Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Bandingkan Efisiensi Anggaran Vietnam dan Indonesia, Tatak Ujiyati: Yang Satu Go Up, yang Satu Go Down

    Bandingkan Efisiensi Anggaran Vietnam dan Indonesia, Tatak Ujiyati: Yang Satu Go Up, yang Satu Go Down

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis Tatak Ujiyati ikut menyoroti kebijakan efiensi anggaran yang saat ini dilakukan oleh Pemerintah.

    Bahkan, melalui cuitan di media sosial X pribadinta, Tatak Ujiyati membanding Efisiensi anggaran yang dilakukan Vietnam dan Indonesia.

    Saat ini, Vietnam juga diketahui tengah melakukan efisiensi anggaran di Pemerintahannya.

    Namun cara yang dilakukan cukup berbeda dari Indonesia. Dimana, memulai semua dari atas dengan melakukan pemangkasan jumlah kementerian.

    Hal inilah kemudian yang disoroti oleh Tatak, dimana Pemerintah justru melakukan hal berbeda dan memulai kebijakan efisiensi dari bawah.

    “Sama-sama lakukan efisiensi. Tapi efisiensi Vietnam dimulai dari atas: pemangkasan jumlah kementerian,” tulisnya dikutip Rabu(12/2/2025).

    “Efisiensi Indonesia dimulai dari bawah: mengurangi alat, fasilitas, penunjang kerjaan,” ungkapnya.

    Lanjut, ia menyebut efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah di Indonesia kurang tepat dibanding dengan apa yang dilakukan oleh Vietnam.

    Alasan jelas menurut Tatak karena jumlah pegawai di Indonesia masuk terlalu banyak dan cenderung bekerja tidak terlalu maksimal.

    “Efisiensi model Indonesia jumlah pegawai tetap banyak tapi jadi gak bisa kerja maksimal,” sebutnya.

    “Yang satu go up, yang satu go down,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Aksi Adili Jokowi Makin Meluas, Rocky Gerung Sebut Nama Megawati dan PDIP

    Aksi Adili Jokowi Makin Meluas, Rocky Gerung Sebut Nama Megawati dan PDIP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik Rocky Gerung menilai munculnya suara-suara atau gerakan ‘Adili Jokowi’ yang digerakkan sejumlah kelompok masyarakat adalah sebuah bentuk ekspresi dalam negara demokrasi. Hal tersebut tidak bisa dilarang.

    Suara-suara yang menuntut Jokowi diadili beberapa waktu terakhir kian meluas di sejumlah daerah. Mulai dari tulisan di poster, grafiti, maupun menyuarakannya lewat media sosial.

    “Kita nggak pernah tahu siapa yang memasang itu. Kalau kita tidak tahu, maka berarti ada yang tahu bahwa itu tidak perlu dilarang karena itu adalah ekspresi dari mereka yang menginginkan prosedur hukum diberlakukan pada Jokowi,” kata Rocky Gerung dikutip dari kanal YouTube Deddy Sitorus Televisi, Rabu (12/2/2025).

    Rocky melanjutkan, seruan adili Jokowi bukan tindakan pidana melainkan menyuarakan gagasan untuk menguji argumen publik supaya tidak ada lagi pembodohan di negeri ini.

    “Poster Adili Jokowi itu datang dari keinginan publik untuk membersihkan republik dari kekaburan hukum yang tengah diberantas juga oleh ibu Megawati dan PDIP,” tuturnya.

    “Viralnya itu masuk akal dan kalau kita bikin survei hari ini tapi bukan survei yang dipesan, pasti semua menginginkan supaya diperbanyak ide itu,” sambung dosen Universitas Indonesia itu.

    Kembali Rocky menegaskan suara adili Jokowi bukan pidana tapi hanya pelanggaran ketertiban karena mencoret dinding.

    “Tapi suara itu datang dari nurani yang ingin membersihkan negeri,” pungkasnya. (Pram/fajar)

  • Wujudkan Generasi Emas 2045, PT Vale Dorong Mahasiswa Unhas Jadi Talenta Masa Depan Industri Tambang Berkelanjutan

    Wujudkan Generasi Emas 2045, PT Vale Dorong Mahasiswa Unhas Jadi Talenta Masa Depan Industri Tambang Berkelanjutan

    “Sejak program ini berjalan, banyak alumni yang telah direkrut oleh PT Vale, membuktikan bahwa program ini benar-benar memberikan nilai tambah bagi mahasiswa. Harapan kami, Co-Ops tidak hanya menjadi ajang pembelajaran, tetapi juga menjadi gerbang bagi generasi muda untuk berkontribusi nyata dalam industri pertambangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ungkapnya.

    Tahun ini, Co-Ops semakin inklusif dengan membuka kesempatan bagi mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu, termasuk Ilmu Kehutanan dan Ilmu Manajemen, menunjukkan bahwa industri tambang membutuhkan perspektif yang beragam untuk membangun masa depan yang lebih baik.

    Bagi Jeremy Christover Paelongan, mahasiswa Fakultas Teknik Elektro asal Sorowako, program ini adalah kesempatan emas untuk memahami industri secara lebih mendalam.

    “Saya ingin membangun pengalaman nyata di dunia industri, khususnya di pertambangan. Melalui Co-Ops, saya bisa belajar langsung dan merasakan tantangan dunia kerja, yang tentunya akan menjadi bekal berharga bagi masa depan saya,” ujarnya.

    Diva Zulfaedah Salsabila, mahasiswa Teknik Elektro lainnya, juga menyoroti pentingnya program ini dalam membuka jalan bagi perempuan di dunia teknik dan pertambangan.

    “Jumlah perempuan di sektor teknik dan pertambangan masih sangat sedikit. Co-Ops memberi saya kesempatan untuk membuktikan bahwa perempuan juga bisa bersaing dan berkontribusi dalam industri ini. Saya berharap PT Vale dan Unhas terus menjalankan program ini untuk mencetak lebih banyak talenta muda yang siap bersaing di era globalisasi,” paparnya.

  • Dominasi Emiten Jumbo Tumbangkan IHSG, BEI Harus Perbanyak Perusahaan Menengah IPO untuk Seimbangkan Pasar

    Dominasi Emiten Jumbo Tumbangkan IHSG, BEI Harus Perbanyak Perusahaan Menengah IPO untuk Seimbangkan Pasar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Dominasi perusahaan-perusahaan beraset jumbo di pasar modal Indonesia akhirnya berdampak pada IHSG yang terjun bebas. Sejumlah emiten beraset besar menjadi beban utama pelemahan perdagangan hari ini.

    Analis Strategi Institute Fauzan Luthsa mengatakan hal ini karena Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami ketergantungan pada emiten besar. “Dampaknya IHSG turut alami ketergantungan pada segelintir emiten besar. Secara jangka panjang, ini bukan hal yang baik dan membebani perekonomian nasional,” ujarnya, Selasa (11/2).

    Ia mengatakan minimnya diversifikasi skala emiten menciptakan ketidakseimbangan dalam struktur pasar modal dan melemahkan fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Pasar modal dimonopoli segelintir pemain besar dan malah menciptakan oligarki, sementara peluang pertumbuhan ekonomi yang inklusif semakin menjauh dari harapan.”

    Ia menyoroti pipeline BEI yang mencatat bakal ada 19 perusahaan yang bakal IPO karena dari daftar tersebut, terdapat 18 perusahaan beraset jumbo dan hanya ada 1 perusahaan menengah.

    “Padahal perusahaan menengah itu backbone perekonomian nasional dan mereka memiliki dampak sosial langsung. Ini jadi membenarkan pernyataan presiden tahun lalu bahwa pasar saham hanya untuk pemain besar. Dan pergerakan IHSG saat ini yang terjun bebas menjadi bukti buruknya dominasi perusahaan jumbo.”

    Ia mengatakan sepatutnya SRO seperti BEI lebih banyak mendorong perusahaan menengah melantai di pasar modal, mengingat mereka merupakan motor penggerak lapangan kerja, pionir inovasi lokal, dan berkontribusi atas peningkatan daya beli masyarakat.

  • Deddy Corbuzier Didapuk jadi Staf Khusus di Kementerian Pertahanan, Berapa Gajinya?

    Deddy Corbuzier Didapuk jadi Staf Khusus di Kementerian Pertahanan, Berapa Gajinya?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Deddy Corbuzier resmi dilantik sebagai staf khusus Menteri Pertahanan pada Selasa, 11 Februari 2025. Keputusan ini menambah daftar panjang tokoh publik yang diberi peran strategis di kementerian.

    Sebagai staf khusus, Deddy akan mendampingi Menteri Pertahanan dalam berbagai tugas, dengan hak keuangan yang cukup besar. Berdasarkan peraturan yang berlaku, gaji yang diterimanya berkisar antara Rp24 juta hingga Rp29 juta per bulan, jumlah yang setara dengan iuran BPJS Kesehatan untuk sekitar 700 peserta kelas III.

    Penghitungan gaji staf khusus mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara. Dalam aturan tersebut, staf khusus menteri mendapatkan hak keuangan setara dengan pejabat eselon I.b atau jabatan pimpinan tinggi madya.

    Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 Tahun 2000 juncto PP Nomor 13 Tahun 2002, jabatan ini setara dengan pegawai negeri sipil (PNS) golongan IV/d, yang memiliki gaji pokok mulai dari Rp3.723.000 hingga Rp6.114.500 per bulan, tergantung pada masa kerja golongan (MKG) antara 0 hingga 32 tahun.

    Selain gaji pokok, Deddy Corbuzier juga akan menerima tunjangan kinerja atau tukin, yang besarnya diatur dalam Perpres Nomor 104 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Pertahanan.

    Jika merujuk pada struktur tunjangan yang berlaku, pejabat dengan kelas jabatan 16 menerima tukin sebesar Rp20.695.000 per bulan, sedangkan kelas jabatan 17 mendapatkan Rp29.085.000 per bulan. Dengan demikian, total pendapatan Deddy sebagai staf khusus Menteri Pertahanan berkisar antara Rp24.418.000 hingga Rp26.809.500 per bulan, belum termasuk tunjangan lain dan fasilitas tambahan.

  • Saham IHSG Menurun Drastis, Said Didu Kaitkan Pernyataan Presiden Prabowo

    Saham IHSG Menurun Drastis, Said Didu Kaitkan Pernyataan Presiden Prabowo

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait saham ternyata berdampak buruk untuk saham di Indonesia

    Dalam pernyataan, Presiden Prabowo menyebut jika orang kecil main-main saham, pasti kalah. Yang menang pasti bandar besar.

    Buat orang kecil, ujarnya, main-main saham sama dengan judi.

    ”Dan, saya kasih tahu ya, main-main saham itu kalau orang kecil, ya, pasti kalah, itu untuk orang kecil itu biasanya sama dengan judi itu, yang menang bandar yang besar, yang kuat, ya, kan?” tuturnya.

    Salah satu dampak besar dari pernyataan tersebut adalah babak belurnya saham Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

    Tepatnya di Bulan Ferbruari per Rabu (11/2/2025), IHSG pada perdagangan kembali koreksi 1,19% ke posisi 6.568,92.

    Jika koreksi ini berlangsung sampai akhir sesi, IHSG akan menandai terjerembab di zona merah selama lima hari beruntun dan menuju level terparah sejak pertengahan Maret 2023.

    Melihat saham IHSG yang semakin hari semakin buruk, eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu menyoroti pernyataan Presiden Prabowo.

    Menurutnya salah satu faktor yang membuat saham ini bisa anjlok karena pernyataan tersebut.

    “Harga saham langsung anjlok setelah ada pernyataan Presiden Prabowo,” tulis Said Didu dicuitan akun X pribadinya dikutip Rabu (12/2/2025).

    Lanjut, ia menyindir soal Prabowo yang tak ingin dipisahkan dengan Jokowi.

    “Seakan tidak mau dipisahkan dengan Jokowi,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Dear Prabowo, Anak-anak Sudah Makan Bergizi Gratis tapi Tak Bisa Lagi Makan Siang dan Malam karena Orang Tuanya Di-PHK

    Dear Prabowo, Anak-anak Sudah Makan Bergizi Gratis tapi Tak Bisa Lagi Makan Siang dan Malam karena Orang Tuanya Di-PHK

    Curhat Penyiar RRI Imbas Efisiensi Anggaran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Suaranya lirih menahan beban. Air mata menggenang di sudut mata. Lewat udara, perempuan itu berkeluh kesah kepada Presiden Prabowo yang katanya mencintai rakyatnya.

    “Bapak (Prabowo), kami tahu efisiensi anggaran yang Bapak lakukan saat ini untuk menunjang program-program bapak bisa berjalan dengan baik, seperti makan gratis untuk anak-anak. Tapi, sudahkah Bapak berfikir ketika pagi hari bapak berhasil memberikan makanan gratis, dan bergizi unttuk anak-anak,” kata sang penyiar.

    “Tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati orang tuanya tidak bisa memberikan makan siang dan makan malam yang layak karena orang tuanya harus di- PHK. Harus dirumahkan karena efisiensi yang telah bapak lakukan. Lalu menurut bapak, dimana letak yang bapak bilang mencintai rakyat,” sambungnya menahan tangis.

    Curahan hati seorang penyiar perempuan Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 2 Ternate ini membuat pendengarnya terenyuh dan merenung. Keluh kesah pegawai yang telah menerima pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas kebijakan efisiensi anggaran ini menyebar luas di semua platform media sosial.

    Ungkapan emosional yang mengharu biru dalam sebuah konten video yang diunggah di akun Instagram pribadi miliknya @aiinizzaa menarik perhatian publik dan menjadi viral di media sosial.

    Dalam video yang diunggah ulang sejumlah akun di media sosial, penyiar radio yang telah mengabdi selama 11 tahun ini mengaku sedih. Dia baru saja kehilangan pekerjaannya akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.

  • Masuk Tokoh Terkorup Dunia Versi OCCRP, Jokowi: Masih Ada yang Belum Move On

    Masuk Tokoh Terkorup Dunia Versi OCCRP, Jokowi: Masih Ada yang Belum Move On

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Suara-suara yang menyerukan agar Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi, diadili semakin nyaring terdengar. Desakan ini muncul di tengah berbagai tudingan terhadapnya.

    Mulai dari proyek mangkrak hingga dugaan korupsi yang menyeret namanya ke dalam daftar lima besar pejabat terkorup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    Belakangan ini, sejumlah proyek strategis nasional yang digagas di era Jokowi mulai dipertanyakan.

    Salah satunya adalah Ibu Kota Nusantara (IKN) yang awalnya dijanjikan akan didanai oleh investor, tetapi kini justru bergantung pada APBN.

    Banyak pihak menilai proyek ini berpotensi menjadi mangkrak, terutama setelah anggaran 2025 untuk IKN dipangkas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Tak hanya itu, kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 juga menjadi sorotan.

    Proyek reklamasi yang diklaim sebagai pusat bisnis baru justru memicu polemik terkait penguasaan lahan oleh kelompok tertentu.

    Jokowi dituding memiliki keterlibatan dalam pemberian izin serta kemudahan akses bagi investor yang dekat dengan lingkaran kekuasaannya.

    Di media sosial, tagar #JokowiDiadili mulai ramai digaungkan oleh warganet. Bahkan, di berbagai kota massa aksi menuntut Jokowi diadili.

    Sejumlah aktivis dan tokoh oposisi pun mulai mendesak agar ada audit menyeluruh terhadap kebijakan-kebijakan Jokowi selama dua periode kepemimpinannya.

    Meskipun banyak serangan terhadap dirinya, Jokowi terlihat seperti biasa dan menganggap suara-suara tersebut hanya bagian dari demokrasi.

  • Ternyata Jokowi Masih Sering Dikunjungi Menterinya Prabowo

    Ternyata Jokowi Masih Sering Dikunjungi Menterinya Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Meski tak lagi menjabat sebagai presiden, Jokowi mengakui bahwa dirinya masih sering menerima kunjungan dari sejumlah menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam wawancara di kanal YouTube Najwa Shihab, Selasa (11/2/2025), Jokowi menegaskan bahwa pertemuan tersebut hanya sebatas silaturahmi, bukan untuk membahas politik atau memberi arahan terkait pemerintahan.

    “Ya silaturahmi biasa dan kangen karena belum pernah ke rumah. Dan juga sudah tiga bulan nggak ketemu, ya ingin mengabarkan. Tidak ada pembicaraan politik,” ungkap Jokowi.

    Sejumlah menteri, seperti Budi Arie Setiadi, diketahui beberapa kali mengunjungi Jokowi di Solo.

    Hal ini pun memicu spekulasi bahwa Jokowi masih memiliki pengaruh terhadap kebijakan pemerintahan saat ini.

    Namun, Jokowi membantah anggapan tersebut dan menegaskan bahwa dirinya tidak ikut campur dalam keputusan Prabowo sebagai presiden.

    “Nda, nda (memberikan masukan ke Presiden Prabowo). Saya kan di Solo. Kalau ketemu ya bicara yang ringan-ringan saja,” ujar Jokowi.

    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Prabowo adalah pemimpin yang memiliki pengalaman luas, sehingga tidak perlu ada intervensi dari dirinya.

    “Tidak baik lah saya kira, nanti dikatakan intervensi, dikaitkan dengan cawe-cawe. Saya kira beliau pemimpin kita saat ini,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Projo yang juga Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menyambangi kediaman Presiden ke-7 RI Jokowi di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Solo, pada Selasa (28/1/2025).

  • Efisiensi Anggaran Besar-besaran Pemerintahan Prabowo, Dalih untuk Bayar Utang Warisan Jokowi?

    Efisiensi Anggaran Besar-besaran Pemerintahan Prabowo, Dalih untuk Bayar Utang Warisan Jokowi?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo Subianto menuai pro dan kontra. Di luar itu, muncul spekulasi, apakah dilakukan untuk membayar utang jatuh tempo warisan Jokowi?

    Diketahui, utang pemerintah pusat hingga akhir Agustus 2024 saja sudah mencapai Rp8.502,69 triliun. Tahun 2025, pemerintahan Prabowo harus membayar utang mencapai Rp1.350an triliun.

    Jurnalis Tempo, Khairul Anam mengatakan pemerintahan saat ini menghadapi persoalan serius terkait utang. Bukan hanya tahun ini.

    “Pemerintahan Prabowo akan menghadapi persoalan serius soal utang. Tahun ini ada Rp800 triliun masa jatuh tempo. Tahun depan, tahun depan, tahun depan. Sampai masa pemerintahannya dia itu besarnya nggak beda jauh,” kata Khairul dikutip dari siniar Jelasin Dong Tempo di YouTube, Selasa (11/2/2025).

    Rp800 triliun itu, kata dia belum semuanya. Belum termasuk bunga dan defisit anggaran.

    “Belum lagi bayar bunganya. Belum lagi utang untuk menambal defisit anggaran,” terangnya.

    Karenanya, menurut Khairul, Prabowo mesti pintar-pintar mengatur keuangan untuk pemerintahannya. Mengingat warisan utang yang tak sedikit.

    “Jadi dengan warisan utang Jokowi yang begitu besar, mestinya Jokowi sudah paham dia harus mengatur keinginan dengan realitas yang mereka hadapi,” terangnya.

    “Jadi kalau memang uangnya tidak cukup, jangan maksa dulu,” tambahnya.

    Diketahui, Kemenkeu mencatat, per 2025 utang jatuh tempo mencapai Rp800,33 triliun yang terdiri dari utang Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp705,5 triliun dan pinjaman Rp94,83 triliun.