Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Instruksi Megawati Boikot Retret Jangan Dipandang Remeh, Pengamat Sampai Minta Prabowo Waspada

    Instruksi Megawati Boikot Retret Jangan Dipandang Remeh, Pengamat Sampai Minta Prabowo Waspada

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai PDIP sudah mulai berani bahkan terang-terangan melawan pemerintah.

    Yang paling nyata adalah saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan pada seluruh kepala daerah kader PDIP untuk menunda keikutsertaan retret kepala daerah di Magelang.

    “PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah, dan bisa saja ke depan instruksi serupa bisa diarahkan ke DPR, di mana kader PDIP juga dominan, jika ini dilakukan Prabowo terancam kehilangan kepercayaan dan legitimasi PDIP. Tentu, resiko terbesarnya bisa membuat Prabowo jatuh secara dini,” jelas Dedi Kurnia, Sabtu (22/2/2025).

    Ya, Presiden Prabowo Subianto, ditegaskan Dedi, bisa saja jatuh secara dini karena partai terbesar di DPR itu berpaling muka.

    Tak sampai disitu, wibawa Presiden Prabowo bersama jajarannya pun ambruk seketika karena pembangkangan PDIP. Apalagi Presiden Prabowo Subianto yang menjadi inisiator program retret tersebut.

    “Jika instruksi ini diikuti dan memang tidak ada pelanggaran hukum untuk menolak ikut retreat, maka wibawa pemerintah utamanya Prabowo sebagai inisiator retreat dipertanyakan, selain menghamburkan anggaran, faktanya program tersebut tidak mengikat kepala daerah yang berada di bawah kendali Kemendagri,” kata dia melanjutkan.

    Kekhawatiran tersebut semakin diperparah dengan banyaknya gelombang aksi demonstrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat di seantero negeri menyuarakan Indonesia Gelap.

    “PDIP bisa saja ikut menggerakkan massa mendorong adanya perubahan. Jika itu terjadi posisi Prabowo benar-benar tersudut,” ungkapnya. (Pram/fajar)

  • Timpali Jokowi yang Sebut Kader PDIP Mestinya Ikut Retret, Said Abdullah: Bukan Urusan Orang Luar

    Timpali Jokowi yang Sebut Kader PDIP Mestinya Ikut Retret, Said Abdullah: Bukan Urusan Orang Luar

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya Said Abdullah menimpali pernyataan Presiden ke-7 Jokowi. Hal itu terkait kader PDIP yang mestinya ikut retret kepala daerah di Magelang.

    Said Abdullah menegaskan, hal tersebut merupakan urusan partainya. Sementara Jokowi bukan lagi bagian PDIP.

    “Ya ini soal partai lah ya, urusan internal, bukan urusan orang luar,” kata Said kepada jurnalis, Jumat (21/2/2025).

    Adapun pernyataan Jokowi disampaikan merespons adanya instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dari PDIP untuk menunda keberangkatan ke Magelang.
     
    “Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang,” kata Jokowi di kediaman pribadinya, Sumbar, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat (21/2).
     
    Jokowi menegaskan, setiap kepala daerah telah dipilih rakyat melalui proses demokrasi. Ia menegaskan, kepala daerah bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan kelompok.
     
    “Karena mereka dipilih oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, bukan untuk yang lain,” tegas Jokowi.
     
    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dari PDIP untuk tidak mengikuti pembekalan atau retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025. Pembekalan itu digelar setelah pelantikan kepala daerah secara serentak di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2).
     
    Instruksi itu tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang diteken Megawatu pada 20 Februari 2025. Hal ini menyusul penahanan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Arya/Fajar)

  • Imbas Pembangkangan PDIP terhadap Retret Magelang, Pengamat Sebut Prabowo Bisa Kehilangan Legitimasi Politik

    Imbas Pembangkangan PDIP terhadap Retret Magelang, Pengamat Sebut Prabowo Bisa Kehilangan Legitimasi Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Instruksi PDIP meminta kadernya menunda keikutsertaan di retret kepala daerah mengancam legitimasi politik Prabowo. Itu diungkapkan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah.

    Ia mengatakan, instruksi tersebut berdampak pada stabilitas pemerintahan. Terutama pada Prabowo yang menginisiasi program tersebut.

    “Jika instruksi ini diikuti dan tidak ada konsekuensi hukum bagi kepala daerah yang menolak hadir, maka wibawa pemerintah, khususnya Prabowo, akan dipertanyakan,” kaya Dedi dikutip jpnn.com, Jumat (21/2).

    Tidak hanya itu, Dedy juga mengatakan retret itu bisa disoroti dari segi efisiensi anggaran. Mengingat pemerintah belakangan ini menggembar-gemborkan hal tersebut.

    “Selain itu, program ini bisa dianggap sebagai pemborosan anggaran jika tidak bersifat mengikat bagi kepala daerah di bawah kendali Kemendagri,” ujarnya.

    Apalagi, kata Deddy, jika PDIP meminta kadernya mengambil sikap serupa di DPR. Mengingat PDIP merupakan pemenang pemilihan legislatif.

    “Jika PDIP terus menginstruksikan kadernya untuk mengambil sikap serupa di DPR, maka Prabowo bisa kehilangan dukungan politik dan legitimasi dari PDIP. Risiko terbesarnya, pemerintahan Prabowo bisa terancam sejak dini,” jelasnya.

    Dedi juga menyoroti meningkatnya gerakan massa belakangan ini yang mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah.

    “PDIP bisa saja turut menggerakkan massa untuk mendorong perubahan. Jika itu terjadi, posisi Prabowo akan semakin sulit,” tambahnya.

    Ia pun menyarankan pemerintah segera merespons dinamika ini dengan mengurangi tekanan terhadap publik, mengevaluasi kebijakan, serta menghindari keputusan populis yang berpotensi memicu resistensi.

  • Massa Aksi Indonesia Gelap akan Bertahan hingga Pukul 21.00 WIB, Tegaskan Tak akan Mau Diundang ke Istana

    Massa Aksi Indonesia Gelap akan Bertahan hingga Pukul 21.00 WIB, Tegaskan Tak akan Mau Diundang ke Istana

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aksi elemen mahasiswa untuk memprotes kebijakan pemerintah dilakukan di berbagai daerah. Di Ibu Kota DKI Jakarta, massa aksi Indonesia Gelap memilih bertahan di sekitar Bundaran Patung Kuda sampai pukul 21.00 WIB.

    Mereka bertahan untuk terus menyuarakan aspirasi. Ketegangan sempat tampak ketika beberapa petasan dan molotov dilemparkan ke arah aparat kepolisian yang bertugas mengamankan aksi tersebut.

    Tidak lama setelahnya, terlihat lontaran kembang api yang ditembakkan dari arah belakang kerumunan massa ke udara. Situasi tersebut direspons oleh aparat kepolisian dengan menyampaikan imbauan melalui pengeras suara.

    Mereka meminta massa aksi Indonesia Gelap melakukan aksi dengan tertib. Selain itu, petugas yang berjaga juga diminta untuk tetap bertahan dan tidak terprovokasi.

    ”Untuk petugas tidak terprovokasi dan tetap bertahan,” komando polisi dari balik pengeras suara.

    Di tempat yang sama, Juru Bicara Aksi Indonesia Gelap, Tegar Afriansyah menyampaikan bahwa massa akan bertahan sampai pukul sembilan malam. ”Kami akan bertahan sampai jam sembilan malam,” kata dia.

    Mereka akan bertahan sambil terus menyampaikan tuntutan kepada pemerintah yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, mereka tidak meminta dan tidak berharap pihak Istana menemui massa aksi Indonesia Gelap.

    ”Kami tidak berharap ditemui oleh pihak istana, kami akan tetap bertahan dengan melakukan aksi duduk diam di (Bundaran) Patung Kuda,” imbuhnya. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah Prabowo-Gibran.

  • Larang Kader PDIP Ikut Retret, Peneliti Citra Institute Soroti Megawati Soekarnoputri

    Larang Kader PDIP Ikut Retret, Peneliti Citra Institute Soroti Megawati Soekarnoputri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Peneliti senior Citra Institute, Efriza menilai Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah kehilangan kepekaan dalam berperilaku dan menilai secara objektif, setelah memerintahkan kepala daerah dari PDIP menunda ikut retreat di Magelang.

    Hal itu sebelumnya diputuskan Megawati seusai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Menurut Efriza, Megawati terkesan sedang mengajarkan ketidakpatuhan terhadap konstitusi kepada kader PDIP.

    “Hanya karena dinamika politik yang dipolitisasi Hasto seolah urusan pribadi personalnya yang buruk, menjadi urusan teramat istimewa ketimbang kepentingan untuk bekerja kepada rakyat,” kata Efriza dilansir JPNN.com, Jumat (21/2).

    Menurutnya, PDIP seakan malah mengarahkan kepala-kepala daerahnya lebih mengurusi urusan politis yang receh untuk sekadar membela figur yang buruk.

    Efriza bahkan menilai arahan Megawati itu bisa merusak citra PDIP yang bekerja untuk rakyat. Dia juga menyayangkan kepala daerah dari berlogo banteng moncong putih, diarahkan seolah bersiap untuk berseberangan dan menjadi Raja Kecil.

    “Kepentingan rakyat dan citra postif PDIP bersama wong cilik seolah disingkirkan sesaat menjadi PDIP bersama kadernya yang korup,” tuturnya.

    Menurut Efriza, PDIP sebagai organisasi politik peringkat pertama, peduli rakyat yang trendnya bercitra positif menjadi bernilai negatif hanya gegara membela kader berperilaku buruk.

    “Jangan biarkan nila setitik merusak susu sebelanga,” ujar Efriza.

  • Bahlil Tahan Ekspor Listrik ke Singapura, Ini Alasannya

    Bahlil Tahan Ekspor Listrik ke Singapura, Ini Alasannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta Singapura untuk berinvestasi pada sektor hilirisasi di Indonesia apabila ingin membeli listrik hijau dari Indonesia.

    “Dia (Singapura) harus melakukan investasi bareng, kan kita lagi dorong hilirisasi. Ya, dia juga melakukan investasi bareng, dong,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

    Bahlil menyampaikan bahwa ekspor energi hijau berupa listrik dari Indonesia ke Singapura harus dibarengi dengan perlakuan yang adil antara kedua belah pihak.

    Apabila Indonesia memberikan listrik hijau kepada Singapura, ujar Bahlil, maka Singapura juga harus memberi sesuatu kepada Indonesia.

    “Ini kan di kawasan ASEAN, kami ingin untuk berbagi. Kami ingin berbagi dengan Singapura, tetapi Singapura bagi kita apa?” kata dia lagi.

    Bahlil menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta kepada dirinya untuk memprioritaskan kepentingan nasional dalam membuat kebijakan, termasuk terkait ekspor listrik ke Singapura.

    Saat ini, katanya melanjutkan, tim Indonesia dengan tim Singapura sedang berunding untuk mencari format terbaik terkait ekspor listrik.

    “Tim kami dengan tim dari pihak Singapura itu lagi berunding, lagi mencari formatnya yang baik,” kata Bahlil.

    Ketika masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia siap mengekspor elektrifikasi hijau yang berasal dari energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura dengan besaran 2-3 gigawatt.

  • Ramai Seruan Penarikan Uang Massal di Bank BUMN karena Isu Danantara, Ini Dampaknya bagi Ekonomi

    Ramai Seruan Penarikan Uang Massal di Bank BUMN karena Isu Danantara, Ini Dampaknya bagi Ekonomi

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Seruan penarikan uang secara massal di bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) viral di media sosial. Bagaimana dampaknya?

    Sebelumnya, seruan itu menanggapi pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Tak sedikit yang mengkhawatirkan Danantara bernasib sama skandal korupsi ba­dan investasi milik Pemerintah Malaysia, 1MDB (1Ma­lay­sia Development Berhad).

    Itu merupakan salah satu skandal korupsi ter­besar di dunia ini melibatkan pe­nyelewengan dana milik per­usahaan investasi strategis milik pemerintah Malay­sia.

    Apa dampak penarikan uang secara massal di bank BUMN?

    Dikutip repo.darmajaya.ac.id, seperti diberitakan Tempo, penarikan uang massal atau rush money merupakan suatu gerakan untuk menarik uang secara bersama-sama dari tabungan masing-masing dengan jumlah yang besar, atau bahkan ada juga yang mengambil uang yang berada di tabungan bank sampai tidak ada yang tersisa. 

    Rush money, panic bank, atau juga disebut sebagai bank run bisa terjadi kapan saja, mulai dari akibat kesehatan bank, kondisi perekonomian, hingga lantaran kepercayaan nasabah yang hilang.

    Berikut beberapa dampak dari penarikan uang besar-besaran: 

    1.Krisis Perbankan

    Mengutip repository.metrouniv.ac.id, penarikan uang massal yang terjadi di sebuah bank bisa memicu krisis perbankan saat menjalar ke bank lainnya (contagious effect).

    Hal ini pernah terjadi, baik di negara maju maupun negara berkembang, terutama sejak era liberalisasi keuangan pada 1980-an dan 1990-an. 

  • Ketua KPK: Hasto Kristiyanto Diperiksa Terkait Suap dan Obstruction of Justice

    Ketua KPK: Hasto Kristiyanto Diperiksa Terkait Suap dan Obstruction of Justice

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto memastikan penyidikan kasus dugaan suap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto akan berjalan secara bersamaan dengan penyidikan dugaan perintangan penyidikan (obstruction of justice).

    “Tetap dilakukan penyidik KPK, pemberkasan secara simultan,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Jakarta, Jumat.

    Setyo menerangkan perkara dugaan suap yang disidik oleh KPK tersebut terkait dengan Harun Masiku dan kawan-kawan yang diduga memberi hadiah atau janji kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum RI 2017-2022 Wahyu Setiawan.

    Penyidik KPK pada Kamis (20/2) malam melakukan penahanan terhadap Hasto selama 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025. Hasto saat ini ditahan di Rutan KPK.

    Penyidik KPK menerapkan perintangan penyidikan yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan penyidik menerapkan pasal tersebut karena intervensi yang dilakukan Hasto Kristiyanto menyebabkan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) komisi antirasuah dan buron hingga saat ini.

    Setyo menerangkan KPK pada 8 Januari 2020 tengah menggelar OTT terhadap para pihak yang terlibat dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI, salah satu target OTT tersebut adalah Harun Masiku.

  • Target Raih Hasil Maksimal, PSSI Upayakan Emil Audero Segera Gabung Timnas Indonesia

    Target Raih Hasil Maksimal, PSSI Upayakan Emil Audero Segera Gabung Timnas Indonesia

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Timnas Indonesia seperti diharapkan bisa meraih hasil maksimal saat menghadapi Australia dan Bahrain.

    Di bulan Maret mendatang, Timnas Indonesia setidaknya akan menjalani dua laga penting. Menghadapi Australia dan Bahrain dilanjutan Ronde Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

    Salah satu upaya PSSI untuk mewujudkan hal ini dengan terus mengupayakan agar pemain keturunan, Emil Audero bisa segera bergabung ke Skuad Garuda.

    Kabar itu disampaikan pengamat sepakbola Tanah Air, Ronny Pangemanan, berdasarkan informasi yang didapat dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

    “Kemungkinan dalam waktu dekat, Indonesia ketambahan satu kiper. Kemungkinan itu terjadi pada bulan Maret 2025. Kiper itu adalah Emil Audero,” kata Ronny Pangemaman, dikutip dari channel YouTube Bung Ropan, Jumat (21/2/2025).

    Pengamat yang akrab disapa Bung Ropan itu menyebut saat ini sudah ada pembicaraan. Dan PSSI berupaya keras agar Emil Audero bisa bergabung.

    “Sudah ada pembicaraan antara PSSI, yakni pak Erick Thohir dengan Emil Audero. Pak Erick mengatakan kita doakan bersama,” paparnya.

    “kita maksimalkan segala kemungkinan yang ada dan menjadi kenyataan (Emil Audero membela Timnas Indonesia) pada bulan Maret. Diusahakan, Emil Audero sudah tersedia saat melawan Australia,” jelasnya.

    Di bulan Maret mendatang, Timnas Indonesia setidaknya akan menjalani dua laga penting. Menghadapi Australia dan Bahrain.

    Untuk jadwal menghadapi Australia pada 20 Maret dan Bahrain lima hari berselang atau 25 Maret 2025.

  • Dari Limbah Menjadi Harapan: PT Vale Dorong Ekonomi Sirkular untuk Masa Depan Berkelanjutan

    Dari Limbah Menjadi Harapan: PT Vale Dorong Ekonomi Sirkular untuk Masa Depan Berkelanjutan

    Selain membantu mengurangi pencemaran lingkungan, program ini juga membuka peluang usaha bagi masyarakat, terutama perempuan di Desa Balantang.

    Endra Kusuma, Head of External Relations PT Vale, menjelaskan bagaimana keterampilan baru yang diberikan dalam program ini mampu meningkatkan kesejahteraan komunitas.

    “Kami ingin masyarakat tidak hanya melihat limbah sebagai masalah, tetapi sebagai potensi yang bisa dimanfaatkan. Dengan pelatihan ini, kelompok perempuan mendapatkan keterampilan baru yang memungkinkan mereka menghasilkan produk berkualitas dan memperluas peluang ekonomi mereka. Ini bukan sekadar program CSR, ini adalah investasi dalam masa depan berkelanjutan,” ujarnya.

    Sebagai bagian dari upaya jangka panjang, PT Vale juga mendorong pemerintah desa dan kelompok PKK untuk mengembangkan pengelolaan minyak jelantah hingga tahap komersialisasi, serta bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas akses pasar bagi produk berbasis limbah ini.

    Program ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk Pj. Kepala Desa Balantang, Nasir Dj, yang menilai inisiatif ini sebagai langkah penting dalam membangun kesadaran masyarakat akan keberlanjutan ekonomi.

    “Pelatihan ini mengajarkan kepada kami bahwa sesuatu yang sebelumnya dianggap tidak bernilai ternyata bisa menjadi peluang usaha yang menguntungkan. Kami sangat mengapresiasi PT Vale yang telah memberikan edukasi dan solusi nyata dalam pengelolaan limbah minyak jelantah,” katanya.

    Salah satu peserta, Nurdina, juga membagikan pengalamannya setelah mengikuti pelatihan ini. “Saya baru menyadari bahwa minyak jelantah yang selama ini kami buang bisa diubah menjadi produk yang bernilai tinggi. Kini saya memiliki keterampilan baru yang bisa membantu saya mendapatkan penghasilan tambahan,” ungkapnya.