Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Demonstrasi Bertajuk ‘Indonesia Gelap’ Gugat Kebijakan Pemerintah, Soroti Arogansi Kekuasaan

    Demonstrasi Bertajuk ‘Indonesia Gelap’ Gugat Kebijakan Pemerintah, Soroti Arogansi Kekuasaan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mahasiswa mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) menggelorakan demonstrasi Indonesia Gelap.

    Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Padjadjaran tahun 2022, Virdian Aurellio Hartono, merupakan sosok pemuda yang kini aktif menyurakan keresahan masyarakat dan berbagi sudut pandangnya. Dia menyuarakan keprihatinan kondisi sosial melalui platform Tiktok pribadinya.

    Baru-baru ini ia kembali membuka suara dengan menyimpulkan beragam problematika yang sedang terjadi di dunia politik.

    Dalam sebuah unggahan akun TikTok @virdianurellio, terlihat banyak mahasiswa turun ke jalan menyuarakan kritik tajam terhadap pemerintahan saat ini.

    “Mereka pikir bisa terus-menerus berjanji hari ini, lalu berbohong keesokan harinya. Mereka lupa, rakyat bisa melawan. Mereka pikir bisa mengacak-acak aturan dan membungkam suara rakyat, tapi rakyat tidak akan diam,” dikutip @virdianurellio pada Jum’at (21/2/2025).

    Unggahan ini menyoroti bagaimana kekuasaan yang dijalankan dengan kesombongan dan arogansi pasti akan tumbang di tangan rakyat.

    Tak hanya itu, hal ini juga diarahkan pada eksploitasi kemiskinan melalui bantuan sosial yang dinilai sebagai alat menaikkan suara dan approval rating pemerintah.

    Disisi lain, hal ini menjadi sorotan terhadap sejumlah kebijakan yang dianggap bermasalah, seperti PPN 12%, proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga dugaan kekerasan aparat yang terus terjadi.

    Bahkan, kritik pedas dilontarkan dengan menyebut Prabowo sebagai ‘Perdana Menteri’, mengingat dominasi perannya di pemerintahan saat ini.

  • Pemangkasan Anggaran Belanja Pemerintah Bisa Jadi Pemicu PHK hingga 100 Ribu pada 2025

    Pemangkasan Anggaran Belanja Pemerintah Bisa Jadi Pemicu PHK hingga 100 Ribu pada 2025

    FAJAR.CO.ID — Efek domino efisiensi anggaran dapat berupa terjadinya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK besar-besaran. Pemangkasan anggaran belanja pemerintah diproyeksi dapat mencapai 100 ribu orang pada tahun 2025 .

    Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai belum ada tanda-tanda pembukaan lapangan kerja akan banyak tahun ini. Justru, potensi PHK sudah terlihat jauh lebih banyak.

    Bahkan, pabrik Sanken yang berlokasi di kawasan industri MM210, Cikarang, Jawa Barat, akan berhenti beroperasi alias tutup pada Juni 2025. Pabrik Sanken yang memproduksi transformator (trafo), UPS (uninterruptible power supply), dan power supply ini akan memindahkan lini produksinya ke Jepang.

    Timboel Siregar mengatakan, pemerintah harus lebih memperhatikan banyaknya tanda-tanda PHK di berbagai sektor. Pemerintah harus berupaya mencegah terjadinya gelombang PHK besar-besaran.

    Kebijakan pemerintah memangkas anggaran dengan alasan efisiensi dapat menjadi pemicu PHK seperti di sektor pariwisata dan industri manufaktur.

    Keputusan tidak menggunakan hotel untuk kegiatan pemerintah misalnya, dapat memukul sektor pariwisata. Padahal, sektor pariwisata dan perhotelan menyerap tenaga kerja yang cukup besar.

    Kebijakan lain yang tampaknya cukup remeh adalah pemangkasan anggaran alat tulis kantor atau ATK. Keputusan kementerian memangkas anggaran ATK juga dapat berdampak pada penurunan produksi industri manufaktur sektor tersebut.

    Padahal seperti diketahui, industri manufaktur menyerap cukup banyak tenaga kerja. Bila permintaan menurun dan memicu penurunan produksi, maka tentu saja akan membuat perusahaan mengurangi karyawan alias PHK dan berujung pada tingginya angka pengangguran.

  • Megawati Larang Kader Hadiri Retreat Prabowo, Jhon Sitorus: Genderang Perang Ditabuh

    Megawati Larang Kader Hadiri Retreat Prabowo, Jhon Sitorus: Genderang Perang Ditabuh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang melarang kadernya menghadiri retreat bersama Presiden Prabowo Subianto di Magelang terus menuai respons.

    Pegiat media sosial, Jhon Sitorus, menilai langkah ini sebagai bentuk perlawanan politik yang semakin tegas.

    “Genderang perang telah ditabuh. Lawan PDIP bukan sekedar Jokowi, tetapi kekuasaan dan hukum yang tebang pilih dan menindas,” ujar Jhon di X @JhonSitorus_18 (21/2/2025).

    Ia juga menyinggung bahwa keputusan Megawati untuk tidak mengizinkan kadernya hadir dalam acara tersebut sejalan dengan prinsip efisiensi anggaran.

    “Tidak ikut retreat ke Magelang sebenarnya sudah sesuai dengan prinsip efesiensi anggaran,” ucapnya.

    “Bu Mega ternyata lebih efisien dari Prabowo,” tambahnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025).

    Instruksi ini berisi arahan strategis dalam menyikapi dinamika politik nasional yang semakin memanas.

    Dalam surat tersebut, Megawati memerintahkan dua hal utama.

    Pertama, seluruh kader yang menjabat sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah dari PDIP diminta untuk tidak menghadiri retreat di Magelang bersama Presiden Prabowo Subianto. .

    Kedua, kader diinstruksikan untuk tetap siaga dan mengaktifkan alat komunikasi guna menunggu arahan lebih lanjut dari DPP.

    Instruksi ini dinilai sebagai langkah politik yang semakin memperjelas posisi PDIP dalam menghadapi pemerintahan Prabowo.

  • Kader PDIP Dilarang Ikut Retreat Prabowo, Prof Henri: Tanda Politik Keras dari Partai Terbesar Indonesia

    Kader PDIP Dilarang Ikut Retreat Prabowo, Prof Henri: Tanda Politik Keras dari Partai Terbesar Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025).

    Instruksi ini berisi arahan strategis dalam menyikapi dinamika politik nasional yang semakin memanas.

    Dalam surat tersebut, Megawati memerintahkan dua hal utama.

    Pertama, seluruh kader yang menjabat sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah dari PDIP diminta untuk tidak menghadiri retreat di Magelang bersama Presiden Prabowo Subianto. .

    Kedua, kader diinstruksikan untuk tetap siaga dan mengaktifkan alat komunikasi guna menunggu arahan lebih lanjut dari DPP.

    Instruksi ini dinilai sebagai langkah politik yang semakin memperjelas posisi PDIP dalam menghadapi pemerintahan Prabowo.

    Guru Besar Universitas Airlangga sekaligus pengamat politik, Prof. Henri Subiakto, menilai bahwa keputusan Megawati menunjukkan sikap keras partai terbesar di Indonesia dalam menghadapi kekuasaan yang dianggap semakin otoriter.

    “Ini tanda politik yang keras dari Partai terbesar Indonesia yang berpengalaman dalam perjuangan melawan kekuasaan Tirani,” ujar Henri di X @henrysubiakto (21/2/2025).

    Sikap tegas ini juga dinilai sebagai sinyal bahwa PDIP tengah bersiap mengambil langkah politik lebih besar di tengah situasi nasional yang kian memanas.

    Dengan adanya instruksi ini, posisi PDIP sebagai oposisi kian jelas, terutama setelah berbagai kebijakan pemerintah menuai kritik dari masyarakat dan mahasiswa.

  • Saat Dilantik, Bupati Andi Rahim Curhat Ke Prabowo Masalah Banjir Lutra

    Saat Dilantik, Bupati Andi Rahim Curhat Ke Prabowo Masalah Banjir Lutra

    FAJAR.CO.ID.JAKARTA-Dapat sinyal dari Presiden Prabowo, Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, akan memberi perhatian persoalan banjir di daerah yang dipimpinnya.

    Keseriusan Andi Rahim terhadap penanganan banjir di Kabupaten Luwu Utara, disampaikan langsung saat berlangsungnya acara pelantikan para kepala daerah di istana negara oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Kamis 20 Februari 2025.

    Saat berjabat tangan dengan Presiden RI Prabowo Subianto, Andi Abdullah Rahim menyampaikan langsung persoalan banjir yang selama ini jadi permasalahan di kabupaten yang di pimpinnya.

    Mendengar penyampaian Bupati Andi Rahim, Presiden Prabowo merespon dan menanyakan tidakan yang akan dilakukan.

    Salah satu solusi penanganan masalah banjir yang sudah puluhan tahun terjadi di wilayah kecamatan Sabbang, Baebunta, hingga ke Kecamatan Malangke Luwu Utara, adakah pengerukan di sepanjang alur sungai Rongkong dan beberapa alur sungai lainnya yang ada di kabupaten Luwu Utara.

    Mendapat sinyal dari Presiden Prabowo terkait solusi permasalahan banjir, Bupati Andi Rahim menyatakan kesiapan daerahnya untuk menindaklanjuti instruksi Presiden.

    Persoalan banjir yang sudah terjadi puluhan tahun di beberapa kecamatan di kabupaten Luwu Utara, tidak hanya merendam rumah warga. Namun banjir luapan sungai Rongkong juga berdampak pada sektor pertanian dan perkebunan warga.

    Kabupaten Luwu Utara , dulunya dikenal sebagai daerah penghasil jeruk dan kakao terbesar di Sulawesi Selatan. Namun permasalahan banjir berdampak pada merosotnya hasil perkebunan dan pertanian didaerah tersebut.

  • Megawati: PDI Perjuangan Sudah Terbiasa Menghadapi Tekanan Tetapi Kami Tetap Punya Nafas yang Panjang

    Megawati: PDI Perjuangan Sudah Terbiasa Menghadapi Tekanan Tetapi Kami Tetap Punya Nafas yang Panjang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri memberi pesan untuk kader-kader partainya.

    Pesan ini diberikan usai KPK resmi menahan Hasto Krisyanto dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidik.

    Pesan ini tidak disampaikan langsung oleh Megawati, melainkan melalui Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komaruddin Watubun

    “Pesan Ketua Umum kepada kader dan seluruh simpatisan PDI Perjuangan dari Sabang sampai ke Merauke,” kata Komaruddin dikutip dari unggahan akun X @GunRomli.

    Pada pesan pertamanya, Disebut PDI Perjuangan begitu siap dan sudah terbiasa dalam keadaan yang tertekan.

    “Satu, PDI Perjuangan sudah terbiasa menghadapi tekanan tetapi kami tetap punya nafas yang panjang,” ungkapnya,

    Kemudian, para kader pun diminta untuk tetap tenang dam bersiap untuk menghadapi situasi terburuk yang bakal terjadi ke depannya.

    “Dua, jaringan PDI Perjuangan diminta tetap tenang tetap bersiap siaga untuk menghadapi situasi yang terburuk,” ujarnya.

    Dan terakhir, dalam pesannya itu Megawati dalam hal ini langsung mengambil alih komando tambah menujuk PLT Sekjen.

    Instruksi itu disampaikan Megawati menyusul penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Kamis (20/2/2025).

    “Ketiga, sehubungan dengan itu Ketua Umum mengambil alih komando dan tidak menunjuk PLT Sekjen,” paparnya.

    Sebelumnya, KPK menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang telah berstatus tersangka dugaan suap PAW Harun Masiku dan perintangan penyidikan.

    Hasto mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dengan tangan diborgol. Ia sempat ditampilkan beberapa saat di konferensi pers KPK sebagaimana tersangka lainnya.

  • Kader PDIP Dilarang Ikut Retreat Prabowo, Prof Henri: Tanda Politik Keras dari Partai Terbesar Indonesia

    Megawati Minta Seluruh Kepala Daerah dan Wakilnya Tunda Ikuti Retreat di Magelang, Pengamat: Tanda Politik yang Keras

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi untuk seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP.

    Hal itu tertuang dalam surat nomor 7294 /IN/DPP/II/2025 tertanggal 20 Februari 2025 perihal instruksi harian ketua umum. 

    Dalam surat itu ada dua poin penting yang disampaikan Megawati. Pertama menunda perjalanan untuk retreat di Magelang bersama Presiden Prabowo Subianto. 

    Kedua, kepala daerah yang baru saja dilanti diminta berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

    Berikut isi lengkap surat tersebut.

    “Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto, di komisi Pemberantasan Korupsi RI. 

    Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada dibawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan. 

    selanjutnya DIINSTRUKSIKAN kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut: 

    1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. 

  • Usai Ditahan, Hasto Desak KPK Periksa Keluarga Jokowi, Kader PDIP Singgung Dokumen yang Disimpan Connie Bakrie

    Usai Ditahan, Hasto Desak KPK Periksa Keluarga Jokowi, Kader PDIP Singgung Dokumen yang Disimpan Connie Bakrie

     

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Hasto ditahan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice (OJ). 

    Hasto ditahan di Rutan KPK dari cabang Rutan Negara Klas I Jakarta Timur. Penahan itu dilakukan untuk keperluan penyidikan selama 20 hari mulai dari 20 Februari hingga 11 Maret 2025.

    Penetapannya sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/ 152/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024.

    Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan Hasto dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saeful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu Wahyu Setiawan selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017 s.d. 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F.

    “Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,” kata Setyo Budiyanto, Kamis, (20/2/2025).

    Sementara itu, Hasto mengaku tak menyesal dan menerima konsekuensi penahanannya serta berharap agar KPK menegakkan hukum tanpa terkecuali.

  • Hasto Resmi Ditahan, Jhon Sitorus: KPK Kerja Kasus by Order, Jadi Alat Melemahkan Lawan Politik

    Hasto Resmi Ditahan, Jhon Sitorus: KPK Kerja Kasus by Order, Jadi Alat Melemahkan Lawan Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap Harun Masiku.

    Penahanan ini segera menjadi sorotan publik, terutama di media sosial, di mana banyak pihak mempertanyakan dasar hukum tindakan KPK tersebut.

    Pegiat media sosial Jhon Sitorus menyoroti bahwa tidak ada bukti korupsi yang merugikan negara dalam kasus Hasto.

    “Tidak ada kerugian negara, tidak ada bukti korupsi, tidak ada uang yang masuk ke kantong pribadi,” ujar Jhon di X @JhonSitorus_18 (20/2/2025).

    Ia menyebut bahwa tidak ada uang yang masuk ke kantong pribadi Hasto, sehingga menimbulkan tanda tanya besar terkait motif di balik penahanan tersebut.

    “KPK benar-benar hanya mengerjakan kasus by order. KPK hanya alat untuk melemahkan lawan politik,” tukasnya.

    Sebelumnya, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara buron Harun Masiku.

    Hasto meminta KPK berani mengungkap berbagai kasus korupsi, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap keluarga Presiden ke-7 RI Jokowi.

    “Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi,” kata Hasto, saat akan dibawa ke Rumah Tahanan KPK, Kamis (20/2/2025).

    Hasto terlihat mengenakan rompi oranye dengan tangan terborgol. Hasto ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur.

    Sebelum ditahan, Hasto mengaku telah siap lahir dan batin. “Ya sudah siap lahir batin (jika ditahan KPK),” kata Hasto.

  • Seruan Tarik Dana dari Bank BUMN Jelang Peluncuran Danantara, Ini Pro Kontra Warga di Medsos

    Seruan Tarik Dana dari Bank BUMN Jelang Peluncuran Danantara, Ini Pro Kontra Warga di Medsos

    “Kalau sudah menggunakan Bank Himbara gpp gausah diganti, itu Danantara pengelolaan dananya bukan diambil dari dana nasabah yg bagian dari Holding mereka, tapi ambil dari dividen BUMN yang direinvest atau langsung dipakai oleh Danantara.” tulis @heeu

    Ferry Irwandi, seorang YouTuber yang sering membahas kebijakan pemerintah, turut memberikan penjelasan melalui akun X @irwndffry.

    “Banyak yang minta jelasin soal Danantara ini, oke tak jelasin dengan simpel, simak dengan santai. Dulu BUMN kalau dapat dividen, sebagian dividennya dikasih ke APBN terus duitnya dipake buat belanja. Nah sekarang Danantara, duitnya gak dipake lgsg untuk belanja, tapi investasi,” tulisnya.

    Meski beberapa pemilik akun telah menjelaskan soal sumber dana investasi Danantara, beberapa warganet masih meragukan sistem pengawasan Danantara.

    Salah satu kekhawatiran utama adalah apakah lembaga ini akan memiliki mekanisme kontrol yang ketat atau justru berpotensi menjadi celah bagi penyalahgunaan dana.

    Meski Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih memiliki kewenangan untuk mengaudit, pengawasan tetap dianggap longgar karena memerlukan izin dari DPR.

    Apalagi, pengurus Danantara disebut-sebut orang terdekat pejabat hingga mantan terpidana kasus korupsi. (*)