Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Dapat Dukungan Kembali Pimpin Partai Demokrat, AHY Ingin Partai Bisa Berperan Lebih Baik untuk Negara

    Dapat Dukungan Kembali Pimpin Partai Demokrat, AHY Ingin Partai Bisa Berperan Lebih Baik untuk Negara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendapat banyak dukungan DPD dan DPC untuk kembali menjadi pimpinan partai lima tahun ke depan.

    Dukungan kepada AHY untuk memimpin kembali partai berlambang Bintang Mercy itu berdatangan dari DPD dan DPC dari seluruh Indonesia. Diketahui, Partai Demokrat bakal menggelar kongres di Jakarta pada 24–25 Februari 2025.

    “Para ketua DPD dan DPC tadi menyampaikan harapannya agar saya bisa atau berkenan maju kembali sebagai ketua umum periode 2025–2030,” ucap AHY, Minggu (23/2).

    AHY pun menyatakan siap menjadi ketua umum Partai Demokrat setelah menerima dukungan dari DPD. “Dengan iktikad yang baik, saya menerima,” ucap AHY.

    Anak Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu berharap bisa menjalankan tugas dengan baik jika kembali menjadi ketua umum Partai Demokrat.

    “Harapannya (saya, red) bisa menjalankan tugas dan amanah yang diberikan oleh seluruh kader untuk melanjutkan kepemimpinan yang telah dijalankan selama lima tahun berakhir ini,” ucap AHY.

    AHY meyakini Partai Demokrat bisa bangkit dan mempunyai peran lebih baik untuk negara pada masa mendatang.

    Dia berkaca dari dukungan, kebersamaan, dan semangat juang dari seluruh pimpinan dan kader Partai Demokrat.

    “Mudah-mudahan ini menambah semangat kita untuk Demokrat yang makin kukuh ke depan dan punya peranan lebih baik untuk masyarakat,” kata AHY. (fajar)

  • Elite PDIP Bergantian Temui Megawati Soekarnoputri, terkait Penahanan Hasto Kristiyanto?

    Elite PDIP Bergantian Temui Megawati Soekarnoputri, terkait Penahanan Hasto Kristiyanto?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pasca penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), elite PDIP dikabarkan bergantian mendatangi kediaman Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

    Kedatangan mereka ke rumah pribadi Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Sebelumnya, Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis (20/2).

    Elite PDIP yang terlihat hadir ke rumah Megawati yakni Ketua DPP PDIP My Esti Wijayati hingga Sukur Nababan. My Esti memasuki rumah Megawati sekitar pukul 11.54 WIB. Sementara, Sukur Nababan tiba di rumah Megawati sekitar pukul 14.00 WIB.

    Mereka tidak melontarkan pernyataan apapun saat memasuki kediaman Megawati. Kedatangan para elite PDIP menemui Presiden ke-5 RI itu secara bergiliran.

    Megawati juga telah mengeluarkan instruksi kepada kader PDIP untuk tidak sembarang bicara terkait kasus Hasto Kristiyanto. Bahkan, Megawati juga mengeluarkan instruksi untuk menunda keberangkatan pembekalan kepala daerah dari PDIP ke Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Juru bicara PDIP, Guntur Romli menyebut, KPK melakukan tindakan sewenang-wenang dengan menahan Hasto Kristiyanto. Ia menduga, KPK dijadikan alat politik balas dendam dari keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Penahanan pada Sdr Sekjen bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan KPK, yang jadi alat politik balas dendam setelah pemecatan Jokowi dan keluarganya,” tegas Guntur kepada wartawan, Kamis (20/2) malam.

  • Layanan Perbankan Optimal dan Tata Kelola yang Baik Jadi Fondasi Resiliensi Kinerja BRI

    Layanan Perbankan Optimal dan Tata Kelola yang Baik Jadi Fondasi Resiliensi Kinerja BRI

    Dari sisi penyaluran kredit, BRI mencatatkan penyaluran kredit sebesar Rp1.354,64 triliun atau tumbuh 6,97% yoy dan seluruh segmen pinjaman tercatat tumbuh positif. Penyaluran kredit BRI tersebut didominasi oleh segmen UMKM dengan porsi mencapai 81,97% dibandingkan dengan total kredit BRI, atau dengan nominal sebesar Rp1.110,37 triliun.

    Pertumbuhan penyaluran kredit tersebut juga diikuti dengan perbaikan kualitas kredit. Hal ini ditunjukkan dengan membaiknya rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) dari semula 2,95% pada akhir Desember 2023 membaik menjadi 2,78% pada akhir Desember 2024. Di samping itu, BRI juga mempersiapkan pencadangan yang mencukupi dengan NPL Coverage sebesar 215,01%.

    Dari sisi simpanan atau Dana Pihak Ketiga (DPK), BRI berhasil menghimpun simpanan sebesar Rp1.365,45 triliun. Dana murah (CASA) mendominasi penghimpunan simpanan BRI dengan proporsi mencapai 67,30% atau setara dengan Rp918,98 triliun.

    Capaian kinerja positif BRI tersebut juga didukung kondisi likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat. Dimana rasio Loan Deposit Ratio (LDR) BRI berada di level 88,85% dengan rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 26,63%.

    Hendy mengungkapkan bahwa capaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa dengan tata kelola dan fundamental bisnis yang kuat, BRI mampu mencatatkan kinerja yang stabil ditengah dinamika tantangan ekonomi global. “Kinerja positif BRI tersebut juga mampu menjadi salah satu penentu terjaganya stabilitas industri perbankan yang berdampak positif bagi perekonomian nasional”, ungkapnya

  • Rudi Valinka Dituding Sebar UU Palsu, Warganet Bongkar Fakta Sebenarnya

    Rudi Valinka Dituding Sebar UU Palsu, Warganet Bongkar Fakta Sebenarnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital (Stafsus Menkomdigi), Rudi Valinka, diduga menyebarkan informasi yang keliru terkait Undang-Undang di media sosial X. Dugaan ini muncul setelah Rudi, yang memiliki nama asli Rudi Sutanto, membagikan potongan pasal yang diklaim sebagai bagian dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

    Kontroversi ini bermula dari unggahan seorang pengguna akun X bernama @LaiElfrid, yang mempertanyakan dasar hukum mengenai kewajiban kepala daerah yang baru dilantik untuk mengikuti pembekalan atau retreat sebagaimana yang disebutkan dalam unggahan Rudi.

    “Rud, kasih tahu gue ada di UU mana kepala daerah harus ikut retreat? Waktu dan tempat dipersilakan,” tulis akun @LaiElfrid.

    Menanggapi pertanyaan itu, Rudi Valinka membalas dengan mengunggah gambar yang berisi potongan pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam gambar tersebut, tertulis bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah diwajibkan mengikuti pembekalan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat.

    Namun, pernyataan tersebut segera dipatahkan oleh akun lain, @MurtadhaOne1, yang menunjukkan bahwa isi pasal yang sebenarnya berbeda jauh dari yang diunggah Rudi.

    “Sekelas stafsus @kemkomdigi sebar UU palsu. Jadi benar apa kata admin @gerindra dulu kalau hoax terbaik adalah versi pemerintah,” cuit akun @MurtadhaOne1.

    Setelah dilakukan pengecekan, Pasal 164 Ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebenarnya mengatur tentang susunan pimpinan DPRD kabupaten/kota, bukan mengenai retreat atau pembekalan kepala daerah oleh pemerintah pusat. Pasal tersebut berbunyi:

  • Amien Rais Ingatkan Ancaman Indonesia Bisa Tenggelam, Seperti Uni Soviet dan Yugoslavia

    Amien Rais Ingatkan Ancaman Indonesia Bisa Tenggelam, Seperti Uni Soviet dan Yugoslavia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi senior Amien Rais kembali mengeluarkan peringatan keras terhadap kondisi Indonesia saat ini.

    Amien menggunakan istilah SOS (Save Our Souls) sebagai simbol bahwa negara sedang berada dalam situasi darurat yang mengancam keberlangsungan bangsa.

    “SOS adalah sebuah teriakan dari seseorang atau kelompok yang nyawanya terancam,” ujar Amien Rais di X @realAmienRais (23/2/2025).

    Ia mengibaratkan kondisi Indonesia seperti kapal yang menabrak bukit karang, mengalami kebocoran, dan berisiko tenggelam jika tidak segera diselamatkan.

    Amien kemudian membandingkan situasi Indonesia saat ini dengan dua negara besar yang telah lenyap dari peta dunia, yaitu Uni Soviet dan Yugoslavia.

    Dikatakan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat ini, nasib tragis kedua negara tersebut harus menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia.

    “Dua tahun sebelum Uni Soviet bubar, Gorbachev meneriakkan tiga slogan perjuangan: glasnost, perestroika, dan demokratizatsiya, yang berarti keterbukaan, restrukturisasi ekonomi, dan demokratisasi,” jelasnya.

    Ia juga menyinggung Joseph Tito, pemimpin Yugoslavia, yang gagal mencegah negaranya terpecah belah.

    Menurut Amien, ada lima faktor utama yang menyebabkan kejatuhan Uni Soviet dan Yugoslavia, dan Indonesia saat ini memiliki masalah yang serupa.

    Pertama, korupsi sudah menusuk ke jantung kekuasaan. Kedua, yang diusung para elite hanyalah kepentingan sempit pribadi. Ketiga, terjadi konflik antar etnis.

    Keempat, pusat kekuasaan sudah tidak bisa lagi mengendalikan keinginan daerah untuk melepaskan diri dari kekuasaan pusat.

  • Susunan Kepengurusan Baru DPP Partai Gelora Akomodasi Semua Perwakilan Generasi, Tidak Hanya Soal Gender

    Susunan Kepengurusan Baru DPP Partai Gelora Akomodasi Semua Perwakilan Generasi, Tidak Hanya Soal Gender

    Mereka adalah Anis Matta selaku Ketua Umum, Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua Umum, Mahfuz Sidik selaku Sekretaris Jenderal, Achmad Rilyadi selaku Bendahara Umum, serta Rofi Munawar sebagai Koordinartor Pelaksana Harian.

    Dalam sambutannya, dalam kepengurusan DPP Partai Gelora Periode 2024-2029 ini, sejumlah purnawirawan TNI, diplomat, artis, jurnalis dan lain-lain bergabung ke Partai Gelora.

    Antara lain Laksda TNI (Pur) Dadang Irawan, Mayjen TNI Tomi Basari Natanegara dan Marsma TNI Eko Rislanto. Lalu, ada artis senior Renny Djajoesman (Renny Retno Yuskarini).

    Kemudian ada mantan Duta Besar Laos Raden. P. Pratito Soeharyo dan Diplomat Senior Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Ple Priatna, serta jurnalis senior Asep Setiawan.

    “Saya tidak tahu, apakah ini anomali atau bukan? Ketika Partai Gelora pada Pemilu 2024 lalu, tidak lolos parliamentary threshold, sehingga tidak punya anggota di DPR RI. Banyak orang yang berpikir bahwa perjalanan Partai Gelora selesai,” kata Mahfuz Sidik.

    Namun yang terjadi, menurut Mahfuz, justru sebaliknya. “Animo masyarakat bergabung dan dukungan ke Partai Gelora semakin bertambah dan tercermin dari susunan kepengurusan yang bertambah banyak dan semakin beragam,” ujarnya.

    Mahfuz mengatakan, kepengurusan di DPP Partai Gelora 2004-2029 terdiri dari beragam usia. Yakni Gen Z 8,63 persen, Milenial 28,27 persen, Gen X 54, 56 persen dan Baby Boomer 8,63 persen. 

    Sedangkan berdasarkan komposisi gender sebanyak 68, 75 persen laki-laki dan 31,25 persen perempuan. “Perlu kami sampaikan bahwa setelah pelantikan ini jajaran DPP masih akan melengkapi jajaran kepengurusan sampai level departemen. Jadi ini masih belum tuntas,” ujarnya.

  • Faizal Assegaf: Megawati Harus Gerak Cepat, Datangi KPK Seret Jokowi dan Keluarganya

    Faizal Assegaf: Megawati Harus Gerak Cepat, Datangi KPK Seret Jokowi dan Keluarganya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Faizal Assegaf kembali melontarkan kritik tajam terhadap situasi politik yang sedang memanas pasca pelantikan Kepala Daerah.

    Ia secara terbuka mendesak Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk segera mengambil langkah tegas dalam menghadapi manuver politik Jokowi dan keluarganya.

    Faizal memperingatkan bahwa jika PDIP terlalu lambat dalam merespons situasi politik, maka Jokowi dan keluarganya akan semakin bertindak semena-mena.

    “Bila PDIP lambat bergerak, jelas memberi ruang bagi Jokowi dan keluarganya akan bertindak lebih kurang ajar dan brutal,” ujar Faizal di X @faizalassegaf (22/2/2025).

    Lebih jauh, ia bahkan mendorong Megawati untuk memimpin langsung aksi massa dan menuntut keadilan terhadap apa yang ia sebut sebagai ketimpangan politik yang sedang terjadi.

    “Ibu Mega mesti berani turun ke jalan, mimpin jutaan kader PDIP datangi KPK,” cetusnya.

    Faizal bilang, langkah ini diperlukan untuk menuntut kesetaraan dan keadilan, termasuk menyeret Presiden Jokowi beserta keluarganya ke jalur hukum.

    Ia menuding bahwa dalang dari kekacauan yang berimbas ke pemerintahan Presiden Prabowo adalah adanya campur tangan Jokowi.

    “Tuntut kesetaraan dan keadilan, seret Jokowi dan keluarganya ke jalur hukum,” kuncinya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025).

    Instruksi ini berisi arahan strategis dalam menyikapi dinamika politik nasional yang semakin memanas.

  • Larang Kadernya Ikut Retreat di Magelang, Tommy Shelby: Akankah PDIP Tetap Oposisi atau Ada Kejutan Lain?

    Larang Kadernya Ikut Retreat di Magelang, Tommy Shelby: Akankah PDIP Tetap Oposisi atau Ada Kejutan Lain?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik terkait retreat kepala daerah PDIP di Magelang semakin memanas setelah partai berlambang banteng itu melarang kadernya untuk ikut serta.

    Langkah ini memunculkan spekulasi tentang hubungan politik yang semakin tegang antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

    Pegiat media sosial Tommy Shelby turut menyoroti dinamika ini melalui unggahannya di platform X.

    Ia mempertanyakan arah politik PDIP ke depan dan menyebut bahwa langkah partai tersebut bisa menjadi penentu dalam konstelasi politik nasional.

    “Manuver politik ke depan bakal menarik, akankah PDIP tetap di oposisi atau ada kejutan lain?,” ujar Tommy di X @TOM5helby (23/2/2025).

    Lebih lanjut, ia juga menegaskan dukungannya kepada PDIP jika partai tersebut memilih untuk menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Gue jelas ambil posisi di belakang PDIP kalau mereka berani oposisi. Inget, kalo mereka berani oposisi,” tukasnya.

    Sejauh ini, ramai spekulasi tentang langkah politik PDIP selanjutnya. Apakah partai ini benar-benar akan mengambil sikap sebagai oposisi murni? Atau akan ada kompromi politik di menit-menit terakhir?

    Tommy Shelby sendiri menegaskan bahwa drama politik ini belum selesai.

    “Drama politik belum selesai. Stay tuned,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025).

    Instruksi ini berisi arahan strategis dalam menyikapi dinamika politik nasional yang semakin memanas.

  • Masaki Yasushi, Duta Besar Jepang Ikut Merespons Tagar Viral ‘Kabur Aja Dulu’

    Masaki Yasushi, Duta Besar Jepang Ikut Merespons Tagar Viral ‘Kabur Aja Dulu’

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Masaki Yasushi, Duta besar Jepang untuk Indonesia memberikan respons terkait tagar ‘Kabur Aja Dulu’ yang sedang ramai di media sosial Indonesia.

    Masaki Yasushi mengatakan bahwa pemerintah Negeri Sakura menyambut pekerja asing yang terampil.

    Baginya warga Indonesia memiliki keistimewaan tersendiri, dengan alasan tradisi persahabatan antara 2 negara ini yang memiliki sejarah yang sangat panjang.

    “Kita punya tradisi persahabatan yang panjang dan banyak pekerja Indonesia merupakan pekerja keras di Jepang,” kata Masaki di Acara Peringatan Ulang Tahun Kaisar Jepang di Jakarta, dikutip Minggu (23/2/2025).

    Masaki juga menyebut bahwa masyarakat Jepang sangat menghargai orang-orang Indonesia yang berkunjung maupun menetap di Jepang.

    Selain itu, ia juga menyinggung bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara budaya Jepang maupun Indonesia, sehingga beradaptasi bukanlah hal yang sulit.

    “Mungkin satu-satunya perbedaan adalah agama, kebanyakan dari mereka beragama Islam,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, Dubes Jepang ini juga tak henti memuji keterampilan orang Indonesia.

    “Jadi menurut saya, kami mampu memiliki lebih banyak pekerja terampil dari Indonesia,” tutup Masaki.

    Dia juga menggarisbawahi persyaratan khusus untuk bekerja di Jepang ialah penguasaan bahasa.

    Perlu kita ketahui bahwa saat ini Jepang menghadapi masalah demografi di tengah kebutuhan tenaga kerja yang melonjak.

    Pada Januari lalu, pemerintah Jepang mengumumkan mereka membuka lowongan hingga 820 ribu tenaga kerja asing untuk kurun waktu 2024 Hingga 2029.

  • Kembali Viral Unggahan Gerindra ‘Hoax Terbaik adalah Versi Penguasa’

    Kembali Viral Unggahan Gerindra ‘Hoax Terbaik adalah Versi Penguasa’

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebuah unggahan di media sosial X menjadi perbincangan hangat setelah menampilkan cuitan lama akun resmi Partai Gerindra.

    Cuitan yang diunggah pada 29 Agustus 2017 itu berbunyi, “Hoax terbaik adalah versi penguasa. Peralatan mereka lengkap: statistik, intelijen, editor, panggung, media, dll.”

    Unggahan tersebut diangkat oleh akun @MurtadhaOne1, yang menyindir pernyataan tersebut dalam konteks saat ini.

    Ia menuliskan, “Hoax terbaik adalah versi penguasa Gerindra.”

    Cuitan ini kemudian mendapat banyak tanggapan dari warganet yang mengaitkannya dengan situasi politik saat ini.

    Dalam unggahannya, @MurtadhaOne1 juga menyinggung dugaan penyebaran informasi yang salah oleh pemerintah terkait Undang-Undang yang tengah ramai dibahas.

    Ia menyoroti akun resmi @kemkomdigi, yang diduga menyebarkan dokumen UU palsu.

    “Sekelas stafsus @kemkomdigi sebar UU palsu. Jadi benar apa kata admin @gerindra dulu, kalau hoax terbaik adalah versi pemerintah,” tulisnya sambil menyertakan tangkapan layar cuitan lama Partai Gerindra.

    Isu ini semakin memanas setelah nama Rudi Valinka, seorang staf khusus di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), ikut terseret.

    Ia diduga membagikan potongan Undang-Undang yang ternyata tidak sesuai dengan dokumen resmi.

    Dalam unggahannya @kurawa, Rudi membagikan tangkapan layar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 164 ayat (1).

    Namun, dalam dokumen yang beredar, terdapat perbedaan substansi dengan UU yang resmi tercatat di lembaran negara.