Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Soal Partai Baru, Budi Arie Enggan Ungkap Pertemuan dengan Jokowi : Tunggu Saja

    Soal Partai Baru, Budi Arie Enggan Ungkap Pertemuan dengan Jokowi : Tunggu Saja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Pro-Jokowi (Projo) sekaligus Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi enggan mengungkap isi pertemuannya dengan Presiden Ke-7 Joko Widodo, termasuk menanggapi wacana pembentukan partai baru.

    Di Kompleks Istana Kepresidenan selepas pelantikan kepala daerah serentak, Budi Arie hanya meminta publik menunggu.

    “Tunggu saja, kita tunggu,” kata Budi Arie menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Budi Arie dalam kesempatan itu, memilih untuk menegaskan sikapnya berada di barisan pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Yang pasti kita harus dukung pemerintahan Pak Prabowo supaya bisa sukses di tengah berbagai kondisi dunia yang dinamis,” kata Budi Arie.

    Sementara itu, saat kembali diminta responsnya soal wacana partai baru, Budi Arie berkelakar menyebut nama partai.

    “Partai Super Tbk. Ya sudah terjemahin saja. Partai dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat,” kata Budi sambil berjalan menuju kendaraannya.

    Dia menolak menjelaskan lebih lanjut soal wacana membentuk partai baru itu.

    “Segitu dulu. Jangan banyak-banyak,” sambung Budi Arie.

    Di lokasi yang sama, Rabu (19/2), Budi Arie mengungkap rencananya bertemu Jokowi di Jakarta. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut tujuan pertemuan termasuk hal-hal yang akan dibahas.

    “Ngobrol aja,” kata Budi Arie menjawab pertanyaan mengenai tujuan pertemuan.

    “Pokoknya untuk Indonesia, untuk negara, bangsa, dan rakyat,” kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu.

  • Danantara Dibandingkan INA yang Dibentuk Luhut Era Jokowi Namun Kini Bagai Jin Tak Terlihat

    Danantara Dibandingkan INA yang Dibentuk Luhut Era Jokowi Namun Kini Bagai Jin Tak Terlihat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean, mengkritik keras pembentukan Danantara yang baru-baru ini diumumkan pemerintah.

    Ferdinand mempertanyakan urgensi pembentukan lembaga investasi tersebut di tengah kondisi keuangan negara yang dinilainya sedang terpuruk.

    “Era Jokowi di mana Luhut sangat berkuasa, pada tahun 2021 pernah membentuk INA (Otoritas Investasi Indonesia),” ujar Ferdinand di X @ferdinand_mpu (20/2/2025).

    Ia sontak menyayangkan karena INA yang dibentuk pada era Jokowi itu tidak nampak dan terasa manfaatnya bagi negara.

    Ia menyoroti nasib INA, lembaga pengelola dana investasi negara yang menurutnya tidak menunjukkan hasil yang jelas.

    “Tapi INA ini tak jelas, bagai jin yang tak terlihat,” cetusnya.

    Ferdinand khawatir Danantara akan bernasib serupa, terutama jika tidak memiliki transparansi dan pengawasan yang ketat.

    “Sekarang dibentuk Danantara, halahhh omon-omon aja. Aset sudah tergadai, APBN defisit, mau apa?” tandasnya.

    INA sendiri didirikan pada 2021 dengan tujuan mengelola investasi negara guna meningkatkan pembangunan berkelanjutan. Namun, hingga kini, efektivitasnya masih diperdebatkan.

    Sebelumnya, Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan ekonomi yang diwariskan oleh mantan Presiden Jokowi.

    Ia menyoroti program efisiensi anggaran yang disebut-sebut untuk mendukung program makan gratis sebesar Rp70 triliun.

    “Efisiensi anggaran sering dikatakan demi program makan gratis (70 triliun),” ujar Dandhy di X @DandhyLaksono (18/2/2025).

  • Golkar Hormati Reshuffle Kabinet, Nurul Arifin: Prabowo Ingin Orkestra Terbaik

    Golkar Hormati Reshuffle Kabinet, Nurul Arifin: Prabowo Ingin Orkestra Terbaik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan bahwa partainya menghargai perombakan atau reshuffle perdana di Kabinet Merah Putih sebab Presiden RI Prabowo Subianto menginginkan orkestra terbaik dalam kabinetnya.

    “Jadi, Presiden pasti menginginkan orkestra yang terbaik, orang-orang yang terbaik yang duduk di dalam kabinetnya sebagai pembantu presiden. Saya kira posisi Golkar adalah menghargai proses tersebut,” kata Nurul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Nurul juga menyebut partainya menghargai perombakan kabinet sebab kewenangan tersebut sepenuhnya ada di tangan Presiden.

    “Kalau kami tahu betul dan paham betul, bahwa reshuffle adalah hak prerogatif dari Presiden, dan kami menghargai setiap pergantian karena ‘kan ini statusnya pembantu presiden,” ucapnya.

    Terkait dengan kader Partai Golkar yang duduk dalam KMP, anggota Komisi I DPR itu menilai akan berkinerja baik dan kompak mendukung jalannya pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Ya, kalau kami sih melihat bahwa kader-kader yang diberikan oleh Partai Golkar itu sudah yang terbaik, dan kami sangat mendukung gitu, tidak ada saling menjatuhkan, kami kompak ya. Kami kompak Golkar untuk pemerintahan,” kata dia.

    Sebelumnya, Rabu (19/2), Presiden Prabowo Subianto melantik Prof. Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Istana Negara, Jakarta, untuk menggantikan pejabat sebelumnya, Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Brian dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024—2029.

  • Resmi Jabat Gubernur Sulsel, Ini Potret Andi Sudirman Sulaiman Salami Presiden Prabowo Usai Dilantik

    Resmi Jabat Gubernur Sulsel, Ini Potret Andi Sudirman Sulaiman Salami Presiden Prabowo Usai Dilantik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi (Andalan Hati) resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Periode 2025-2030 oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, Kamis, 20 Februari 2025.

    Pelantikan dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua dan Wakil Ketua MPR RI, Wakil Ketua DPR RI, pimpinan lembaga negara, para Menteri Kabinet Merah Putih, para pimpinan Partai Politik, dan lainnya.

    “Pertama-tama saya ingin ucapkan selamat atas pelantikan saudara-saudara. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas mandat yang diberikan oleh rakyat dari daerah masing-masing. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas terpilihnya saudara-saudara menjadi kepala daerah masing-masing,” ujar Presiden Prabowo.

    Menurutnya, pelantikan ini menjadi momen bersejarah bagi Bangsa Indonesia. Pelantikan serentak 961 Kepala Daerah dari 481 daerah, yang terdiri dari 33 Gubernur dan 33 Wakil Gubernur, 363 Bupati, 362 Wakil Bupati, 85 Wali Kota, dan 85 Wakil Wali Kota.

    “Ini juga menunjukkan kepada kita sekalian betapa besar bangsa kita. Dan juga bahwa bangsa kita yang demikian besar, yang keempat terbesar dari jumlah penduduk di seluruh dunia, bahwa kita memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan, demokrasi yang dinamis,” tuturnya.

    Presiden Prabowo mengingatkan, bahwa mandat yang diterima oleh para kepala daerah adalah kepercayaan dari masyarakat.

    “Atas nama negara dan Bangsa Indonesia, bahwa Saudara dipilih, Saudara adalah pelayan rakyat. Saudara adalah abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat. Saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita. Saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita,” pesannya.

  • Danantara Disama-samakan dengan Temasek Singapura, Begini Bedanya Menurut Ferry Irwandi

    Danantara Disama-samakan dengan Temasek Singapura, Begini Bedanya Menurut Ferry Irwandi

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pendiri Malaka Project, Ferry Irwandi menjelaskan perbedaan Danantara dengan Temasek Holdings Limited. Sebuah badan usaha milik negara Singapura.

    “Banyak yang minta jelasin soal Danatara ini, oke tak jelasin dengan simpel, simak dgn santai, ya,” kata Ferry memulai penjelasannya, dikutip dari unggahannya di X, Kamis (20/2/2025).

    Danatara ini diketahui didukung tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di antaranya Pertamina, PLN, BRI, BNI, Mandiri, Telkom, dan MIND ID.

    “Dulu BUMN kalau dapat dividen, sebagian dividennya dikasih ke APBN terus duitnya dipake buat belanja. Nah sekarang Danantara, duitnya gak dipake langsung untuk belanja, tapi investasi,” jelasnya.

    Ia memberi gambaran. Misalnya, dari total dividen BUMN sebesar Rp300 triliun pada tahun 2025, Rp200 triliun dialokasikan ke Danantara.

    “Sama Danantara dikelola duit 200 T ini buat dijadiin 1000 T dalam rentan waktu tertentu melalui investasi. Kalau profit, duitnya bs balik ke APBN atau diputer lagi,” terangnya.

    Investasi tersebut, bisa dalam bentuk saham, obligasi, properti, infrastruktur, atau bisnis strategis lainnya, baik di dalam maupun luar negeri.

    Danantara ini, dihubung-hubungkan dengan Temasek. Lembaga di Singapura.

    “Sekilas iya, tapi ada hal fundamental yang berbeda sekali dan bisa sangat berpengaruh dan menentukan soal dana yang dikelola, Temasek gak ngambil dari dividen BUMN, atau PMN atau efisiensi APBN, tapi aset yang udah dikeola sejak awal, sama portofolio global dan dividen,” terangnya.

    “Yg punya mof SG, tapi 100% independen, gak ada pejabat dalam struktur yang ngambil keputusan,” tambahnya.

  • Danantara Disama-samakan dengan Temasek Singapura, Begini Bedanya Menurut Ferry Irwandi

    Kontroversi Danantara, Warganet: Bayangin Duit Anda Tetiba Hilang, Banknya Gak Mau Tangung Jawab

    “Bayangin duit anda tetiba hilang, banknya gak mau tangung jawab,” timpalnya.

    Ia semakin terheran-heran karena mantan Presiden ke-7, Jokowi, disebut-sebut bakal menjadi pengawas Danantara. Meskipun, ia diketahui bagian dari lima besar pejabat terkorup di dunia.

    “Dan hebatnya, finalis terkorup OCCRP diminta menjadi Pengawas Danantara. Makin gelap!,” tandasnya.

    Sebelumnya, Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan ekonomi yang diwariskan oleh mantan Presiden Jokowi.

    Ia menyoroti program efisiensi anggaran yang disebut-sebut untuk mendukung program makan gratis sebesar Rp70 triliun.

    “Efisiensi anggaran sering dikatakan demi program makan gratis (70 triliun),” ujar Dandhy di X @DandhyLaksono (18/2/2025).

    Padahal, kata dia, anggaran terbesar justru dialokasikan untuk Danantara, yang mencapai Rp325 triliun.

    Kata Dandhy, cara ini mirip dengan strategi yang digunakan oleh Jokowi dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

    Isu pengangguran dijadikan alasan untuk meloloskan kebijakan yang justru memperkuat oligarki dan konglomerasi.

    “Trik ini dipakai Jokowi, mencatut nasib pengangguran untuk meloloskan UU yang memperkuat oligarki dan konglomerasi pakai narasi Cipta Kerja,” lanjut Dandhy.

    Alih-alih menciptakan lapangan kerja, Dandhy justru melihat bahwa pasca-implementasi UU tersebut, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin sering terjadi.

    “Setelah UU ini kita lebih sering dengar kabar PHK,” cetusnya.

    Tak hanya itu, Dandhy juga menyoroti sejumlah kasus keuangan negara seperti Jamsostek, Asabri, Tapera, hingga rencana pemerintah yang sempat mengincar dana haji dan wakaf.

  • Keponakan Luhut Menguat Jadi Bos Danantara, Pengamat: Pilpres 2024 Benar- benar Basa-basi

    Keponakan Luhut Menguat Jadi Bos Danantara, Pengamat: Pilpres 2024 Benar- benar Basa-basi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Keponakan Ketua Umum Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Pandu Sjahrir dikabarkan akan jadi bos Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara.
     
    Hal tersebut menuai sorotan. Salah Satunya dari Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto.

    Jika itu terjadi, Gigin mengungkapkan Pemilihan Presiden (Pilpres) benar sekadar basa-basi.

    “Bila benar keponakannya menjadi bos Danantara, berarti Pilpres 2024 benar-benar basa-basi,” kata Gigin dikutip dari unggahannya di X, Kamis (20/2/2025).

    Gigin mengatakan, tidak ada perubahan struktur kekuasaan di pemerintahan hari ini. Jika Pandu Sjahrir benar-benar terpilih.

    “Struktur kekuasaan tak berubah,” ujarnya.

    Ia pun mengilustrasikan struktur kekuasaan dimaksud.

    “Penguasa tertinggi Luhut Panjaitan dibantu Jokowi sebagai asisten dan Prabowo sebagai asistennya asisten sementara,” terangnya.

    Sementara itu, Pandu enggan membenarkan informasi yang beredar, hanya saja Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTECH ini meminta untuk menunggu kabar langsung dari istana.
     
    “Nanti, tunggu tanggal mainnya, tunggu dari istana dulu,” kata Pandu kepada wartawan di Gedung Bank Indonesia (BI), kemarin.
     
    Untuk diketahui, Pandu Sjahrir ikut dalam rapat koordinasi terkait pembiayaan program 3 juta rumah bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun, di Gedung Bank Indonesia, pada Selasa (11/2) sekitar pukul 20.00 WIB.
     
    Dia pun mengakui bahwa tak ada bahasan Danantara di dalam forum itu. Pandu memastikan pertemuan itu hanya membahas mengenai program 3 juta rumah.
     
    “Belum, tadi belum ini kok (bahas Danantara), kita hanya ngomong soal perumahan,” tutupnya.
    (Arya/Fajar)

  • PDIP Disebut Tanduk Tumpul di Senayan, Kader Bereaksi: Ayo Dong Kita Buktikan Banteng Petarung

    PDIP Disebut Tanduk Tumpul di Senayan, Kader Bereaksi: Ayo Dong Kita Buktikan Banteng Petarung

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi PDIP Ferdinand Hutahaean memantik diskusi publik terkait cover majalah Tempo edisi Kamis, 20 Februari 2025.

    Cover tersebut menampilkan simbol banteng berwarna merah dengan gembok di mulutnya serta judul provokatif, “Tanduk Tumpul di Senayan.”

    Ferdinand, dalam unggahannya, mengekspresikan kekecewaannya terhadap gambaran yang disajikan oleh Tempo.

    “Ayo dong PDIP, kita buktikan kita Banteng Petarung. Malu saya dengan cover Tempo ini,” kata Ferdinand di X @ferdinand_mpu.

    Cover tersebut dinilai menyindir sikap fraksi PDIP di DPR yang dianggap kurang garang dalam membela kepentingan rakyat.

    Selain itu, terdapat sorotan terhadap UU Minerba yang disebut merusak tata kelola ekonomi.

    Setelah gagal memenangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam Pilpres 2024, PDIP resmi mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Keputusan ini membawa harapan besar dari berbagai kalangan agar PDIP menjadi penyeimbang dan pengawal kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan pemerintah.

    Sebagai partai dengan kursi terbanyak di DPR, PDIP dinilai memiliki modal kuat untuk menjalankan peran oposisi yang kritis dan konstruktif.

    Publik berharap partai berlambang banteng ini dapat mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpotensi tidak pro terhadap rakyat, seperti isu efisiensi anggaran, kebijakan pangan, hingga revisi UU yang kontroversial.

    Namun, hingga saat ini, banyak pihak menilai PDIP belum menunjukkan taji sebagai oposisi yang tegas.

    Beberapa kebijakan strategis pemerintahan Prabowo, seperti rencana makan bergizi gratis dan kebijakan ekonomi lainnya, belum mendapatkan respons kritis yang signifikan dari PDIP.

  • Miris! Gagal Diterima Karena Tinggi Badan Kurang 0,5 cm Peraih Skor Tertinggi Tes SKD CPNS, Tri Cahyaningsih Sangat Kecewa

    Miris! Gagal Diterima Karena Tinggi Badan Kurang 0,5 cm Peraih Skor Tertinggi Tes SKD CPNS, Tri Cahyaningsih Sangat Kecewa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Tri Cahyaningsih, seorang buruh pabrik dari Boyolali, sebagai peraih skor tertinggi dalam tes SKD CPNS Kemenkumhan Jawa Tengah, gagal diterima karena tinggi badan kurang 0,5 cm.

    Tes SKD CPNS yang digelar pada oktober 2024, menyisakan kecewa yang mendalam bagi ibu dua anak ini.

    Keinginan yang disertai usaha untuk menjadi PNS, akhirnya kembali menjadi sekedar angan, padahal sudah berada ditahap akhir seleksi.

    Tri mengaku gugur saat sedang menjalani tes kesehatan, dan mengaku gagal ke tahap berikutnya, karena tinggi badan kurang setengah sentimeter saja.

    “Minimal tinggi (tinggi badan minimal) 158 sentimeter. Nah pas di sana (seleksi kesehatan), cuman 157,5 aja,” ucap Tri, dikutip Kamis, (20/2/2025).

    Demikian, kegagalan itu tentu membuatnya merasa kecewa, namun ia berusaha tetap berbesar hati menerima kenyataan.

    “Gelo pastine (pastinya kecewa), kurang 0,5cm aja loh, tapi ndak apa-apa, emang belum rejekine,” sambungnya

    Dengan kejadian yang miris itu, namun Tri sama sekali tidak meras putus asa, bahkan ingin mendaftar jika tes CPNS kembali di buka.

    “Kalau ada bukaan lagi (formasi) yang sesuai, mau daftar lagi, pungkasnya.

    Sebelumnya Tri Cahyaningsih menjadi viral di berbagai platform media, karena berhasil meraih skor tertinggi tes CPNS, dan dibalik itu semua ia berjuang sambil melakukan pekerjaanya sebagai buruh pabrik untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

    Menanggapi kekecewaan yang dialami Tri Cahyaningsih, netizen beramai-ramai mengutarakan pendapatnya, dan pesan terselubung ke pemerintah.

  • Akademisi Sebut Demo Besar ‘Indonesia Gelap’ Gara-gara Kalimat Provokasi Prabowo dan Jokowi

    Akademisi Sebut Demo Besar ‘Indonesia Gelap’ Gara-gara Kalimat Provokasi Prabowo dan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Ilmu Komunikasi Politik, Henri Subiakto menyebut demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” yang digelar hampir di seluruh wilayah di Indonesia tak hanya karena merespon keadaan Indonesia gelap yang membuat gelisah kalangan muda yang berpikir kritis di kampus kampus,

    Tapi juga reaksi kemarahan terhadap kata-kata Presiden Prabowo dan Jokowi yang jelas-jelas bermakna provokasi.

    “Mosok Jokowi bilang Pemerintahan Prabowo sangat kuat dan tak ada yg berani mengkritiknya hanya karena dia dukung bersama para ketua partai yang digalangnya,” kata Henri dalam keterangan di X, Kamis (20/2/2025).

    Ia menyampaikan, kekeliruan kebijakan pemerintah yang jelas merugikan rakyat dan masa depan Indonesia, ditambah pesan pesan arogan dari elit pemimpinnya membuat aktivis dan masyarakat sipil tertantang untuk bersatu melawan oligarki dan elit-elit koruptif.

    “Jadilah kemudian demo demo besar yang tersebar beritanya secara internasional dan isi pesan pesan kritikannya memenuhi media sosial,” ungkapnya.

    Pada demonstrasi “Indonesia Gelap” yang digelar oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) sejak 17 Februari 2025, terdapat tujuh tuntutan utama yang disampaikan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tuntutan-tuntutan tersebut adalah:

    Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dianggap merugikan rakyat.

    Menuntut transparansi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

    Meminta pemerintah untuk tidak melakukan intervensi dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2025, guna menjaga netralitas dan demokrasi yang sehat.