Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Wujudkan Senyum Ceria Penerus Masa Depan, PT VaIe dan PDGI Lutim Gelar Operasi CBL bagi Anak-anak

    Wujudkan Senyum Ceria Penerus Masa Depan, PT VaIe dan PDGI Lutim Gelar Operasi CBL bagi Anak-anak

    FAJAR.CO.ID, SOROWAKO — Mengembalikan senyum ceria anak-anak sebagai penerus masa depan, PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) berkolaborasi dengan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Lutim, Primaya Hospital, Yayasan Smile Train, dan Yayasan Celebes Cleft Center, menggelar operasi Celah Bibir Langit-langit (CBL) gratis untuk anak-anak di Kabupaten Luwu Timur (Lutim).

    Acara yang dilaksanakan pada 7-8 Februari 2025 ini bertempat di dua rumah sakit setempat, RSUD Lagaligo dan RS Inco (PT Vale). Inisiatif ini tidak hanya memberikan perawatan medis, tetapi juga memberikan anak-anak kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih cerah, penuh kepercayaan diri, tanpa hambatan sosial karena perbedaan fisik.

    Kepedulian dilakukan PT Vale untuk mengembalikan kepercayaan diri anak-anak penderita Celah bibir dan langit-langit, sehingga dalam berinteraksi sosial tidak merasakan minder atau malu.

    Melalui kolaborasi ini, Perseroan memberikan kesempatan bagi anak-anak yang membutuhkan perawatan medis tersebut. Dari 25 anak yang mendaftar, 20 anak terpilih untuk menjalani operasi setelah memenuhi syarat kesehatan yang ketat.

    Seleksi dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor penting, seperti berat badan yang sesuai, kondisi tubuh yang bebas infeksi, serta kesehatan yang memadai untuk menjalani operasi.

    “Kami ingin memberikan anak-anak yang tidak mampu biaya operasi kesempatan untuk mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan. Melalui inisiatif ini, kami berharap dapat menghapuskan hambatan fisik yang dapat menghalangi mereka dalam mengembangkan potensi mereka,” ujar Direktur External Relations PT Vale, Endra Kusuma.

  • BRI Microfinance Outlook 2025: Dukung Inisiatif Pemberdayaan BRI, Chief Economist ADB Soroti Pentingnya Digitalisasi UMKM

    BRI Microfinance Outlook 2025: Dukung Inisiatif Pemberdayaan BRI, Chief Economist ADB Soroti Pentingnya Digitalisasi UMKM

    Di samping itu, sebagai bagian dari pengembangan UMKM, BRI juga mengelola 54 Rumah BUMN, yang menjadi wadah bagi kolaborasi BUMN dalam membentuk Digital Economy Ecosystem melalui pembinaan UMKM di berbagai daerah. Juga ada PARI, yang merupakan Integrated Commodity Platform untuk memberikan kemudahan bagi pelaku ekosistem berdasarkan komoditas. Saat ini, PARI telah digunakan oleh 85.298 pengguna.

    Park menjelaskan bahwa UMKM memiliki peran besar dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam penyerapan tenaga kerja. “UMKM menyerap sekitar 60% dari total tenaga kerja di Indonesia, angka yang serupa dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Jika melihat pangsa kredit perbankan, proporsi pinjaman perbankan yang diberikan kepada UMKM telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan kini mencapai sekitar 20%, angka yang sejalan dengan tren di Asia. Jika dibandingkan dengan PDB, porsinya lebih kecil, hanya sekitar 7%. Jadi ada kemajuan, tetapi masih terdapat ruang untuk perbaikan,” jelasnya.

    Terkait dengan penyelenggaraan kegiatan BRI Microfinance Outlook 2025 yang diselenggarakan bersamaan BRI UMKM EXPO(RT) 2025, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa BRI UMKM EXPO(RT) 2025 dilaksanakan bersamaan dengan BRI Microfinance Outlook (MFO), yang sebelumnya kedua event ini diselenggarakan secara terpisah. ”Kami berharap gabungan dua event ini dapat mendukung Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan”, ungkap Sunarso.

  • Ultimatum Prabowo, Rocky Gerung Bongkar Peran Raja Jawa yang Pernah Diungkap Bahlil

    Ultimatum Prabowo, Rocky Gerung Bongkar Peran Raja Jawa yang Pernah Diungkap Bahlil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyebut adanya raja-raja kecil yang berupaya melawan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

    Prabowo bahkan tak segan menyebut oknum-oknum yang tidak setuju dengan kebijakan efisiensi anggaran merasa dirinya kebal hukum dan berusaha menjegal keputusannya untuk memperjuangkan kemakmuran rakyat.

    Menanggapi pernyataan Kepala Negara, Pengamat politik Rocky Gerung menyebut justru raja Jawa yang pernah diungkapkan Bahlil Lahadalia yang justru harus diwaspadai.

    “Bukan raja-raja kecil yang bermasalah, melainkan raja yang pernah disebut Bahlil sebagai raja Jawa,” kata Rocky Gerung dalam YouTube Rocky Gerung Official, dikutip pada Kamis (13/2/2025).

    Rocky Gerung secara blak-blakan menyebut nama Mulyono alias Jokowi sebagai raja besar yang merupakan masalah utama di Indonesia.

    “Netizen akan bilang bukan raja kecil, melainkan raja besar dan cuma satu. Siapa namanya? Mulyono,” ucap Rocky Gerung.

    Rocky Gerung juga menilai pernyataan Prabowo tentang raja-raja kecil merupakan bentuk protes.

    “Kalau Pak Prabowo mengucapkan sedikit sindiran ada raja kecil yang menjadi persoalan di bangsa ini karena ingin menghalangi janji kampanye yang sudah dia buatkan, itu juga semacam protes dari Prabowo terhadap kepatuhan bupati-bupati,” ucap Rocky Gerung.

    “Itu pandangan netizen, pandangan warga negara, dan harus dihormati,” kata Rocky Gerung.

    Dosen Universitas Indonesia itu menganggap permintaan dari netizen dan masyarakat sangat wajar.

    “Banyak warga negara yang menganggap zaman Pak Jokowi, Indonesia berantakan,” tegasnya. (Pram/fajar)

  • SBY Bilang Tak Boleh Ada Matahari Kembar ke Presiden Prabowo, Adi Prayitno: Siapa Tuh?

    SBY Bilang Tak Boleh Ada Matahari Kembar ke Presiden Prabowo, Adi Prayitno: Siapa Tuh?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menyoroti pesan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Prabowo Subianto.

    Ada satu pesan sekaligus prinsip yang disampaikan oleh SBY ke Presiden Prabowo yang menjabat saat ini.

    SBY menegaskan, pada prinsipnya, dirinya menghormati posisi Prabowo sebagai presiden dan sebaliknya.

    Namun pada intinya, SBY menegaskan tidak ada dualisme kepemimpinan di Indonesia.

    “Saya menghormati beliau, dan beliau hormati saya, dan falsafah saya, di Indonesia hanya ada satu matahari, pak prabowo tak boleh ada matahari kembar,” tegas SBY dalam pesannya itu.

    Pesan inilah yang kemudian disorot oleh Adi Prayitno dicuitan akun media sosial X pribadinya.

    Ia mempertanyakan terkait siapa yang dimaksud dengan matahari kembar dalam pesan SBY itu.

    “Wah..siapakah itu yang mau jadi matahari kembar ya Pak?,” tulisnya dikutip Kamis (13/2/2025).

    “Kita-kita yang awam politik begini gelap gulita ndak tau apa-apa soal politik tingkat tinggi begitu,” ujarnya.

    Dari pesan tersebut, banyak yang menghubungkan matahari kembar yang dimaksud mengarah ke mantan Presiden sebelumnya, Jokowi Widodo.

    Jokowi disebut-sebut masih memberikan andil di Pemerintah Presiden Prabowo Subianto saat ini.

    Adi Prayitno pun kembali menyindir terkait hal ini, dengan menyebut Presiden yang terpilih adalah satu-satunya matahari.

    “Bukannya dalam sistem presidensil itu, presiden terpilih adalah satu-satunya matahari republik ya :),” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Andalan Hati Cetak Lima Sejarah Baru di Pilgub Sulsel 2024

    Andalan Hati Cetak Lima Sejarah Baru di Pilgub Sulsel 2024

    FAJAR.CO.ID – Pasangan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi (Andalan Hati) kini menunggu hari pelantikan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) periode 2025-2030. Prosesi pelantikan dijadwalkan pada 20 Februari di Jakarta.

    Keterpilihan Andalan Hati di Pilgub Sulsel, bisa dikata tergolong mulus. Gugatan yang diajukan lawan politik Andalan Hati, yakni pasangan M Ramdhan “Danny” Pomanto-Azhar Arsyad, berakhir kandas di Mahkamah Konstitusi (MK). Hakim MK menolak seluruh dalil dalam permohonan Danny-Azhar.

    Putusan MK ini menyempurnakan kemenangan Andalan Hati. KPU Sulsel pun menetapkan pasangan Andalan Hati sebagai gubernur dan wakil gubernur Sulsel terpilih pada 5 Februari. “Ini semua kemenangan bukan dari kita tapi ini sudah qadarullah dan takdir dari Allah,” ucap Andi Sudirman Sulaiman usai rapat pleno KPU Sulsel.

    Penetapan ini menorehkan lima sejarah baru yang diraih Andalan Hati di kontestasi Pilgub Sulsel 2024. Apa saja?

    Perolehan Suara Tertinggi
    Pasangan Andalan Hati meraih perolehan suara tertinggi dalam Pilgub Sulsel sejak penerapan pemilihan langsung di Sulsel. Andalan Hati berhasil mengumpulkan 3.014.255 suara atau setara dengan 65,32% dari total suara yang sah. Angka ini memecahkan rekor sebelumnya yang dimiliki oleh pasangan lain.

    Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, pada Pilgub 2007, pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang (Sayang) meraih 1.432.572 suara atau 39,53%. Pada Pilgub 2013, pasangan Sayang kembali memimpin dengan raihan 2.251.407 suara (52,42%). Di Pilgub 2018, pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman meraih kemenangan dengan memperoleh 1.867.303 suara (43,87%).

  • Hukuman Harvey Moeis dan Helena Lim Diperberat, Jhon Sitorus: Bravo Pengadilan Tinggi Jakarta

    Hukuman Harvey Moeis dan Helena Lim Diperberat, Jhon Sitorus: Bravo Pengadilan Tinggi Jakarta

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengadilan Tinggi Jakarta menuai apresiasi. Setelah memperberat hukuman Harvey Mouis dan Helena Lim.

    Keduanya merupakan terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk 2015-2022.

    “Bravo Pengadilan Tinggi Jakarta,” kata Pegiat Media Sosial Jhon Sitorus dikutip dari unggahannya di X, Kamis (13/2/2025).

    Helena Lim, divinis lebih tinggi dari hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan sebelumnya. yakni 5 tahun penjara. Pengadilan Tinggi mengatakan Helena bersalah karena membantu korupsi pengelolaan timah.

    “Helena Lim resmi ditambah hukumannya dari 5 tahun jadi 10 tahun penjara dan denda 1 Miliar dengan denda Rp 900 juta subsider 5 tahun penjara,” ujar Jhon.

    Semebtara Harvey Mouis lebih berat lagi divonis lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memvonis Harvey Moeis 6 tahun dan 6 bulan penjara.
     
    “Sedangkan Harvei Moeis diperberat dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara dan wajib membayar uang pengganti Rp 420 Miliar subsider 10 tahun penjara,” ucap Jhon.
    (Arya/Fajar)

  • Dituduh Kompori Hubungan Prabowo-Jokowi, PDIP Semprot Waketum PKB: Mungkin Dia Bangun Kesiangan

    Dituduh Kompori Hubungan Prabowo-Jokowi, PDIP Semprot Waketum PKB: Mungkin Dia Bangun Kesiangan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid meminta PDI Perjuangan tidak memanas-manasi hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi.

    Hal ini merujuk dari pernyataan Presiden Prabowo bahwa ada pihak yang mencoba merusak hubungan dirinya dengan Jokowi.

    “Tidak usah dikompor-kompori, lebih baik saling jaga kekompakan dan keberlanjutan,” terang Jazilul kepada wartawan, Rabu (12/2/2025).

    Menanggapi tudingan Jazilul, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menekankan bahwa partainya tak ada urusannya untuk merusak hubungan Prabowo dan Jokowi. Deddy kemudian menyindir bahwa Jazilul bangun kesiangan.

    “Mungkin dia bangun kesiangan, sehingga tiba-tiba menuduh PDI Perjuangan mau memisah Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Itu urusan beliau-beliau, kita nggak ada urusan untuk memisah atau merekatkan mereka,” kata Deddy di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

    Menurut Deddy, tidak ada yang bisa memisahkan dua tokoh tersebut sepanjang mereka memiliki kepentingan yang sama.

    “Namanya politik kan basisnya kepentingan pastinya. Kalau sepanjang mereka punya kepentingan berdua, siapapun enggak bisa memisahkan,” ungkapnya.

    Ia pun meminta Jazilul tidak mencampuri dapur partai lain dan fokus mengurusi internal partainya sendiri.

    “Jadi silakan saja, tapi mohon Bung Jazilul enggak usah urusin orang lain, urus saja partai sendiri,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo mengaku tergelitik ada pihak tertentu yang ingin merusak hubungan baiknya dengan Jokowi.

  • Hasto Minta Kepala Daerah Ikuti Visi Prabowo, Hensat: PDIP Mengutamakan Kepentingan Bangsa

    Hasto Minta Kepala Daerah Ikuti Visi Prabowo, Hensat: PDIP Mengutamakan Kepentingan Bangsa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang meminta kepala daerah terpilih dari PDI-P untuk mengikuti visi dan misi Presiden Prabowo Subianto. Menurut Hensa, langkah tersebut merupakan sikap yang tepat demi menjaga sinergi pemerintahan di tingkat pusat dan daerah.

    “Kita apresiasi dukungan PDI Perjuangan itu, karena kalau menurut saya, sudah seharusnya kepala daerah satu visi dengan presiden,” ujar Hensa. Ia menilai bahwa keselarasan antara kepala daerah dan pemerintah pusat sangat penting dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

    Lebih lanjut, Hensa menyoroti bahwa pernyataan Hasto mencerminkan sikap PDI Perjuangan yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa dibandingkan pertimbangan politik semata. Menurutnya, hal ini menjadi bukti bahwa partai berlambang banteng tersebut tetap berkomitmen terhadap kepentingan nasional.

    “Ini harus disorot, kalau PDI Perjuangan ini adalah partai yang lagi-lagi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan politik,” tambahnya.

    Hensa juga menegaskan bahwa kepala daerah yang terpilih harus berorientasi pada kepentingan rakyat. Ia berharap, dalam menjalankan tugasnya, para pemimpin daerah dapat menciptakan kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

    “Kepala daerah dan partai-partai politik diharapkan dapat bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang pro-rakyat dan mendukung pembangunan daerah,” pungkasnya. (zak/fajar)

  • Anggaran Pendidikan Dipangkas, Gigin Praginanto: Biar Tetap Bodoh dan Miskin Supaya Bisa Manfaatkan di Pilpres 2029

    Anggaran Pendidikan Dipangkas, Gigin Praginanto: Biar Tetap Bodoh dan Miskin Supaya Bisa Manfaatkan di Pilpres 2029

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Nasib pendidikan di Indonesia dipertanyakan. Setelah Presiden Prabowo Subianto memangkas anggarannya.

    Hal itu menuai sorotan publik. Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto menilai itu sengaja dilakukan.

    Ia berspekulasi, jika anggaran pendidikan dipotong. Maka berdampak pada rakyat yang tetap bodoh dan miskin.

    “Biar tetap bodoh dan miskin supaya bisa dimanfaatkan di Pilpres 2029,” kata Gigin dikutip dari unggahannya di X, Kamis (13/2/2025).

    Adapun pemangkasan anggaran dilakukan melalui Surat Edaran Menkeu Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian atau Lembaga. Diterbitkan pada 24 Januari 2025.

    Totalnya, 16 pos anggaran dipangkas. Di antaranya adalah alat tulis kantor, kegiatan seremonial, rapat dan sejenisnya, kajian, bimbingan teknis dan pendidikan-latihan.

    Lalu honor profesi, percetakan dan suvenir, sewa gedung dan fasilitas kantor, jasa konsultan, bantuan pemerintah, pemeliharaan dan perawatan, perjalanan dinas, peralatan dan mesin, infrastruktur, serta belanja lainnya.

    Diketahui, dua kementerian yang juga terkena pemangkasan anggaran adalah Kemendikti-Saintek Rp22,54 triliun dan Kemendikdasmen Rp8,04 triliun.

    Ada total Rp256,1 triliun efisiensi anggaran pada tahun 2025.

    Selain pemangkasan anggaran belanja negara di kementerian atau lembaga. Juga diberlakukan terhadap penyaluran ke berbagai daerah, dengan nilai yang mencapai Rp50,59 triliun.
    (Arya/Fajar)

  • Prof Jimly: Banyak Anggaran Tak Berguna untuk Rakyat

    Prof Jimly: Banyak Anggaran Tak Berguna untuk Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Jimly Asshiddiqie, menyoroti langkah efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

    Dikatakan Jimly, kebijakan ini dapat menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas dan relevansi penggunaan APBN maupun APBD di seluruh Indonesia.

    “Baik untuk dimanfaatkan evaluasi total kualitas dan relevansi anggaran APBN dan APBD seluruh Indonesia dengan tujuan dan sasaran pembangunan,” ujar Jimly di X @JimlyAs (13/2/2025).

    Jimly mengungkapkan bahwa sejak era reformasi, sekitar 50 persen anggaran negara dinilai mubazir dan tidak benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.

    “Sejak reformasi, terdapat setidaknya sekitar 50 persen anggaran mubazir yang tidak berguna untuk rakyat,” tandasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah besar dengan memangkas anggaran belanja negara 2025 sebesar Rp306,7 triliun.

    Pemangkasan ini mencakup anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp256,1 triliun serta dana transfer ke daerah senilai Rp50,6 triliun.

    Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyebut bahwa pos belanja perjalanan dinas dan ATK juga dipangkas signifikan.

    “Masyarakat terkejut. Banyak pihak prihatin, pemangkasan anggaran ini akan membuat ekonomi kontraksi,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Senin (10/2/2025).

    Dikatakan Anthony, langkah Presiden Prabowo seolah-olah bahwa akan mengurangi total belanja negara secara keseluruhan.

    “Tetapi, keprihatinan tersebut tidak ada dasarnya,” ucapnya.