Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Sosialisasi Makan Bergizi Gratis Digelar, Guru Diharapkan Jadi Garda Depan

    Sosialisasi Makan Bergizi Gratis Digelar, Guru Diharapkan Jadi Garda Depan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ratusan warga menghadiri sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diselenggarakan oleh DPR RI bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pada 16 Februari 2025.

    Acara ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat program yang telah dicanangkan pemerintah sejak 6 Januari 2025 lalu.

    Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 10.30 WIB ini diikuti oleh lebih dari 300 peserta, mayoritas berasal dari kalangan guru.

    Hadir dalam acara tersebut Kapoksi Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi, serta Direktur Kerja Sama dan Kemitraan BGN, Muhammad Risal S.

    Ashabul Kahfi menegaskan pentingnya peran guru dalam mendukung keberhasilan program ini.

    Menurutnya, sekolah menjadi salah satu sasaran utama distribusi makanan bergizi bagi siswa.

    “Saya ingin memastikan para guru memahami program ini dengan baik. Jangan sampai makanan sudah tiba di sekolah, tapi mereka tidak paham bagaimana menjalankannya. Program ini hadir untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan bergizi dan higienis,” ujar Ashabul.

    Komisi IX DPR RI, yang bermitra dengan berbagai instansi seperti BPJS, BPOM, dan BGN, menekankan pentingnya sosialisasi agar masyarakat mengetahui dan memahami manfaat program ini sebelum diterapkan secara luas.

    Program Makan Bergizi Gratis menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Berdasarkan data yang disampaikan dalam acara, sekitar 44 persen siswa di Indonesia berangkat ke sekolah tanpa sarapan, baik karena keterbatasan ekonomi maupun kebiasaan.

  • Eks Jubir Ganjar-Mahfud: Jokowi Bilang Ngga Ada yang Berani Kritik Prabowo, Yakin?

    Eks Jubir Ganjar-Mahfud: Jokowi Bilang Ngga Ada yang Berani Kritik Prabowo, Yakin?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Ketua BEM Universitas Padjajaran, Virdian Aurellio menyindir Presiden ke-7 RI Joko Widodo atas penyataannya yang menyebut tidak ada pihak yang berani mengkritik Presiden Prabowo Subianto.

    Tepat satu hari setelah pernyataan itu dilontarkan, ribuan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengadakan demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” hampir di seluruh kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta.

    Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat.

    “Jokowi bilang ga ada yang berani kritik Prabowo karena terlalu hebat, yakin? Lihat amarah rakyat hari ini. Mahasiswa, pekerja, warga sipil semua turun melampiaskan amarah kami,” tutur Virdian Aurellio, dikutip pada Selasa (18/2/2025).

    “Bukan hanya kami berani untuk mengkritik. Kami berani untuk mengadili siapapun kekuasaan yang memimpin dengan keangkuhan dan korup,” lanjutnya.

    Mantan Juru Bicara TPN Muda Ganjar-Mahfud itu menegaskan, kemarahan publik tak lagi bisa diredam dengan kebijakan ala pahlawan kesiangan. Kekerasan aparat, IKN, efisiensi pendidikan-kesehatan, gas elpiji, pagar laut, tambang masuk kampus, kartelisasi parpol, PPN 12%, undang-undang bermasalah, matinya kelas menengah.

    “Kami tidak akan lupa! Ada yang bilang, “Ngapain demo sih, itu pemerintah udah bikin presscon kalau pendidikan ga dipangkas. Kemarahan publik udah gabisa diredam. Lawan terus #IndonesiaGelap,” pungkasnya.

    Tagar #IndonesiaGelap pun menjadi trending di media sosial X, dengan hampir 60 ribu unggahan.

  • Wamenaker Tanggapi Hastag Kabur Aja Dulu dengan Guyonan, Cuitan Presiden Prabowo ke Yordania kembali Dikaitkan

    Wamenaker Tanggapi Hastag Kabur Aja Dulu dengan Guyonan, Cuitan Presiden Prabowo ke Yordania kembali Dikaitkan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pernyataan Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (Noel) mengomentari #kaburajadulu mendapat banyak respon.

    Immanuel Ebenezer mengaku tidak peduli dengan hastag-hastag tersebut.

    “Hashtag hashtag enggak apa-apalah, masa hashtag kita peduliin,” kata Noel di Kantor Kemendes PDTT.

    Dengan nada bercanda, Noel mempersilakan siapa saja yang mau ke luar negeri untuk merantau.

    “Mau kabur, kabur ajalah, kalau perlu jangan balik lagi hihihi,” ujar Noel.

    Pernyataan terkait hastag #kaburajadulu terus dikaitkan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait dirinya yang dulu mengasingkan diri ke Yordania.

    Dicuitannya itu, Presiden Prabowo mungungkap alasannya memilih untuk mengasingkan diri ke Yordania.

    “Pada pertengahan tahun 1998, saya dituduh macam-macam. Karenanya, saya memilih untuk mengasingkan diri ke Yordania,” tulis Prabowo Subianto dicuitan lamanya itu.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Warisan Utang Luar Negeri Era Jokowi Dinilai Jadi Biang Efisiensi Anggaran, Ekonom Ungkap Datanya

    Warisan Utang Luar Negeri Era Jokowi Dinilai Jadi Biang Efisiensi Anggaran, Ekonom Ungkap Datanya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah disinyalir ada hubungannya dengan Presiden ke-7 Jokowi. Yakni soal utang luar negeri di jamannya.

    Saat Jokowi baru menjabat presiden, utang terbilang rendah. Hanya sekitar Rp300 triliun.

    “Saat menerima pemerintahan, 2014 beban utang hanya sekitar Rp 300 t atau naik 4,5 kali lipat,” kata eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu, dikutip dari unggahannya di X, Selasa (18/2/2025).

    Kini, efisiensi yang dilakukan Prabowo di pemerintahannya. Disinyalir karena meningkatnya utang secara drastis.

    “Beban utang dibungkus dg kata Efesiensi-swmua jadi menderita oleh Jokowi. Karena Jokowi nambah utang ugal-ugalan, thn ini pemerintah harus bayar utang sbsr Rp1.352 t (bunga dan pokok),” jelasnya.

    Hal senada disampaikan Pengamat Ekonomi Awalil Rizky. Ia menjelaskan detail utang luar negeri.

    “Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia akhir 2024: US$424,85 miliar. Terdiri: ULN Pemerintah dan BI (US$230,74 M) dan ULN Swasta (US$194,11 M),” jelasnya.

    “Era Jokowi (2014-2024), total ULN tumbuh 44,84%, namun khusus Pemerintah dan BI mencapai 77,85%. Era SBY sebesar 107,63% dan 55,75%,” tambahnya.

    Lebih lanjut, per Desemver 2024, ia juga membeberkan data utang luar negeri yang merangkak naik dibanding tahun sebelumnya.

    “Posisi utang luar negeri (ULN) Pemerintah per Desember 2024 (US$203,14 miliar) naik 3,31% dari Desember 2023. ULN Pemerintah era SBY (2004-2014) naik 75,23%, sedang era Jokowi (2014-2024) naik 64,08%,” terangnya.

  • Harvey Moeis Ajukan Kasasi, Yudi Purnomo: Berharap Hakim Mahkamah Agung Juga Bersikap Tegas

    Harvey Moeis Ajukan Kasasi, Yudi Purnomo: Berharap Hakim Mahkamah Agung Juga Bersikap Tegas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, kembali bersuara terkait kasus korupsi pengelolaan timah yang menjerat Harvey Moeis.

    Yudi berharap Mahkamah Agung (MA) bersikap tegas dalam menangani kasus tersebut.

    “Saya berharap hakim Mahkamah Agung juga bersikap tegas seperti Pengadilan Tinggi,” ujar Yudi di X @yudiharahap46 (18/2/2025).

    Yudi menyoroti besarnya kerugian negara dalam kasus ini, yang ditaksir mencapai Rp 300 triliun.

    “Bahkan memaksimalkan hukumannya menjadi seumur hidup sesuai pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU Tipikor,” cetusnya.

    Ia juga mendesak agar pengembalian aset korupsi dilakukan semaksimal mungkin guna mengurangi dampak kerugian yang ditanggung negara.

    “Maksimalkan pengembalian aset korupsinya,” tandasnya.

    Kasus Harvey Moeis saat ini tengah memasuki tahap kasasi di Mahkamah Agung, setelah sebelumnya divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi.

    Namun, langkah kasasi yang diambil Harvey mendapat banyak sorotan publik yang menginginkan hukuman lebih berat bagi pelaku korupsi besar.

    Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Jakarta menuai apresiasi. Setelah memperberat hukuman Harvey Mouis dan Helena Lim.

    Keduanya merupakan terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk 2015-2022.

    “Bravo Pengadilan Tinggi Jakarta,” kata Pegiat Media Sosial Jhon Sitorus dikutip dari unggahannya di X, Kamis (13/2/2025).

    Helena Lim, divinis lebih tinggi dari hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan sebelumnya. yakni 5 tahun penjara. Pengadilan Tinggi mengatakan Helena bersalah karena membantu korupsi pengelolaan timah.

  • Bukan Hanya MBG, Dandhy Laksono Ungkap Efisiensi untuk Danantara, Gunakan Trik yang Pernah Dipakai Jokowi

    Bukan Hanya MBG, Dandhy Laksono Ungkap Efisiensi untuk Danantara, Gunakan Trik yang Pernah Dipakai Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Jurnalis Investigasi, Dandhy Laksono kembali mengungkap hal terkait efisiensi anggaran. Kali ini, berkenan dengan peruntukannya.

    Pendiri Watchdoc itu mengatakan selama ini efisiensi hanya dihubungkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Padahal, tidak hanya sebatas itu. Tapi juga untuk Daya Anagata Nusantara (Danantara), badan untuk mengelola investasi di Indonesia yang lebih luas dari anggaran pemerintah.

    “Efisiensi anggaran sering dikatakan demi program makan gratis (70 triliun). Padahal bagian terbesar untuk Danantara (325 triliun),” kata Dandhy dikutip dari unggahannya di X, Selasa (18/2/2025).

    Lebih jauh, Dandhy mengatakan trik ini sebelumnya dipakai Jokowi. Saat Presiden ke-7 RI itu menduduki orang nomor satu di Indonesia, UU Cipta Kerja muncul.

    “Trik ini dipakai Jokowi, mencatut nasib pengangguran untuk meloloskan UU yang memperkuat oligarki dan konglomerasi pakai narasi “Cipta Kerja”,” ujarnya.

    UU itu sebelumnya telah menuai protes kuat dari berbagai elemen masyarakat sipil. Bahkan telah ditetapkan inkonstitusional oleh Mahmamah Konstitusi (MK).

    Tapi belakangan Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja adalah Perppu Nomor 2 Tahun 2022.

    “Alih-alih menciptakan lapangan kerja, setelah UU ini kita lebih sering dengar kabar PHK,” jelas Dandhy.

    Di sisi lain, dalam hal Danantara. Ia mengungkit sejumlah program pemerintah yang bermasalah.

    “Dengan rekam jejak kasus Jamsostek, Asabri, gagasan Tapera, sampai mengincar dana haji dan wakaf,” imbuhnya.

  • Dandhy Laksono Bongkar Strategi Jokowi di Pemerintahan Prabowo: Manipulasi Isu untuk Perkuat Konglomerasi

    Dandhy Laksono Bongkar Strategi Jokowi di Pemerintahan Prabowo: Manipulasi Isu untuk Perkuat Konglomerasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan ekonomi yang diwariskan oleh mantan Presiden Jokowi.

    Ia menyoroti program efisiensi anggaran yang disebut-sebut untuk mendukung program makan gratis sebesar Rp70 triliun.

    “Efisiensi anggaran sering dikatakan demi program makan gratis (70 triliun),” ujar Dandhy di X @DandhyLaksono (18/2/2025).

    Padahal, kata dia, anggaran terbesar justru dialokasikan untuk Danantara, yang mencapai Rp325 triliun.

    Kata Dandhy, cara ini mirip dengan strategi yang digunakan oleh Jokowi dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

    Isu pengangguran dijadikan alasan untuk meloloskan kebijakan yang justru memperkuat oligarki dan konglomerasi.

    “Trik ini dipakai Jokowi, mencatut nasib pengangguran untuk meloloskan UU yang memperkuat oligarki dan konglomerasi pakai narasi Cipta Kerja,” lanjut Dandhy.

    Alih-alih menciptakan lapangan kerja, Dandhy justru melihat bahwa pasca-implementasi UU tersebut, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin sering terjadi.

    “Setelah UU ini kita lebih sering dengar kabar PHK,” cetusnya.

    Tak hanya itu, Dandhy juga menyoroti sejumlah kasus keuangan negara seperti Jamsostek, Asabri, Tapera, hingga rencana pemerintah yang sempat mengincar dana haji dan wakaf.

    “Dengan rekam jejak kasus Jamsostek, Asabri, gagasan Tapera, sampai mengincar dana haji dan wakaf,” imbuhnya.

    Dandhy bilang, kebijakan Danantara bisa berpotensi menjadi bentuk baru dari “fraud terpimpin” di bawah kendali kekuasaan.

  • Hendri Satrio Sebut Jokowi Sedang Sindir Dominasi Elite Partai Lewat Gagasan Partai Super Terbuka

    Hendri Satrio Sebut Jokowi Sedang Sindir Dominasi Elite Partai Lewat Gagasan Partai Super Terbuka

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menyoroti sejumlah pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang belakangan ini menarik perhatian publik. Menurutnya, Jokowi menyampaikan dua kritik tajam terkait situasi politik di Indonesia saat ini.

    Salah satu kritik utama yang dilontarkan Jokowi adalah mengenai sistem kepartaian di Tanah Air. Dalam wawancara di acara Mata Najwa beberapa waktu lalu, Jokowi menyinggung wacana “partai perseorangan” hingga “Partai Super Terbuka”. Hensa melihat pernyataan ini bukan sekadar gagasan membentuk partai baru, melainkan kritik terselubung terhadap sistem kepartaian yang ada saat ini.

    “Pernyataan Jokowi soal partai perseorangan dan Partai Super Terbuka bukan sekadar keinginan membentuk partai baru. Jika ia hanya mengejar kekuasaan, buat apa mendirikan partai setelah tak lagi bisa maju sebagai presiden? Ini jelas kritik terhadap sistem kepartaian yang ada,” ujar Hensa kepada wartawan.

    Lebih lanjut, Hensa menjelaskan bahwa konsep partai perseorangan mengacu pada partai yang dapat dibentuk individu tanpa proses verifikasi ketat seperti saat ini. Sementara itu, Partai Super Terbuka menekankan kebebasan penuh bagi anggota dalam pengambilan keputusan. Gagasan ini, menurut Hensa, menunjukkan ketidakpuasan Jokowi terhadap dominasi elite partai dalam menentukan arah politik di Indonesia.

    “Jokowi tampaknya melihat bahwa keputusan partai politik sering kali hanya ditentukan oleh segelintir elite, bukan oleh anggota secara luas. Konsep Partai Super Terbuka ini merupakan sindiran bahwa partai seharusnya lebih demokratis—dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota,” papar Hensa.

  • Ferdinand Hutahaean: Tagar #IndonesiaGelap Bentuk Perlawanan Rakyat

    Ferdinand Hutahaean: Tagar #IndonesiaGelap Bentuk Perlawanan Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean menyoroti maraknya tagar #IndonesiaGelap yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial.

    Dikatakan Ferdinand, tagar tersebut bukan sekadar tren, tetapi bentuk perlawanan nyata dari mahasiswa dan masyarakat terhadap pemerintah yang dianggap tidak mendengar aspirasi rakyat.

    “Iya, saya mengikuti perkembangan di media sosial naiknya tagar Indonesia Gelap yang digaungkan oleh adik-adik mahasiswa bersama masyarakat,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Senin (17/2/2025).

    Menurutnya, gerakan ini masih bersifat halus, tetapi memiliki pesan yang kuat.

    Ia menilai masyarakat mulai menunjukkan ketidakpuasan terhadap pemerintah yang dinilainya arogan dan merasa paling benar.

    “Saya perhatikan pemerintah ini terlalu arogan terhadap rakyatnya. Mereka merasa paling benar dan paling mampu, sehingga mengabaikan hak-hak rakyat,” ucapnya.

    Ferdinand menekankan bahwa rakyat memiliki suara yang harus didengarkan.

    Pemerintah, menurutnya, tidak bisa terus menerapkan kebijakan tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

    “Seolah-olah rakyat harus menerima apa saja yang dilakukan pemerintah. Tapi hari ini rakyat membuktikan bahwa mereka punya kedaulatan, punya hak untuk bersuara,” tegasnya.

    Lebih lanjut, ia mengingatkan pemerintah agar tidak bersikap otoriter.

    Jika suara rakyat terus diabaikan, bukan tidak mungkin perlawanan yang saat ini masih dalam bentuk protes damai di media sosial bisa berubah menjadi aksi nyata di lapangan.

    “Jangan sampai pemerintah terus arogan dan tidak mendengar suara rakyat. Jika ini dibiarkan, perlawanan yang halus bisa berubah menjadi perlawanan keras di jalanan,” ungkap Ferdinand.

  • Appi Siap Dilantik Presiden Prabowo dan Ikuti Retret di Magelang

    Appi Siap Dilantik Presiden Prabowo dan Ikuti Retret di Magelang

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar terpilih, Munafri Arifuddin alias Appi dinyatakan sehat, setelah menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari persiapan mengikuti pelantikan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Kamis (20/2/2025) mendatang.

    “Alhamdulillah, saya sudah ikuti proses pemeriksaan kesehatan. Hasilnya sehat,” jelas Appi, usai pemeriksaan kesehatan, di Jakarta.

    “Ini bagian dari rangkaian pelantikan di Istana Negara. Sehingga saya bersama bu Aliyah, siap dilantik,” sambung pria yang kini menjabat Konsul Kehormatan Republik Kroasia di Makassar itu.

    Tes ini mencakup berbagai aspek untuk memastikan kesiapan fisik dan kesehatan (Appi-Aliyah) selaku pemimpin Kota Makassar, sebelum menjalankan tugasnya.

    Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pasangan Tagline MULIA dalam kondisi prima dan siap mengikuti prosesi pelantikan pekan ini.

    Secara pribadi, Appi mengaku santai saat mengikuti pemeriksaan kesehatan. Menurutnya, sudah pernah mengikuti medical check up seperti ini, apalagi beberapa kali mengikuti kontestasi Pilkada.

    “Saya santai ikuti pemeriksaan (medical check up). Ini memang menjadi bagian dari agenda Kemendagri sebelum pelantikan,” jelas Ketua DPD II Golkar Makassar itu.

    Mantan Bos PSM itu, mengatakan usai menjalani pelantikan pada 20 Februari mendatang, dirinya sebagai Wali Kota Makassar, atau kepala daerah terpilih akan langsung menjalani retret di Akmil Magelang.

    Ia juga meminta doa dan dukungan dari masyarakat Kota Makassar agar proses pelantikan berjalan lancar dan pemerintahan baru dapat membawa perubahan yang lebih baik sesuai dengan visi pasangan MULIA.