Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Danantara Resmi Diluncurkan, Prabowo Subianto Berterima Kasih kepada Puan Maharani

    Danantara Resmi Diluncurkan, Prabowo Subianto Berterima Kasih kepada Puan Maharani

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akhirnya diluncurkan Presiden Prabowo Subianto, Senin (24/2).

    Atas peluncuran Danantara itu, Prabowo Subianto secara khusus mengucapkan rasa terima kasih kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani atas berdirinya Badan Pengelola Investasi Danantara.

    Momen itu terjadi saat acara peluncuran badan pengelola investasi Danantara di halaman Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (24/2).

    Mulanya Prabowo menyapa para tamu undangan yang hadir, yaitu Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Budiono, Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Prabowo lalu menyapa beberapa menteri Kabinet Merah Putih, Ketua MPR, dan secara khusus kepada ketua DPR Puan Maharani.

    “Yang saya hormati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani,” ucap Prabowo sambil memberi gestur mengatupkan kedua telapak tangannya.

    Menurut Prabowo dukungan DPR tersebut sangat berarti untuk berdirinya Danantara. “Tanpa mereka hari ini tidak akan terjadi. Terima kasih Ketua DPR dan semuanya” tutur Prabowo.

    Ketua Umum Partai Gerindra itu bilang bahwa Danantara akan menjadi sovereign wealth fund Indonesia dengan Asset Under Management (AUM) lebih dari 900 miliar dolar AS.

    Proyeksi dana awal yang dapat diinvestasikan mencapai 20 miliar dolar AS.

    Dana-dana yang dikelola Danantara akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan. (fajar)

  • Kritik Pedas, Mazzini Sebut Video Hasto Tak Berguna untuk Publik

    Kritik Pedas, Mazzini Sebut Video Hasto Tak Berguna untuk Publik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Mazzini, memberikan tanggapan tajam terkait pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengaku memiliki video pengakuan soal revisi UU KPK.

    Dikatakan Mazzini, video tersebut tidak memiliki nilai bagi publik karena Hasto sendiri sudah mengakui tidak memiliki bukti pendukung yang kuat.

    “Seriusan jauh-jauh ke Russia hanya untuk menyimpan video pernyataan tanpa bukti? (yang sudah diakui sendiri),” ujar Mazzini di X @mazzini_gsp (23/2/2025).

    Lebih lanjut, Mazzini menuturkan bahwa apa yang diungkapkan Hasto dalam videonya bukan membongkar aib negara, tapi pengakuan dosa.

    Mazzini juga mempertanyakan klaim Hasto mengenai adanya dana sebesar 3 juta USD yang disebut digunakan untuk memuluskan revisi UU KPK.

    “Gak ada guna video itu buat publik, karena dia gak merinci distribusi uang 3 juta USD itu ngalir ke mana aja?,’ imbuhnya.

    Ia menantang Hasto untuk mengungkap secara rinci ke mana uang tersebut didistribusikan.

    “Apa uang 3 juta USD itu terdistribusi ke PDIP, NasDem, Golkar, PKB, PAN dan PPP selaku partai yang usul revisi UU KPK?,” timpalnya.

    “Atau terdistribusi ke Badan Legislasi DPR dan seluruh fraksi di DPR, makanya rapat paripurna pembahasan revisi UU KPK saat itu cuma makan waktu 30 menit disahkan?,” tambahnya.

    Selain itu, Mazzini juga menyoroti sikap Hasto yang saat ini mengkritik pemerintahan Jokowi, meskipun sebelumnya ikut mendukung pencalonan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pilkada.

    “Kalau resah dengan kondisi negeri kenapa sikap dia saat itu malah mendukung penuh majunya anak Jokowi ke pentas Pilkada dan mendukung upaya pelemahan KPK lewat Revisi UU KPK?,” tandasnya.

  • Lewat UMKM EXPO(RT) BRI Buka Jalan Pengusaha UMKM Rajut Tembus Pasar Ekspor

    Lewat UMKM EXPO(RT) BRI Buka Jalan Pengusaha UMKM Rajut Tembus Pasar Ekspor

    FAJAR.CO.ID, TANGERANG — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk berkembang dan menembus pasar global. Salah satu wujud nyata dukungan tersebut terlihat melalui kesempatan yang diberikan kepada berbagai UMKM potensial, seperti Animers Craft asal Medan yang bergerak dalam bidang usaha rajut untuk memperluas jangkauan pasar mereka.

    Sebagai salah satu peserta BRI UMKM EXPO(RT) 2025 Anita M Simamora, pendiri Animers Craft, membagikan kisah perjalanannya dalam membangun bisnis kerajinan tangan yang dimulai sejak tahun 2020.

    Anita menuturkan bahwa kecintaannya pada seni merajut berawal dari hobi sejak bangku sekolah dasar (SD) Namun, seiring berjalannya waktu, kesibukannya untuk fokus pada pendidikan dan karier membuatnya hampir melupakan kegemarannya itu. Namun, setelah memasuki masa pensiun, ia akhirnya memutuskan untuk menghidupkan kembali kecintaannya pada dunia rajut dan bergabung dalam komunitas perajut di Medan.

    Apa yang awalnya hanya sekadar mengisi waktu luang, perlahan berkembang menjadi usaha yang semakin serius. Kini, Animers Craft telah menjadi sumber penghasilan utama bagi Anita.

    Dengan tekad kuat, Anita mulai memasarkan produknya secara perlahan. Pada awal berdirinya bisnis ini, dia mengenang bahwa hanya menerima pesanan kecil dari teman-teman. Namun, seiring berjalannya waktu, ia melihat potensi besar dalam industri rajut handmade ini.

    Adapun, produk yang ditawarkan Anita lewat Animers Craft punya berbagai jenis, mulai dari tas rajut dengan desain mosaik unik hingga gantungan kunci rajut yang lebih sederhana. Setiap produknya dibuat dengan tangan secara teliti dan penuh kesabaran. “Saya pikir, kalau ditekuni dengan serius, rajutan ini bisa menjadi bisnis yang menguntungkan. Saya mulai berjualan, belajar pemasaran, dan mendaftarkan usaha secara resmi,” ujarnya.

  • Gerindra: Danantara Dibentuk untuk Mengurangi Ketergantungan Investasi Asing

    Gerindra: Danantara Dibentuk untuk Mengurangi Ketergantungan Investasi Asing

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025). BPI Danantara bertujuan untuk mengelola aset negara senilai lebih dari USD 900 miliar.

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Danantara akan difokuskan pada investasi di sektor-sektor strategis, termasuk energi terbarukan, industri manufaktur canggih, dan produksi pangan. Dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen per tahun, BPI Danantara diharapkan menjadi mesin utama dalam transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

    Menanggapi momen ini, Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan langkah strategis yang akan membawa Indonesia menuju kemandirian ekonomi.

    “Peluncuran Danantara merupakan tonggak sejarah dalam upaya membangun ekonomi nasional yang lebih mandiri dan berdaya saing. Dengan pendanaan awal sebesar USD 20 miliar, Danantara akan menjadi katalisator bagi pertumbuhan sektor-sektor unggulan, termasuk energi hijau dan industri berbasis teknologi tinggi,” ujar Kawendra di Jakarta.

    Kawendra juga menekankan bahwa dengan adanya Danantara, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengurangi ketergantungan terhadap investasi asing dan meningkatkan daya saing ekonomi domestik.

    Hal ini, menurutnya, sesuai dengan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia menjadi negara yang mandiri berdiri di atas kaki sendiri.

    “Ini bukan hanya soal investasi, tetapi juga tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Danantara akan memastikan bahwa sumber daya yang kita miliki dapat dikelola secara optimal untuk kepentingan rakyat,” tambah Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

  • Gagal Lulus CPNS Karena Tinggi Kurang 0,5 Cm, Lukman Simandjuntak: Fufufafa Usianya Kurang Malah Aturannya Diubah

    Gagal Lulus CPNS Karena Tinggi Kurang 0,5 Cm, Lukman Simandjuntak: Fufufafa Usianya Kurang Malah Aturannya Diubah

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kasus gagal lulus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) karena tinggi badan kurang 0,5 cm terus disorot. Tak sedikit yang mempertanyakan kebijakan itu.

    Salah satunya Pegiat Media Sosial Lukman Simandjuntak. Ia menangakan kenapa tinggi badan dipermasalahkan.

    “Kok tinggi badan jadi masalah? Syarat 158 cm, Tri Cahyaningsih 157,5 cm gagal CPNS,” kata Lukman dikutip dari unggahannya di X, Senin (24/2/2025).

    Menurutnya, tidak ada yang menjamin tinggi badan punya kapasitas.

    “Emang kalau tinggi pasti bagus?” ujarnya.

    Lukman lalu mengungkit Fufufafa. Saat tak sesuai kualifikasi, aturannya yang malah diubah.

    “Kan yang tinggi 175 dan kerempeng malah jadi finalis OCCRP. Terus putra finalis OCCRP aka Fufufafa usianya kurang, malah aturannya yang diubah,” imbuhnya.

    Adapun Fufufafa disebut-sebut sebagai Gibran Rakabuming. Namun Gibran sendiri membantahnya.

    Gibran sebelumnya tidak cukup umur untuk mencalonkan sebagai presiden dan wakil presiden. Namun belakangan aturan tersebut diubah.
    (Arya/Fajar)

  • Ustaz Abdul Somad: Tugas Negara Beri Pekerjaan, Bukan Beri Makan

    Ustaz Abdul Somad: Tugas Negara Beri Pekerjaan, Bukan Beri Makan

    Ustaz Abdul Somad: Tugas Negara Beri Pekerjaan, Bukan Beri Makan

  • Anies Baswedan Panjang Lebar Ceramahi Pejabat Cara Mengelola Negara, Simak!

    Anies Baswedan Panjang Lebar Ceramahi Pejabat Cara Mengelola Negara, Simak!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Calon Presiden RI, Anies Baswedan memaparkan, dalam mengelola sebuah kota, bahkan sebuah negara, ada prinsip mendasar yang harus dipegang.

    Yakni fasilitas publik bukan sekadar aset administratif, tetapi instrumen untuk membangun ekosistem yang lebih inklusif dan produktif.

    “Kita sering melihat, ruang-ruang strategis di lingkungan pemerintahan hanya dimanfaatkan untuk fungsi birokrasi, sementara masyarakat, khususnya anak-anak muda, kesulitan mendapatkan akses tempat untuk belajar, berkegiatan, atau sekadar berkreasi,”.kata Anies dilansir dari unggahannya di Instagram, Senin (24/2/2025).

    Anies mengklaim, ketika bertugas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ia mengambil keputusan untuk membuka akses fasilitas kementerian bagi anak-anak sekolah yang membutuhkan ruang untuk latihan teater, diskusi, atau kegiatan lainnya. Gratis.

    Keputusan ini kata Anies, bukan sekadar memberi izin, tetapi merupakan bentuk komitmen bahwa fasilitas negara harus kembali kepada rakyatnya.

    Saat memimpin di Jakarta pun demikian. Menurutnya, prinsip yang sama diterapkan yakni kantor kelurahan, kecamatan, hingga fasilitas publik lainnya bisa digunakan masyarakat tanpa harus membayar biaya sewa.

    “Karena di kota besar, ruang untuk berkegiatan sering kali mahal dan tidak terjangkau. Sementara itu, gedung-gedung pemerintahan sering kali kosong di akhir pekan,” jelas dia.

    Anies menegaskan, kebijakan terbaik bukan hanya tentang aturan dan angka, tetapi tentang bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kepentingan yang lebih luas.

  • MK Tolak Gugatan Sarif-Qalby, Paris-Islam Tetap Pemenang Pilkada Jeneponto

    MK Tolak Gugatan Sarif-Qalby, Paris-Islam Tetap Pemenang Pilkada Jeneponto

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Suasana menegangkan di Mahkamah Konstitusi (MK) ketika sidang putusan sengketa Pilkada Kabupaten Jeneponto, Sulsel, digelar pada Senin (24/2/2025).

    Pasangan Muh. Sarif-Moch. Noer Alim Qalby yang mengajukan gugatan dengan harapan mendapatkan pemungutan suara ulang harus menerima kenyataan pahit.

    Sidang dipimpin Ketua MK Suhartoyo yang dengan tegas membacakan amar putusan.

    “Amar Putusan mengadili, dalam eksepsi menolak eksepsi pihak termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Suhartoyo seraya mengetuk palu, menandakan berakhirnya sengketa ini.

    Gugatan pasangan Sarif-Qalby yang terdaftar dengan nomor perkara 232/PHPU.BUP-XXIII/2025 menyebutkan adanya dugaan pelanggaran, termasuk pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali.

    Mereka juga meminta Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di 25 tempat pemungutan suara (TPS).

    Namun, MK menilai dalil yang diajukan tidak cukup kuat untuk membatalkan hasil pemilihan.

    Dengan demikian, keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jeneponto yang menetapkan Paris Yasir-Islam Iskandar sebagai pemenang tetap sah menurut hukum.

    Hasil akhir Pilkada Jeneponto mencatat Paris-Islam unggul dengan 89.147 suara, sementara Sarif-Qalby mengumpulkan 88.083 suara, hanya terpaut 1.086 suara.

    Keputusan ini sekaligus mengakhiri polemik panjang yang sempat membuat suasana politik di Jeneponto memanas.

    Kini, masyarakat menantikan langkah Paris Yasir dan Islam Iskandar dalam mewujudkan janji-janji kampanye mereka.

  • Kritik Pedas, Mazzini Sebut Video Hasto Tak Berguna untuk Publik

    Video Cuap-cuap Hasto Tanpa Bukti Dinilai Tak Berguna untuk Publik

    PAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Mazzini, memberikan tanggapan tajam terkait pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengaku memiliki video pengakuan soal revisi UU KPK.

    Dikatakan Mazzini, video tersebut tidak memiliki nilai bagi publik karena Hasto sendiri sudah mengakui tidak memiliki bukti pendukung yang kuat.

    “Seriusan jauh-jauh ke Russia hanya untuk menyimpan video pernyataan tanpa bukti? (yang sudah diakui sendiri),” ujar Mazzini di X @mazzini_gsp (23/2/2025).

    Lebih lanjut, Mazzini menuturkan bahwa apa yang diungkapkan Hasto dalam videonya bukan membongkar aib negara, tapi pengakuan dosa.

    Mazzini juga mempertanyakan klaim Hasto mengenai adanya dana sebesar 3 juta USD yang disebut digunakan untuk memuluskan revisi UU KPK.

    “Gak ada guna video itu buat publik, karena dia gak merinci distribusi uang 3 juta USD itu ngalir ke mana aja?,’ imbuhnya.

    Ia menantang Hasto untuk mengungkap secara rinci ke mana uang tersebut didistribusikan.

    “Apa uang 3 juta USD itu terdistribusi ke PDIP, NasDem, Golkar, PKB, PAN dan PPP selaku partai yang usul revisi UU KPK?,” timpalnya.

    “Atau terdistribusi ke Badan Legislasi DPR dan seluruh fraksi di DPR, makanya rapat paripurna pembahasan revisi UU KPK saat itu cuma makan waktu 30 menit disahkan?,” tambahnya.

    Selain itu, Mazzini juga menyoroti sikap Hasto yang saat ini mengkritik pemerintahan Jokowi, meskipun sebelumnya ikut mendukung pencalonan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pilkada.

    “Kalau resah dengan kondisi negeri kenapa sikap dia saat itu malah mendukung penuh majunya anak Jokowi ke pentas Pilkada dan mendukung upaya pelemahan KPK lewat Revisi UU KPK?,” tandasnya.

  • Dasco hingga Jokowi Respons Instruksi Megawati, Ferdinand Hutahaean: Banyak yang Terjebak

    Dasco hingga Jokowi Respons Instruksi Megawati, Ferdinand Hutahaean: Banyak yang Terjebak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberikan instruksi kepada kader PDIP untuk tidak sembarang bicara terkait kasus Sekjennya, Hasto Kristiyanto.

    Bahkan, Megawati juga mengeluarkan instruksi untuk menunda keberangkatan pembekalan kepala daerah dari PDIP ke Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Dan yang terbaru, mantan Presiden RI kelima itu meminta kader-kader PDIP yang berada di Senayan untuk melawan.

    Terkait hal ini, Politikus PDIP Ferdinand Hutahaean tidak membenarkan kabar terkait instruksi tersebut.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Ferdinand mengungkap banyak yang terjebak dengan isu-isu yang berkembang terkait peristiwa ini.

    “Yang saya tau belum ada dan tidak ada pembahasan seperti itu. Banyak yang terjebak dalam peristiwa ini terutama Jokowi dan buzzernya,” tulisnya dikutip Senin (24/2/2025).

    Ia kemudian menyebut ini ada campur tangan dari Wakil Ketua DPR RI, Dasco Sufmi Dasco dan juga Mantan Presiden Joko Widodo. Namun, dengan pandangan yang berbeda.

    Menurut Dasco, retreat kepala daerah merupakan acara kementerian. Sedangkan Jokowi menyebut kepala daerah seharusnya ikut.

    “Ini cluenya, Dasco, itu acara kementerian. Jokowi, semua harus ikut,” sebut Ferdinand.

    Ferdinand pun menegaskan saat ini PDIP perjuangan berusaha menyaring kadernya secara jernih.

    “Padahal PDIP hendak menyaring supaya jernih. Yang busuk ngambang di permukaan,” pungkas mantan politisi Demokrat ini.

    (Erfyansyah/fajar)