Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Jeje Govinda Resmi Dilantik sebagai Bupati Bandung Barat, Syahnaz Sadiqah : Semoga Amanah

    Jeje Govinda Resmi Dilantik sebagai Bupati Bandung Barat, Syahnaz Sadiqah : Semoga Amanah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – resmi dilantik sebagai Bupati Kabupaten Bandung Barat. Momen bersejarah ini turut menjadi kebanggaan bagi sang istri, Syahnaz Sadiqah, yang mengungkapkan rasa haru dan bangganya melalui media sosial.

    “Hari ini menjadi hari yang luar biasa, pika, suamiku @ritchieismail resmi dilantik sebagai Bupati Kabupaten Bandung Barat, Bangga banget melihat perjalanan dan kerja kerasnya sampai di titik ini” tulis Syahnaz dalam unggahannya, dikutip @syahnazs pada Jum’at (21/2/2025).

    Adik Raffi Ahmad ini juga menyampaikan harapan agar sang suami dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

    “Semoga amanah ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab, membawa kebaikan, dan memberi manfaat untuk banyak orang,” lanjutnya.

    Tak hanya itu, Syahnaz juga menegaskan dukungannya serta doa terbaik bagi langkah baru suaminya di dunia politik.

    “Aku selalu mendoakan setiap langkah kamu,” tambahnya.

    Seperti diketahui, Jeje Govinda maju dalam Pilkada Bandung Barat sebagai calon wakil bupati mendampingi Asep Ismail.

    Pasangan ini berhasil mengungguli pesaingnya, yakni Hengky Kurniawan–Ade Sudrajat serta Didik Agus–Gilang Dirga, dalam pemilihan kepala daerah tersebut.

    Pelantikan Jeje Govinda sebagai Bupati Bandung Barat menandai langkah baru dalam kariernya setelah sebelumnya dikenal sebagai musisi. Kini, ia mengemban tanggung jawab baru untuk memimpin dan membawa perubahan bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
    (Wahyuni/Fajar)

  • Teladani Fatmawati Soekarno, Nurliyana Habsjah: Perempuan Harus Majukan Sektor Ekonomi Kreatif

    Teladani Fatmawati Soekarno, Nurliyana Habsjah: Perempuan Harus Majukan Sektor Ekonomi Kreatif

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Fatmawati Soekarno dikenang sebagai sosok perempuan inspiratif yang membawa semangat perjuangan bagi kaum perempuan Indonesia. Jasanya dalam memperjuangkan kesetaraan dan pendidikan menjadi teladan bagi generasi muda.

    Ketua Umum Pegiat Pendidikan Ekonomi Kreatif, Nurliyana Habsjah Sapuan, menegaskan pentingnya pendidikan dan kreativitas dalam membangun bangsa.

    “Pendidikan dan kreativitas adalah kunci untuk membangun masa depan bangsa,” ujar Nurliyana pada keterangannya yang diterima fajar.co.id, Jumat (21/2/2025).

    Untuk mengenang perjuangannya, Yayasan Fatmawati menggelar doa bersama di Makam Fatmawati pada 19 Februari 2025, yang bertepatan dengan hari kelahirannya pada 5 Februari 1923.

    Dalam kesempatan tersebut, Nurliyana yang juga merupakan anggota yayasan hadir bersama para tokoh masyarakat.

    Keluarga besar Yayasan Fatmawati mengungkapkan bahwa semangat juangnya dalam memperjuangkan kemerdekaan harus menjadi inspirasi bagi perempuan Indonesia agar lebih aktif dan kreatif dalam berbagai bidang.

    “Pendidikan dan kreativitas adalah kunci untuk membangun masa depan bangsa,” tegas Liya, sapaan akrabnya.

    Nurliyana yang saat ini menempuh pendidikan doktoral di Universitas Negeri Jakarta menjelaskan bahwa Fatmawati bukan hanya seorang ibu negara, tetapi juga seorang pejuang sejati yang berperan besar dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia.

    “Sebagai seorang perempuan, keteguhannya dalam menjahit bendera Merah Putih di tengah situasi sulit adalah simbol dari semangat pantang menyerah,” ungkapnya.

  • Kritik Instruksi Megawati, Sigit Widodo: Jangan Sampai Kepala Daerah Jadi Ubur-ubur Ikan Lele

    Kritik Instruksi Megawati, Sigit Widodo: Jangan Sampai Kepala Daerah Jadi Ubur-ubur Ikan Lele

    “Ubur-ubur Ikan Lele. Jangan sampai begitu ya, Le,” kuncinya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025).

    Instruksi ini berisi arahan strategis dalam menyikapi dinamika politik nasional yang semakin memanas.

    Dalam surat tersebut, Megawati memerintahkan dua hal utama.

    Pertama, seluruh kader yang menjabat sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah dari PDIP yang dalam perjalanan menuju retreat untuk menunda.

    Kedua, kader diinstruksikan untuk tetap siaga dan mengaktifkan alat komunikasi guna menunggu arahan lebih lanjut dari DPP.

    Instruksi ini dinilai sebagai langkah politik yang semakin memperjelas posisi PDIP dalam menghadapi pemerintahan Prabowo.

    Guru Besar Universitas Airlangga sekaligus pengamat politik, Prof. Henri Subiakto, menilai bahwa keputusan Megawati menunjukkan sikap keras partai terbesar di Indonesia dalam menghadapi kekuasaan yang dianggap semakin otoriter.

    “Ini tanda politik yang keras dari Partai terbesar Indonesia yang berpengalaman dalam perjuangan melawan kekuasaan Tirani,” ujar Henri di X @henrysubiakto (21/2/2025).

    Sikap tegas ini juga dinilai sebagai sinyal bahwa PDIP tengah bersiap mengambil langkah politik lebih besar di tengah situasi nasional yang kian memanas.

    Dengan adanya instruksi ini, posisi PDIP sebagai oposisi kian jelas, terutama setelah berbagai kebijakan pemerintah menuai kritik dari masyarakat dan mahasiswa.

  • Tanggapi Larangan Kader PDIP Ikut Retreat, Teddy Gusnaidi: Walaupun Dipecat Megawati Mereka Tetap Kepala Daerah

    Tanggapi Larangan Kader PDIP Ikut Retreat, Teddy Gusnaidi: Walaupun Dipecat Megawati Mereka Tetap Kepala Daerah

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi menanggapi larangan PDIP terhadap kadernya mengikuti retreat kepala daerah. Menurutnya larangan itu bisa diabaikan.

    Laranagn tersebut sebelumnya disampaikan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Tertuang dalam surat nomor 7294 /IN/DPP/II/2025 tertanggal 20 Februari 2025 perihal instruksi harian ketua umum. 

    “Kepala daerah boleh kok abaikan instruksi Megawati. Karena walaupun mereka dipecat oleh Megawati, mereka tetap jadi kepala daerah,” kata Teddy dikutip dari unggahannya di X, Jumat (21/2/2025).

    Dalam aturan, Teddy menegaskan tidak ada kewajiban kepala daerah merupakan anggota partai. Karenanya, jika dipecat PDIP, kepala daerah tetap pada posisinya di pemerintahan.

    “Karena kepala daerah itu secara hukum boleh tidak menjadi anggota Partai Politik,” terang Teddy.

    Di sisi lain, ia malah mempertanyakan kepala daerah yang tidak ikut retreat. Hanya karena adanya instruksi dari partainya.

    “Kepala daerah yang ikut perintah Megawati, tentu patut dipertanyakan kemampuannya dalam memimpin sebuah daerah,” ujar Teddy.

    Menurutnya, mereka yang tidak ikut retreat karena instruksi itu, layak disebut wayang Megawati.

    “Jangan salah kalau mereka dibilang wayangnya Megawati. Kepala daerah kok mau-maunya disetir emak-emak yang sakit hati,” imbuhya.

    “Katanya Prabowo jangan mau disetir jokowi, kok mereka kini biarkan megawati menyetir kepala daerah? Gak konsisten nih hihihi,” tandas Teddy.
    (Arya/Fajar)

  • Pandu Sjahrir: Jangan Jadi Calo

    Pandu Sjahrir: Jangan Jadi Calo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Keponakan Luhut Binsar Pandjaitan, Pandu Sjahrir diisukan menjadi bos Danantara. Melalui Danantara, pemerintah mengklaim akan mengkonsolidasi semua kekuatan ekonomi yang jumlah asetnya mencapai sekitar 14 ribu triliun.

    Begitu namanya mencuat, Pandu Patria Sjahrir pun menjadi buah bibir. Belum ini ia membagikan tips dan trik mengenai strategi membangun usaha bagi mereka yang berusia sekitar 30 tahun dengan modal Rp100 juta.

    Terutama bagi yang baru dipecat atau sedang mencari peluang bisnis baru.

    Dikatakan Pandu, membangun usaha tidak cukup hanya dengan berjualan atau sekadar berdagang barang orang lain.

    Ia menekankan pentingnya menciptakan produk dan merek yang unik agar dapat bersaing di pasar yang semakin ketat.

    “Membangun usaha tidak cukup sekadar berjualan, tetapi juga harus bisa menciptakan produk dan merek yang unik,” ujar Pandu di X @psjahrir (21/2/2025).

    Dalam menghadapi persaingan yang ketat, kata Pandu, dibutuhkan strategi yang matang agar bisnis bisa berkembang pesat dan diperhitungkan di pasaran.

    “Kalau umur segitu lo cari usaha yang make sense, jualan barang. Kalau bisa barang yang kita buat sendiri. Jadi bukan trading,” ucapnya.

    Ia menyoroti bahwa banyak masyarakat Indonesia lebih memilih jalur perdagangan cepat atau trading, di mana mereka membeli barang dari satu tempat dan menjualnya di tempat lain.

    “Biasanya kan orang itu mau bikin, masyarakat Indonesia itu sukanya paling cepat, trading,” sebutnya.

    “Orang-orang daerah ambil dari ini, dijual di sini. Tapi itu masalah working capital,” sambung dia.

  • Retreat Kepala Daerah Tak Ada dalam UU, Ferdinand Hutahaean: Sah Saja Ditolak

    Retreat Kepala Daerah Tak Ada dalam UU, Ferdinand Hutahaean: Sah Saja Ditolak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean memberikan sorotan ke program Retreat yang ditujukan ke Kepala Daerah terpilih di Pemilu 2024.

    Ferdinand Hutahaean melalui cuitan menyebut Retreat kegiatan yang tidak ada dalam atauran atau UU Pemda.

    “Retreat itu adalah sebuah kegiatan yang tidak ada dalam aturan atau UU Pemda,” katanya dikutip akun X, pribadinya, Jumat (21/2/2025).

    Lanjut, ia menyebut kegiatan retreat ini merupakan yang tidak jelas dari segi metodologi menurutnya.

    Memang arahnya untuk pengembangan kepemimpinan namun untuk target disebut tidak jelas.

    “Retreat itu tidak jelas metodologi pengembangan kepemimpinannya dan tidak jelas targetnya,” sebutnya.

    Ferdinand pun dengan tegas mengatakan retreat bisa ditolak oleh Kepala Daerah terpilih jika tidak ingin terlibat.

    Alasannya menurutnya sudah sangat jelas program ini menurutnya tidak memiliki landasan berpikir yang kuat.

    “Maka retreat sah saja ditolak oleh Kepala Daerah terpilih karena hal tersebut tidak punya landasan berpikir yg kuat!,” pungkasnya.

    Sebelumnya, terdapat Surat Edaran Nomor 200.5/628/SJ dari Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia untuk retreat tersebut.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Prabowo Minta Jokowi Jadi Pengawas Danantara, Netizen: Danantara Dipegang Jebolan Peringkat Kedua OCCRP?

    Prabowo Minta Jokowi Jadi Pengawas Danantara, Netizen: Danantara Dipegang Jebolan Peringkat Kedua OCCRP?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Danantara bakal mengelolah aset sekitar Rp. 14.6559 Triliun, Presiden Prabowo ingin mantan presiden awasi lembaga pengelolah investasi ini.

    Pada HUT ke-17 Partai Gerindra di SICC, Sentul, Bogor. Tepatnya pada sabtu (15/2/2025). Prabowo meluncurkan salah satu proyek yang hingga saat ini diperbincangkan berbagai kalangan masyarakat.

    “24 Februari yang akan mendatang, kita akan luncurkan Dana Investasi Indonesia yang saya beri nama Danantara” Ucap Prabowo, di kutip Jumat, (21/2/2025)

    “Danantara adalah kekuatan energi masa depan, dan ini harus kita jaga bersama, karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di Danantara ini” Tegasnya

    Menganalisa pernyataan Prabowo terkait keterlibatan presiden sebelumya, tentu yang menjadi sorotan ialah presiden ke-7 yaitu Joko Widodo, karena hanya dia yang hingga saat ini aktif di dunia politik.

    Prabowo juga mengatakan bahwa Danantara akan membiayai 15 Megaproyek miliaran dollar, tanpa bantuan investasi asing.

    Sebelum lebih lanjut, perlu untuk diketahui apa itu danantara?

    Jadi, BPI Danantara itu singkatan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, yakni sebuah perusahaan yang berfokus pada investasi dan pengelolaan aset.

    Lantas apa hubungan Danantara dengan kita?

    Menjawab pertanyaan ini, perlu kita saling terbuka bahwa duit negara dipertaruhkan, dimana melibatkan keberlanjutan bisnis milik negara itu sendiri, khususnya yang masuk pada daftar Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Sebagai penerangan, bahwa BUMN merupakan deretan perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang, dan berperan dalam mendukung pengembangan ekonomi dan inovasi di Indonesia.

  • Aksi Demo #IndonesiaGelap Berlanjut, Ini Deretan Tuntutan Rakyat

    Aksi Demo #IndonesiaGelap Berlanjut, Ini Deretan Tuntutan Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Aksi demonstrasi bertajuk #IndonesiaGelap telah berlangsung selama empat hari sejak Senin (17/2/2024) di berbagai daerah, dengan pusat aksi di Jakarta. Ribuan massa turun ke jalan menyuarakan berbagai tuntutan sebagai respons terhadap kondisi negara yang dinilai semakin memburuk.

    Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan utama dalam aksi ini adalah efisiensi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025. Kebijakan ini dianggap tidak relevan serta berpotensi menghambat akses dan menurunkan kualitas layanan publik.

    Selain itu, pemangkasan anggaran tersebut dinilai tidak dilakukan secara transparan, di mana beberapa institusi seperti Kementerian Pertahanan, Polri, dan Kejaksaan tidak mengalami pemotongan anggaran.

    Berikut adalah sejumlah tuntutan utama yang disuarakan dalam aksi demonstrasi #IndonesiaGelap:

    Evaluasi dan Transparansi Inpres 1/2025

    Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Inpres No. 1 Tahun 2025 dikeluarkan tanpa proses evaluasi yang jelas terhadap efektivitas dan efisiensi anggaran. Kebijakan ini juga dinilai diambil secara terburu-buru tanpa analisis manfaat yang transparan.

    Reformasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

    Program MBG yang merupakan janji kampanye Prabowo-Gibran dinilai belum memiliki tujuan yang jelas serta regulasi yang memadai. Selain itu, program ini menghadapi kendala dalam distribusi, gizi makanan, hingga beberapa kasus keracunan yang menimbulkan kekhawatiran publik.

    Hapus Dwifungsi TNI/Polri

    Massa aksi menyoroti kecenderungan pemerintah menempatkan pejabat sipil dari kalangan militer, yang dianggap sebagai indikasi kembalinya dwifungsi militer seperti di era Orde Baru. Pelibatan TNI dalam berbagai program pemerintahan, termasuk MBG dan ketahanan pangan, serta pembahasan RUU TNI di DPR menjadi perhatian serius.

  • Demonstrasi Bertajuk ‘Indonesia Gelap’ Gugat Kebijakan Pemerintah, Soroti Arogansi Kekuasaan

    Demonstrasi Bertajuk ‘Indonesia Gelap’ Gugat Kebijakan Pemerintah, Soroti Arogansi Kekuasaan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mahasiswa mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) menggelorakan demonstrasi Indonesia Gelap.

    Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Padjadjaran tahun 2022, Virdian Aurellio Hartono, merupakan sosok pemuda yang kini aktif menyurakan keresahan masyarakat dan berbagi sudut pandangnya. Dia menyuarakan keprihatinan kondisi sosial melalui platform Tiktok pribadinya.

    Baru-baru ini ia kembali membuka suara dengan menyimpulkan beragam problematika yang sedang terjadi di dunia politik.

    Dalam sebuah unggahan akun TikTok @virdianurellio, terlihat banyak mahasiswa turun ke jalan menyuarakan kritik tajam terhadap pemerintahan saat ini.

    “Mereka pikir bisa terus-menerus berjanji hari ini, lalu berbohong keesokan harinya. Mereka lupa, rakyat bisa melawan. Mereka pikir bisa mengacak-acak aturan dan membungkam suara rakyat, tapi rakyat tidak akan diam,” dikutip @virdianurellio pada Jum’at (21/2/2025).

    Unggahan ini menyoroti bagaimana kekuasaan yang dijalankan dengan kesombongan dan arogansi pasti akan tumbang di tangan rakyat.

    Tak hanya itu, hal ini juga diarahkan pada eksploitasi kemiskinan melalui bantuan sosial yang dinilai sebagai alat menaikkan suara dan approval rating pemerintah.

    Disisi lain, hal ini menjadi sorotan terhadap sejumlah kebijakan yang dianggap bermasalah, seperti PPN 12%, proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga dugaan kekerasan aparat yang terus terjadi.

    Bahkan, kritik pedas dilontarkan dengan menyebut Prabowo sebagai ‘Perdana Menteri’, mengingat dominasi perannya di pemerintahan saat ini.

  • Pemangkasan Anggaran Belanja Pemerintah Bisa Jadi Pemicu PHK hingga 100 Ribu pada 2025

    Pemangkasan Anggaran Belanja Pemerintah Bisa Jadi Pemicu PHK hingga 100 Ribu pada 2025

    FAJAR.CO.ID — Efek domino efisiensi anggaran dapat berupa terjadinya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK besar-besaran. Pemangkasan anggaran belanja pemerintah diproyeksi dapat mencapai 100 ribu orang pada tahun 2025 .

    Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai belum ada tanda-tanda pembukaan lapangan kerja akan banyak tahun ini. Justru, potensi PHK sudah terlihat jauh lebih banyak.

    Bahkan, pabrik Sanken yang berlokasi di kawasan industri MM210, Cikarang, Jawa Barat, akan berhenti beroperasi alias tutup pada Juni 2025. Pabrik Sanken yang memproduksi transformator (trafo), UPS (uninterruptible power supply), dan power supply ini akan memindahkan lini produksinya ke Jepang.

    Timboel Siregar mengatakan, pemerintah harus lebih memperhatikan banyaknya tanda-tanda PHK di berbagai sektor. Pemerintah harus berupaya mencegah terjadinya gelombang PHK besar-besaran.

    Kebijakan pemerintah memangkas anggaran dengan alasan efisiensi dapat menjadi pemicu PHK seperti di sektor pariwisata dan industri manufaktur.

    Keputusan tidak menggunakan hotel untuk kegiatan pemerintah misalnya, dapat memukul sektor pariwisata. Padahal, sektor pariwisata dan perhotelan menyerap tenaga kerja yang cukup besar.

    Kebijakan lain yang tampaknya cukup remeh adalah pemangkasan anggaran alat tulis kantor atau ATK. Keputusan kementerian memangkas anggaran ATK juga dapat berdampak pada penurunan produksi industri manufaktur sektor tersebut.

    Padahal seperti diketahui, industri manufaktur menyerap cukup banyak tenaga kerja. Bila permintaan menurun dan memicu penurunan produksi, maka tentu saja akan membuat perusahaan mengurangi karyawan alias PHK dan berujung pada tingginya angka pengangguran.