Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Mahasiswa Demonstrasi Indonesia Gelap di Berbagai Kota Hari Ini, Makassar Siap-siap!

    Mahasiswa Demonstrasi Indonesia Gelap di Berbagai Kota Hari Ini, Makassar Siap-siap!

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Sejumlah elemen masyarakat menggelar demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap hari ini, Senin (17/2/2025). Menanggapi pemotongan anggaran pendidikan.

    Aksi digelar di Jakarta, Bali, dan berbagai kota lainnya. Selanjutnya, aksi dengan mengusung tuntutan penolakan efisiensi anggaran pendidikan bakal digelar juga di Makassar.

    Itu dikonfirmasi sejumlah aktivis mahasiswa di Makassar. Saat ini, sejumlah organisasi di Makassar masih melakukan diskusi dan konsolidasi.

    “Belum (aksi hari ini),” kata salah seorang mahasiswa yang tidak ingin disebutkan namanya kepada fajar.co.id sore tadi.

    Sementara itu, di Jakarta, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) menggelar aksi dengan sejumlah tuntutan. Salah satunya menolak efisiensi anggaran.

    Mereka mendesak pemerintah mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

    Sebelumnya, BEM SI menyebut ada demonstrasi di 8 kota hari ini.

    “Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali,” tulis mereka melalui Instagram @bemsi.official.

    Kemudian untuk 18 dan 19 Februari, aksi kembali digelar di sembilan kota. Di antaranya Pontianak, Jambi, Riau, Jakarta, Kepulauan Riau, Malang, Sumatera Utara, Yogyakarta, Semarang, Palangkaraya, Padang, Makassar.

    BEM SI menyebut jumlah yang disebutkan itu belum semuanya. Masih ada potensi bertambah.

    “Wilayah dan kota lain masih dalam konfirmasi atau tahap konsolidasi,” terangnya.

    Sementara itu, Serikat Pekerja Kampus (SPK), yang beranggotakan dosen, peneliti, hingga staf kampus menyerukan hal serupa.

  • Makan Bergizi Gratis di Sumenep Dihentikan, Siswa Bawa Pulang Wadah Kosong, Ini Kata BGN

    Makan Bergizi Gratis di Sumenep Dihentikan, Siswa Bawa Pulang Wadah Kosong, Ini Kata BGN

    FAJAR.CO.ID, SUMENEP — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dihentikan mulai Senin (17/2). Siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Sumenep pun gigit jari. Mereka membawa wadah kosong pulang ke rumah.

    Biasanya, anak-anak di MIN 1 Sumenep menyimpan makanan gratis yang tidak dihabiskan di sekolah pada wadah kosong yang mereka bawa dari rumah. Siswa juga kembali membawa bekal dari rumah setelah MBG dihentikan.

    Kepala MIN 1 Sumenep, Didik Santoso mengatakan, dirinya mengimbau anak-anak tidak lagi membawa wadah kosong dari rumah. Imbauan itu setelah dirinya menerima informasi bahwa program MBG di Sumenep dihentikan.

    “Biasanya anak-anak membawa pulang makanan yang tidak mereka habiskan, jadi tidak ada sisa di tempat makan,” kata Didik Santoso kepada wartawan, Senin (17/2).

    Pihak sekolah menerima informasi terkait penghentian program makan gratis pada Sabtu (15/2) siang. Didik kemudian meminta para wali kelas menyampaikan kabar tersebut kepada wali murid.

    Dia mengaku khawatir anak-anak tidak membawa makan siang dan hanya membawa wadah kosong dari rumah. Para guru dan orang tua siswa bertanya-tanya mengenai alasan penghentian MBG di Sumenep.

    Kepala SPPG Sumenep, Mohammad Kholilur Rahman, mengakui penghentian sementara program tersebut.
    Menurutnya, penghentian program MBG terkait ada kendala teknis di internal penyelenggara.

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengaku program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumenep, Madura, Jawa Timur, tidak dihentikan.

  • Perekonomian Terkendali, Prabowo Subianto: Ketahanan Ekonomi Kita Cukup Tangguh

    Perekonomian Terkendali, Prabowo Subianto: Ketahanan Ekonomi Kita Cukup Tangguh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA PUSAT — Kondisi perekonomian Indonesia pada awal 2025 dilaporkan terkendali dengan baik. Hal itu pun membuat Presiden Prabowo Subianto merasa bangga melihat situasi tersebut.

    Prabowo Subianto mengaku gembira karena mengetahui perekonomian di Indonesia terkendali.

    Hal itu diungkapkan Prabowo saat konferensi pers mengumumkan kebijakan strategis terbaru pemerintah yang memperketat aturan penyimpanan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari sektor Sumber Daya Alam (SDA), di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (17/2).

    “Saya diberi laporan perkembangan oleh menteri perekonomian, saya sangat gembira bahwa perekonomian kita terkendali,” ujar Prabowo.

    “Inflasi kita salah satu terendah saat ini di dunia, pertumbuhan kita juga diperkirakan tetap di atas rata-rata dunia,” lanjutnya.

    Dia mendapatkan laporan bahwa hampir semua sektor berjalan dengan terkendali, walaupun perkembangan geopolitik kurang baik.

    “Namun, ketahanan ekonomi kita cukup tangguh, masih banyak tantangan, masih banyak kesulitan, tapi kita mampu mengendalikan,” kata Prabowo.

    Dia pun yakin bahwa ekonomi Indonesia akan terus semakin kuat di bawah panji kepemimpinannya. “Di bulan-bulan akan datang kita akan lihat semakin kuatnya perkembangan ekonomi kita,” tambah eks Danjen Kopassus ini. (fajar)

  • Tinjau Layanan Kartu Disabilitas, Direktur KAI Ingin Menciptakan Ekosistem Transportasi yang Lebih Inklusif

    Tinjau Layanan Kartu Disabilitas, Direktur KAI Ingin Menciptakan Ekosistem Transportasi yang Lebih Inklusif

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo meninjau kondisi layanan penumpang Commuter Line di Stasiun Manggarai dan pelaksanaan layanan disabilitas di Stasiun Juanda pada Senin (17/2).

    Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen KAI untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan lingkungan yang inklusif bagi seluruh pengguna jasa kereta api, termasuk penyandang disabilitas.

    Dalam kunjungannya, Didiek Hartantyo meninjau secara langsung pelaksanaan layanan Kartu Disabilitas yang baru-baru ini diluncurkan oleh KAI Commuter. Kartu ini merupakan inovasi terbaru yang berfungsi sebagai identitas penyandang disabilitas sekaligus Kartu Multi Trip (KMT) untuk pembayaran tiket Commuter Line.

    “KAI, melalui KAI Commuter, menyadari adanya peningkatan signifikan dalam jumlah penumpang disabilitas yang memanfaatkan layanan Commuter Line dan mereka harus terlayani dengan baik. Kartu Disabilitas ini adalah salah satu wujud nyata dari upaya kami untuk menciptakan ekosistem transportasi yang lebih inklusif,” ujar Didiek.

    Vice President Public Relations KAI, Anne Purba, menyampaikan bahwa peluncuran Kartu Disabilitas ini merupakan respons atas masukan dan saran dari berbagai pihak, terutama dari kalangan disabilitas yang aktif menggunakan Commuter Line.

    “Kebutuhan pengguna disabilitas yang beragam bisa terfasilitasi dengan adanya Kartu Disabilitas ini agar lebih menjadi prioritas, dan tak luput dari pantauan sesama penumpang serta petugas,” ujar Anne Purba

    Anne juga menambahkan bahwa peningkatan layanan ini juga sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Pasal 18 tentang penyandang disabilitas serta Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

  • Ribut-ribut Omongan Ndasmu Prabowo, Umar Hasibuan Bandingkan Gaya Komunikasinya dengan SBY

    Ribut-ribut Omongan Ndasmu Prabowo, Umar Hasibuan Bandingkan Gaya Komunikasinya dengan SBY

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Perkataan ndasmu yang dilontarkan Prabowo di hadapan publik terus menuai kritik. Kini, gaya komunikasi orang nomor satu di Indonesia itu dipertanyakan.

    Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan membandingkannya dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia bahkan mengunggah pidato SBY saat jabat presiden.

    Kalau soal isi pidato dan tehnik bicara didepan massa dan media. SBY masih yang terbaik.

    Pidato dimaksud, saat SBY pamit kepada rakyat. Setelah menjabat 10 tahun sebagai Presiden RI. Ia nampak minta maaf dengan suara sendu.

    “Kalau soal isi pidato dan tehnik bicara didepan massa dan media. SBY masih yang terbaik,” kata Umar dikutip dari unggahannya di X, Senin (17/2/2025).

    Ada beberapa alasan, kata Umar kenapa SBY lebih baik. Mulai dari cara bicaranya yang sistematis hingga mudah dimengerti.

    “Bicara nya sistematis, ngomongnya enak dilihat dan bahasa nya mudah dimengerti.
    Setuju gak ges?” ucap Umar.

    Adapun perkataan ndasmu Prabowo itu disampaikan di Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Gerindra. Di dalam pidatonya, Prabowo menanggapi kritik terhadap kabinet yang dinilai sejumlah pihak gemuk.

    Tidak gamblang, Prabowo mulanya menyebut ada orang pintar yang menganggap kabinetnya gemuk.

    “Ada Orang-orang pinter itu bilang kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar,” kata Prabowo.

    Lalu ia melanjutkan seolah berbisik.

    “Ndasmu,” ucapnya.

    Acara tersebut diketahui dihadiri menteri Kabinet Merah Putih dan ketua partai. Hadir pula Presiden ke-7 Jokowi.
    (Arya/Fajar)

  • Said Didu Ungkap Kebobrokan Pengelolaan Tambang Era Jokowi hingga Rugikan Negara, Presiden Prabowo Harus Bertindak

    Said Didu Ungkap Kebobrokan Pengelolaan Tambang Era Jokowi hingga Rugikan Negara, Presiden Prabowo Harus Bertindak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu, kembali melontarkan kritik pedas terhadap kebijakan Jokowi saat masih menjabat Presiden.

    Kritik Said Didu kali ini terkait dengan pengelolaan tambang di Indonesia.

    Said Didu menilai bahwa kebijakan pengolahan tambang yang diterapkan selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945.

    “Mengamanatkan agar Sumber Daya Alam (SDA) dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (17/2/2025).

    Dikatakan Said Didu, berdasarkan pengamatannya selama ini, Prabowo mesti mengambil langkah dan kebijakan tegas terkait kebijakan yang ditinggalkan Jokowi.

    “Mengoreksi kebijakan pengolahan tambang yang dilakukan Presiden Jokowi selama sepuluh tahun terakhir,” cetusnya.

    Lebih lanjut, Said Didu menuturkan bahwa Jokowi secara fakta sudah menyerahkan hampir seluruh tambang milik Indonesia kepada pihak lain.

    “Jokowi menyerahkan yang kita miliki kepada perusahaan China, asing, atau swasta yang juga sebenarnya di belakangnya adalah asing,” terangnya.

    Said Didu juga menyoroti kebijakan hilirisasi smelter yang, menurutnya, hampir sepenuhnya diserahkan kepada pihak asing dan swasta.

    “Demikian juga perusahaan hilirisasi smelter itu juga hampir diserahkan semua kepada asing dan swasta,” Said Didu menuturkan.

    Kebijakan ini, tambahnya, memberikan pembebasan pajak bagi perusahaan-perusahaan yang mengolah tambang, namun hal tersebut mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan negara.

  • Prabowo Luncurkan Kebijakan Baru untuk Ekspor Emas, Umumkan Pembentukan Bank Khusus

    Prabowo Luncurkan Kebijakan Baru untuk Ekspor Emas, Umumkan Pembentukan Bank Khusus

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto membentuk bank khusus penyimpanan emas yang merupakan pertama kalinya di Indonesia dan akan segera diresmikan pada 26 Februari mendatang.

    “Kita akan bentuk bank emas, jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita, tidak ada di Indonesia,” kata Prabowo saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta, Senin.

    Prabowo menjelaskan bahwa alasan dibentuknya bank emas khusus di Indonesia karena komoditas emas hasil tambang dalam negeri, kemudian diekspor tanpa ada penyimpanan khusus di dalam negeri.

    Oleh karena itu, Presiden pun akan meresmikan bank emas pada 26 Februari 2025, dan menjadi yang pertama di negeri ini.

    “Emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia. Insya-Allah kita akan resmikan tanggal 26 Februari, ini saya kira pertama kali ya di republik kita,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo mengumumkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang mewajibkan seluruh eksportir menyimpan dana devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di bank-bank dalam negeri.

    PP tersebut merupakan aturan terbaru yang mengatur soal DHE SDA, yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023.

    Prabowo juga mengumumkan sejumlah kebijakan pendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025, antara lain optimalisasi penyaluran bantuan sosial, hingga pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025. (*)

  • 40 Perusahaan Baja Ilegal dari China, Said Didu: Hasil Kerja Jokowi 10 Tahun

    40 Perusahaan Baja Ilegal dari China, Said Didu: Hasil Kerja Jokowi 10 Tahun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali menyuarakan kritik terhadap kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi.

    Melalui akun media sosialnya, ia mengomentari kondisi industri baja nasional yang disebut-sebut terdampak masuknya perusahaan asing secara ilegal.

    Said Didu membagikan cuitan dari akun @Boediantar4 yang menyebutkan bahwa 40 perusahaan China telah memproduksi baja ilegal di Indonesia.

    Menyebabkan Krakatau Steel, salah satu produsen baja terbesar di tanah air, mengalami kesulitan ekonomi.

    “Hasil kerja Jokowi selama 10 tahun,” ujar Said Didu dibX @msaid_didu, menyindir dampak kebijakan pemerintahan sebelumnya.

    Akun yang dikutipnya juga menyebut bahwa kondisi ini terjadi di era kepemimpinan Presiden Jokowi, yang menurutnya melemahkan industri dalam negeri.

    Ironisnya, dalam cuitan tersebut juga terselip sindiran kepada Prabowo Subianto yang kini menjadi suksesor Jokowi.

    Terkuaknya pabrik asal China yang memproduksi baja tidak sesuai dtandar mulanya diungkap Zulkifli Hasan saat masih menjabat Menteri Perdagangan (Mendag).

    Ia bahkan memusnahkan produk baja tulangan beton yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) seberat 27.078 ton atau senilai Rp257.237.836.978 yang diproduksi oleh PT Hwa Hok Steel, di Cikande, Serang, Banten.

    Ia mengatakan pemusnahan itu dilakukan pihaknya terhadap 3,6 juta batang baja tulang, karena menurutnya, produk yang tak sesuai standar mutu nasional itu sangat membahayakan konsumen bila sampai dipakai untuk konstruksi.

  • Muannas Alaidid Tuding Said Didu Takut Kritik Pagar Laut Bekasi, PDIP dan Jokowi Ikut Disebut-sebut

    Muannas Alaidid Tuding Said Didu Takut Kritik Pagar Laut Bekasi, PDIP dan Jokowi Ikut Disebut-sebut

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aksi protes aktivis Said Didu terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 milik Sugianto Kusuma alias Aguan (Agung Sedayu Group) dinilai pilih-pilih.

    Mantan Sekretaris Kementerian BUMN dan staf khusus Menteri ESDM itu dianggap rewel karena memiliki kepentingan lain. Said Didu disebut memiliki lahan berupa empang di Desa Pagedangan Ilir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten.

    Pria asal Sulawesi Selatan itu lantas dituding berjuang untuk kepentingan pribadi, bukan untuk rakyat. Karena lahannya ingin dibeli PIK2 dengan harga mahal.

    “Jgn salahkan orang kalo @msaid_didu rewelnya kenapa cuma di PIk, akal-akalan lawan oligarki itu tapi krn emang ada tanahnya di kronjo yg masuk pembebasan lahan pengen harga mahal,” sebut Pengacara Agung Sedayu Group di Kasus Pagar Laut Tangerang, Muannas Alaidid, melalui cuitannya di X, Senin (17/2/2025).

    Muannas kemudian mempertanyakan sikap Said Didu dengan pagar laut yang terpasang di perairan Bekasi, Jawa Barat.

    Said Didu dituding ogah mengkritik pagar laut Bekasi karena menurut Muannas, di sana ada keterlibatan perusahaan milik salah satu kader PDI Perjuangan.

    “Ini persis beda sikap dg laut bekasi yg jauh lebih parah, masalahnya disana ada terlibat perusahaan kader pdip, kalo nyerang takut kehilangan dukungan pembenci jokowi. mana mau kalo enggak ada untungnya dia,” tudingnya lagi.

    Lebih lanjut Muannas menilai suara lantang Said Didu terhadap PIK 2 hanya fitnah belaka.

    “Karena tanahnya masuk pembebasan lahan PIK, kalo enggak ada untungnya said didu mana mau dia gencar fitnah PIK,” katanya.

  • Prabowo Bilang Ndasmu Tanggapi Kritik Kabinet Gemuk, Henri Subiakto: Rakyat Makin Terbelah

    Prabowo Bilang Ndasmu Tanggapi Kritik Kabinet Gemuk, Henri Subiakto: Rakyat Makin Terbelah

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga, Henri Subiakto menilai Presiden Prabowo merendahkan kritik publik. Terkait dengan tanggapannya soal kritik kabinet gemuk.

    “Prabowo dalam penampilan pidatonya belakangan ini tak hanya meremehkan kritik netizen dan masyarakat, tapi juga meremehkan pendapat para akademisi, dan para profesor yang dia sebutkan,” kaya Henri dikutip dari unggahannya di X, Senin (17/2/2015).

    Hal itu, disebut Henri sebagai fallacy of relevance. Menyerang kembali pengkritiknya dengan cara tertentu.

    “Prabowo melakukan fallacy of relevance, menyerang pendapat atau pemikiran yang tidak relevan dengan argumen asli dari para pengritiknya,” ucap Henri.

    Padahal menurut Henri, Kabinet gemuk Prabowo berhubungan dengan efisiensi anggaran. Hal yang didengungkan pemerintah belakangan ini.

    “Maka perbandingan yg relevan adalah dengan Kabinet Kabinet Pemerintah Indonesia sebelumnya. Misal dibandingkan dengan struktur Kabinetnya Presiden Jokowi, SBY hingga Soeharto atau Sukarno,” terangnya.

    Sementara Prabowo, malah membandingkan negara maju. Seperti di Uni Eropa.

    “Bukan malah dibandingkan dengan Uni Eropa yg merupakan kumpulan negara negara maju di Eropa,” imbuhnya.

    Secara luas, memang27 negara Uni Eropa itu seluas Indonesia. Tapi konteksnya berbeda.

    “Walau luas negara kita memang sebanding dengan Uni Eropa tapi kita itu satu negara, sedang UE terdiri 27 negara, dengan kekuatan ekonomi, sejarah dan kondisi rakyatnya sangat kontras dan tidak bisa dibandingkan dengan Indonesia dan provinsi2nya,” jelasnya.