Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Dokter Tifa Tegaskan Tak Ada Negosiasi dalam Ilmu Usai Pemeriksaan Ijazah Jokowi : Kebenaran Itu Diuji, Bukan Dimediasi

    Dokter Tifa Tegaskan Tak Ada Negosiasi dalam Ilmu Usai Pemeriksaan Ijazah Jokowi : Kebenaran Itu Diuji, Bukan Dimediasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Hari keenam setelah pemeriksaannya terkait polemik ijazah Presiden Joko Widodo, dr. Tifa kembali menyampaikan sikap resminya kepada publik. Ia menegaskan bahwa setiap langkah yang diambilnya bukan didorong kepentingan politik, melainkan panggilan akademik untuk menjaga marwah ilmu pengetahuan.

    Dalam pernyataan awalnya, dr. Tifa menekankan bahwa ia tidak terlibat dalam bentuk mediasi apa pun terkait rencana pertemuan dengan Komite Reformasi Polri yang batal terlaksana.

    “Ilmu Pengetahuan tidak perlu mediasi dan negosasi; ruang dialog tetap saya hormati,” tulisnya, dikutip X @DokterTifa Sabtu (22/11/2025).

    Ia menjelaskan bahwa di dunia akademik, kebenaran bukanlah sesuatu yang bisa dinegosiasikan, melainkan diuji dan dipertanggungjawabkan. Karena itu, ia tidak mempermasalahkan apakah dialog jadi digelar atau tidak.

    “Dalam dunia ilmu pengetahuan, kebenaran tidak dinegosiasikan dan tidak dimediasi—ia harus diuji, dibuktikan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” lanjutnya.

    dr. Tifa merasa bersyukur semakin banyak dukungan dari masyarakat, yang menurutnya memahami bahwa perjuangannya bukan untuk kelompok tertentu.

    “Yang saya bela bukan kepentingan politik, melainkan marwah ilmu pengetahuan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena,” tegas dr. Tifa.
    Dikatakan dr.Tifa, bahwa ia tetap berada di jalur akademik, berbicara berdasarkan data dan analisis objektif. Ia menyebut bahwa posisinya tidak bisa diklaim pihak mana pun, karena ia memilih berdiri di ruang yang bebas dari kepentingan sempit.

  • Gerindra dan PSI Tutup Pintu untuk Budi Arie, Pengamat Singgung Sosok Kutu Loncat

    Gerindra dan PSI Tutup Pintu untuk Budi Arie, Pengamat Singgung Sosok Kutu Loncat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Penolakan Partai Gerindra dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, memunculkan banyak dugaan di publik.

    Namun, bagi sebagian kalangan, sikap dua partai itu dianggap sebagai hal wajar dalam dinamika politik, terutama ketika menyangkut proses rekrutmen kader.

    Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, mengatakan setiap partai memiliki hitungan matang sebelum menerima seseorang bergabung.

    Mulai dari rekam jejak, loyalitas, hingga potensi mendongkrak dukungan publik selalu menjadi pertimbangan utama.

    “Gerindra, kadernya menilai lebih banyak negatifnya bila menerima Budi Arie. Sebagian kader Gerindra setidaknya menilai Budi Arie hanya sosok kutu loncat yang tak banyak manfaatnya bagi partainya,” kata Jamiluddin dalam pernyatannya, dikutip Sabtu (22/11/2025).

    Menurutnya, penolakan itu bukan sekadar penilaian personal, tapi sudah menjadi suara yang berkembang di internal Gerindra.

    Bahkan, kata dia, ada kekhawatiran bahwa kehadiran Budi Arie justru dapat membawa masalah baru.

    “Budi Arie bisa saja dinilai layaknya virus yang dapat menebar penyakit di Gerindra. Karena itu, kader Gerindra merasa lebih baik menghindar dan bahkan menjauh dari virus,” ujarnya.

    Tidak hanya Gerindra, PSI juga disebut punya alasan tersendiri. Partai yang dipimpin Kaesang Pangarep itu menilai Budi Arie tidak memiliki nilai jual secara elektoral.

    “Karena itu, PSI merasa tidak perlu menawarkan ke Budi Arie untuk bergabung untuk menjadi kadernya,” ujar Jamiluddin.

  • Seskab Teddy Ungkap Alasan Prabowo Percayakan Gibran Hadiri KTT G20 Afrika Selatan

    Seskab Teddy Ungkap Alasan Prabowo Percayakan Gibran Hadiri KTT G20 Afrika Selatan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan alasan mengapa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan (Afsel).

    “Jadwal KTT G20 di Afrika Selatan bertepatan dengan beberapa agenda Presiden di Tanah Air, sehingga Pak Presiden akan diwakili Pak Wapres di G20,” kata Teddy kepada wartawan, Jumat (21/11/2025).

    Dalam acara KTT G20, kata Teddy, Gibran juga didampingi Wamenko Polkam Lodewijk F Paulus untuk bertemu dengan Presiden Afrika Selatan (Afsel) Cyril Ramaphosa.

    “Pemerintah sudah mengirim Wamenko Polkam sebagai utusan khusus Presiden untuk bertemu langsung Presiden Afrika Selatan Ramaphosa, untuk menyerahkan surat permohonan tidak hadir,” ujar dia.

    Diketahui, Gibran akan menyampaikan pidato mewakili Prabowo sekaligus menegaskan posisi Indonesia terkait berbagai isu global prioritas. Berdasarkan informasi dari Setwapres RI, Gibran berangkat ke Afsel dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (21/11) pukul 09.30 WIB.

    Gibran dan rombongan akan mendarat di Bandar Udara Internasional OR Tambo, Johannesburg.

    KTT G20 Afrika Selatan akan berlangsung pada 22-23 November 2025 di Johannesburg Expo Centre. Gibran juga dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara sahabat untuk menyampaikan pesan Prabowo.

    Sementara itu, pengamat politik Jamiluddin Ritonga, sebagai wakil presiden, Gibran memang sudah seharusnya mewakili Prabowo bila sedang berhalangan. Hal itu memang sudah diatur dalam ketatanegaraan Indonesia.

  • Rapat Syuriyah PBNU Desak Yahya Cholil Taqut Mundur dari Ketua Umum PBNU Atau Dipecat

    Rapat Syuriyah PBNU Desak Yahya Cholil Taqut Mundur dari Ketua Umum PBNU Atau Dipecat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menghebohkan publik. Itu setelah rapat Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025 memutuskan untuk mendesak Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staqut harus mengundurkan diri dari jabatannya.

    Dalam keputusan rapat tersebut, Syuriyah PBNU meminta Yahya Cholil mengundurkan dari dari jabatannya dalam waktu 3 X 24 jam. Namun jika desakan itu tidak dilakukan, maka dengan sendirinya Yahya Cholil Yaqut dinyatakan dipecat sebagai Ketua Umum PBNU.

    Dalam risalah rapat yang beredar di media sosial, salah satu alasan pengurus PBNU mendesak Yahya Cholil mundur sebagai Ketua Umum karena terkait kontroversi sebagai tokoh yang terafiliasi dengan zionis Israel.

    Itu dipicu diundangnya narasumber yang terkait dengan jaringan zionisme internasional dalam acara Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU), sebagai narasumber kaderisasi tingkat tinggi NU. Itu dinilai telah melanggar nilai dan ajaran ahlussunnah wal jamaan an-nahdlatul ulama.

    Dalam kesimpulan kedua disebutkan bahwa AKN NU dengan narasumber yang terkait dengan zionisme internasional di tengah praktik genosida dan kacamatan dunia internasional terhadap Israel, Syuriyah PBNU berpendapat bahwa hal tersebut sudah memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2025, tentang Pemberhentian fungsionaris , PAW dan Pelimpahan Fungsi Jabatan.

    Aturan itu mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan terhadap fungsionaris dikarenakan yang bersangkutan melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik perkumpulan.

  • Herwin Sudikta Semprot Jokowi soal AI: Kamu Sibuk Glorifikasi, Tapi Nggak Paham Cara Kerjanya

    Herwin Sudikta Semprot Jokowi soal AI: Kamu Sibuk Glorifikasi, Tapi Nggak Paham Cara Kerjanya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, merespons pernyataan Presiden ke-7 RI, Jokowi, yang sebelumnya menyebut dirinya tidak sependapat dengan anggapan bahwa lapangan kerja akan hilang di era ekonomi cerdas dan perkembangan kecerdasan buatan (AI).

    Dikatakan Herwin persoalan hilang atau terciptanya lapangan kerja akibat AI tidak sesederhana yang dipahami sebagian pihak.

    Ia menegaskan bahwa teknologi bukanlah penyebab utama, melainkan kesiapan manusia dan negara dalam membangun ekosistem pendukungnya.

    “Ya, memang tidak ada yang senaif itu. Masalahnya cuma satu,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Jumat (21/11/2025).

    “Kamu terlalu sibuk mengglorifikasi teknologi AI sementara kamu sendiri tidak paham bagaimana AI bekerja,” tambahnya.

    Lanjut Herwin, AI dapat menghilangkan sekaligus menciptakan lapangan kerja, bergantung pada kesiapan SDM dan infrastruktur pendukung yang dimiliki negara.

    “Apakah AI bisa menghilangkan lapangan kerja? Bisa kalau manusianya tidak siap. Apakah AI bisa menciptakan lapangan kerja? Juga bisa kalau infrastrukturnya ada,” tegasnya.

    Ia menekankan bahwa kunci transformasi teknologi terletak pada pemberdayaan manusia, bukan pemberian bantuan instan yang membuat masyarakat bergantung.

    “Kuncinya simple, empower the people, bukan feed the people,” imbuhnya.

    Herwin juga menyinggung sejumlah program pemerintah yang menurutnya tidak sejalan dengan pembangunan SDM.

    “Kalau mau AI menciptakan lapangan kerja, bangun infrastrukturnya. Siapkan manusianya,” Herwin menuturkan.

  • Herwin Sudikta Semprot Jokowi soal AI: Kamu Sibuk Glorifikasi, Tapi Nggak Paham Cara Kerjanya

    Herwin Sudikta Semprot Jokowi soal AI: Kamu Sibuk Glorifikasi, Tapi Nggak Paham Cara Kerjanya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, merespons pernyataan Presiden ke-7 RI, Jokowi, yang sebelumnya menyebut dirinya tidak sependapat dengan anggapan bahwa lapangan kerja akan hilang di era ekonomi cerdas dan perkembangan kecerdasan buatan (AI).

    Dikatakan Herwin persoalan hilang atau terciptanya lapangan kerja akibat AI tidak sesederhana yang dipahami sebagian pihak.

    Ia menegaskan bahwa teknologi bukanlah penyebab utama, melainkan kesiapan manusia dan negara dalam membangun ekosistem pendukungnya.

    “Ya, memang tidak ada yang senaif itu. Masalahnya cuma satu,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Jumat (21/11/2025).

    “Kamu terlalu sibuk mengglorifikasi teknologi AI sementara kamu sendiri tidak paham bagaimana AI bekerja,” tambahnya.

    Lanjut Herwin, AI dapat menghilangkan sekaligus menciptakan lapangan kerja, bergantung pada kesiapan SDM dan infrastruktur pendukung yang dimiliki negara.

    “Apakah AI bisa menghilangkan lapangan kerja? Bisa kalau manusianya tidak siap. Apakah AI bisa menciptakan lapangan kerja? Juga bisa kalau infrastrukturnya ada,” tegasnya.

    Ia menekankan bahwa kunci transformasi teknologi terletak pada pemberdayaan manusia, bukan pemberian bantuan instan yang membuat masyarakat bergantung.

    “Kuncinya simple, empower the people, bukan feed the people,” imbuhnya.

    Herwin juga menyinggung sejumlah program pemerintah yang menurutnya tidak sejalan dengan pembangunan SDM.

    “Kalau mau AI menciptakan lapangan kerja, bangun infrastrukturnya. Siapkan manusianya,” Herwin menuturkan.

  • Gibran Wakili Prabowo di KTT G20, Pengamat: Tidak Aneh

    Gibran Wakili Prabowo di KTT G20, Pengamat: Tidak Aneh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka akan menyampaikan pidato mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 22-23 November 2025.

    Menurut pengamat politik, Jamiluddin Ritonga, sebagai wakil presiden, Gibran memang sudah seharusnya mewakili Prabowo bila sedang berhalangan. Hal itu memang sudah diatur dalam ketatanegaraan Indonesia.

    “Karena itu, tidak ada yang luar biasa dan aneh bila Gibran mewakili Prabowo menghadiri dan nantinya berpidato KTT G20 di Johannesburg,” jelas Jamiluddin.

    “Justru jadi aneh, bila Presiden Prabowo berhalangan tapi diwakilkan bukan pada wakil presiden. Katakanlah ketidakhadiran Prabowo diwakilkan ke salah satu menterinya, sementara wakil presidennya sehat dan bugar,” lanjutnya.

    Jamiluddin mengatakan, apabila Gibran berpidato di KTT G20, bukanlah karena ia sosok yang hebat. Gibran bisa berpidato di Johannesburg semata karena berperan mewakili Prabowo.

    Menurutnya, sebagai mewakili Presiden, tentu kita berharap Gibran dapat menjaga marwah Indonesia di mata dunia internasional. Setidaknya Gibran harus dapat menunjukkan kapasitasnya sebagai Wakil Presiden dari bangsa yang besar, Indonesia.

    Dia berharap, Gibran dapat membangunkan dan menghentak pemimpin G20 sebagaimana yang dilakukan Prabowo saat berpidato di PBB. Dengan begitu, pemimpin negara-negara yang tergabung dalam G20 menilai tidak ada ketimpangan kapasitas Preaiden Prabowo dengan Wakilnya Gibran.

    “Kalau hal itu dapat ditunjukkan Gibran, mak wakil presiden sudah mampu mengharumkan Indonesia di dunia, setidaknya di G10. Gibran memang layak menjadi Wakil Presiden dan mewakili Presiden di kancah internasional,” ujar Jamiluddin.

  • Nasib Petugas MBG: Jam Kerja Semrawut, Kontrak Tak Jelas, Gaji Sering Molor

    Nasib Petugas MBG: Jam Kerja Semrawut, Kontrak Tak Jelas, Gaji Sering Molor

    Setelah itu, seluruh distribusi makanan harus ia kawal. Pengawasan ompreng yang kembali pun masih menjadi tanggung jawabnya. Hari kerjanya biasanya baru berakhir sekitar pukul 22.00 WIB.

    “Sekarang bayangkan kami kerja enggak bisa napas, enggak bisa bergerak ke mana-mana,” ucapnya.

    Dari total jam kerja itu, Dani hanya bisa mencuri waktu tidur beberapa menit untuk istirahat.

    Dikatakan Dani, hingga bulan ketiga bekerja, gaji belum juga diterima. Sementara kebutuhan hidupnya terus berjalan.

    “Intinya kami sudah mendedikasikan hidup kami untuk MBG, tapi masak gaji kami ditunda-tunda,” ujarnya.

    “Walaupun saya merasa kerja ini sebenarnya enggak manusiawi loh… tapi bagaimana lagi, saya sudah mengabdikan diri untuk negara,” tambahnya.

    Kisah yang hampir sama juga dialami Risky, pekerja SPPI Batch 3 di Aceh. Ia belum menerima gaji yang seharusnya dibayarkan awal November.

    “Sedangkan kami sudah melaksanakan kewajiban di dapur,” keluhnya.

    Blak-blakan, Risky mendapat Surat Pemberitahuan Kontrak (SPK), tetapi nasib soal upah tetap sama, tidak jelas kapan cair. Untuk bertahan hidup, ia harus berutang ke orang tua dan teman.

    “Ya, pada intinya keselnya kayak kami nih… sudah menunaikan kewajiban, sudah mematuhi aturan. Tapi kenapa ketika ingin mengambil hak, tidak ada kejelasan,” tuturnya.

    Pakar hukum perburuhan UGM, Nabiyla Risfa Izzati, menilai masalah ini menunjukkan ketidaksiapan program MBG, terutama dari sisi ketenagakerjaan.

    Menurutnya, tanpa kontrak, kondisi pekerja bisa dikategorikan seperti pekerja informal yang mudah dieksploitasi.

  • Kaesang: PSI Harus Lebih Baik dari Partainya Ahmad Ali Sebelumnya

    Kaesang: PSI Harus Lebih Baik dari Partainya Ahmad Ali Sebelumnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep memerintahkan kader PSI di Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk serius mempersiapkan struktur dn mesin partai guna memenangkan Pemilu 2029 mendatang.

    Kaesang mengingatkan kader PSI memperkuat struktur akar rumput mulai dari tingkat DPW hingga DPC. Putra bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu bahkan sesumbar mampu mengalahkan partai besar seperti Nasdem di Pemilu mendatang.

    “Sebelum kita menuju 2029, kita akan menghadapi yang namanya verifikasi. Jadi saya minta tolong kepada seluruh jajaran pengurus di tingkat DPW, DPD, DPC, maupun nanti kalau sudah ada DPRT-nya, saya minta tolong strukturnya dibuat sebaik mungkin. Harus lebih baik dari partainya punyanya Pak Ahmad Ali sebelumnya (Nasdem),” kata Kaesang dalam Rakorwil PSI se-Sulteng di Hotel Grand Sya, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (19/11/2025).

    Ahmad Ali diketahui merupakan bekas kader Nasdem sebelum akhirnya berlabuh ke PSI dan langsung menduduki jabatan strategis sebagai ketua harian DPP PSI.

    Kaesang lantas menyinggung target tinggi yang dipatok Ahmad Ali bersama PSI.

    “Ya pasti Pak Ketua Harian kan pasti juga punya target. Enggak mungkin targetnya mau di bawahnya kan, targetnya ya harus menang di Sulawesi tengah,” tegas Kaesang.

    Lebih jauh Kaesang menegaskan dirinya jauh-jauh terbang ke Palu, Sulteng bukan untuk main-main. Ia menyampaikan, Sulawesi Tengah akan menjadi pionir dari PSI di 2029.

    “Saya juga ingin menegaskan, saya hadir di sini, kita bukan untuk main-main. Kita hadir di sini, DPP hadir di sini untuk mempersiapkan kita bisa menang di 2029,” tekannya.

  • Update Terbaru Kabar Kenaikan Gaji PNS 2026, Anak Buah Purbaya Beri Kepastian

    Update Terbaru Kabar Kenaikan Gaji PNS 2026, Anak Buah Purbaya Beri Kepastian

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Perpres ini memuat program kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai salah satu dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat.

    Kini pemerintah sedang mengkaji kemungkinan kenaikan gaji ASN untuk tahun depan.

    Bocoran ini diungkapkan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA Kemenkeu), Luky Alfirman. Ia mengaku telah menerima surat yang dikirimkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini.

    “Kita baru saja menerima surat dari Menpan-RB. Saat ini tentu saja sedang kita kaji, sedang kita pertimbangkan. Kita belum mengambil keputusan apapun,” ujar Luky dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi November 2025, di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025).

    Menurutnya untuk menerapkan kebijakan ini perlu kajian mendalam yang tentu tidak sesederhana seperti yang dibayangkan masyarakat. Salah satunya pemerintah perlu mempertimbangkan kemampuan fiskal.

    “Kan remunerasi salah satu faktor dan elemennya. Kita selalu melihat kinerja dan produktivitas dari ASN seperti apa. Tentu saja kita melihat kemampuan fiskal kita seperti apa. Jadi itu yang kita pertimbangkan,” jelasnya.

    “Faktor-faktor yang dipertimbangkan itu banyak. Ini bukan hanya simple simply kita naikin, apa naikin gaji gitu, tidak seperti itu,” sambung Luky.

    Ia lalu menggarisbawahi, berdasarkan aturan yang ada, tanggung jawab terkait gaji PNS pusat ada di tangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk penggajian PNS daerah.