Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Jokowi Sebut Tipikal Gibran Tak Pernah Meminta Masukan Sama Sekali

    Jokowi Sebut Tipikal Gibran Tak Pernah Meminta Masukan Sama Sekali

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Meskipun anaknya saat ini telah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia, Jokowi mengaku tidak pernah memberikan masukan.

    Seperti diketahui, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka merupakan Wakil Presiden. Ia mendampingi Presiden Prabowo sebagai nakhoda Indonesia.

    “Nda pernah (memberikan masukan),” ujar Jokowi dalam kanal YouTube Najwa Shihab, Selasa (11/2/2025).

    Bahkan, kata Jokowi, Gibran pun tidak pernah meminta saran kepada dirinya meskipun ia merupakan mantan orang nomor satu di Indonesia.

    “(Gibran tidak meminta masukan) sama sekali, itu tipikal mas Wapres kan seperti itu,” sebutnya.

    Hanya saja, Jokowi memberikan nasihat kepada anaknya agar tidak berlebihan. Mengingat, ia hanya seorang Wakil Presiden.

    “Kalau orang bilang, Ojo kemajon. (Jangan berlebih-lebihan) Iya, itu aja. Karena secara konstitusi memang Wakil Presiden itu mendampingi atau membantu Presiden apabila diminta, itu udah,” tandasnya.

    Saat ditanya mengenai kinerja Gibran Rakabuming sejauh ini, Jokowi emoh memberikan jawaban. Ia merasa tidak bisa memberikan penilaian.

    “Kinerjanya, itu masyarakat lah yang menilai, jangan saya,” ujarnya.

    Sebelumnya, Jokowi, blak-blakan mengenai kepemimpinan Presiden ke-8, Prabowo Subianto.

    Ayah Wakil Presiden ini awalnya menanggapi soal video dirinya dan Prabowo sedang bersama di sebuah acara pernikahan.

    Pada video itu, Jokowi dituding sedang melakukan cawe-cawe pada pemerintah Prabowo meskipun ia sudah purna jabatan.

    “Itu guyonan. Malah guyonannya adalah pak Prabowo ingin cawe-cawe ke saya di Solo,” ucap Jokowi.

  • Erdogan Disambut Lebih dari 1.000 Pasukan, Istana Sebut Ingin Memberikan Penghormatan Tertinggi

    Erdogan Disambut Lebih dari 1.000 Pasukan, Istana Sebut Ingin Memberikan Penghormatan Tertinggi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan mendapat sambutan cukup meriah saat berkunjung ke Indonesia. Warga sekitar Istana Bogor ikut menyambut Erdogan.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/2).

    Erdogan disambut oleh warga setempat dengan gembira dan antusias. Bahkan, terdapat pasukan berkuda dan marching band yang mengiringi momen itu.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengungkapkan alasan penyambutan Erdogan digelar dengan meriah. Menurutnya, Indonesia merupakan negara besar, karena itu ingin memberikan penghormatan tertinggi untuk tamu negara.

    “Indonesia adalah negara besar, sebagaimama negara besar kita ingin memberikan penghormatan tertinggi untuk tamu negara,” kata Yusuf di Istana Bogor, Jawa Barat.

    Penyambutan Erdogan turut dimeriahkan dengan pasukan jajar dan melibatkan 1.000 lebih pasukan. Bahkan, sebanyak 75 pasukan berkuda dilibatkan dalam menyambut kedatangan Erdogan.

    “Terlebih atensi dari Bapak Presiden untuk kita memberikan yang terbaik kepada tamu negara dalam hal ini presiden Erdogan,” ucap Yusuf.

    Lebih lanjut, Yusuf mengungkapkan 75 pasukan berkuda yang dilibatkan merupakan apresiasi dari Indonesia, atas hubungan diplomatik dengan Turki yang sudah terjalin selama 75 tahun.

    “Angka 75 ini sangat spesial di tahun ini, karena merupakan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Turki,” pungkasnya. (fajar)

  • Ruhut Pesankan Prabowo Harus Punya Karakter Sendiri, Jangan Bayang-Bayang Jokowi

    Ruhut Pesankan Prabowo Harus Punya Karakter Sendiri, Jangan Bayang-Bayang Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus senior PDI Perjuangan, Ruhut Sitompul, mendadak menyemprot Presiden Prabowo Subianto.

    Ia menegaskan bahwa publik bisa menjadi bingung jika kebijakan pemerintahan saat ii terlalu mirip dengan era Presiden Jokowi.

    “Kami bukan mau memisahkan cuma mau mengingatkan,” ujar Ruhut di X @ruhutsitompul (11/2/2025).

    Ia meminta Prabowo untuk lebih tegas dalam menunjukkan arah kepemimpinannya sendiri agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

    “Tolong jangan nanti penilaian rakyat dan masyarakat luar menjadi bingung mana kebijakan Presiden RI ke 7 dan Presiden RI ke 8,” tukasnya.

    Ruhut juga mengutip pesan dari Presiden Soeharto, pemimpin Orde Baru, sebagai pengingat bagi Prabowo.

    “Aku meminjam ucapan Pak Harto Presiden RI ke 2, kita harus eling (ingat) dalam melakukan sikap,” tandasnya.

    Sebelumnya, Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi, blak-blakan mengenai kepemimpinan Presiden ke-8, Prabowo Subianto.

    Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat Najwa Shihab bertandang ke rumahnya di Solo baru-baru ini.

    Ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini awalnya menanggapi soal video dirinya dan Prabowo sedang bersama di sebuah acara pernikahan.

    Pada video itu, Jokowi diframing sedang melakukan cawe-cawe pada pemerintah Prabowo meskipun ia sudah purna jabatan.

    “Itu guyonan. Malah guyonannya adalah pak Prabowo ingin cawe-cawe ke saya di Solo,” ujar Jokowi dikutip dalam channel YouTube Najwa Shihab, Selasa (11/2/2025).

    Kata Jokowi, Prabowo bisa menjalankan roda kepemimpinannya sendiri tanpa harus melibatkan dirinya.

  • Rasio Pajak Ditarget Naik di 2025, Pengamat Ekonomi: Ambisius atau Tak Realistis?

    Rasio Pajak Ditarget Naik di 2025, Pengamat Ekonomi: Ambisius atau Tak Realistis?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menargetkan kenaikan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Tax Ratio Indonesia pada tahun 2025. Hal itu menuai kritik.

    Target pemerintah, rasio pajak berada antara rentang 11,2% – 12%.  Lebih tinggi dari realisasi Tax Ratio pada tahun 2023 dan target Tax Ratio pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang masing-masing sebesar 10,32% dan 10,12%.

    Pengamat Ekonomi, Awalil Rizky mempertanyakan hal tersebut. Ia menanyakan apakah itu realistis.

    “Semua rasio ditargetkan naik pada 2025, kecuali pendapatan negara. Ambisius atau tak realistis?” kata Awalil dikutip dari unggahannya di X, Rabu (12/2/2025).

    Di sisi lain, Awalil menjelaskan, pendapatan negara hanya 12,48% pada 2024. Kemudian pajak 10,08%.

    “Pada 2024 rasio atas PDB sbb: pendapatan (12,84%), perpajakan (10,08%), Pajak dalam arti sempit (8,73%), dan pajak arti luas (11,15%),” jelasnya.

    “Semua rasio cenderung menurun periode 2009-2024,” tambahnya.

    Sementara itu, pemerintah terlanjur menargetkan kenaikan rasio pajak untuk PDB.

    Itu tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. RKP merupakan dokumen yang disusun pemerintah sebagai landasan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

    (Arya/Fajar)

  • Jakarta Bakal Jadi Tuan Rumah ASEAN Blue Economy

    Jakarta Bakal Jadi Tuan Rumah ASEAN Blue Economy

    Acara ini akan menampilkan 60 inovasi terpilih dari sekitar 1.300 aplikasi yang diajukan oleh usaha rintisan, UMKM, organisasi nonpemerintah, dan institusi akademik. Solusi yang dipresentasikan mencakup empat sektor utama, yaitu perikanan dan akuakultur berkelanjutan, penanggulangan polusi plastik, adaptasi perubahan iklim, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan.

    Selain sesi presentasi inovasi, peserta juga akan mendapatkan wawasan dari bincang-bincang inspiratif dan diskusi panel yang dipimpin oleh investor berpengaruh dan pemimpin bisnis di sektor blue economy.

    “Acara ini menghadirkan pemimpin industri yang telah menciptakan dampak positif di berbagai negara ASEAN,” lanjut Jatu.

    Aretha Aprilia, Head of Nature, Climate and Energy Unit UNDP Indonesia, menambahkan bahwa konsep blue economy telah menjadi paradigma baru dalam memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan.

    “Pada 2030, ekonomi maritim diperkirakan berkontribusi hingga 3 triliun dolar AS terhadap ekonomi global dan menciptakan 43 juta lapangan pekerjaan baru. Ini menjadi pilar utama pertumbuhan inklusif di ASEAN,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Aretha menekankan pentingnya kesiapan ASEAN dalam merespons isu ketahanan pangan, netralitas karbon, digitalisasi, dan pemberantasan sampah plastik. “Peserta ASEAN Blue Innovation Expo akan mendapatkan wawasan mendalam mengenai sektor maritim yang sangat potensial dan berperan dalam menentukan masa depan ekonomi kelautan berkelanjutan di kawasan ini,” pungkasnya.

  • Pembongkaran Pagar Laut Hampir Rampung, TNI AL Terus Bergerak

    Pembongkaran Pagar Laut Hampir Rampung, TNI AL Terus Bergerak

    FAJAR.CO.ID, TANGERANG — Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) terus melanjutkan upaya pembongkaran pagar laut di perairan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten, hingga berhasil mencapai 24,9 kilometer dari total pagar 30,16 kilometer (km).

    Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama I Made Wira Hady dalam keterangan tertulis di Tangerang, Rabu, menyebutkan bahwa pembongkaran pagar laut yang dimulai sejak pagi hari ini mencapai sepanjang 24,9 km dengan rincian 2,4 km di wilayah Tanjung Pasir, Tangerang.

    “Dengan pencapaian yang dihasilkan pada hari ini, dari total sepanjang 30,16 KM pagar laut di wilayah Tangerang, tersisa hanya 5, 26 KM lagi yang belum terbongkar,” katanya.

    Ia menerangkan, pelaksanaan pembongkaran pagar laut kali ini hanya dilaksanakan di perairan Tanjung Pasir, sedangkan di wilayah Kronjo tidak dilaksanakan karena faktor cuaca. Dimana, angin kencang dan ombak tinggi yang terjadi di wilayah itu menjadi kendala tim untuk melakukan pembongkaran.

    Dia menyebutkan, untuk kegiatan pembongkaran pagar yang dilakukan TNI AL melibatkan 219 personel dari Pasmar 1, Lantamal III, dan Koarmada I yang didukung dengan alutsista seperti 10 perahu karet (PK), 1 RBB (Ranger Boat), serta 1 RHIB (Rigid-Hull Inflatable Boat).

    Selain itu, sekitar 50 orang nelayan setempat juga turun serta membantu proses pembongkaran pagar laut ini dengan menggunakan 10 kapal nelayan.

    “Kendala dalam pelaksanaan pembongkaran yang dihadapi hari ini menghadapi beberapa kendala di lapangan, seperti angin dan gelombang tinggi, keterbatasan daya tarik mesin kapal, serta pagar bambu yang banyak dipasang dua lapis,” tuturnya.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan penyelesaian persoalan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten, bisa terselesaikan dalam sepekan.

    Kementerian Kelautan dan Perikanan pun menegaskan bahwa pemanfaatan ruang laut tanpa memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) merupakan pelanggaran aturan. (*)

  • Hasto Kristiyanto: Kepala Daerah PDIP Wajib Undang Ahli dalam Merumuskan Kebijakan

    Hasto Kristiyanto: Kepala Daerah PDIP Wajib Undang Ahli dalam Merumuskan Kebijakan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa kepala daerah terpilih 2024 harus mengundang ahli dan pakar dalam merumuskan kebijakan.

    Hal ini sebagai bagian dari penerapan tradisi intelektual yang digagas oleh Proklamator Ir Soekarno atau Bung Karno.

    “Ini karena tradisi intelektual dari Soekarno, maka tradisi intelektual Soekarno ini, kepala daerah dari PDI Perjuangan harus banyak mengundang ahli,” kata Hasto saat memberikan pembekalan kepala daerah terpilih 2024 dari PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.

    Dia mengungkapkan bahwa Bung Karno selalu menggunakan landasan teori yang jelas dalam hal ini konsep national state dalam merancang Indonesia.

    “Soekarno merancang Indonesia juga menggunakan teori-teori kebangsaan, national state, dari nation state dia pakai untuk memberikan suatu basis teoritik mengapa Indonesia dari Sabang sampe Merauke itu satu national state, yang menyatu dengan tanah airnya, nasib jiwa kebangsaan yang melekat dengan nilainya, itu yang dipakai oleh Soekarno,” tegas Politikus asal Yogyakarta ini.

    Atas dasar itu, Hasto berharap bahwa kebijakan yang diterapkan oleh kepala daerah PDIP harus berbasis pada riset dan penelitian mendalam, mengacu pada panduan teori yang ditemukan dari fenomena sosial yang berkembang sebagaimana dilakukan Bung Karno dahulu.

    “Maka kepala-kepala daerah kita wajib membuat policy based on research, jadi, teori itu sebagai panduan, karena teori itu ditemukan dari fenomena sosial yang bertumbangan saat itu, yang dikuatkan oleh Soekarno bahwa dunia mengalami perubahan yang luar biasa pasca revolusi Prancis,” ujar Hasto.

  • Konsisten Melayani UMKM, BRI Cetak Laba Rp60,64 Triliun

    Konsisten Melayani UMKM, BRI Cetak Laba Rp60,64 Triliun

    AgenBRILink merupakan perluasan layanan BRI di mana BRI menjalin kerja sama dengan nasabah BRI sebagai agen/mitra yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara real-time online dengan konsep sharing fee. Hingga akhir Desember 2024, jumlah AgenBRILink mencapai 1,06 juta, meningkat 324 ribu agen dibanding tahun lalu dengan volume transaksi sebesar Rp1.583 triliun. Agen-agen tersebar di lebih dari 67 ribu desa atau menjangkau lebih dari 80% dari total desa di Indonesia.

    Desa BRILian merupakan program pengembangan ekonomi desa sesuai potensi spesifik, seperti desa wisata, desa kerajinan, desa pertanian dan sebagainya. Hingga akhir Desember 2024 BRI telah membina 4.327 Desa BRILian di seluruh Indonesia.

    PARI (Pasar Rakyat Indonesia) merupakan platform terintegrasi yang memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM ekosistem berdasarkan komoditas, hingga saat ini tercatat telah digunakan oleh 85 ribu userPARI.

    Program pemberdayaan berdasarkan kesamaan usaha dalam klaster/kelompok usaha. Saat ini BRI telah membina 38.574 klaster usaha di seluruh Indonesia.

    Platform online yang bertujuan melakukan tracking dan monitoring UMKM Indonesia naik kelas melalui rangkaian program pemberdayaan terpadu. Saat ini sudah terdapat 8,9 juta user yang menggunakan LinkUMKM.

    Merupakan wadah kolaborasi BUMN dalam membentuk digital economy ecosystem melalui pembinaan UMKM. Kini BRI telah memiliki 54 rumah BUMN dengan 433 ribu pelaku UMKM binaan.

    Menutup paparannya, Sunarso menegaskan bahwa ditengah berbagai tantangan di pasar, BRI akan fokus untuk menjaga stabilitas dan resiliensi kinerja, serta akan berkomitmen untuk mendukung ekonomi kerakyatan, utamanya melalui pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan, serta berbagai inisiatif pemberdayaan untuk menumbuhkembangkan UMKM menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

  • Bandingkan Efisiensi Anggaran Vietnam dan Indonesia, Tatak Ujiyati: Yang Satu Go Up, yang Satu Go Down

    Bandingkan Efisiensi Anggaran Vietnam dan Indonesia, Tatak Ujiyati: Yang Satu Go Up, yang Satu Go Down

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis Tatak Ujiyati ikut menyoroti kebijakan efiensi anggaran yang saat ini dilakukan oleh Pemerintah.

    Bahkan, melalui cuitan di media sosial X pribadinta, Tatak Ujiyati membanding Efisiensi anggaran yang dilakukan Vietnam dan Indonesia.

    Saat ini, Vietnam juga diketahui tengah melakukan efisiensi anggaran di Pemerintahannya.

    Namun cara yang dilakukan cukup berbeda dari Indonesia. Dimana, memulai semua dari atas dengan melakukan pemangkasan jumlah kementerian.

    Hal inilah kemudian yang disoroti oleh Tatak, dimana Pemerintah justru melakukan hal berbeda dan memulai kebijakan efisiensi dari bawah.

    “Sama-sama lakukan efisiensi. Tapi efisiensi Vietnam dimulai dari atas: pemangkasan jumlah kementerian,” tulisnya dikutip Rabu(12/2/2025).

    “Efisiensi Indonesia dimulai dari bawah: mengurangi alat, fasilitas, penunjang kerjaan,” ungkapnya.

    Lanjut, ia menyebut efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah di Indonesia kurang tepat dibanding dengan apa yang dilakukan oleh Vietnam.

    Alasan jelas menurut Tatak karena jumlah pegawai di Indonesia masuk terlalu banyak dan cenderung bekerja tidak terlalu maksimal.

    “Efisiensi model Indonesia jumlah pegawai tetap banyak tapi jadi gak bisa kerja maksimal,” sebutnya.

    “Yang satu go up, yang satu go down,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Aksi Adili Jokowi Makin Meluas, Rocky Gerung Sebut Nama Megawati dan PDIP

    Aksi Adili Jokowi Makin Meluas, Rocky Gerung Sebut Nama Megawati dan PDIP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik Rocky Gerung menilai munculnya suara-suara atau gerakan ‘Adili Jokowi’ yang digerakkan sejumlah kelompok masyarakat adalah sebuah bentuk ekspresi dalam negara demokrasi. Hal tersebut tidak bisa dilarang.

    Suara-suara yang menuntut Jokowi diadili beberapa waktu terakhir kian meluas di sejumlah daerah. Mulai dari tulisan di poster, grafiti, maupun menyuarakannya lewat media sosial.

    “Kita nggak pernah tahu siapa yang memasang itu. Kalau kita tidak tahu, maka berarti ada yang tahu bahwa itu tidak perlu dilarang karena itu adalah ekspresi dari mereka yang menginginkan prosedur hukum diberlakukan pada Jokowi,” kata Rocky Gerung dikutip dari kanal YouTube Deddy Sitorus Televisi, Rabu (12/2/2025).

    Rocky melanjutkan, seruan adili Jokowi bukan tindakan pidana melainkan menyuarakan gagasan untuk menguji argumen publik supaya tidak ada lagi pembodohan di negeri ini.

    “Poster Adili Jokowi itu datang dari keinginan publik untuk membersihkan republik dari kekaburan hukum yang tengah diberantas juga oleh ibu Megawati dan PDIP,” tuturnya.

    “Viralnya itu masuk akal dan kalau kita bikin survei hari ini tapi bukan survei yang dipesan, pasti semua menginginkan supaya diperbanyak ide itu,” sambung dosen Universitas Indonesia itu.

    Kembali Rocky menegaskan suara adili Jokowi bukan pidana tapi hanya pelanggaran ketertiban karena mencoret dinding.

    “Tapi suara itu datang dari nurani yang ingin membersihkan negeri,” pungkasnya. (Pram/fajar)