Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Dituduh Kompori Hubungan Prabowo-Jokowi, PDIP Semprot Waketum PKB: Mungkin Dia Bangun Kesiangan

    Dituduh Kompori Hubungan Prabowo-Jokowi, PDIP Semprot Waketum PKB: Mungkin Dia Bangun Kesiangan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid meminta PDI Perjuangan tidak memanas-manasi hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi.

    Hal ini merujuk dari pernyataan Presiden Prabowo bahwa ada pihak yang mencoba merusak hubungan dirinya dengan Jokowi.

    “Tidak usah dikompor-kompori, lebih baik saling jaga kekompakan dan keberlanjutan,” terang Jazilul kepada wartawan, Rabu (12/2/2025).

    Menanggapi tudingan Jazilul, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menekankan bahwa partainya tak ada urusannya untuk merusak hubungan Prabowo dan Jokowi. Deddy kemudian menyindir bahwa Jazilul bangun kesiangan.

    “Mungkin dia bangun kesiangan, sehingga tiba-tiba menuduh PDI Perjuangan mau memisah Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Itu urusan beliau-beliau, kita nggak ada urusan untuk memisah atau merekatkan mereka,” kata Deddy di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

    Menurut Deddy, tidak ada yang bisa memisahkan dua tokoh tersebut sepanjang mereka memiliki kepentingan yang sama.

    “Namanya politik kan basisnya kepentingan pastinya. Kalau sepanjang mereka punya kepentingan berdua, siapapun enggak bisa memisahkan,” ungkapnya.

    Ia pun meminta Jazilul tidak mencampuri dapur partai lain dan fokus mengurusi internal partainya sendiri.

    “Jadi silakan saja, tapi mohon Bung Jazilul enggak usah urusin orang lain, urus saja partai sendiri,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo mengaku tergelitik ada pihak tertentu yang ingin merusak hubungan baiknya dengan Jokowi.

  • Hasto Minta Kepala Daerah Ikuti Visi Prabowo, Hensat: PDIP Mengutamakan Kepentingan Bangsa

    Hasto Minta Kepala Daerah Ikuti Visi Prabowo, Hensat: PDIP Mengutamakan Kepentingan Bangsa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang meminta kepala daerah terpilih dari PDI-P untuk mengikuti visi dan misi Presiden Prabowo Subianto. Menurut Hensa, langkah tersebut merupakan sikap yang tepat demi menjaga sinergi pemerintahan di tingkat pusat dan daerah.

    “Kita apresiasi dukungan PDI Perjuangan itu, karena kalau menurut saya, sudah seharusnya kepala daerah satu visi dengan presiden,” ujar Hensa. Ia menilai bahwa keselarasan antara kepala daerah dan pemerintah pusat sangat penting dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

    Lebih lanjut, Hensa menyoroti bahwa pernyataan Hasto mencerminkan sikap PDI Perjuangan yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa dibandingkan pertimbangan politik semata. Menurutnya, hal ini menjadi bukti bahwa partai berlambang banteng tersebut tetap berkomitmen terhadap kepentingan nasional.

    “Ini harus disorot, kalau PDI Perjuangan ini adalah partai yang lagi-lagi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan politik,” tambahnya.

    Hensa juga menegaskan bahwa kepala daerah yang terpilih harus berorientasi pada kepentingan rakyat. Ia berharap, dalam menjalankan tugasnya, para pemimpin daerah dapat menciptakan kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

    “Kepala daerah dan partai-partai politik diharapkan dapat bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang pro-rakyat dan mendukung pembangunan daerah,” pungkasnya. (zak/fajar)

  • Anggaran Pendidikan Dipangkas, Gigin Praginanto: Biar Tetap Bodoh dan Miskin Supaya Bisa Manfaatkan di Pilpres 2029

    Anggaran Pendidikan Dipangkas, Gigin Praginanto: Biar Tetap Bodoh dan Miskin Supaya Bisa Manfaatkan di Pilpres 2029

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Nasib pendidikan di Indonesia dipertanyakan. Setelah Presiden Prabowo Subianto memangkas anggarannya.

    Hal itu menuai sorotan publik. Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto menilai itu sengaja dilakukan.

    Ia berspekulasi, jika anggaran pendidikan dipotong. Maka berdampak pada rakyat yang tetap bodoh dan miskin.

    “Biar tetap bodoh dan miskin supaya bisa dimanfaatkan di Pilpres 2029,” kata Gigin dikutip dari unggahannya di X, Kamis (13/2/2025).

    Adapun pemangkasan anggaran dilakukan melalui Surat Edaran Menkeu Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian atau Lembaga. Diterbitkan pada 24 Januari 2025.

    Totalnya, 16 pos anggaran dipangkas. Di antaranya adalah alat tulis kantor, kegiatan seremonial, rapat dan sejenisnya, kajian, bimbingan teknis dan pendidikan-latihan.

    Lalu honor profesi, percetakan dan suvenir, sewa gedung dan fasilitas kantor, jasa konsultan, bantuan pemerintah, pemeliharaan dan perawatan, perjalanan dinas, peralatan dan mesin, infrastruktur, serta belanja lainnya.

    Diketahui, dua kementerian yang juga terkena pemangkasan anggaran adalah Kemendikti-Saintek Rp22,54 triliun dan Kemendikdasmen Rp8,04 triliun.

    Ada total Rp256,1 triliun efisiensi anggaran pada tahun 2025.

    Selain pemangkasan anggaran belanja negara di kementerian atau lembaga. Juga diberlakukan terhadap penyaluran ke berbagai daerah, dengan nilai yang mencapai Rp50,59 triliun.
    (Arya/Fajar)

  • Prof Jimly: Banyak Anggaran Tak Berguna untuk Rakyat

    Prof Jimly: Banyak Anggaran Tak Berguna untuk Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Jimly Asshiddiqie, menyoroti langkah efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

    Dikatakan Jimly, kebijakan ini dapat menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas dan relevansi penggunaan APBN maupun APBD di seluruh Indonesia.

    “Baik untuk dimanfaatkan evaluasi total kualitas dan relevansi anggaran APBN dan APBD seluruh Indonesia dengan tujuan dan sasaran pembangunan,” ujar Jimly di X @JimlyAs (13/2/2025).

    Jimly mengungkapkan bahwa sejak era reformasi, sekitar 50 persen anggaran negara dinilai mubazir dan tidak benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.

    “Sejak reformasi, terdapat setidaknya sekitar 50 persen anggaran mubazir yang tidak berguna untuk rakyat,” tandasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah besar dengan memangkas anggaran belanja negara 2025 sebesar Rp306,7 triliun.

    Pemangkasan ini mencakup anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp256,1 triliun serta dana transfer ke daerah senilai Rp50,6 triliun.

    Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyebut bahwa pos belanja perjalanan dinas dan ATK juga dipangkas signifikan.

    “Masyarakat terkejut. Banyak pihak prihatin, pemangkasan anggaran ini akan membuat ekonomi kontraksi,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Senin (10/2/2025).

    Dikatakan Anthony, langkah Presiden Prabowo seolah-olah bahwa akan mengurangi total belanja negara secara keseluruhan.

    “Tetapi, keprihatinan tersebut tidak ada dasarnya,” ucapnya.

  • Kades Kohod Disebut Beli Tanah dari Warga Rp50 Ribu Lalu Jual ke Pengembang Rp1,5 Juta, Said Didu Ungkap Fakta Lain

    Kades Kohod Disebut Beli Tanah dari Warga Rp50 Ribu Lalu Jual ke Pengembang Rp1,5 Juta, Said Didu Ungkap Fakta Lain

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kepala Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Arsin bin Asip disebut membeli dana dari warga dengan harga yang tidak masuk akal.

    Kades Kohod Arsin hanya membeli tanah dari warga dengan harga Rp 50 ribu.

    Lanjut, dana untuk pembelian tanah dari Agung Sedayu Group senilai Rp1.500.000. Arsin disebut untung banyak.

    Mantan eks Sekertaris BUMN, Said Didu kemudian menimpali terkait pernyataan tersebut.

    Said Didu mengatakan hal ini hanya pengalihan isu yang coba dilakukan oleh pengembang.

    Dan hal ini disebut hanya mencoba untuk menyudutkan kepala desa. Padahal faktanya tidak seperti itu.

    “Pengalihan isu pengembang untuk seakan menyalahkan kepala Desa saja,” tulis Said Didu di akun X pribadinya dikutip Kamis (13/2/2025).

    “Faktanya Kepala Desa adalah pelaksana keinginan pengembang,” ujarnya.

    Ia mengungkap sudah bertemu dengan rakyat diberbagai desa. Dan terugkap untuk pembayaran pembelian tanah belangsung di kantor pengembang.

    Dan untuk harga yang dibayarkan oleh pengembang sebesar Rp 50 ribu per meternya.

    “Saya ketemu rakyat diberbagai desa, pembayaran mereka banyak dilakukan di Kantor pengembang dengan harga Rp 50.000 per meter,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • ‘Adili Jokowi’ Ekspresi Kalah di Pilpres, Rocky Gerung Sebut Ibu Mega Sedang Membersihkan Republik dari Kekaburan Hukum

    ‘Adili Jokowi’ Ekspresi Kalah di Pilpres, Rocky Gerung Sebut Ibu Mega Sedang Membersihkan Republik dari Kekaburan Hukum

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aksi vandalisme ‘Adili Jokowi’ kian menjalar ke sejumlah daerah di tanah air. Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi menilai gerakan itu merupakan bentuk ungkapan ekspresi kekecewaan. Ayah Gibran Rakabuming Raka itu menduga, aksi tersebut adalah ekspresi karena kalah di pemilihan presiden.

    Pengamat Politik Rocky Gerung punya penilaiannya sendiri. Ia memandang munculnya aksi vandalisme ‘Adili Jokowi’ yang digerakkan sejumlah kelompok masyarakat adalah sebuah bentuk ekspresi dan keinginan kuat untu membersihkan bangsa ini dari kekaburan hukum.

    “Poster Adili Jokowi itu datang dari keinginan publik untuk membersihkan republik dari kekaburan hukum yang tengah diberantas juga oleh ibu Megawati dan PDIP,” jelas Rocky dikutip dari kanal YouTube Deddy Sitorus Televisi, Kamis (13/2/2025).

    Suara-suara yang menuntut Jokowi diadili beberapa waktu terakhir kian meluas di sejumlah daerah. Mulai dari tulisan di poster, grafiti, maupun menyuarakannya lewat media sosial.

    “Kita nggak pernah tahu siapa yang memasang itu. Kalau kita tidak tahu, maka berarti ada yang tahu bahwa itu tidak perlu dilarang karena itu adalah ekspresi dari mereka yang menginginkan prosedur hukum diberlakukan pada Jokowi,” kata Rocky Gerung.

    Rocky melanjutkan, seruan adili Jokowi bukan tindakan pidana melainkan menyuarakan gagasan untuk menguji argumen publik supaya tidak ada lagi pembodohan di negeri ini.

    “Viralnya itu masuk akal dan kalau kita bikin survei hari ini tapi bukan survei yang dipesan, pasti semua menginginkan supaya diperbanyak ide itu,” sambung dosen Universitas Indonesia itu.

  • Pantau Razia Rambut Siswa, Kinerja Gibran Dinilai Recehan, Netizen: Ini Mah Kerjaan Konten Kreator, Bukan Wapres

    Pantau Razia Rambut Siswa, Kinerja Gibran Dinilai Recehan, Netizen: Ini Mah Kerjaan Konten Kreator, Bukan Wapres

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Media sosial X mendadak ramai dengan kritik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah sebuah video menunjukkan dirinya memantau razia rambut siswa di sebuah sekolah.

    Tidak sedikit netizen menilai aksi tersebut tidak relevan dengan kondisi negara yang sedang menghadapi berbagai masalah serius.

    Salah satu pengguna X, @RagilSemar, menumpahkan kekecewaannya dengan menyebut sejumlah permasalahan yang tengah dihadapi Indonesia.

    “Laut dirampok cukong, gas langka, negara hampir bangkrut, anggaran dicekik, pegawai dipecat, KKB merajalela. Eh wapresnya razia rambut. Negeri Sakit,” tulisnya (12/2/2025).

    Unggahan tersebut mendapat ribuan respons dari netizen lainnya. Pasalnya, apa yang dilakukan Gibran selama jadi Wapres dinilai bersifat recehan alias tidak penting buat negara.

    Banyak yang mempertanyakan urgensi kegiatan tersebut, mengingat Gibran kini menjabat sebagai wakil presiden dan seharusnya lebih fokus pada kebijakan strategis negara.

    Sementara itu, beberapa netizen lainnya membela Gibran dengan menyebut bahwa pendisiplinan siswa merupakan bagian dari pembentukan karakter.

    Diketahui, Gibran Rakabuming Raka, kembali menjadi perbincangan publik usai hadir di sebuah sekolah untuk memantau razia rambut siswa.

    Momen tersebut terekam dalam sebuah video yang kemudian viral di media sosial X, memicu berbagai reaksi dari netizen.

    Video tersebut diunggah oleh akun @mbienyambay2, yang memperlihatkan Gibran disambut antusias oleh para siswa yang berkerumun menyambut kedatangannya.

  • Hadiri Cap Go Meh di Kawasan Glodok, Mahfud MD Kenang Jasa Gus Dur bagi Warga Tionghoa

    Hadiri Cap Go Meh di Kawasan Glodok, Mahfud MD Kenang Jasa Gus Dur bagi Warga Tionghoa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Perayaan Cap Go Meh di beberapa wilayah di Indonesia berlangsung meriah. Meski kondisi cuaca sedikit ekstrem, namun tidak menyurutkan masyarakat untuk memeriahkan festival tersebut.

    Begitu juga yang terjadi pada perayaan Cap Go Meh di kawasan Glodok, Tamansari, Jakarta Barat, Rabu (12/2). Festival ini berlangsung meriah dengan kehadiran berbagai tokoh penting, termasuk Mahfud MD.

    Mahfud menekankan bahwa Cap Go Meh bukan sekadar perayaan budaya Tionghoa, tetapi juga simbol keberagaman yang menjadi identitas Indonesia.

    “Ini momentum juga untuk mengingatkan kita sebagai bangsa yang multi kultural, multi agama, multi etnis yang semuanya itu sama-sama bisa bilang ‘saya Indonesia’,” ujar Mahfud.

    Mantan Menkopolhukam itu juga mengenang sosok Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang berjasa membuka ruang bagi masyarakat Tionghoa di Indonesia. Dengan keberanian Gus Dur, perayaan dan kegiatan etnis Tionghoa mulai semarak di Indonesia.

    “Dulu kan dilarang tuh kegiatan-kegiatan etnis China (Tionghoa), dianggap bukan Indonesia, tapi kata Gus Dur, China itu ya Indonesia juga, sama aja kan seperti macam-macam suku, China juga bagian dari Indonesia,” ucapnya

    Selain Mahfud MD, sejumlah tokoh lainnya juga hadir. Mereka ialah, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies R. Baswedan dan Fauzi Bowo, Pj Gubernur Daerah Khusus Jakarta Teguh Setyabudi dan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta terpilih, Pramono Anung – Rano Karno.

    Selain itu hadir pula mantan calon Wakil Presiden Mahfud MD dan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan. Para tokoh yang hadir dengan menggunakan pakaian baju cheongsam.

  • Dahnil Pertegas Adanya Gangguan ‘Raja Kecil’, Netizen: Prabowo Itu Presiden Bukan Oposan, Sikat yang Tidak Sejalan

    Dahnil Pertegas Adanya Gangguan ‘Raja Kecil’, Netizen: Prabowo Itu Presiden Bukan Oposan, Sikat yang Tidak Sejalan

    Fajar.co.id, Jakarta — Isu soal raja kecil yang berupaya menjegal kebijakan Presiden Prabowo kembali dipertegas oleh Juru Bicara Ketua Umum Partai Gerindra itu, Dahnil Anzar Simanjuntak.

    Melalui cuitannya di media Sosial X, @Dahnilanzar, kader Gerindra itu membenarkan adanya raja kecil yang disebutkan Prabowo.

    “Upaya menjegal kebijakan Presiden
    @prabowo oleh ‘raja-raja kecil’ seperti yang disampaikan Presiden, memang terasa,” tulis Dahnil, dikutip dari cuitannya, Rabu (12/2/2025).

    “Kebijakan institusionalisasi baru demi efisiensi dan efektifitas program Presiden pun secara halus banyak dijegal dan dipreteli oleh mereka yang merasa kehilangan potensi rente. Diganggu agar gagal dll,” sambungnya.

    “Memang jalan menuju perbaikan dan perubahan tidak mudah, namun saya yakin masih banyak birokrat yang ingin perbaikan,” tandasnya.

    Pernyataan Dahnil yang telah dilihat lebih dari 486 ribu kali itu pun ramai disorot warganet.

    “PS itu Presiden bukan oposan. Pemegang kekuasaan tertinggi eksekutif. Besar wewenangnya. Kerja cepat, tegas, lugas. Sikat yg gak sejalan. Jgn dikit2 curcol kek emak2 kehabisan sembako ke warung tetangga. Nyerocos, menye2 bibirnya, ghibah kemana2. Teges gitu loh. Lakik kok,” ujar warganet di kolom komentar.

    “Presiden @prabowo adalah Kepala Negara & Kepala Pemerintahan sekaligus Panglima Tertinggi TNI yg dipilih 58,6% masyarakat Indonesia.Berhenti berkeluh kesah & segera ambil tindakan hukum utk “raja-raja kecil” yg menjegal kebijakan Presiden Mudah bukan?,” saran lainnya.

  • Efisiensi Anggaran, OIKN Pangkas Anggaran Rp1,15 Triliun

    Efisiensi Anggaran, OIKN Pangkas Anggaran Rp1,15 Triliun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada jajarannya untuk melakukan efesiensi anggaran, telah disikapi jajaran kementerian dan lembaga. Termasuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono membeberkan efisiensi yang dilakukan pihaknya untuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025 sebesar Rp 1,15 triliun.

    Basuki berkata demikian saat rapat kerja (raker) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2). “Efisiensi anggaran untuk DIPA awal OIKN sebesar Rp 1,15 Triliun,” kata Basuki, Rabu.

    Eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu mengatakan efisiensi dilakukan terhadap mata anggaran perjalanan dinas, kajian, seminar, serta forum group discussion atau diskusi kelompok terpumpun.

    “Terutama, perjalanan dinas luar negri kegiatan-kegiatan seremonial dan untuk kegiatan ATK,” kata Basuki.

    Menurutnya, pagu awal yang disepakati untuk IKN awalnya mencapai Rp 6,395 triliun. Namun, efisiensi membuat dana lembaga menjadi Rp 5,242 Triliun.

    “Belanja pegawai adalah Rp 199 miliar, sehingga pagu yang dapat digunakan sebesar Rp 5,042 Triliun,” ungkap Basuki.

    Sebelumnya, terbit Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang ditegaskan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

    Aturan demikian berisikan tentang perintah kementerian dan lembaga mengefisiensi anggaran pada 2025. (fajar)