Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Sonny Harry Budiutomo Dilantik sebagai Wakil Kepala BPS, Ini Profilnya….

    Sonny Harry Budiutomo Dilantik sebagai Wakil Kepala BPS, Ini Profilnya….

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Presiden Prabowo Subianto hari ini resmi melantik sejumlah menteri dan kepala lembaga, termasuk Sonny Harry Budiutomo Harmadi sebagai Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).

    Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BPS.

    Sonny Harry Budiutomo Harmadi akan mendampingi Amalia Adininggar Widyasanti yang menjabat sebagai Kepala BPS yang baru. Keduanya dilantik dalam perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih.

    Sonny diketahui merupakan seorang akademisi yang memiliki latar belakang studi di bidang ekonomi dan demografi. Ia menyelesaikan pendidikan doktoralnya di bidang Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2005.

    Sonny memiliki pengalaman panjang sebagai pengajar. Ia tercatat sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI dari tahun 2002 hingga 2019.

    Kemudian sejak Desember 2019, dirinya mengajar ekonomi dan demografi di Departemen Studi Pembangunan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya.

    Selain berkarier di dunia akademik, Sonny juga memiliki rekam jejak di pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (2016-2020).

    Sebelumnya, ia menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Kependudukan di kementerian yang sama dan pernah memimpin Lembaga Demografi FEB UI pada periode 2009-2016. Ia juga menjabat Ketua Pokja Statistik Sosial dan Anggota Forum Masyarakat Statistik (FMS) periode 2023-2024.

  • Bahlil Sebut Masalah Elpiji Jadi ‘Jihad Politik’ untuk Hak Rakyat

    Bahlil Sebut Masalah Elpiji Jadi ‘Jihad Politik’ untuk Hak Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa persoalan elpiji (LPG) menjadi “jihad politik” untuk menjamin hak-hak rakyat.

    “Ini yang menjadi ‘jihad politik’ saya sebagai Menteri ESDM untuk menjamin hak-hak rakyat harus diberikan secara utuh dari apa yang dilakukan oleh negara,” ucapnya dalam Indonesia Economic Summit di Jakarta, Rabu.

    Setiap tahun, konsumsi elpiji nasional disebut mencapai 8,3 juta ton. Sementara itu, produksi LPG dalam negeri hanya mampu mencapai 1,4-1,6 juta ton per tahun. Artinya, Indonesia masih harus mengimpor 6,7-6,9 juta ton LPG setiap tahun.

    Dalam rangka mengatasi masalah impor yang berlebihan, maka Indonesia perlu membangun industri LPG dalam negeri dengan mengoptimalkan wilayah kerja gas C3 (propana) dan C4 (butana) untuk dikonversi menjadi LPG. Selain itu, pembangunan jaringan gas (jargas) disebut menjadi solusi penting guna mengurangi impor epliji.

    Saat ini, pemerintah disebut memberikan subsidi epliji setiap tahun tidak kurang dari Rp80 triliun dengan harga jual eceran elpiji 3 kilogram (kg) di agen atau penyalur sejak tahun 2007 sebesar Rp4.250 per kg. Adapun harga mengimpor dari Saudi Aramco sebesar Rp16 ribu hingga Rp17 ribu per kg, yang berarti negara memberikan subsidi setidaknya Rp12 ribu per kg atau Rp36 ribu per 3 kg.

    Idealnya, harga elpiji 3 kg tak lebih dari Rp16 ribu. Namun, pada kenyataannya masyarakat disebut harus membeli dengan harga yang lebih tinggi, mencapai Rp25 ribu hingga Rp30 ribu per tabung.

  • Megawati Ingatkan Kepala Daerah PDIP untuk Setia pada Rakyat dan Tidak Main Anggaran

    Megawati Ingatkan Kepala Daerah PDIP untuk Setia pada Rakyat dan Tidak Main Anggaran

    “Seluruh kepala daerah agar memberi perhatian untuk mengatasi kemiskinan ekstrim, penciptaan lapangan kerja dan juga stunting serta menyediakan makanan bergizi bagi rakyat, terlebih bagi kepala daerah perempuan,” ujar Megawati.

    Pada kesempatan itu, Megawati juga mengingatkan para kader yang menjadi kepala daerah untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak main-main anggaran. Jika main-main anggaran, para kepala daerah akan berpotensi “tersandera secara politis” hingga berpotensi masuk ke penjara.

    Megawati meminta agar para kepala daerah mengingat keluarganya masing-masing, jika ada godaan main anggaran.

    “Ingat anak istrimu, suamimu, dan keluargamu. Kalau nanti kalian kena pasal korupsi, kasihan anak keluargamu karena bisa mendapat stigma keluarga koruptor,” tambahnya.

    “Jadi jangan mainkan anggaran. Jangan hanya memikirkan mencari uang untuk diri sendiri,” lanjut dia.

    Selain itu, Megawati meminta agar loyalitas kepada ideologi negara dan AD/ART partai benar-benar diwujudkan.

    Ia meminta agar para kepala daerah tidak berada di PDIP hanya karena kekayaan dan kekuasaan. Namun, benar-benar loyal kepada ideologi negara Pancasila serta kepada program perjuangan maupun partai.

    “Kita harus memastikan diri kita berdisiplin. Bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan tujuan bernegara dengan baik jika aturan partai saja kita tidak bisa berdisiplin,” tegas Megawati.

    Pengarahan Megawati berlangsung setidaknya 3 jam. Jajaran DPP PDIP lainnya hadir seperti Wakil Sekjen Yoseph Aryo Adhi Dharmo dan Sadarestuwati. Lalu, Ketua DPP PDIP seperti Yasona Laoly, Ganjar Pranowo, Mindo Sianipar, Ronny Talapessy, Sri Rahayu, Yanti Sukamdani, My Esti Wijayanti, dan Ribka Tjiptaning.

  • Diberdayakan BRI, UMKM Handicraft Asal Kebumen Sukses Gaungkan Produk Alam Indonesia di Dunia

    Diberdayakan BRI, UMKM Handicraft Asal Kebumen Sukses Gaungkan Produk Alam Indonesia di Dunia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di sebuah sudut kota Kebumen, Jawa Tengah, tangan-tangan terampil menganyam serat pisang dan pandan menjadi karya seni yang memukau. Di balik kerajinan tangan nan elok itu, ada sosok Novita Hermawan, pemilik Agrominafiber Handicraft, yang dengan tekad baja membawa produk lokalnya menembus pasar dunia.

    Sejak berdiri pada 2021, Agrominafiber Handicraft tak hanya menjadi kebanggaan warga Kebumen, tetapi juga bukti nyata bahwa produk berbahan alam bisa bersaing di pasar global.

    Novita memulai perjalanan bisnisnya dengan modal nekat dan keyakinan bahwa serat alam bisa menjadi harta karun yang belum tergarap. Awalnya, Agrominafiber Handicraft fokus pada produk-produk dekorasi seperti wall decor, stool, karpet, dan lampshade.

    Namun, Novita tak berhenti di situ. Ia terus berinovasi, mengolah serat pisang dan pandan menjadi karya yang tak hanya indah, tetapi juga ramah lingkungan. Bahkan, berbagai produk yang dihasilkan Agrominafiber Handicraft sudah menembus pasar internasional dan lintas benua.

    “Kami mulai mengekspor produk ke Belgia, Chile, dan Argentina. Produk yang kami kirim antara lain stool, wall decor, dan produk custom seperti press made set dan lampshade,” cerita Novita dengan bangga.

    Bahan baku utamanya adalah serat pisang dan pandan, yang diproses secara tradisional namun dengan sentuhan modern. Hasilnya? Produk-produk yang tak hanya memikat mata, tetapi juga menyimpan cerita tentang kearifan lokal.

    Agrominafiber Handicraft merupakan salah satu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tampil di BRI UMKM EXPO(RT) 2025. Seperti diketahui, BRI telah sukses menyelenggarakan BRI UMKM EXPO(RT) 2025 yang resmi ditutup pada Minggu, 2 Februari 2025. Melalui inisiatif strategis ini, BRI terus berkomitmen untuk mendorong semakin banyak UMKM binaan yang naik kelas dan berhasil menjangkau pasar internasional. Acara yang berlangsung pada 30 Januari hingga 2 Februari 2025 di ICE BSD City tersebut sukses dihadiri oleh lebih dari 69 ribu pengunjung, mencatatkan transaksi lebih dari Rp40 miliar dan berhasil merealisasikan kontrak ekspor mencapai USD 90,6 juta atau sekitar Rp1,5 triliun.

  • Burhanuddin Abdullah Jadi Ketua Tim Pakar Danantara, Jokowi Disiapkan Jadi Pengawas, Stefan Antonio Beri Sindiran Keras

    Burhanuddin Abdullah Jadi Ketua Tim Pakar Danantara, Jokowi Disiapkan Jadi Pengawas, Stefan Antonio Beri Sindiran Keras

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Media Sosial Stefan Antonio mengkritik Burhanuddin Abdullah sebagai Ketua Tim Pakar sekaligus inisiator Danantara. 

    Dia mengungkit kasus Mantan Menko Ekonomi itu yang pernah terpidana korupsi.

    “Luar biasa. Mantan terpidana korupsi kelola aset Rp. 14.715 Triliun (empat belas ribu plus triliun),” kata Stefan Antonio dalam akun X, pribadinya, Rabu, (19/2/2025).

    “Apa nggak ijo itu matanya? Lebih gede dari yang dikantongi Jokowi,” lanjutnya. 

    Menurutnya, Burhanuddin dan Mantan Presiden Joko Widodo bisa bersaing dalam mengelola Danantara nantinya.

    Seperti dikatakan, Prabowo berencana menganggap presiden pendahulunya sebagai Dewan Pengawas Danantara.

    “Bakalan saingan sama Jokowi itu nanti. 

    Jadi Finalis nomor satu dan dua OCCRP taun 2025,” tuturnya.

    Dengan penunjukan dua tokoh itu kata dia, rasanya Indonesia kekurangan orang hebat

    yang engga problematik.

    “Pemerintahan ini diisi orang-orang yang modelan begini. Udah tahu terbukti korupsi, malah disodorin kelola duit Negara segede itu,” tandasnya. (*)

  • PDIP Respons Pencapresan Prabowo 2029 dan Koalisi Permanen

    PDIP Respons Pencapresan Prabowo 2029 dan Koalisi Permanen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PDI Perjuangan merespons pencapresan Prabowo Subianto dan koalisi permanen yang akan dibentuk. Hal itu berasal dari Jubir PDIP, Mohamad Guntur Romli.

    Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Guntur Romli mengatakan PDI Perjuangan tidak memiliki komentar terkait hal ini.

    Alasan PDI Perjuangan tidak memiliki komentar terkait hal ini karena Koalisi Permanen ini merupakan tawaran dari anggota KIM.

    “Soal Koalisi Permanen, Pecapresan Prabowo 2029 & Sikap PDI Perjuangan,” tulisnya dikutip Rabu (19/2/2025).

    “PDI Perjuangan tidak memiliki komentar terkait koalisi permanen karena itu tawaran pada anggota KIM,” sebutnya.

    Ia menegaskan PDI Perjuangan dalam hal ini bukan anggota dari KIM. Dan untuk saat ini, PDI hanya menjalankan amanat Rakernas V 2024.

    “PDI Perjuangan bukan anggota KIM, sampai saat ini PDI Perjuangan menjalankan amanat Rakernas V 2024,” ungkapnya.

    “PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan untuk menjaga demokrasi, checks and balances, kekuatan penyeimbang, pengawasan & kritik yang proporsional,” tambahnya.

    Dan untuk isu pencapresan Prabowo 2029 ini kata dia itu hanya keputusan internal Gerindra.

    Saat ini, PDI Perjuangan masih jauh untuk membahas terkait hal ini karena Pemerintahan untuk saat ini saja baru memasuki 100 hari.

    “Terkait pencapresan Pak Prabowo 2029 juga keputusan internal di Gerindra, kalau bagi kami di PDI Perjuangan masih terlalu jauh, karena pemerintahan sekarang jg baru lewat 100 hari,” tuturnya.

    “Kami lebih fokus menyimak dinamika dan aspirasi dari publik khususnya aksi-aksi mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya,” pungkasnya.

  • Pandu Sjahrir Blak-blakan Soal Luhut dan Isu Jadi Ketua BPI Danantara

    Pandu Sjahrir Blak-blakan Soal Luhut dan Isu Jadi Ketua BPI Danantara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Nama Pandu Sjahrir mencuat sebagai salah satu calon Ketua Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Menanggapi isu tersebut, keponakan Luhut Binsar Pandjaitan itu berbicara secara terbuka dalam podcast Akbar Faizal, membahas latar belakang profesionalnya serta berbagai bisnis yang dijalankannya.

    “Soal tulang, saya manggilnya tulang, saya kan gak bisa milih tulang saya siapa. Udah bentuknya gitu dan saya juga memang, Abang juga tahu saya kerja profesional di luar negeri, Amerika sampai akhir 2010 sampai saya dipanggil kembali,” ujar Pandu.

    Pandu menegaskan bahwa kesuksesan finansial pertamanya berasal dari keterlibatannya dengan Shopee dan tidak ada kaitannya dengan sektor sumber daya alam (SDA).

    “Bagusnya, Alhamdulillahnya saya bikin my first real money gara-gara urusan Shopee. Gak ada urusan sama SDA. Shopee saya udah keluar, 2021 saya mengundurkan diri,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Pandu membahas kepemilikan bisnisnya, termasuk PT Toba Bara Sejahtera (TBS). “TBS itu sekarang kan milik kami. Opung ada saham dikit, 8 persen,” ungkapnya.

    Selain itu, Pandu mengelola bisnis fund management dengan aset gabungan sekitar 2 miliar dolar AS, yang mayoritas berasal dari investor luar negeri, seperti Abu Dhabi dan Korea.

    “98 persen luar negeri. Kebanyakan profesional kami juga di luar negeri. Kita investasi ke Indonesia, jadi kita punya aset seperti hotel paling besar di Indonesia, Swiss-Belhotel, itu punya kita,” tambahnya.

    Pandu juga mengungkapkan beberapa proyek lain yang sedang dijalankannya, termasuk pembangunan pusat data serta investasi di berbagai sektor strategis lainnya.

  • Wamenkeu Terangkan Efisiensi Anggaran, Prastowo Yustinus: Rp300 T Target Dividen, Bukan Alokasi APBN yang Disisihkan

    Wamenkeu Terangkan Efisiensi Anggaran, Prastowo Yustinus: Rp300 T Target Dividen, Bukan Alokasi APBN yang Disisihkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Keuangan menegaskan jumlah efisiensi pemerintah Rp306,7 triliun. Hal itu dinilai melegakan bagi ekonom.

    Itu diungkapkan Ekonom, Prastowo Yustinus. Eks Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani itu menilai penjelasan yang dilakukan Kemenkeu membuat terang.

    “Penjelasan Wamenkeu Suahasil Nazara ini melegakan sekaligus membuat terang benderang,” kata Prastowo dikutip dari unggahannya di X, Rabu (19/2/2025).

    Prastowo kini mengaku paham. Setelah penjelasan tersebut.

    “Jadi penghematan anggaran itu Rp306,7 T sesuai Inpres 1/2025. Yang disebutkan Rp300 T sudah dilakukan dulu saat pembahasan UU APBN 2025, disimpan di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (Menkeu),” jelasnya.

    “Lalu yang Rp 300 T itu target dividen, bukan alokasi APBN yang disisihkan,” tambahnya.

    Ia berharap penghematan anggaran tersebut dialokasikan untuk pelayanan publik. Sehingga berdampak pada rakyat.

    “Semoga penjelasan ini bikin terang dan tenang. Kiranya penghematan Rp306,7 T dapat terus dikawal agar dialokasikan untuk belanja pelayanan publik esensial yang berdampak pada kebutuhan rakyat banyak,” terangnya.

    Selain itu, ia menilai efisiensi anggaran sangat perlu kritik publik. Karenanya, ia berharap pemerintah terus memperbarui informasi terkait hal itu.

    “Kritik publik sangat penting dan berdampak. Terus mengupdate informasi dan berdialektika juga keniscayaan,” ujarnya.

    “Semoga demokrasi terus terjaga sehat berkat keterlibatan semua anak bangsa yang mencintai Indonesia adil sejahtera,” tambahnya.
    (Arya/Fajar)

  • Besok Dilantik, Begini Potret Appi-Aliyah Pakai PDU

    Besok Dilantik, Begini Potret Appi-Aliyah Pakai PDU

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Menjelang dilantik dan disumpah sebagai pemimpin baru Kota Makassar, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih, Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham ( MULIA) telah melakukan serangkaian persiapan.

    Salah satunya momentum sebelum dilantik pada Kamis, 20 Februari 2025. Appi-Aliyah ditemani keluarga melakukan sesi pemotretan style menggunakan baju Pakaian Dinas Upacara (PDU) warna putih.

    Dalam video dan foto beredar, tampak terlihat Wali Kota terpilih Munafri Arifuddin tampil dengan gaya berwibawa memancar. Sedangkan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham terlihat anggun dengan penampilan kenakan PDU.

    Wali Kota Makassar terpilih, Munafri Arifuddin mengatakan, foto penampilan dirinya bersama Wakil Aliyah menggunakan baju dinas tersebut akan menjadi pakaian resmi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar periode 2025-2030.

    “Alhamdulillah, segala persiapan fix. Pada sesi foto pakaian PDU akan menjadi pakaian resmi untuk pelanrikan tanggal 20,” jelas Appi, Rabu (19/2/2025).

    Appi-Aliyah juga sudah mengikuti geladi bersih pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 diselenggarakan di kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (19/2) pagi.

    Selanjutnya besok, pelantikan di Istana Negara, nanti seluruh KDH dan WKDH berbaris dari lapangan Monas menyeberang ke jalan masuk Istana Negara. Mereka akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Secara simbolis, pakaian PDU berwarna putih, kepala daerah menunjukkan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan dengan adil dan bersih.

  • Danantara di Bawah Kendali DPR? Gigin Praginanto: Konspirasi Terbesar untuk Gerogoti Uang Rakyat

    Danantara di Bawah Kendali DPR? Gigin Praginanto: Konspirasi Terbesar untuk Gerogoti Uang Rakyat

    “Ini namanya penggarongan secara terstruktur dan massif,” kuncinya.

    Terpisah, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ferdinand Hutahaean, memberikan tanggapan kritis terkait langkah Presiden Prabowo Subianto yang disebut akan memodali Danantara melalui pemotongan anggaran.

    Ferdinand menyoroti kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp600 triliun.

    “Anggaran 2025 itu defisit 600 T (kalau tidak salah),” ujar Ferdinand di X @ferdinand_mpu (18/2/2025).

    Dikatakan Ferdinand, penghematan sebesar Rp350 triliun yang direncanakan tidak akan mampu menutupi defisit tersebut.

    “Jadi penghematan 350 T tak mampu berbuat apa-apa, tetap saja utang nantinya,” ucapnya.

    Ia juga menyoroti bahwa APBN 2025 awalnya diproyeksikan mencapai Rp3.600 triliun dengan defisit Rp600 triliun.

    “APBN 2025 awalnya diproyeksikan Rp3600 T dengan defisit Rp600 T,” tandasnya.

    Dengan kondisi tersebut, ia mempertanyakan bagaimana penghematan anggaran bisa menjadi modal tanpa harus berutang

    “Jadi penghematan yang mana bisa jadi modal? Tetap ngutang,” kuncinya.

    Sebelumnya, Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan ekonomi yang diwariskan oleh mantan Presiden Jokowi.

    Ia menyoroti program efisiensi anggaran yang disebut-sebut untuk mendukung program makan gratis sebesar Rp70 triliun.

    “Efisiensi anggaran sering dikatakan demi program makan gratis (70 triliun),” ujar Dandhy di X @DandhyLaksono (18/2/2025).

    Padahal, kata dia, anggaran terbesar justru dialokasikan untuk Danantara, yang mencapai Rp325 triliun.