawit perusahaan, padahal itu adalah miliknya. Saat ditangkap, Anton sempat dipukul,” ungkap Rendi dalam rilis yang diterima awak media.

    Ia menjelaskan bahwa saat kejadian, Anton bersama Jusmani tengah memanen sawit milik keluarganya.

    Sekitar pukul 12.30 WIB, tiga pekerja dari PTPN VII bersama dua petugas keamanan datang dan meminta mereka menghentikan aktivitas panen.

    “Sempat terjadi perdebatan. Namun, karena ini lahan pribadi Anton, keluarga ini tetap melanjutkan panen. Melihat itu, dua petugas keamanan dan pegawai PTPN VII Unit Talo-Pino pun memaksa Anton dan memukulinya di bagian perut,” jelas Rendi.

    Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Seluma, AKP Prengki Sirait, membenarkan bahwa pihaknya telah mengamankan Anton setelah diserahkan oleh petugas keamanan PTPN VII.

    Menurut Prengki, terdapat klaim kepemilikan lahan dari kedua belah pihak.

    Kasus ini menjadi sorotan berbagai pihak, terutama dalam konteks konflik agraria antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan.

    Banyak pihak mendesak agar penyelesaian dilakukan secara adil dan transparan demi melindungi hak-hak masyarakat adat.

  • Amien Rais: Jokowi Harus Diseret ke Pengadilan!

    Amien Rais: Jokowi Harus Diseret ke Pengadilan!

    Sebelumnya, wacana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali mengalami penundaan hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

    Menanggapi hal ini, pegiat media sosial Stefan Antonio menyebut bahwa keterlambatan tersebut semakin menunjukkan potensi kemangkrakan proyek IKN.

    “Tanda-tanda kemangkrakkan IKN semakin di depan mata,” ujar Stefan di X @StefanAntonio_ (1/2/2025).

    Dikatakan Stefan, proyek yang diinisiasi mantan Presiden Jokowi ini terlalu ambisius tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan negara dan kesejahteraan rakyat.

    Ia menilai berbagai indikasi menunjukkan adanya permasalahan dalam pembangunan IKN, yang jika tidak segera ditangani, berpotensi membuat proyek ini terbengkalai.

    Lebih lanjut, Stefan menyoroti jadwal pemindahan ASN yang terus mengalami perubahan.

    “Jadwal pemindahan ASN ke IKN, awalnya rencana pindah bukan September 2024, karena belum siap diundur ke Januari 2025. Setelah Januari, sekarang bahkan mereka menunda sampai waktu tak ditentukan,” ungkapnya.

    Ia menilai pemerintah sudah kehilangan kepastian terkait pelaksanaan pemindahan ini.

    “Mereka bahkan udah capek kasih deadline, karena mereka sudah pusing dan nggak tahu lagi kapan itu rencana bakal bisa dilaksanakan,” tambahnya.

    Dalam unggahannya, Stefan juga memberikan saran kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menghentikan proyek IKN dan mengembalikan kawasan tersebut kepada habitat aslinya.

    “Saran saya Pak Presiden Prabowo, lebih baik hentikan saja proyek ini dan biarkan IKN kembali lagi jadi rumah bagi pemilik aslinya, orang utan,” tandasnya.

  • Perwira TNI Ditunjuk Jadi Dirut Bulog, Dandhy Laksono: Kiri Kanan di Indonesia Ketemu Polisi, TNI, Ormas

    Perwira TNI Ditunjuk Jadi Dirut Bulog, Dandhy Laksono: Kiri Kanan di Indonesia Ketemu Polisi, TNI, Ormas

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Penunjukan perwira TNI aktif, Mayjen Novi Helmy Prasetya, menjadi Direktur Utama Bulog menuai sorotan. Salah satunya dari Dadhy Laksono.

    Jurnalis investigasi itu mengungkapkan militer selama ini gagal mengurusi food estate di Kalimantan Tengah. Lalu kini diberi tugas lagi mengurus hal lainnya.

    “Militer sudah gagal ngurus proyek food estate di Kalimantan Tengah. Sekarang mau ngurus beras dan makan gratis?” kata Dandhy dikutip dari unggahannya di X, Senin (10/2/1015).

    Saki banyaknya polisi dan tentara yang menempati jabatan sipil. Dandhy hilang kiri kanan kini ada tentara dan polisi.

    “Kiri-kanan di Indonesia ketemunya polisi, tentara, atau ormas (preman),” ucapnya.

    Ia juga mengungkit Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Organisasi itu, dulunya diisi para anggota TNI.

    “Organisasi tani (HKTI) dari dulu isinya jenderal. Lihat nasib pertanian kita,” ujar Dandhy.

    Di sisi lain, penunjukan Novi sebagai Dirut Bulog ini juga dianggap melanggar aturan. Yakni UU TNI dan UUD 1945.
    (Arya/Fajar)

  • Faizal Assegaf: Jokowi Jebak Prabowo ke Arah Otoritarianisme

    Faizal Assegaf: Jokowi Jebak Prabowo ke Arah Otoritarianisme

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Faizal Assegaf menyoroti dinamika politik antara mantan Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto.

    Dikatakan Faizal, kompromi politik yang terjadi antara keduanya telah melanggar etika, aturan, dan konstitusi bernegara.

    “Ihwal kompromi politik Prabowo dan Jokowi secara ekstrem dengan menabrak etika, aturan dan konstitusi bernegara,” ujar Faizal di X @faizalassegaf (10/2/2025).

    Dia bahkan menyebut bahwa pemerintahan Jokowi yang awalnya berbasis sipil, kini semakin bergeser ke arah kekuasaan militeristik.

    “Mulai dari rezim sipil yang korup dan ugal-ugalan dan kini mengarah pada kekuasaan militeristik,” ucapnya.

    Faizal melihat, tujuan dari permainan tersebut tidak lain adalah untuk menjebak Prabowo dalam kepanikan dan akhirnya memilih pendekatan kekuasaan otoriter.

    “Pelan-pelan Jokowi menggiring Prabowo terkepung oleh aneka problem krusial dan ancaman destabilitas,” tambahnya.

    Ia menilai, langkah Prabowo yang merekrut banyak figur militer ke dalam lingkaran strategisnya merupakan tanda kembalinya model kekuasaan Orde Baru.

    “Makin banyaknya figur militer yang direkrut oleh Prabowo di berbagai posisi strategis, memberi gambaran kebangkitan watak kekuasan Orde Baru,” Faizal menuturkan.

    Jika dibiarkan, lanjutnya, sistem demokrasi dan supremasi sipil bisa semakin terpinggirkan.

    “Di mana sumber daya militer menjadi mitra strategis di lingkar inti kekuasaan. Jika hal itu dibiarkan, maka sistem demokrasi dan supremasi sipil termarginal,” terangnya.

    Faizal bilang, saat ini Prabowo sedang dalam proses konsolidasi kekuasaan dengan pendekatan militerisme.

  • Jubir Ungkap ‘Raja-raja Kecil’ yang Ingin Jegal Kebijakan Presiden Prabowo: Merasa Kehilangan Potensi Rente

    Jubir Ungkap ‘Raja-raja Kecil’ yang Ingin Jegal Kebijakan Presiden Prabowo: Merasa Kehilangan Potensi Rente

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak ikut bicara terkait adanya upaya penjegalan kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

    Melalui cuitan di akun X pribadinya, Dahnil Anzar Simanjuntak membenarkan adanya upaya-upaya tersebut.

    Ia mengatakan upaya untuk menjegal kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo menurutnya didorong oleh segelintir orang yang disebut sebagai raja-raja kecil.

    “Upaya menjegal kebijakan Presiden @prabowo oleh ‘raja-raja kecil’ seperti yang disampaikan Presiden, memang terasa,” kata Dahnil Anzar Simanjuntak dikutip Selasa (11/2/2025).

    Kebijakan-kebijakan baru yang dilakukan Pemerintah demi efisiensi dan efektivitas program Presiden dijegal secara halus.

    “Kebijakan institusionalisasi baru demi efisiensi dan efektifitas program Presiden pun secara halus banyak dijegal dan dipreteli oleh mereka yang merasa kehilangan potensi rente,” sebutnya.

    “Diganggu agar gagal dan lain-lain” tambahnya.

    Langkah kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo saat ini menurutnya adalah langkah menuju perbaikan.

    Namun, ia mengingatkan langkah ini tentunya tidak akan mudah karena upaya-upaya jengalan tersebut.

    “Memang jalan menuju perbaikan dan perubahan tidak mudah,” sebutnya.

    “Namun saya yakin masih banyak birokrat yang ingin perbaikan,” pungkasnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Presiden Prabowo Takut Hubungannya dengan Jokowi Retak, Said Didu: Itu Adalah Pilihan Bapak

    Presiden Prabowo Takut Hubungannya dengan Jokowi Retak, Said Didu: Itu Adalah Pilihan Bapak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengaku ada yang ingin memisahkannya dengan Presiden ke-7 Jokowi. Pernyataan itu menuai respons beragam dari publik.

    Salah satunya dari eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu. Menurutnya, hal tersebut pilihan Prabowo sendiri.

    “Itu adalah pilihan Bapak,” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Selasa (11/2/2025).

    Maksud Didu, pilihan Prabowo untuk terus bersama dengan Jokowi. Tapi menurut Didu, keinginan Jokowi terus merusak bangsa.

    “Kalau Bapak Presiden ingin terus bersama dan melaksanakan keinginan Jokowi yang jelas-jelas sudah merusak bangsa,” terangnya.

    Adapun pernyataan Prabowo disampaikan di acara Muslimat NU di Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025).

    “Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama pak Jokowi, lucu juga untuk bahan ketawa boleh. Jangan kita jangan ikut pecah belah, pecah belah. Itu adalah kegiatan mereka yang enggak suka sama Indonesia,” kata Prabowo.

    Menurutnya, orang yang telah berkuasa tidak boleh diejek. Mesti dihormati.

    “Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa mau dikuyuk-kuyu, mau dijelek-jelekin, jangan. Kita hormati semua hormati semua,” tutur Presiden Prabowo di JIExpo Surabaya.
    (Arya/Fajar)

  • Faizal Assegaf Ingatkan Prabowo: Semakin Gelap Mata Membela Kejahatan Jokowi akan Berakibat Fatal

    Faizal Assegaf Ingatkan Prabowo: Semakin Gelap Mata Membela Kejahatan Jokowi akan Berakibat Fatal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa ada pihak yang mencoba memisahkan dirinya dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) memantik perhatian sejumlah kalangan.

    Kritikus Politik Indonesia, Faizal Assegaf mengingatkan Prabowo akibatnya akan fatal jika semakin nekat pamer kemesraan dengan Jokowi.

    “Jangan bermain api pak! Semakin nekat pamer kemesraan dan gelap mata membela kejahatan Jokowi akan berakibat fatal,” kata Faizal melalui cuitannya di X, Selasa (11/2/2025).

    Lebih lanjut ia mengingatkan bahwa ini adalah sebuah bangsa bukan persekutuan jahat antar dinasti atau jaringan mafia yang saling berkolusi demi melanggengkan kejahatan berjamaah.

    “Jokowi adalah wabah ganas kejahatan dalam bernegara yang telah terbukti 10 tahun berkuasa secara semena-mena,” tegasnya.

    Menurutnya sangat tidak etis dan tidak bermartabat karena bersikap licik untuk melindungi Jokowi adalah perilaku hipokrit.

    Ia menegaskan, modus kompromi politik busuk tersebut jelas melecehkan rasa keadilan rakyat.

    “Stop bicara omon-omon seolah menjaga persatuan, tapi hakikinya membodohi rakyat dengan sikap yang sangat labil, norak dan merusak tatanan bernegara,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo mengaku tergelitik ada pihak tertentu yang ingin merusak hubungan baiknya dengan Jokowi.

    “Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama pak Jokowi, lucu juga untuk bahan ketawa boleh. Jangan kita jangan ikut pecah belah, pecah belah. Itu adalah kegiatan mereka yang enggak suka sama Indonesia,” kata Prabowo pada acara Kongres Ke-18 Muslimat NU yang berlangsung di Jatim International Expo, Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025).

  • Efisiensi Anggaran Rezim Prabowo Subianto, Menteri Sosial Jamin Bantuan Sosial Tidak Masalah

    Efisiensi Anggaran Rezim Prabowo Subianto, Menteri Sosial Jamin Bantuan Sosial Tidak Masalah

    FAJAR.CO.ID, SURABAYA — Efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto berimbas pada pemangkasan dana pada kementerian dan lembaga. Tidak terkecuali Kementerian Sosial.

    Kendati begitu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf memastikan dana bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada masyarakat tidak masuk dalam efesiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, jika bisa anggaran bansos bisa ditambah. Namun, hal itu akan melihat jumlah penerima bantuan.

    “Tidak ada masalah (efesiensi bansos) kalau penyaluran bansos dan segala macam sekarang sudah disalurkan. Sudah proses penyaluran,” kata Gus Ipul sapaan akrabnya di Universitas Surabaya (Unesa), Senin (10/2).

    “Kalau memang diperlukan presiden akan nambah (dana bansos), itu arahan presiden itu,” imbuh dia.

    Saat ini, kata Gus Ipul, Kemensos sedang merapikan data masyarakat yang berhak menerima bansos. Nantinya, setiap tiga bulan sekali akan selalu diperbarui.

    “Sekarang kam sudah dalam proses untuk menuntaskan data. Itu dulu sekarang ini. Nanti kalau sudah datanya selesai, ya artinya lebih sesuai dengan kenyataan, setiap tiga bulan kami update,” jelasnya.

    Maka dari itu, dia meminta masyarakat untuk memaklumi jika awalnya namanya masuk dalam penerima bansos kemudian tidak dapat.

    “Mohon maklum ya, nanti di triwulan pertama ini dapat, bisa jadi di triwulan kedua tidak dapat karena kami terus melakukan pemutakhiran data. Jadi, data yang eror-eror itu kami atasi. Sasarannya itu cepat,” pungkas Gus Ipul. (fajar)

  • Prabowo Pangkas Anggaran Belanja Negara, Anthony Budiawan: Tidak Ada Dasarnya

    Prabowo Pangkas Anggaran Belanja Negara, Anthony Budiawan: Tidak Ada Dasarnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah besar dengan memangkas anggaran belanja negara 2025 sebesar Rp306,7 triliun.

    Pemangkasan ini mencakup anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp256,1 triliun serta dana transfer ke daerah senilai Rp50,6 triliun.

    Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyebut bahwa pos belanja perjalanan dinas dan ATK juga dipangkas signifikan.

    “Masyarakat terkejut. Banyak pihak prihatin, pemangkasan anggaran ini akan membuat ekonomi kontraksi,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Senin (10/2/2025).

    Dikatakan Anthony, langkah Presiden Prabowo seolah-olah bahwa akan mengurangi total belanja negara secara keseluruhan. “Tetapi, keprihatinan tersebut tidak ada dasarnya,” ucapnya.

    Anthony bilang, pemotongan pos anggaran belanja tersebut tidak akan mengurangi total anggaran belanja negara yang sudah ditetapkan dalam APBN, yaitu sebesar Rp3.621,3 triliun.

    “Selama total belanja negara masih sama jumlahnya seperti yang dianggarkan, maka kebijakan pengalihan anggaran dari satu pos belanja ke pos belanja lainnya tidak akan berpengaruh (besar) pada pertumbuhan ekonomi, ceteris paribus,” bebernya.

    Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa kebijakan pengalihan pos anggaran ini bukan merupakan kebijakan fiskal kontraksi.

    “Pengalihan atau realokasi anggaran pada hakekatnya adalah kebijakan untuk melakukan redistribusi pendapatan,” sebutnya.

    “Dengan menunjukkan keberpihakan anggaran kepada kelompok masyarakat tertentu, di atas kelompok masyarakat lainnya,” tambahnya.