Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Stefan Antonio Sindir Kebijakan Pendidikan: Negara Prioritaskan Kenyang, Bukan Pintar

    Stefan Antonio Sindir Kebijakan Pendidikan: Negara Prioritaskan Kenyang, Bukan Pintar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Stefan Antonio menyoroti wacana pemotongan anggaran pendidikan yang kembali mencuat di tengah peringatan darurat Indonesia.

    Stefan menilai kebijakan tersebut dapat memperburuk kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

    “Negara sedang menciptakan generasi malas dan bodoh,” ujar Stefan di X @StefanAntonio_ (14/2/2025).

    Ia menolak pemotongan anggaran pendidikan, mengingat peringkat kecerdasan (IQ) Indonesia yang masih tergolong rendah dibanding negara lain

    “Menolak pemotongan anggaran pendidikan. Sudah tahu Indonesia di peringkat rendah dalam hal IQ masih aja mah dibikin tambah bodoh,” tukasnya.

    Stefan juga menyoroti prioritas kebijakan pemerintah yang lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan pangan tanpa mempertimbangkan pentingnya pendidikan.

    “Buat apa kenyang, kalau otaknya dongo. Itupun ga kenyang kenyang amat,” tandasnya.

    Adapun pemangkasan anggaran dilakukan melalui Surat Edaran Menkeu Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian atau Lembaga. Diterbitkan pada 24 Januari 2025.

    Totalnya, 16 pos anggaran dipangkas. Di antaranya adalah alat tulis kantor, kegiatan seremonial, rapat dan sejenisnya, kajian, bimbingan teknis dan pendidikan-latihan.

    Lalu honor profesi, percetakan dan suvenir, sewa gedung dan fasilitas kantor, jasa konsultan, bantuan pemerintah, pemeliharaan dan perawatan, perjalanan dinas, peralatan dan mesin, infrastruktur, serta belanja lainnya.

    Diketahui, dua kementerian yang juga terkena pemangkasan anggaran adalah Kemendikti-Saintek Rp22,54 triliun dan Kemendikdasmen Rp8,04 triliun.

  • Progres Renovasi Stadion GBH sudah Capai 98 Persen, Minta Jangan Dipaksakan untuk Segera Digunakan

    Progres Renovasi Stadion GBH sudah Capai 98 Persen, Minta Jangan Dipaksakan untuk Segera Digunakan

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Stadion Gelora BJ Habibie (GBH) tampaknya tidak mau dipaksakan untuk segera digunakan oleh tim PSM Makassar.

    Beberapa waktu lalu, ramai pembahasan terkait laga pekan ke-24 yang mempertemukan PSM Makassar menghadapi Persija Jakarta yang bakal jadi laga perdana usai Stadion ini direnovasi.

    DPRD Kota Parepare berharap agar Stadion Gelora BJ Habibie (GBH) Parepare tidak memaksakan dipakai untuk laga tersebut.

    Alasannya karena masih beberapa aturan dan regulasi yang masih harus dibahas lebih lanjut.

    “Kami di DPRD taat pada regulasi dan aturan, penyelesaian teman-teman suporter tentu kita bersepakat kita menginginkan stadion ini (Stadion Gelora BJ Habibie) segera digunakan,” kata Wakil Ketua DPRD Parepare Suyuti kepada awak media.

    Ia menyebut terkait penggunaan Stadion ada baiknya untuk menunggu pelantikan Wali Kota Parepare terpilih Tasming Hamid.

    “Tapi juga melihat waktu, transisi pemerintahan kota Parepare ini, mengingat tinggal seminggu. Ini adalah keputusan urgensi,” ujarnya.

    “Saya mengharapkan teman-teman suporter PSM untuk bersabar dulu, setelah dilantik (wali kota terpilih),” sebutnya.

    Sementara itu, Leader Konsultan Stadion BJ Habibie Mahris mengungkap perkembangan terbaru terkait renovasi Stadion GBH.

    Mahris menyebut saat ini untuk renovasinya sudah mencapai 98 persen.

    “Untuk saat ini progres Stadion BJ Habibie sudah 98,16 persen,” katanya saat dihubungi Fajar.co.id, Jumat (14/2/2025).

    Ia pun berharap agar proses renovasi ini bisa rampung sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati.

  • Usulkan Kemenlu Ditutup Sementara, Kapasitas Sugiono Dipertanyakan

    Usulkan Kemenlu Ditutup Sementara, Kapasitas Sugiono Dipertanyakan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Luar (Kemenlu) Negeri RI juga menjadi lembaga yang terkena efisiensi anggaran tahun 2025.

    Adapun anggaran dari Kemenlu yang terkena efisiensi anggaran terbilang sangat besar yaitu Rp2,03 triliun.

    Sebagaimana tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Terkait hal ini, kritikan berbeda justru dilontarkan oleh Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto.

    Gigin Praginanto menilai Kemenlu sangat buruk. Mulai dari Menterinya yang dinilainya nol.

    Dari segi pengalaman dan kemampuannya berbahasa asing yang amburadul menurutnya.

    “Dilihat dari menterinya yang nyaris nol pengalaman dan kemampuan bahasa asingnya masih amburadul,” tulisnya dikutip di cuitan akun X pribadinya, dikutip Jumat (14/2/2025).

    Ia pun memberikan sindiran keras agar Kementerian Luar Negeri ini sebaiknya ditutup.

    “Kementerian ini sebaiknya ditutup dulu,” sebutnya.

    Gigin menilai Presiden Prabowo perlu meningjau bahkan mencari Menteri yang benar-benar cocok mengisi posisi Menteri Kemenlu yang tentunya piawai dan idealis.

    “Sampai presiden mengangkat Menlu baru yang benar-benar piawai dan idealis,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Hari Peringatan Pemberontakan Pembela Tanah Air (PETA), Sejarah dan Maknanya

    Hari Peringatan Pemberontakan Pembela Tanah Air (PETA), Sejarah dan Maknanya

    FAJAR.CO.ID — Setiap tahun, Indonesia memperingati Hari Pemberontakan Pembela Tanah Air (PETA) sebagai salah satu momen penting dalam sejarah perjuangan bangsa.

    Pemberontakan PETA di Blitar pada 14 Februari 1945 menjadi simbol keberanian pemuda Indonesia dalam melawan penjajahan Jepang. Peristiwa ini menjadi titik awal kesadaran nasional bahwa Indonesia harus merdeka dari segala bentuk kolonialisme.

    Lantas, bagaimana latar belakang pemberontakan PETA, siapa tokoh-tokoh yang terlibat, dan apa dampaknya bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia? Berikut ulasan lengkapnya.

    Latar Belakang Pemberontakan PETA

    Pembela Tanah Air (PETA) adalah organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang pada tahun 1943 sebagai bagian dari strategi perang mereka melawan Sekutu. Jepang yang sedang menghadapi kekalahan dalam Perang Dunia II membutuhkan tenaga tambahan untuk mempertahankan wilayah jajahannya, termasuk Indonesia.

    Meskipun awalnya dibentuk sebagai pasukan pro-Jepang, semangat nasionalisme para anggota PETA semakin tumbuh. Mereka mulai menyadari bahwa Jepang sebenarnya hanya memanfaatkan rakyat Indonesia tanpa benar-benar memberikan janji kemerdekaan.

    Kekecewaan terhadap perlakuan Jepang yang kejam, serta eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja, memicu semangat perlawanan. Akhirnya, pada 14 Februari 1945, pemberontakan meletus di Blitar, dipimpin oleh Shodanco Supriyadi dan beberapa perwira PETA lainnya.

    Jalannya Pemberontakan PETA di Blitar

    Pemberontakan ini diawali dengan perencanaan matang oleh Supriyadi dan rekan-rekannya. Mereka menargetkan markas Jepang di Blitar dan berusaha merebut persenjataan untuk melawan penjajah. Namun, beberapa faktor menyebabkan pemberontakan ini tidak berlangsung lama:

  • Darurat Pendidikan Viral Imbas Efisiensi, Serikat Pekerja Kampus dan Dosen Se-Indonesia Dukung Mahasiswa Turun ke Jalan

    Darurat Pendidikan Viral Imbas Efisiensi, Serikat Pekerja Kampus dan Dosen Se-Indonesia Dukung Mahasiswa Turun ke Jalan

    “Saatnya melawan! Selamatkan bangsa, selamatkan Indonesia dari latennya penghancuran,” tambahnya.

    Diketahui, kabar efisiensi ranah pendidikan mencuat dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu, (12/2/2025). Dihadiri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Dalam kesempatan itu, Satryo memaparkan sejumlah beasiswa yang kena pemangkasan anggaran. Akibat efisiensi di kementeriannya.

    “Beasiswa ada KIP kuliah, pagu awalnya Rp14,698 triliun, kemudian efisiensi oleh Ditjen Anggaran (Kemenkeu) sebesar Rp1,31 triliun, (besarnya) 9 persen. Kami usulkan kembali supaya tetap pada pagu semula, yaitu Rp14,698 triliun, karena ini termasuk kategori yang tidak kena efisiensi,” kata Satryo.

    Kemudian, pada program BPI dan Beasiswa Adik, Satryo menjelaskan efisiensi anggarannya sebesar 10 persen dari pagu awal sejumlah masing-masing Rp194 miliar dan Rp213 miliar.

    Adapun pada Beasiswa KNB serta dosen dan tenaga kependidikan, lanjut dia, efisiensi anggarannya sebesar 25 persen dari pagu awal sejumlah masing-masing Rp85 miliar dan Rp236 miliar.

    Komponen anggaran yang sama juga mencantumkan terkait gaji dan tunjangan pegawai, serta tunjangan dosen non-PNS.

    Untuk tunjangan dosen non-PNS, ungkap Satryo, terdapat efisiensi sebesar 25 persen dari total Rp2,7 triliun. Namun demikian, tidak terdapat pemangkasan dalam hal gaji dan tunjangan pegawai.

    Terkait hal ini, Menteri Satryo mengatakan pihaknya mengupayakan agar efisiensi anggaran dalam bidang ini dinolkan, karena dinilai krusial.

  • Minta Maaf Usai Sebut PPPK Beban Negara, Taufan Pawe: Saya Keliru

    Minta Maaf Usai Sebut PPPK Beban Negara, Taufan Pawe: Saya Keliru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Taufan Pawe, akhirnya meminta maaf usai pernyataannya yang menyebut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai “beban negara” menjadi bulan-bulanan publik.

    Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Taufan mengakui bahwa frasa yang ia gunakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu (12/2/2025) tersebut adalah kekeliruan.

    Ia menyatakan kesiapannya menerima kritik sebagai bentuk pembelajaran.

    “Saya meminta maaf sedalam-dalamnya kepada masyarakat, khususnya honorer dan PPPK, atas pernyataan saya pada RDP Rabu kemarin, khususnya pada frasa ‘BEBAN NEGARA’ yang kemudian saya anggap keliru,” tulis Taufan, Kamis (13/2/2025).

    Ia mengaku mendapatkan banyak kritik dari masyarakat, baik melalui media sosial maupun pesan langsung via WhatsApp.

    Sebagai bentuk klarifikasi, Taufan juga membagikan poin-poin bahan rapat yang menurutnya dirangkum dari aspirasi masyarakat di berbagai daerah yang ia kunjungi.

    Dalam dokumen itu, ia menyoroti berbagai permasalahan dalam penerimaan PPPK, seperti ketidakadilan dalam seleksi, dugaan pengangkatan berdasarkan “pesanan khusus,” hingga beban fiskal bagi daerah.

    Meski demikian, Taufan menegaskan bahwa permintaan maafnya adalah bentuk kesadaran dan pembelajaran pribadi.

    “Saya kembali memohon maaf atas statement saya, semoga menjadi pembelajaran bagi saya pribadi,” tutup anak buah Bahlil Lahadalia di Partai Golkar ini.

    Pernyataan Taufan sebelumnya menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk pegiat media sosial dan pengamat kebijakan publik.

  • Dampak Besar Efisiensi Anggaran ke Kemendiktisaintek, Ardianto Satriawan: Prabowo 2014 dan 2019 Beda dengan 2024

    Dampak Besar Efisiensi Anggaran ke Kemendiktisaintek, Ardianto Satriawan: Prabowo 2014 dan 2019 Beda dengan 2024

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu akademisi, Ardianto Satriawan menyindir Presiden Prabowo Subianto terkait statemennya.

    Saat ini, efisiensi anggaran berdampak pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

    Nama Presiden Prabowo pun jadi trending di media sosial.

    Cuitan lama dari Presiden Prabowo ini kemudian kembali diungkit oleh para netizen.

    Banyak yang membagikan cuitan lama itu dan menagih janji sesuai dengan perkataan sang Presiden.

    Saat itu, ia menyebut akan memprioritas pendidikan mengingat dirinya merupakan anak dari seorang dosen.

    “Insya Allah. Sebagai anak dari seorang dosen, pendidikan menjadi prioritas setelah ekonomi,” tulis Prabowo di cuitan lamanya itu.

    “Mohon ingatkan saya jika saya lupa,” ujarnya.

    Karena cuitan lama sang Presiden yang kembali viral itu, Ardianto Satriawan pun memberi sindiran.

    Ia menyebut Presiden Prabowo di tahun 2014 dan tahun 2019 bukanlah orang yang sama di tahun 2024 ini.

    “Ngeliat jejak digital, sepertinya: Prabowo 2014 dan 2019 itu bukan orang yang sama dengan Prabowo 2024 dan sekarang,” ujarnya dikutip di cuitan akun X pribadinya, Kamis (13/2/2025).

    Sebelumnya, upaya penghematan belanja negara, pemerintah memangkas anggaran berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kemendiktisaintek, dengan total pemotongan mencapai Rp14,3 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp56,6 triliun.

    Karena dampak dari efisiensi tersebut, program beasiswa dan bantuan pendidikan tinggi jadi korbannya.

    Sejumlah beasiswa seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), serta Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) berpotensi mengalami pengurangan anggaran.

  • Bandingkan, Biaya Pembuatan Coretax Kemenkeu Rp1,2 Triliun, Deepseek Rp97 Miliar, ChatGPT OpenAI Rp1 Triliun, Apa yang Bikin Mahal?

    Bandingkan, Biaya Pembuatan Coretax Kemenkeu Rp1,2 Triliun, Deepseek Rp97 Miliar, ChatGPT OpenAI Rp1 Triliun, Apa yang Bikin Mahal?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pembuatan aplikasi sistem perpajakan Kemenkeu, Coretax sudah menghabiskan anggaran Rp1,2 triliun. Namun, aplikasi ini masih terus mengalami error dan dikeluhkan para wajib pajak.

    Biaya pembuatan aplikasi yang sangat besar menuai sorotan warganet alias netizen di media sosial. Tidak sedikit yang membandingkannya dengan aplikasi lain yang lebih mengglobal.

    Beberapa netizen di media sosial X maupun Threads membandingkan biaya pembuatan Coretax mencapai Rp1,2 triliun dengan aplikasi lain.

    Salah satu aplikasi yang biaya pembuatannya dibandingkan dengan Coretax adalah Deepsek. Biaya pengembangan DeepSeek hanya 6 juta Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp97,8 miliar.

    DeepSeek merupakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial inteligence (AI) berbasis chatbot yang dikembangkan perusahaan asal China.

    Keberhasilan DeepSeek sebagai teknologi AI baru yang menggemparkan dunia membuktikan China lebih mampu mengembangkan teknologi canggih yang melampaui pesaingnya.

    Biaya pengembangan Deepseek jauh lebih minimal dibanding pesaingnya ChatGPT yang dikembangkan OpenAI. Biaya pengembangan ChatGPT 10 kali lebih mahal dibanding DeepSeek, yakni sekitar Rp1 triliun.

    Sementara Kementerian Keuangan Republik Indonesia membangun aplikasi sistem perpajakan berbasis digital yang jauh lebih mahal dibanding ChatGPT, apalagi DeepSeek. Biaya pengembangan Coretax mencapai Rp1,2 triliun.

    Ironisnya, aplikasi sistem perpajakan yang diluncurkan pada 1 Januari 2025 ini terus memperlihatkan kelemahan sejak awal diluncurkan. Hingga saat ini, pengguna aplikasi Coretax terus mendapati sistem yang error.

  • Stadion Sudiang yang Dijanjikan Jokowi Ternyata Tak Dianggarkan, Wali Kota Makassar: Kita Prihatin

    Stadion Sudiang yang Dijanjikan Jokowi Ternyata Tak Dianggarkan, Wali Kota Makassar: Kita Prihatin

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Rencana pembangunan stadion di Sulawesi Selatan (Sulsel) lagi-lagi gagal. Stadion Sudiang yang didambakan, dipastikan tidak dapat anggaran pada 2025. 

    Stadion itu sebelumnya dijanjikan pembangunannya oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Namun, karena efisiensi anggaran di pemerintahan Prabowo Subianto, pembangunannya tak dianggarkan.

    Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, menanggapi hal itu. Ia mengaku prihatin.

    “Kita prihatin,” kata Danny Pomanto, sapaannya, saat ditemui di Tamangapa, Makassar, Kamis (13/2/2025).

    Alasannya, kata Danny, karena ada refocusing. Dana yang disiapkan untuk pembangunannya oleh pemerintah pusat, dialihkan untuk hal lain. Ia tak menyebut untuk apa.

    “Karena ada refocusing anggaran, ada efisiensi,” terangnya.

    Tapi menurutnya, hal tersebut hanya persoalan waktu. Ia mengibaratkannya seperti orang puasa.

    “Ini seperi orang puasa, puasa untuk sehat, kita taat saja dulu, kita sabar saja dulu, ini masalah kesabaran, kalau puasa itu temannya sabar, jadi sabarlah,” terangnya.

    Pengalihan anggaran pembangunan Stadion Sudiang itu juga dikonfirmasi Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras. Ia menyebut saat ini Pemerintah punya fokus ke berbagai sektor.

    “Memang saat ini pemerintah melakukan efisiensi di berbagai sektor,” katanya saat dihubungi Fajar.co.id, Kamis (13/2/2025).

    “Fokus saat ini lebih kepada ketahanan pangan dan program yang berbasis masyarakat,” ungkapnya.

    Meski begitu, terkait Stadion Sudiang ia mengaku masih akan tetap memperjuangkan hal tersebut. (Arya/Fajar)

  • LBH Makassar Soroti Pengerahan Berlebihan Aparat di Eksekusi Lahan Pettarani, Buang Anggaran di Tengah Efisiensi

    LBH Makassar Soroti Pengerahan Berlebihan Aparat di Eksekusi Lahan Pettarani, Buang Anggaran di Tengah Efisiensi

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Sekitar 1.000 aparat kepolisian dikerahkan untuk pengamanan eksekusi lahan di Jalan AP Pettarani, Makassar. Pengerahan aparat yang dinilai berlebih ini menuai sorotan di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

    Iyan Hidayat Anwar dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-Lembaga Bantuan Hukum (YLBH-LBH) Makassar menilai pengerahan aparat pada eksekusi lahan di Jl AP Pettarani berlebihan. Apalagi di tengah efisiensi anggaran saat ini.

    “Pengamanan ini terlalu berlebihan, mengingat kondisi keuangan negara yang tidak stabil,” kata Iyan kepada fajar.co.id, Kamis (13/2/2025).

    Objek lahan gedung Hamrawati dan ruko di Jalan AP Pettarani, yang berada di Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang berada di atas tanah seluas 2.000 meter persegi. Di atas lahan tersebut berdiri bangunan gedung serbaguna dan 9 ruko.

    Ketegangan terjadi sejak pagi hari. Massa yang hendak menghalau petugas eksekusi, dihadapkan dengan aparat kepolisian yang berasal dari Polrestabes Makassar dan Polda Sulsel.

    Massa melempar batu ke aparat kepolisian. Di saat yang sama, aparat yang membawa pentungan dan tameng terus mendesak warga untuk mundur, sembari menembakkan air.

    Iyan menilai, belakangan ini, penggusuran makin kerap terjadi di Makassar. Polanya sama, polisi mengerahkan kekuatan secara berlebihan.

    “Belakangan, penggusuran semakin masif di Makassar. Negara menggunakan instansi keamanan secara berlebihan, membuang anggaran untuk menghancurkan rumah warga,” terangnya.

    “Mereka menggusur dengan mengabaikan hak hidup warganya,” tandas Iyan.