Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Didampingi Teddy Indra Wijaya, Presiden Prabowo Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

    Didampingi Teddy Indra Wijaya, Presiden Prabowo Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto untuk kesekian kalinya kembali menginjakkan kaki di wilayah bencana banjir dan tanah longsong, Rabu (17/12).

    Presiden yang didampingi Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengunjungi korban bencana di Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

    Pesawat kepresidenan PK GRD yang dinaiki Presiden Prabowo mendarat di Bandar Udara Internasional Minangkabau pukul 18.31 WIB.

    Saat tiba di bandara, presiden disambut langsung oleh Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi dan Kepala Polda Sumbar, Irjen Gatot Tri Suryanta.

    Presiden Prabowo dijadwalkan akan meninjau sejumlah wilayah terdampak bencana. Ini merupakan kali kedua Kepala Negara meninjau lokasi bencana di Sumatra Barat.

    Pada Senin (1/12), Presiden telah mengunjungi Padang Pariaman untuk mengunjungi para pengungsi. Diketahui, Presiden Prabowo telah tiga kali mendatangi sejumlah lokasi bencana banjir dan longsor di Sumatra.

    Sebelumnya, pada Senin (1/12), Presiden meninjau wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatra Utara, Kabupaten Aceh Tenggara di Provinsi Aceh, serta Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatra Barat.

    Selanjutnya pada Minggu (7/12), Prabowo menuju Provinsi Aceh untuk meninjau titik kerusakan dan dampak banjir signifikan di Kabupaten Bireuen, serta memimpin rapat khusus penanganan bencana Sumatra di Banda Aceh.

    Setelah kembali dari kunjungan kenegaraan luar negeri, Presiden kembali melanjutkan peninjauan pada Jumat (12/12) ke Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tamiang.
    Lalu pada Sabtu (13/12) Prabowo mengunjungi posko pengungsian korban banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang, meninjau korban bencana di Takengon, Aceh Tengah, serta mengunjungi Posko Pengungsian MAN 1 Langkat di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, untuk berdialog dengan masyarakat terdampak.

  • LPDB Koperasi Dukung Koperasi Kelola Tambang, Dorong Keadilan Ekonomi bagi Penambang Rakyat

    LPDB Koperasi Dukung Koperasi Kelola Tambang, Dorong Keadilan Ekonomi bagi Penambang Rakyat

    “Ke depan, penambang rakyat tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Mereka berkumpul dalam koperasi, membangun kekuatan bersama, dan LPDB siap hadir memberikan dukungan pembiayaan dana bergulir,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Deva mengaitkan penguatan koperasi sektor energi ini dengan strategi nasional melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang bertujuan menghidupkan kembali perekonomian desa. Hingga saat ini, terdapat lebih dari 80 ribu gerai koperasi desa di seluruh Indonesia yang berpotensi menjadi simpul distribusi ekonomi, mulai dari gerai sembako, klinik desa, logistik, cold storage, hingga sektor-sektor usaha lain sesuai karakteristik wilayah.

    Selain pembiayaan, LPDB Koperasi juga menjalankan program inkubator koperasi untuk membantu koperasi naik kelas. Program ini mencakup pendampingan, monitoring, dan evaluasi guna memastikan keberlanjutan usaha koperasi.

    “Saat ini kami telah menginkubasi 1.233 tenant dan lebih dari 600 koperasi di seluruh Indonesia. Inkubasi ini penting agar koperasi tidak hanya tumbuh, tapi juga sehat dan berkelanjutan,” kata Deva.

    Ia mengingatkan bahwa dana bergulir LPDB merupakan dana APBN yang harus dikelola secara akuntabel dan dikembalikan kepada negara. Oleh karena itu, LPDB terus melakukan penguatan sistem, termasuk pemutakhiran teknologi informasi dan pengembangan command center untuk meningkatkan kualitas layanan kepada koperasi.

    “Kami terus berbenah, baik dari sisi tata kelola, IT, maupun pengawasan, agar dana bergulir benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” pungkasnya. (fajar)

  • Daniel Johan PKB Tak Setuju Pembukaan Hutan untuk Sawit di Papua

    Daniel Johan PKB Tak Setuju Pembukaan Hutan untuk Sawit di Papua

    FAJAR.CO.ID, JAKARYA — Niat Presiden Prabowo Subianto untuk menanam sawid di tanah Papua mulai menimbulkan perdebatan. Meski tujuannya untuk kemandirian energi, namun ada kekhawatiran akan menimbulkan dampak lingkungan yang bisa mengancam.

    Pemerintah pun diminta untuk tidak menutup mata dengan apa yang terjadi di wilayah Sumatera dan Aceh, dimana alih fungsi hutan menjadi lahan sawit telah mengakibatkan bencana ekologis yang sangat serius.

    Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan tidak menampik jika gagasan memanfaatkan potensi sawit untuk kemandirian energi sebagai langkah strategis dan positif.

    Hanya aja, legislator fraksi PKB itu mengingatkan pemerintah tidak menutup mata terhadap dampak lingkungan pemanfaatan potensi sawit.

    Terlebih lagi, pemanfaatan sawit dengan mengubah alih fungsi hutan mengakibatkan krisis ekologis di beberapa daerah.

    Dia berkata demikian saat menjawab pertanyaan awak media soal keinginan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memaksimalkan pemanfaatan sawit di Papua.

    “Pengalaman pahit di berbagai daerah, di mana alih fungsi hutan untuk sawit dan pertambangan telah memicu banjir, banjir bandang, dan krisis ekologis, harus menjadi pelajaran serius,” kata dia, Rabu (17/12).

    Daniel menuturkan pemerintah perlu mengkaji matang dengan mempertimbangkan kontur tanah sebelum mewujudkan potensi sawit di Papua dengan membuka lahan.

    Dia mengaku tidak ingin pembukaan hutan untuk penanaman sawit di daerah pegunungan, apalagi jalur Daerah Aliran Sungai (DAS). “Apabila ini dilakukan, akan memicu potensi bencana seperti banjir dan tanah longsor,” kata Daniel.

  • Luncurkan Corporate Rebranding, BRI Tegaskan Tetap Fokus di Segmen UMKM

    Luncurkan Corporate Rebranding, BRI Tegaskan Tetap Fokus di Segmen UMKM

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — BRI resmi meluncurkan langkah strategis melalui Launching Corporate Rebranding BRI sebagai bagian dari transformasi berkelanjutan perusahaan untuk memperkuat relevansi merek, merespons dinamika kebutuhan masyarakat, serta menegaskan komitmen BRI dalam mendukung dan mewujudkan setiap ambisi rakyat demi kemajuan negeri. Melalui pembaruan corporate rebranding ini, BRI menghadirkan identitas yang lebih modern, universal, inklusif, dan relevan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

    Pembaruan identitas tersebut tetap berpijak pada nilai-nilai utama yang telah menjadi fondasi Perseroan, yakni DNA keberpihakan kepada rakyat, tetap fokus dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM, serta peran strategis BRI sebagai agent of development.

    Seperti diketahui, BRI sendiri terus fokus dalam penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang sejak awal menjadi DNA bisnis perseroan. Tercatat hingga Triwulan III 2025, porsi kredit UMKM konsolidasian yang disalurkan BRI mengambil porsi lebih dari 80% dengan nilai mencapai Rp1.150 triliun atau menjadi yang terbesar di Indonesia.

    Kegiatan peluncuran Corporate Rebranding BRI pada Selasa (16/9) dihadiri oleh Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia Dony Oskaria, Komisaris Utama BRI Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama BRI Hery Gunardi serta jajaran Dewan Komisaris dan Direksi BRI.

  • Gara-gara Kebiasaan Ngopi Gen Z China, Harga Kelapa Melonjak hingga Emak-emak di Indonesia Menjerit

    Gara-gara Kebiasaan Ngopi Gen Z China, Harga Kelapa Melonjak hingga Emak-emak di Indonesia Menjerit

    Peneliti Core Indonesia, Eliza Mardian, menyoroti perbedaan data ekspor kelapa yang perlu ditelusuri lebih jauh.

    “Produksi kelapa sekitar 2,8 juta ton, yang diekspor 2,4 juta ton. Di Kementan tercatat angka ekspor hanya 1,2 juta ton, yang berarti hanya setengahnya, ini perlu ditelusuri,” ujarnya.

    Ia pun mengusulkan penetapan harga eceran tertinggi. “Selain rekomendasi KedaiKOPI yaitu pungutan ekspor atau DMO, perlu ada HET (harga eceran tertinggi) agar menjaga harga untuk konsumen di bawah,” lanjutnya.

    Gede Sandra kembali menekankan pentingnya hilirisasi industri kelapa di dalam negeri.
    “Perolehan ekspor kita soal kelapa ini hanya 1,6 miliar dollar, namun jika ada hilirisasi, ini bisa meningkatkan sampai 6,5 miliar dollar. Oleh karena itu, harus bangun produksi industri kelapa di tanah air, jangan ekspor gelondongan,” ungkapnya.

    Dari sisi sosial, influencer sekaligus advokat perlindungan anak dan ibu, Cornelia Agatha, menegaskan bahwa dampak paling besar dirasakan perempuan.

    “Masalah kenaikan dan kelangkaan kelapa ini paling berdampak pada UMKM, dan UMKM ini sebagian besar adalah perempuan, terutama ibu-ibu. Jadi ada hubungannya antara perlindungan anak dengan kenaikan dan kelangkaan kelapa ini,” kata Cornelia.

    “Saran saya, apa pun kebijakan yang dibuat pemerintah harus berpihak kepada rakyat,” tegasnya.

  • Gara-gara Kebiasaan Ngopi Gen Z China, Harga Kelapa Melonjak hingga Emak-emak di Indonesia Menjerit

    Gara-gara Kebiasaan Ngopi Gen Z China, Harga Kelapa Melonjak hingga Emak-emak di Indonesia Menjerit

    Peneliti Core Indonesia, Eliza Mardian, menyoroti perbedaan data ekspor kelapa yang perlu ditelusuri lebih jauh.

    “Produksi kelapa sekitar 2,8 juta ton, yang diekspor 2,4 juta ton. Di Kementan tercatat angka ekspor hanya 1,2 juta ton, yang berarti hanya setengahnya, ini perlu ditelusuri,” ujarnya.

    Ia pun mengusulkan penetapan harga eceran tertinggi. “Selain rekomendasi KedaiKOPI yaitu pungutan ekspor atau DMO, perlu ada HET (harga eceran tertinggi) agar menjaga harga untuk konsumen di bawah,” lanjutnya.

    Gede Sandra kembali menekankan pentingnya hilirisasi industri kelapa di dalam negeri.
    “Perolehan ekspor kita soal kelapa ini hanya 1,6 miliar dollar, namun jika ada hilirisasi, ini bisa meningkatkan sampai 6,5 miliar dollar. Oleh karena itu, harus bangun produksi industri kelapa di tanah air, jangan ekspor gelondongan,” ungkapnya.

    Dari sisi sosial, influencer sekaligus advokat perlindungan anak dan ibu, Cornelia Agatha, menegaskan bahwa dampak paling besar dirasakan perempuan.

    “Masalah kenaikan dan kelangkaan kelapa ini paling berdampak pada UMKM, dan UMKM ini sebagian besar adalah perempuan, terutama ibu-ibu. Jadi ada hubungannya antara perlindungan anak dengan kenaikan dan kelangkaan kelapa ini,” kata Cornelia.

    “Saran saya, apa pun kebijakan yang dibuat pemerintah harus berpihak kepada rakyat,” tegasnya.

  • Banjir Bandang Tapteng, Hasva Pasaribu dan Yayasan Generasi Bangsa Bergerak Salurkan Bantuan

    Banjir Bandang Tapteng, Hasva Pasaribu dan Yayasan Generasi Bangsa Bergerak Salurkan Bantuan

    FAJAR.CO.ID, TAPANULITENGAH — Kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana kembali ditunjukkan oleh Hasva Pasaribu, tokoh masyarakat Tapanuli Tengah. Pembina Yayasan Generasi Bangsa Tapanuli Tengah itu untuk kesekian kalinya turun langsung menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada para korban bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra.

    Bantuan yang disalurkan berupa berbagai kebutuhan pokok, mulai dari beras, mi instan, telur, ikan kaleng, minyak goreng, susu bayi, pampers, baju layak pakai hingga perlengkapan kebersihan dan kebutuhan mendesak lainnya. Penyaluran bantuan dilakukan langsung ke lokasi terdampak dengan melibatkan pengurus Yayasan Generasi Bangsa Tapanuli Tengah serta berkoordinasi dengan masyarakat setempat.

    Dalam keterangannya, Hasva Pasaribu menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang tengah menghadapi musibah. Ia menegaskan, kehadirannya di tengah warga tidak hanya bertujuan menyalurkan bantuan materi, tetapi juga memberikan dukungan moril agar para korban tetap kuat dan mampu bangkit dari dampak bencana.

    Hasva Pasaribu, tokoh masyarakat Tapanuli Tengah dan Pembina Yayasan Generasi Bangsa Tapanuli Tengah (ist)

    “Bencana ini adalah duka kita bersama. Kami berharap bantuan yang diberikan dapat sedikit meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak, sekaligus menjadi penyemangat agar tetap tabah dan tidak kehilangan harapan,” ujar Hasva Pasaribu.

    Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menunjukkan solidaritas dan semangat gotong royong dalam membantu para korban bencana. Menurutnya, dukungan kolektif sangat dibutuhkan agar proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan kehidupan masyarakat kembali normal.

  • PKS Kritik Data Inflasi Rendah Tapi Toko-toko Sepi UMKM Lesu

    PKS Kritik Data Inflasi Rendah Tapi Toko-toko Sepi UMKM Lesu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Capaian inflasi rendah yang saat ini terjadi di Indonesia perlu dibaca secara lebih jernih dan berimbang. Stabilitas harga memang penting, tetapi tidak boleh menutup mata terhadap kondisi riil daya beli masyarakat.

    “Inflasi yang rendah tentu patut dijaga. Tetapi kalau toko-toko sepi, UMKM lesu, dan masyarakat menahan belanja, maka inflasi rendah itu perlu kita baca sebagai alarm dini, bukan sekadar prestasi,” ujar Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Amin Ak di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

    Amin menegaskan, sebagai negara dengan konsumsi rumah tangga lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB), kesehatan ekonomi Indonesia sangat ditentukan oleh kekuatan daya beli masyarakat.

    Menurutnya, jika konsumsi melemah, maka stabilitas makro tidak akan bertahan lama.

    “Ekonomi yang sehat itu bukan hanya angkanya bagus, tapi juga dirasakan di warung, pasar, dan rumah tangga. Inflasi rendah harus berjalan seiring dengan pendapatan yang kuat dan lapangan kerja yang aman,” jelas Anggota Komisi XI tersebut.

    Menurut Amin, inflasi yang rendah bisa terjadi karena dua hal: efisiensi dan produktivitas, atau sebaliknya, melemahnya permintaan masyarakat. Yang perlu diwaspadai, menurutnya, adalah jika inflasi rendah lebih disebabkan oleh faktor kedua.

    Karena itu, Amin mendorong agar Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat sinkronisasi kebijakan moneter dan fiskal dengan orientasi yang lebih kuat pada ekonomi riil.

    Kebijakan moneter, menurutnya, perlu semakin berpihak pada sektor produktif, khususnya UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

  • KPK Kejar Aliran Dana Kuota Haji, Gus Yaqut Dipanggil Lagi

    KPK Kejar Aliran Dana Kuota Haji, Gus Yaqut Dipanggil Lagi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut kembali menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (16/12/2025) kemarin.

    Ia dimintai keterangan sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024.

    Gus Yaqut terlihat tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 11.40 WIB.

    Pemeriksaan berlangsung cukup lama, hampir seharian penuh, hingga yang bersangkutan keluar dari ruang penyidik sekitar pukul 20.13 WIB atau setelah kurang lebih 8,5 jam diperiksa.

    Pemeriksaan kali ini merupakan pemanggilan kedua bagi Gus Yaqut. Sebelumnya, ia telah diperiksa penyidik KPK pada 1 September 2025, dalam perkara yang sama.

    Usai pemeriksaan, Gus Yaqut tampak langsung bergegas meninggalkan gedung KPK.

    Ia bahkan menerobos kerumunan wartawan yang sejak siang menunggu untuk meminta keterangan terkait materi pemeriksaan.

    Ketika dicegat awak media, Gus Yaqut memilih untuk tidak banyak berbicara.

    Ia meminta agar seluruh pertanyaan mengenai proses dan materi pemeriksaan disampaikan langsung kepada penyidik KPK.

    “Silahkan ditanya ke penyidik. Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik nanti lengkapnya tolong ditanyakan langsung ke penyidik, ya?,” kata Yaqut singkat sebelum masuk ke kendaraannya.

    Kasus dugaan korupsi yang menyeret nama mantan Menag ini berawal dari adanya tambahan kuota haji sekitar 20 ribu jemaah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia pada 2024.

    Tambahan kuota tersebut kemudian dibagi oleh Kementerian Agama, saat itu dipimpin Gus Yaqut, menjadi masing-masing 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus.

  • Gatot Nurmantyo: Secara De Facto Listyo Sigit Presiden, De Jure Prabowo, Keduanya Dikendalikan Jokowi

    Gatot Nurmantyo: Secara De Facto Listyo Sigit Presiden, De Jure Prabowo, Keduanya Dikendalikan Jokowi

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Gatot Nurmantyo menyebut Preside Prabowo Subianto hanya presiden secara de jure. Secara de facto adalah Listyo Sigit Prabowo.

    Itu diungkapkan eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu. Mengutip pernyataan Gatot.

    “Pernyataan Jendral TNI (Purn) Gatot Nurmantyo: secara De Jure, Prabowo adalah Presiden tapi secara de Facto Presiden adalah Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (Kapolri) yang keduanya dikendalikan oleh Jokowi,” tulis Didu dikutip dari unggahannya di X, Rabu (17/12/2025).

    Ungkapan Didu itu berdasar pada pidato Gator yang diunggah di YouTube Hesubeno Point. Di situ, Gatot memulai piadtonya dengan membahas Jokowi.

    “Pak Jokowi ini tidak menyerahkan kedaulatan pada Prabowo. Karena kedaulatan, baik itu politik, ekonomi, kemudian hukum, sumber daya alam, dan wilayah sebagian sudah diberikan kepada oligarki,” kata Gatot.

    “Sehingga wajar ketika terjadi lemahnya supremasi hukum, rusaknya etika kekuasaan, memburuknya tata kelola keamanan, serta meningkatnya ketimpangan sosial dan kecemasan generasi muda,” tambahnya.

    Dia pun mengingatkan kepada penguasa har ini. Bahwa negara runtuh karena akumulasi pembiaran sistemik.

    “Kami menegaskan dengan tegas, persoalan Gibran bukankalah menang Pemilu. Ini adalah etika kekuasaan dan konstitusionalisme,” ucapnya.

    “Pencalonan Gibran bukan kecelakaan hukum, ia dalah hasil dari pembengkokan konstitusi, penyalahgunaan Mahkamah Konstitusi, dan normalisasi politik dinasti,” sambungnya.
    (Arya/Fajar)