Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Jokowi Bilang Tak Ada Presiden Sekuat Prabowo Didukung 80 Persen Parlemen, Kisah Pemerintahan Soeharto Diungkit

    Jokowi Bilang Tak Ada Presiden Sekuat Prabowo Didukung 80 Persen Parlemen, Kisah Pemerintahan Soeharto Diungkit

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Media Sosial (Medsos) Nicho Silalahi mengirim peringatan ke Presiden Prabowo Subianto terkait Jokowi Widodo.

    Di cuitannya di media sosial X, Nico Silalahi memperingatkan Presiden Prabowo terkait ocehan dari Jokowi.

    Ia bahkan menyindir dan menyebut mantan Presiden RI itu sebagai tukang utang dan memperingatkan Prabowo jangan sampai terbuai dan terlena.

    “Pak @prabowo hati-hati ocehan mahluk yang hobby ngutang dan ngibul ini sehingga bapak terbuai,” tulisnya dikutip Senin (17/2/2025).

    “Biasanya apa yang dibilang olehnya selalu kebalikan (Kayak emak-emak Sein Kiri Belok Kanan),” sebutnya.

    Nicho bahkan memberi peringatan dengan memberikan contoh seperti yang dialami oleh mantan Presiden sekaligus mertua dari Prabowo, yaitu Soeharto.

    Ia mengatakan Soeharto awalnya mendapatkan dukungan dari Parlemen, namun akhirnya ia dikhianati. Hal inilah yang juga ditakutkan menimpa Presiden Prabowo.

    “Sejarah sudah mencatat bahwasanya pak Harto yang juga sebagai mertuamu dahulu sangat didukung penuh Parlemen,” sebutnya.

    “Tapi hanya hitungan bulan dia dikhianati Parlemen yang mengangkatnya itu, bahkan orang-orang terdekatnya pada cari selamat dari kemarahan rakyat membiarkan pak harto jatuh sendirian,” ujarnya.

    Presiden Prabowo pun diminta agar segera mengadili Jokowi sesuai dengan apa yang diminta oleh rakyat selama ini dan harus kembali mengasingkan diri nantinya.

    Nicho punya ketakutan nantinya hal ini bisa berbalik justru Presiden Prabowo sendiri yang akhirnya nanti diadili.

  • Debat Panas Pengacara Perusahaan Aguan dengan Charlie Candra, Said Didu: Makin Jelas

    Debat Panas Pengacara Perusahaan Aguan dengan Charlie Candra, Said Didu: Makin Jelas

    Lebih lanjut, Muannas juga menyinggung bahwa sertifikat yang diklaim oleh Charlie Chandra adalah hasil dari rangkaian tindak pidana.

    Di mana ayahnya juga diduga terlibat dalam kasus penadahan sebelum akhirnya melarikan diri ke Australia pada tahun 2015.

    “Jangan hanya melihat tahun 1988, karena sertifikat itu dibuat atas dasar pemalsuan yang sudah terjadi sejak jauh sebelumnya. Sertifikat ini dibatalkan bukan karena ada Proyek PIK, tetapi karena putusan hukum yang sudah inkrah,” tambahnya.

    Muannas menantang Charlie Chandra untuk membuktikan klaimnya di pengadilan, bukan hanya membangun opini di media sosial.

    “Sudahlah, jangan maling teriak maling. Buktikan saja nanti di pengadilan kalau masih ngotot dan ngeyel,” tegas Muannas.

    Menanggapi perdebatan tersebut, Muhammad Said Didu hanya memberikan tanggapan singkat.

    “Makin jelas,” kata Said Didu @msaid_didu (17/2/2025).

    Meski tidak memberikan pernyataan panjang, komentar tersebut mengisyaratkan bahwa ia mendukung argumen yang dilontarkan Charlie Chandra.

    Kasus pagar laut sendiri telah menjadi perhatian publik setelah muncul polemik terkait proyek reklamasi dan kepemilikan lahan.

    Dengan kembali mencuatnya perdebatan ini di media sosial, publik kini menunggu bagaimana kelanjutan dari kasus yang melibatkan berbagai pihak ini.

    (Muhsin/fajar)

  • Prabowo Ngomong Ndasmu Tanggapi Kritik Kabinet Gemuk, Fedi Nuril Sebut Bocah: Gue Malu

    Prabowo Ngomong Ndasmu Tanggapi Kritik Kabinet Gemuk, Fedi Nuril Sebut Bocah: Gue Malu

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang bilang ndasmu menuai kritik. Dianggap tidak layak.

    Salah satunya diungkapkan artis kondang, Fedi Nuril. Ia mengaku malu dengan kelakuan orang nomor satu di Indonesia itu.

    Fedi bahkan menyebut Ketua Umum Partai Gerindra itu bocah. Padahal, kata Fedi, umurnya sudah 73 tahun.

    “Gue malu Presiden RI yang sudah berumur 73 tahun berpidato menggunakan gestur ala bocah,” kata Fedi dikutip dari unggahannya di X, Senin (17/2/2025).

    Fedi tidak hanya mempersoalkan kata Ndasmu. Ia juga menyoroti kaya lain yang dinilainya berlebihan.

    “Nye…nye…nye (“terlalu besar”) dan ngomong, “ndasmu”,” ucapnya.

    Di sisi lain, Fedi juga menyentil sejunlah hadirin di tempat itu. Pasalnya, tak sedikit dari mereka yang tertawa.

    “Di ruangan itu reaksinya banyak yang ketawa pula,” pungkasnya.

    Pernyataan dimaksud Fedi, saat Prabowo pidato di Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Gerindra. Di dalam pidato itu, Prabowo menanggapi kritik terhadap kabinet yang dinilai sejumlah pihak gemuk.

    Tidak gamblang, Prabowo mulanya menyebut ada orang pintar yang menganggap kabinetnya gemuk.

    “Ada Orang-orang pinter itu bilang kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar,” kata Prabowo.

    Lalu ia melanjutkan seolah berbisik.

    “Ndasmu,” ucapnya.

    Pegiat Media Sosial bercentang biru, Cak Khum menyoroti laku Prabowo itu. Ia menyoal hal tersebut.

    “Presiden kok kerjaannya Curhat, kalau nggak gitu omon-omon tok,” kata Cak Khum dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (15/2/2025).

    Acara HUT Gerindra yang digelar di Sentul, Bogor hari ini, Sabtu (15/2/2025) itu ditayangkan di YouTube resmi Partai Gerindra.

  • Prabowo Tawarkan Koaliasi Permanen ke KIM Plus, PSI: Penting dan Dibutuhkan

    Prabowo Tawarkan Koaliasi Permanen ke KIM Plus, PSI: Penting dan Dibutuhkan

    FAJAR.CO,ID, JAKARTA — Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sigit Widodo memberi komentar terkait tawaran Presiden Prabowo Subianto soal koalisi permanen.

    Menurutnya, ini adalah langkah penting dan dibutuhan untuk saat ini. Apalagi mendukung visi dari Pemerintahan.

    “Koalisi permanen penting dan dibutuhkan untuk mendukung visi jangka panjang pemerintahan,” tulisnya dicuitan akun X pribadinya dikutip Senin (17/2/2025).

    Satu alasan kuat ia mendukung adanya koaliasi permanen ini agar ke depannya tidak terjadi pergantian visi dan kebijakan di tengah jalan.

    Karena pergantian-pergatian seperti ini bisa menjadi penghambat pembangunan dan kemanjuan menurutnya.

    “Agar tidak terjadi gonta-ganti visi dan kebijakan di tengah jalan yang akan menghambat pembangunan dan cita-cita kemajuan,” tuturnya.

    Sebelumnya, Prabowo Subianto mengajukan ide pembentukan koalisi permanen pada silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

    Kemudian, ide tersebut kembali mengemuka dalam acara peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra pada 15 Februari 2025.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Jalan Ekonomi Era Presiden Prabowo Dianggap Berbeda dari 7 Presiden Sebelumnya

    Jalan Ekonomi Era Presiden Prabowo Dianggap Berbeda dari 7 Presiden Sebelumnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi Partai Demokrat Andi Arief, punya pernyataan menarik terkait ekonomi di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Ini tentunya berkaitan dengan efisiensi anggaran yang tampak menonjol dilakukan pemerintah di era kepemimpinan Prabowo Subianto.

    Menurut Andi Arief, perekonomian Indonesia saat ini sangat berbeda dengan era Presiden sebelumnya, Jokowi Widodoz

    Tentunya banyak faktor yang mempengaruhi terkait hal ini. Karena alasan itulah kebijakan efisiensi anggaran di berbagai lembaga diambil sang Presiden.

    “Jalan ekonomi yang ditempuh Pak Prabowo sekarang menurut saya bukan hanya berbeda dengan jalan yang digunakan Pak Jokowi,” tulisnya dikutip Senin (17/2/2025).

    Andi Arief juga menyebut jalan perekonomian Indonesia bersama Prabowo sangat jauh berbeda dari yang sebelum-sebelumnya.

    Bukan cuma di era mantan Presiden Jokowi, tapi ini sudah jauh berbeda dengan era enam Presiden terdahulu

    “Tetapi juga berbeda dengan jalan yang ditempuh enam presiden lainnya,” sebutnya.

    Sebelumnya, Pemotongan ini terkait dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari. Prabowo ingin APBN tahun ini hemat Rp306,69 triliun.

    Beberapa lembaga atau Kementarian pun harus rela anggarannya terkena Efisiensi tercatat setidaknya ada 15 lembaga yang terkena dampak dari kebijakan tersebut.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Andi Arief Sebut Efisiensi Anggaran Prabowo Tak Mudah, Elite Harus Bersatu

    Andi Arief Sebut Efisiensi Anggaran Prabowo Tak Mudah, Elite Harus Bersatu

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Petinggi Partai Demokrat, Andi Arief menyebut efisiensi anggaran pemerintah tidak mudah. karenanya butuh elite untuk bersatu.

    “Tidak mudah, karena itu elite perlu bersatu,” kata Andi Arief dikutip dari unggahannya di X, Senin (17/2/2025).

    Hal tersebut, ia ungkapkan setelah mendengar pidato Prabowo dua kali. Secara langsung dan melalui televisi.

    Menurutnya, cara yang dilakukan Prabowo memang tidak biasa.

    “Mendengar dua pidato langsung di hambalang dan melalui televisi, kesimpulan saya bahwa Pak Prabowo menempuh jalan “tidak biasa” yaitu efisiensi anggaran dan mendorong pertumbuhan dengan Danantara,” terangnya.

    Meski begitu, ia yakin dengan jalan itu. Menurutnya menjanjikan.

    “Cukup menjanjikan tapi harus hati-hati,” tandasnya.
    (Arya/Fajar)

  • Viral Pembacaan Pancasila di HUT Gerindra Diduga Lompat Sila, Jhon Sitorus: Ini Masalah Serius, Seolah-olah Barang Mainan

    Viral Pembacaan Pancasila di HUT Gerindra Diduga Lompat Sila, Jhon Sitorus: Ini Masalah Serius, Seolah-olah Barang Mainan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Jhon Sitorus mendadak menyemprot Partai Gerindra setelah menemukan kejanggalan dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 partai tersebut.

    Jhon menyoroti momen saat salah satu kader Gerindra, Rahmat Mirzani, membacakan Pancasila, tetapi diduga melewatkan sila keempat.

    “Gerindra tidak hafal Pancasila?,” ujar Jhon di X @JhonSitorus_18 (16/2/2025).

    Dikatakan Jhon, pada YouTube Gerindra tepat menit 36:49, Rahmat Mirzani yang didapuk sebagai pembaca Pancasila tidak membacakan sila keempat.

    “Lompat dari sila ke-3 langsung ke sila ke-5. Jadi, dalam video tersebut, sila ke-4 hilang,” tukasnya.

    Ia menilai insiden ini bukan hal yang bisa dianggap sepele, mengingat acara tersebut disiarkan langsung di kanal YouTube resmi Partai Gerindra.

    “Saya tidak tahu apakah ada gangguan teknis, tetapi acara HUT-17 Gerindra tersebut disiarkan langsung di YouTube Gerindra, artinya tidak mungkin ada pemotongan video,” cetusnya.

    Jhon pun mempertanyakan bagaimana sebuah partai politik sebesar Gerindra bisa melakukan kesalahan seperti ini dalam momen pentingnya.

    “Jika benar tidak ada pemotongan video, ini masalah serius,” imbuhnya.

    Jhon mengaku tidak habis pikir jika benar bahwa Pancasila diperlakukan seolah-olah barang mainan.

    “Bagaimana mungkin Pancasila seolah-olah barang mainan?,” kuncinya.

    Dalam video yang diunggah Jhon, Rahmat Mirzani nampak memimpin pembacaan Pancasila kemudian diikuti oleh seluruh hadirin.

    “Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucap Rahmat diikuti oleh seluruh hadirin.

  • DPP AMPI Gugat Keputusan Jerry Sambuaga, Desak Pengunduran Diri

    DPP AMPI Gugat Keputusan Jerry Sambuaga, Desak Pengunduran Diri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPP AMPI) menggelar konferensi pers di Jakarta Pusat untuk menanggapi polemik yang muncul akibat terbitnya Surat Keputusan (SK) terkait reposisi dan pergantian antar waktu dalam kepengurusan DPP AMPI periode 2022-2027. SK tersebut ditandatangani oleh Jerry Sambuaga, namun dinilai melanggar aturan organisasi.

    Dalam konferensi pers tersebut, Wakil Ketua Umum DPP AMPI Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi Omar Syarif hadir bersama Waketum DPP AMPI Alia Laksono, Novel Saleh Hilabi, Sandy Madela, serta Wasekjend DPP AMPI Rouli Rajagukguk. Mereka menegaskan bahwa keputusan yang dikeluarkan Jerry Sambuaga tidak memiliki dasar yang kuat dan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

    “Kami menilai bahwa SK yang dikeluarkan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan cenderung melanggar AD/ART serta mekanisme organisasi yang berlaku di DPP AMPI,” ujar Alia Laksono, Wakil Ketua Umum DPP AMPI.

    Novel Saleh Hilabi juga menambahkan bahwa AMPI merupakan organisasi kaderisasi yang dibentuk oleh Partai Golkar sebagai wadah pembinaan intelektual muda partai. Oleh karena itu, menurutnya, tindakan Jerry Sambuaga tidak mencerminkan semangat dan nilai-nilai yang seharusnya dijunjung oleh AMPI.

    “Maka dengan ini, kami meminta saudara Jerry Sambuaga untuk mempertanggungjawabkan tindakannya, baik kepada publik, kepada pengurus DPP AMPI periode 2022-2027, maupun kepada Dewan Pembina DPP AMPI yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar,” tegas Sandy Madela dan Rouli Rajagukguk dalam konferensi pers tersebut.

  • Sepakan Penalti Ditepis, PSM Makassar Bawa Pulang Satu Poin

    Sepakan Penalti Ditepis, PSM Makassar Bawa Pulang Satu Poin

    FAJAR.CO.ID,SEMARANG — PSM Makassar harus puas berbagi poin menghadapi PSIS Semarang.

    Satu poin ini usai kedua tim bermain imbang di pekan ke-23 kompetisi Liga 1 musim 2024/2025.

    Pertandingan yang berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, pada Minggu (16/2/2025) sementara sama kuat 1-1.

    Dua gol yang tercipta di babak pertama di buka oleh PSIS Semarang melalui Joao Ferarri di menit ke-37.

    Sementara gol balasan dari PSM Makassar diciptakan di menit ke-45+4 melalui eksekusi pinalti Yuran Fernandes.

    Peluang emas PSM terjadi diujung laga lewat pinalti, sayang Matheus Silva gagal mengeksekusi dengan baik.

    Jalannya Pertandingan

    Menit-menit awal laga, tim tamu PSM Makassar mendominasi dan menciptakan bererapa peluang.

    Pertama melalui Nermin Haljeta di menit pertama sayang berada di posisi offside.

    Kemudian di menit ketiga, giliran Daisuke Sakai yang melepas sepakan keras usai menerima umpan dari Victor Dethan namun masih melebar tipis.

    Di menit ke-11, Yuran Fernandes sempat mencetak gol. Namun dianulir karena terlebih dahulu terjadi pelanggaran.

    Pada menit ke-18 Victor Dethan mendapatkan peluang. Sepakan plessing masih mampu dihalau kiper PSIS Semarang.

    Semenit berselang Yuran kembali berhasil mencetak dan kembali dianulir karena berada di posisi offside.

    Pada menit ke-23 lagi-lagi peluang emas untuk PSM, sayang umpan dari Nermin yang dieksekusi oleh Daisuke Sakai masih melebar.

    PSIS Semarang justru berhasil unggul terlebih dahulu di menit ke-37. Berawal dari set piece Dewangga, umpan berhasil dieksekusi menjadi gol oleh Joao Ferarri.

  • Prabowo Capres 2029? Faizal Assegaf: Kekuasaan Berpotensi Semena-mena

    Prabowo Capres 2029? Faizal Assegaf: Kekuasaan Berpotensi Semena-mena

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus politik Faizal Assegaf menyoroti isu yang mendadak menggema di publik terkait pencalonan Prabowo Subianto sebagai capres 2029.

    Dikatakan Faizal, manuver politik tersebut mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan dan bertentangan dengan prinsip demokrasi.

    “Kurang dari empat bulan Prabowo berkuasa selaku Presiden. Kini resmi berganti status selaku Capres 2029,” ujar Faizal di X @faizalassegaf (16/2/2025).

    Peralihan status itu diumumkan Gerindra dan didukung partai-partai yang tergabung dalam kabinet KIM Plus.

    Ia menilai bahwa rakyat kini semakin bingung dengan posisi Prabowo, apakah bertindak sebagai presiden yang netral atau justru menunggangi negara untuk ambisi politiknya di 2029.

    “Rakyat prihatin dan dibuat bingung. Pilpres masih jauh dan belum digelar, kekuasaan Prabowo kini sulit dibedakan,” ucapnya.

    Faizal menegaskan bahwa langkah ini sangat berbahaya bagi stabilitas nasional.

    “Bertindak selaku presiden yang netral atau menunggangi negara atas ambisi calon presiden,” sebutnya.

    Ia menilai jabatan presiden yang tidak netral akan membawa dampak buruk bagi kebijakan negara yang rentan dipengaruhi kepentingan politik tertentu.

    “Manuver Prabowo tersebut, jelas jauh dari amanah konstitusi dan mengkhianati sumpah jabatan,” Faizal menuturkan.

    Tambahnya, Kekuasaan saat ini sangat berpotensi bertindak semena-mena demi tujuan melanjutkan agenda perpanjangan jabatan.

    “Artinya, ketika Presiden berstatus Capres, maka organisasi negara berada dalam kendali kepentingan elite partai,” terangnya.