Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Peringatkan Presiden Soal Mafia Migas Sejak 2014, Eks Menteri ESDM: Apakah Diternak di Era Jokowi?

    Peringatkan Presiden Soal Mafia Migas Sejak 2014, Eks Menteri ESDM: Apakah Diternak di Era Jokowi?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Eks Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said angkat suara. Terkait pengalamannya menjabat Menteri ESDM di era Jokowi.

    Hal itu diungkapkan, menanggapi terungkapknya kasus korupsi di Pertamina. Melibatkan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga.

    “Mafia migas masih diternak? Saya tidak tahu apa yang tengah terjadi di Pertamina,” kata Sudirman Said dikutip dari unggahannya di X, Kamis (27/2/2025).

    Ia mengungkit bahwa transformasiPertamina sudah pernah dikakukan. Yakni pada 2015.

    “Apakah transformasi besar-besaran yang digagas Dirut Pertamina (alm. Arie H. Soemarno), sudah tidak berbekas?” ujarnya.

    Ia pun berspekulasi, bahwa mafia kugas diternak di era pemerintah Jokowi.

    “Apakah “Mafia migas” yang dibubarkan pada tahun 2015 sudah beranak pinak, diternak di era Joko Widodo?” imbuhnya.

    Pasalnya, Sudirman mengatakan sudah pernah mengingatkan Jokowi. Soal pemberantasan mafia migas saat ia menjabat Menteri ESDM.

    “Di tahun 2014 saya pernah katakan kepada Presiden Joko Widodo: “Penataan energi dan pemberantasan mafia migas bukan soal teknis, tapi soal kelurusan pemimpin negara”,” jelasnya.

    Rentetan peristiwa hari ini, disebutnya menunjukkan Indonesia dikepung korupsi. Ada praktik pemburuan rente yang bermain.

    “Keadaan hari-hari ini adalah bukti bahwa negara kita sedang dikepung oleh korupsi akut dan praktik perburuan rente yang menyakitkan rakyat,” terangnya.

    Saat ini, ia mengatakan nasih negara ada di tangan Prabowo. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

  • Jelang Ramadan, MUI: Lanjutkan dan Perkuat Boikot Produk Terafiliasi Israel!

    Jelang Ramadan, MUI: Lanjutkan dan Perkuat Boikot Produk Terafiliasi Israel!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menjelang Ramadhan 1446 H, Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menyerukan kepada umat Islam dan masyarakat secara umum, untuk melanjutkan dan bahkan memperkuat aksi boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi Israel.

    Apalagi praktik penjajahan, genosida, dan pembersihan etnis oleh Israel di Palestina terus berlanjut hingga kini, meskipun gencatan senjata telah disepakati sejak 19 Januari 2025.

    MUI menyatakan, aksi boikot tidak boleh kendur karena kebijakan genosida, termasuk rencana pengusiran paksa warga Palestina dari negaranya sendiri.

    “Kami mendorong seluruh kekuatan masyarakat sipil di berbagai belahan dunia untuk terus melakukan dan mengintensifkan aksi boikot terhadap produk Israel, dan produk pihak manapun yang berafiliasi dengan Israel dan gerakan zionisme,” kata Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional MUI, di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Ditegaskan, sepanjang Ramadan, MUI bersama ormas Islam, lembaga filantropi, dan organisasi solidaritas Palestina akan melancarkan kampanye bertajuk “Shiyam Ramadaan, Kemanusiaan, dan Kemerdekaan Palestina”.

    Selain untuk memantapkan aksi boikot, kampanye itu juga bertujuan mengintensifkan bantuan kemanusiaan ke Palestina dan memperkuat soliditas di antara kekuatan-kekuatan masyarakat untuk membantu perjuangan kemerdekaan Palestina. “MUI menjadikan Ramadan kali ini sebagai bulan soliditas Palestina,” ujar Sudarnoto.

    Bagi MUI, berpuasa di bulan Ramadan tidak hanya menahan lapar, haus, dan hawa nafsu, tetapi juga berpuasa dari mengonsumsi merek-merek yang memiliki afiliasi dengan rezim pendudukan Israel, sebagai refleksi dari peningkatan spiritualitas di bulan suci Ramadan. MUI secara khusus tidak menyebutkan produk atau merek definitif yang terkait Israel.

  • Wayan Koster Tak Ikut Retret di Akmil Magelang, Tunggu Gelombang Kedua

    Wayan Koster Tak Ikut Retret di Akmil Magelang, Tunggu Gelombang Kedua

    FAJAR.CO.ID, DENPASAR — Retret kepala daerah yang berlangsung hingga 28 Februari mendatang, tidak sepenuhnya diikuti. Ada kepala daerah yang berasal dari kader PDIP yang tidak ikut.

    Salah satunya adalah Gubernur Bali, Wayan Koster. Dia memastikan tidak mengikuti kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Koster mengaku sudah kembali ke Bali dan mendarat, Selasa (25/2) kemarin. Gubernur Koster bahkan mengaku langsung mengerjakan tugasnya sebagai gubernur dari rumah.

    “Baru datang kemarin malam, tugas-tugas kantor dikerjakan di rumah,” kata Gubernur Bali Wayan Koster dilansir dari jpnn.

    Berdasarkan pantauan langsung, Gubernur Bali Wayan Koster meski sudah mulai bekerja, belum menjadwalkan diri untuk hadir di kantor. Suasana Kantor Gubernur Bali Jalan Basuki Rahmat khususnya ruang gubernur terlihat sepi hanya diisi para pegawai.
    Kabid Humas Pemprov Bali, Kadek Suadnyana Purianto menambahkan dari data agenda pimpinan hari ini Wayan Koster belum memiliki jadwal pertemuan atau kegiatan.

    “Sementara agenda semua pimpinan belum termonitor dari ajudan, kami belum monitor agenda dari ajudan,” kata Kadek Suadnyana Purianto.

    Gubernur Koster memastikan diri tak bergabung retreat di Akmil Magelang yang berlangsung dari 21-28 Februari 2025.

    Namun, demikian, dirinya akan mengikuti retret gelombang kedua. “(Ikut) gelombang ke-2 menunggu selesai proses di Mahkamah Konstitusi sebanyak 40 kepala daerah,” ujarnya.

    Wayan Koster juga memastikan selain dirinya, bupati dan wali kota se-Bali yang belum mengikuti pembekalan akan ikut pada retret kepala daerah gelombang kedua. Mulai dari kepala daerah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan, Bangli, Klungkung, Buleleng, dan Jembrana akan bergabung.

  • Tolak Makan Gratis, Tuntut Pendidikan Gratis, Pelajar Se-Kabupaten Paniai Papua Kompak Turun ke Jalan

    Tolak Makan Gratis, Tuntut Pendidikan Gratis, Pelajar Se-Kabupaten Paniai Papua Kompak Turun ke Jalan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kembali aksi turun ke jalan dilakukan oleh ribuan pelajar mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA di kabupaten Paniai, Papua Tengah.

    Adapun aksi yang digelar yakni berupa penolakan terhadap program pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini mulai diberlakukan.

    Para pelajar yang turun di jalan, lebih memilih agar dana tersebut dialihkan untuk pendidikan gratis.

    Aksi ini mendapat perhatian luas dari berbagai lapisan masyarakat.

    Obet Mupaya, salah satu koordinator aksi, menyampaikan alasan di balik penolakan program MBG tersebut.

    Menurutnya, program pendidikan gratis lebih diutamakan di sana dibanding makan bergizi gratis.

    “Kami menolak makan gratis, namun memilih pendidikan gratis,” ujar Obet dikutip Rabu (26/2/2025).

    Lebih lanjut, Obet menyatakan bahwa orangtuanya mampu menyediakan makanan untuk anak-anaknya.

    “Makan kami ada di rumah, tetapi kami seakan dipaksa menerima kebijakan pusat. Ini sama saja membunuh masa depan kami,” lanjutnya.

    Dari aksi tersebut, banyak yang beranggapan bahwa tingkat kesadaran dan kepedulian mereka sangat tinggi.

    Apalagi yang dituntut bukan sekadar pendidikan gratis, tapi pendidikan yang memiliki kualitas sehingga dapat menghasilkan anak bangsa yang mampu memajukan Indonesia. (Besse Arma/Fajar)

  • Bank BTN Bakal Perluas Sektor di Luar Bisnis Perumahan Guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

    Bank BTN Bakal Perluas Sektor di Luar Bisnis Perumahan Guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Mengawali Tahun 2025 ini, Bank BTN yang lebih dikenal dalam sektor perumahan akan menyasar bidang lain.

    Hal ini disampaikan jajaran Bank BTN Kantor Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) saat melakukan kunjungan ke kantor Harian Fajar pada Rabu (26/2/2025).

    Regional Head Bank BTN Kantor Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), Bagus Hendri Setiawan menjelaskan Bank BTN akan memasuki sektor kesehatan dan sektor pendidikan.

    “Sasaran kita satu kesehatan, kedua pendidikan, ketiga semua yang berhubungan dengan perumahan,” katanya.

    Selain itu, Bank BTN juga akan meningkatkan layanan untuk menjamin kemudahan transaksi dan membuka peluang kerja sama dengan sektor lainnya.

    “Mendapatkan layanan bertambah dengan kemudahan transaksi. Kerja sama dengan merchant kami kasih discount untuk transaksi,” sambungnya

    “Model transaksi, model tabungan. Mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk kredit,” imbuhnya.

    Jajaran Bank BTN Kantor Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) saat melakukan kunjungan ke kantor Harian Fajar pada Rabu (26/2/2025).

    Sejalan dengan Bagus, DRM Business BTN Kanwil Sulampua, Eric Budi Setiawan, mengatakan bahwa ini adalah langkah strategis pengembanagan di luar bisnis perumahan.

    “Kita lagi sasar sektor non perumahan karena kalau perumahan kan sudah bisnis sama kita gitu kan,” jelasnya.

    Namun, tentunya pihaknya masih perlu melakukan ekspansi ke berbagai sektor lain termasuk media untuk mendukung kemajuan ekonomi ke depan.

    “Tapi di luar itu kita perlu ekspansi sakalipun sektor media yah atau mungkin eskpor impor atau yang sekarang sektor pendidikan yang menjadi konsen kami tahun 2025 ini,” pungkasnya. (Elva/Fajar)

  • Ramai-ramai Bahas Korupsi Pertamina, Netizen Ingatkan Terkait Danantara

    Ramai-ramai Bahas Korupsi Pertamina, Netizen Ingatkan Terkait Danantara

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — PT Pertamina (Persero) memberi klarifikasi dengan membantah kabar adanya oplosan BBM RON 90 Pertalite dan BBM RON 92 Pertamax.

    Kabar ini mencuat setelah adanya temuan kasus korupsi yang tengah diusut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Ada sekitar tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

    Ketujuh orang tersangka ini dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

    Kasus ini ditengarai menyebabkan kerugian negara yang mencapai Rp193,7 triliun.

    Diketahui, ini berasal dari berbagai komponen, termasuk ekspor minyak mentah dalam negeri, impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) melalui broker.

    Lalu ada pemberian kompensasi dan subsidi yang diduga dilakukan dengan cara melawan hukum.

    Karena ramai pembahasan terkait korupsi di Pertamina, ada salah seorang netizen yang menyebut lewat ramai isu ini seolah Danantara terlupakan.

    “Naik isu korupsi Pertamina, dan langsung pada berhenti bahas Danantara,” tulis akun @shitlicious.

    Di kolom komentar beberapa netizen pun ikut dan ramai memberikan tanggapan terkait cuitan tersebut.

    “Danantara udah jalan. Dibahas terus kyk ga ngaruh apa2 saking bebalnya mereka. ya tinggal nunggu hasilnya gmn. Untung apa buntung 😭,” balas komentar netizen lainnya.

    “jadi kasusnya sengaja didiamin buat pengalihan isu sewaktu2 bila diperlukan (misalnya sekarang) 😂,” ujar netizen lainnya.

    Sementara itu, Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap memberi pernyataan menohok terkait penanganan Korupsi di Indonesia.

  • Prabowo Paparkan Kebijakan untuk Indonesia Berdikari Ekonomi, Devisa Hasil Ekspor hingga Danantara

    Prabowo Paparkan Kebijakan untuk Indonesia Berdikari Ekonomi, Devisa Hasil Ekspor hingga Danantara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memaparkan kebijakan strategis pemerintah yang telah direalisasikannya, mulai dari kebijakan Devisa Hasil Ekspor yang baru, bank emas, hingga Danantara Indonesia.

    Kebijakan untuk Indonesia bisa berdikari atau berdiri di kaki sendiri di bidang ekonomi itu Prabowo beberkan saat Peresmian Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia di The Gade Tower, Kantor Pusat Pegadaian, Rabu (26/2/2025) siang.

    “Pemerintah yang saya pimpin sekarang telah melakukan beberapa kebijakan strategis sebagai ikhtiar menuju kemandirian ekonomi, menuju Indonesia yang aman adil makmur buat berdiri di atas kaki kita sendiri,” kata Prabowo

    Pertama, Prabowo telah meneken Kebijakan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025, yang diumumkan dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 17 Februari 2025 kewajiban devisa hasil ekspor disimpan 100% di Indonesia selama 12 bulan.

    “Pertama, tanggal 17 Februari yang lalu kita telah mengumumkan kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui kewajiban penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri,” papar Prabowo

    “Dengan langkah ini yang mulai berlaku mulai Maret tanggal 1, maka Devisa Hasil Ekspor kita diperkirakan akan tambah sebanyak 80 miliar US Dollar Amerika di tahun 2025 karena kita mulai satu Maret diperkirakan 1 tahun akan mencapai minimal 100 miliar dolar devisa kita,” jelas Prabowo.

    Kedua, Prabowo juga bersyukur dan bangga atas lahirnya Danantara Indonesia (Daya Anagata Nusantara) yang juga baru saja diluncurkan pada 24 Februari 2025 lalu.

  • Korupsi Rp193,7 Triliun di Tubuh Pertamina, Prabowo Subianto Janji Bersihkan Semua yang Terlibat

    Korupsi Rp193,7 Triliun di Tubuh Pertamina, Prabowo Subianto Janji Bersihkan Semua yang Terlibat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus dugaan korupsi yang dilakukan pejabat Pertamina dengan cara mengoplos Pertalite menjadi Pertamax, menuai perhatian luas publik. Betapa tidak, korupsi yang dilakukan merugikan negara ratusan triliun rupian.

    Kasus ini juga semakin menambah kecaman publik mengingat gaji yang diterima para pejabat tinggi Pertamina itu terbilang fantastis. Diperkirakan mencapai puluhan miliar per tahun.

    Merespons hal itu, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan membersihkan semua yang terlibat dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah.

    Hal itu disampaikan Prabowo seusai peluncuran Bank Emas di The Gade Tower, Jakarta Pusat, pada Rabu (26/2). “Lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke, kami akan bersihkan,” ucap Prabowo kepada wartawan.

    Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku akan menegakkan hukum demi kepentingan rakyat. “Kami akan tegakkan, kami akan membela kepentingan rakyat,” kata Presiden Prabowo.

    Sebelumnya, Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menetapkan Dirut PPN, Riva Siahaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.

    Selain itu, dia juga menjadi tersangka produk kilang BUMN distributor BBM periode 2018 hingga 2023.

    Penyidikan yang dilakukan berdasarkan berbagai surat perintah penyidikan ini mengungkapkan adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara hingga Rp193,7 triliun.

    Kejaksaan Agung menemukan bukti bahwa tersangka melakukan rekayasa dalam pengelolaan minyak mentah domestik sehingga lebih memilih impor dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan produksi dalam negeri.

  • Jalan Masa Depan Lebih Cerah, PT Vale Bukukan Laba Bersih AS,8 juta Selama 2024

    Jalan Masa Depan Lebih Cerah, PT Vale Bukukan Laba Bersih AS$57,8 juta Selama 2024

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – PT Vale Indonesia Tbk (“PT Vale” atau “Perseroan”, IDX Ticker: INCO) dan entitas anaknya (secara bersama-sama disebut sebagai “Grup”) hari ini mengumumkan capaian kinerja yang telah diaudit untuk tahun 2024. Produksi nikel dalam matte dan pengiriman nikel matte Perseroan pada tahun 2024 masing-masing sekitar 1% dan 2% lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi produksi dan pengiriman pada tahun 2023.

    “Tahun 2024 telah menjadi perjalanan yang luar biasa, penuh dengan pencapaian, tantangan, dan pelajaran berharga. Saat kita merenungkan tahun ini, kita merayakan pencapaian kita dan mempertimbangkan tantangan yang telah kita atasi dan yang masih ada di depan. Tahun ini adalah tentang pertumbuhan, transformasi, adaptasi, dan menciptakan cerita yang lebih besar dan lebih bermakna lagi,” kata Febriany Eddy, CEO dan Presiden Direktur Perseroan, melalui siaran pers yang diterima media ini, Rabu (26/2/2025).

    Salah satu pencapaian menonjol kami tahun ini adalah berhasil menyelesaikan proses divestasi, berkat dukungan luar biasa dari Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan utama seperti MIND ID, Vale Canada Limited, dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.

    Proses ini tidak hanya memenuhi persyaratan regulasi; tetapi juga memperkuat hubungan strategis kami dengan negara. Tonggak sejarah ini menandai masuknya PT Vale ke era baru tata kelola perusahaan, mengadopsi praktik terbaik sebagai perusahaan publik.

    “Ke depan, kami bertujuan untuk meninjau dan meningkatkan proses dan sistem bisnis kami agar lebih efisien dan efektif,” kata Febriany.

  • Resmikan Bank Emas, Prabowo Subianto Sebut akan Tingkatkan PDB hingga Rp245 Triliun dan 1,8 Juta Lapangan Kerja

    Resmikan Bank Emas, Prabowo Subianto Sebut akan Tingkatkan PDB hingga Rp245 Triliun dan 1,8 Juta Lapangan Kerja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia yang pertama di RI, Rabu (26/2).

    “Saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan ini meresikan layanan bank emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. Terima kasih,” kata Prabowo saat peluncuran Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia di The Gade Tower, Jakarta Pusat.

    Presiden Prabowo mengatakan bahwa dengan adanya bank emas ini, anak meningkatkan produk domestik bruto (PDB) Indonesia hingga Rp 245 triliun, dan membuka 1,8 juta lapagan kerja baru.

    “Kemudian, memperluas devisa dan membantu menghemat devisa negara,” ungkap Ketua Umum Partai Gerindra, itu.

    Hal itu lantaran dari hulu hingga hilir emas akan diolah dan disimpan di dalam negeri dan tidak mengalir ke luar. “Meningkatkan juga pengendalian stabilitas moneter melalui mekanisme likuidasi likuiditas emas kepada bank emas,” tuturnya.

    Prabowo menjelaskan, Bank Emas resmi diluncurkan menjelang 80 tahun Indonesia merdeka. Ia tak memungkiri, Indonesia merupakan negara keenam yang mempunyai cadangan emas terbesar di dunia.

    Prabowo menyampaikan terima kasih kepada para jajaran menteri Kabinet Merah Putih yang telah bekerja keras untuk bisa membangun Bank Emas.

    “Saya ucapkan terima kasih atas semua pihak yang telah bekerja keras untuk mencapai hari ini,” ucap Prabowo.

    Ketua Umum Partai Gerindra itu memahami bahwa membutuhkan waktu lama atau selama 4 tahum untuk bisa mendirikan Bank Emas. Menurutnya, rancangan Bank Emas sudah menjalani proses sejak masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Karena itu, Prabowo menyampaikan terima kasih kepada Jokowi.