Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Komisi XII DPR Sidak SPBU, Hasil Awal Tak Temukan Keganjilan

    Komisi XII DPR Sidak SPBU, Hasil Awal Tak Temukan Keganjilan

    FAJAR.O.ID, JAKARTA — Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengatakan hasil inspeksi mendadak yang dilakukan komisinya ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina di Jakarta, Kamis (27/2), tidak menemukan adanya keganjilan.

    “Kalau keganjilan kami belum menemukan ya,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikan Bambang menyusul munculnya isu pertalite (RON 90) dioplos menjadi pertamax (RON 92) seiring temuan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah oleh anak usaha PT Pertamina (Persero).

    Meski demikian, dia mengatakan pihaknya masih akan menunggu kepastian resminya berdasarkan hasil uji laboratorium Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) terhadap sampel bahan bakar minyak (BBM) yang diambil saat inspeksi mendadak (sidak) itu.

    “Yang jelas, kami akan tunggu hasil uji lab-nya. Mudah-mudahan enggak ada masalah ya sehingga itu clear-lah ya masalah ini (pertamax dioplos pertalite),” ucapnya.

    Bambang menambahkan, “Kalau yang lain-lainnya mengenai masalah takaran dan sebagainya, saya pikir pas, enggak ada masalah.”

    Di tengah isu bensin oplosan tersebut, Bambang menjelaskan bahwa sidak yang dilakukan Komisi XII DPR untuk memastikan bahwa tidak ada penurunan kualitas jenis BBM yang dijual di SPBU Pertamina.

    “Kami ingin memberikan kepastian dan menjaga kepercayaan publik terhadap produk-produk BBM yang dipasarkan sudah sesuai dengan persyaratan dari Kementerian ESDM,” tuturnya.

    Dia mengatakan sidak yang dilakukan Komisi XII DPR  juga dalam rangka memastikan kesiapan pasokan BBM di pasaran mencukupi jelang Ramadhan.

  • NCW Dukung Bersih-Bersih BUMN Demi Danantara Bebas Korupsi

    NCW Dukung Bersih-Bersih BUMN Demi Danantara Bebas Korupsi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Nasional Corruption Watch (NCW) Donny Manurung menilai pemberantasan korupsi di badan usaha milik negara (BUMN) sebagai langkah untuk memastikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) bersih dari korupsi.

    “Langkah bersih-bersih ini bukan hanya dinantikan masyarakat Indonesia, tetapi juga menjadi sinyal positif bagi investor global. Dengan BUMN yang bersih dan transparan, investor tidak akan takut lagi berurusan dengan Indonesia,” ucap Donny dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, pengungkapan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada 2018–2023 berkaitan erat dengan kebijakan terbaru pembentukan superholding Danantara, di mana Pertamina menjadi bagian di dalamnya.

    “Presiden Prabowo (Subianto) ingin memastikan bahwa Danantara benar-benar bersih dari praktek korupsi, sebuah langkah yang tentunya menjadi angin segar bagi masyarakat dan dunia investasi,” kata dia.

    Di sisi lain, Donny menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi dalam kasus tersebut harus berjalan maksimal. Ia mengingatkan agar tidak ada kompromi dalam memberikan hukuman kepada para pelaku kejahatan ekonomi ini.

    “Kita harus pastikan para koruptor ini mendapat hukuman seberat-beratnya. Jangan sampai mereka hanya mendapat hukuman ringan, karena ini menyangkut reputasi pemerintah dan juga indeks persepsi korupsi Indonesia di mata dunia,” ucapnya.

    Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada 2018–2023.

  • Elit Gerindra Puji Ahok yang Siap Buka-bukaan Soal Kasus Pertamina: Saya Katakan Sejak 2019 Ahok The Best

    Elit Gerindra Puji Ahok yang Siap Buka-bukaan Soal Kasus Pertamina: Saya Katakan Sejak 2019 Ahok The Best

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Elit Partai Gerindra, Arief Poyuono mendukung sikap mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk membongkar kasus korupsi di Pertamina.

    Arief Poyuono mengungkit pernyataannya di tahun 2019 silam yang mendukung Ahok jadi Direktur Utama di Pertamina untuk melawan mafia gas.

    “Sudah saya katakan sejak 2019 Ahok the best @prabowo @jokowi @Dennysiregar7 @berlianidris @BosPurwa,” kata Arief Poyuono dalam akun X pribadinya, Sabtu, (1/3/2025). 

    Sebelumnya, Ahok mengaku siap buka-bukaan terkait korupsi di Pertamina.

    Hal tersebut Ahok ungkapkan, menanggapi pernyataan Kejaksaan Agung yang menyebut membuka kemungkinan akan memanggil Ahok untuk diperiksa terkait kasus korupsi di Pertamina.

    “Saya kira itu sangat bagus. Kalau minta keterangan aparat, jaksa,” kata Ahok dikutip dari YouTube Narasi TV, Sabtu (1/3/2025).

    Ahok mengatakan, dirinya punya rekaman dan notulensi tiap rapat selama menjabat Komut Pertamina. Lebih jauh, ia mengatakan apa yang terjadi di Pertamina hari ini, merupakan praktik yang sudah lama.

    “Menurut saya ini permainan sudah lama, yang masing-masing penguasa tidak mau stop,” ujar Ahok.

    Di sisi lain, Ahok mengatakan saat jadi Komut selalu mengancam memecat bawahannya di Pertamina ketika ngeyel. Namun dia tidak punya kewenangan untuk memecat.

    “Kalian jangan anggap saya enggak berdaya hari ini. Mungkin ada yang menganggap saya macan ompong di Pertamina,” ucapnya.

    “Tapi tunggu. Semua catatan yang saya pegang, suat hari ganti rezim, kupenjarakan kalian semua. Catat baik-baik kalimat saya,” tambahnya.

  • Kades Kohod Bantah Denda Rp48 Miliar dari KKP, Kuasa Hukum Sebut Tidak Berdasar

    Kades Kohod Bantah Denda Rp48 Miliar dari KKP, Kuasa Hukum Sebut Tidak Berdasar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin melalui kuasa hukumnya Yunihar menanggapi persoalan hukuman denda administratif sebesar Rp48 miliar yang dilayangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada kliennya terkait dengan pembangunan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

    Menurut Yunihar, bila sangkaan terhadap kliennya tersebut merupakan hal yang tidak berdasar dan relevan sehingga terlihat dipaksakan untuk menjerat kliennya itu.

    “Tanggapan kami bahwa pernyataan Menteri KKP tidak mendasar. Semua yang di sampaikan yang terhormat Menteri KKP,” ucapnya di Tangerang, Sabtu.

    Ia mengaku hingga saat ini pihaknya belum mengetahui dan belum menerima surat penetapan sebagai tersangka dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait pemagaran laut Tangerang yang disebutkan dilakukan Arsin selaku Kades Kohod.

    “Karena kami belum tahu pertimbangan dan isi surat penetapannya sehingga mohon belum bisa banyak menanggapi,” ujarnya.

    Meski demikian, kuasa hukum Kades Arsin tetap akan menghargai hasil keputusan dan tugas serta kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut.

    “Sekalipun demikian kami hargai sebagai tupoksi beliau. Tapi hingga hari ini klien kami belum tahu dan belum menerima pemberitahuan resminya, kami tahu nya dari berita, jika pemberitahuan resminya sudah kami terima akan kami sampaikan dan diskusikan dengan klien mengingat klien saat ini di dalam tahanan,” jelas dia.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa Kepala Desa Kohod dan staf diberi waktu 30 hari untuk membayar denda administratif sebesar Rp48 miliar terkait dengan pembangunan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

  • Tinjau Gudang Bulog dan Pasar, Gubernur Sulsel: Stok Beras Aman

    Tinjau Gudang Bulog dan Pasar, Gubernur Sulsel: Stok Beras Aman

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memastikan ketersediaan beras Bulog aman, usai mengecek langsung stok beras yang tersedia di gudang Bulog, Makassar, Sabtu.

    Saat ini, stok beras di Sulawesi Selatan mencapai 184 ribu ton, dengan target peningkatan hingga 509 ribu ton.

    “Kita optimistis berada dalam zona hijau. Stok beras aman, yang perlu kita perhatikan hanya beberapa komoditas tertentu seperti Cabai. Namun, kita akan terus memantau perkembangan harga setiap hari,” ujarnya.

    Pada kesempatan ini, Andi Sudirman bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (Appi) juga melakukan kunjungan ke pasar tradisional guna mengecek langsung harga sejumlah komoditi pada momentum Ramadhan ini.

    Kunjungan Appi dan Andi Sudirman diawali di Pasar Terong, untuk mengecek harga kebutuhan pokok di pasar tersebut.

    Appi menyapa masyarakat yang antusias menyambutnya dengan yel-yel “Wattunami!” sebagai bentuk dukungan terhadap Appi yang baru dilantik sebagai Wali Kota Makassar.

    Ia menyampaikan dari hasil tinjauan, ditemukan adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas, terutama Cabai Rawit Merah.

    “Harga cabai rawit merah mengalami lonjakan signifikan dari Rp35 ribu per kilogram menjadi Rp75 ribu per kilogram dalam dua minggu terakhir,” ujar Wali Kota Makasar Munafri Arifuddin.

    Ia menyampaikan pemerintah akan mengkaji penyebab kenaikan harga pangan tersebut.

    “Seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur, kita akan mencari cara untuk mengintervensi kondisi ini. Apakah ada anomali pada distribusi atau memang suplai yang berkurang, akan kami kaji,” ujarnya. (*)

  • Siap Bersaing di Pasar Nasional, Muhammadiyah Luncurkan MentariMart

    Siap Bersaing di Pasar Nasional, Muhammadiyah Luncurkan MentariMart

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Memasuki bulan suci Ramadan, Muhammadiyah kembali memperkenalkan gebrakan barunya dalam jaringan ritel besar.

    Jaringan ritel yang diluncurkan, diprediksi untuk bersaing di tingkat nasional. Peluncuran ini digelar di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Bidang Ekonomi Muhammadiyah.

    Langkah ini merupakan strategi Muhammadiyah dalam membangun ekosistem ekonomi Syariah mandiri dan memperkuat jaringan bisnis.

    Siap bersaing dengan nama MentariMart, yang hadir untuk memberdayakan UMKM agar berkembang di tengah dominasi ritel besar.

    Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si., selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah, menegaskan dukungan Muhammadiyah terhadap kebijakan ekonomi nasional, kedaulatan pangan, pemenuhan gizi, dan efisiensi ekonomi.

    “Muhammadiyah tidak hanya bergerak dalam bidang keagamaan dan sosial, tetapi juga ingin memajukan ekonomi rakyat. Kita harus berani berkolaborasi dan membangun kekuatan ekonomi yang lebih mandiri,” ujar Haedar, dikutip Sabtu (1/3/2025).

    Muhammadiyah juga berkomitmen dalam membangun warung kecil agar tetap bertahan dan terus berkembang.

    Selain itu, Majelis Ekonomi Muhammadiyah juga siap memberdayakan warung-warung tersebut guna meningkatkan pendapatan.

    “Kalau warung-warung kecil kekurangan modal, kita bantu. Kalau barangnya tidak terjamin, kita pasok dengan produk yang lebih berkualitas. Majelis Ekonomi Muhammadiyah siap memberdayakan mereka agar naik kelas,” tambahnya

    Haedar menegaskan bahwa Muhammadiyah bukan bagian dari ekonomi konglomerasi, melainkan ekonomi rakyat yang harus berkembang dengan keberanian dan inovasi.

  • Tersangka Kasus Korupsi Pertamina, Ahok Ngaku Pernah Maki-maki dan Ancam Pecat Riva Siahaan

    Tersangka Kasus Korupsi Pertamina, Ahok Ngaku Pernah Maki-maki dan Ancam Pecat Riva Siahaan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku pernah memaki-maki Riva Siahaan. Direktur Utama (Dirut) Pertamina Patra Niaga yang ditetapkan tersangka dugaan korupsi oplosan Bahan Bakar Minyak (BBM).

    “Saya sudah teriak berapa kali gue pecat lu,” kata Ahok dikutip dari YouTube Narasi TV, Sabtu (1/3/2025).

    Di momen saat jadi Komisaris Utama (Komut) itu, Ahok bahkan mengatakan hal tersebut dilakukannya bukan hanya sekali. Tapi nyaris tiap pekan.

    “Maki-maki hampir tiap minggu,” ujarnya.

    Ia lalu menjelaskan beberapa momen yang dimaksud. Yakni saat Ahok memerintahkan Riva agar pembayaran tunai ditiadakan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

    “Saya kasih contoh ya. Saya minta tunai dihilangkan di SPBU,” tuturnya.

    Ketika Riva ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Ia mengaku tak terlalu kaget.

    “Iya (tidak kaget). Tapi saya tidak pernah berpikir dia kena kasus markup markup. Karena bukan ranah saya. Tapi kalau marah karena mereka tidak kerjakan, saya sudah marah berkali-kali karena lambat masuk digital,” jelansya.

    Selama ia menjabat Komut Pertamina, Ahok mengatakan sudah bekerja semaksimal mungkin. Namun ia keterbatasan wewenang, karena hanya menjabat Komut, bukan Direktur Utama (Dirut).

    “Kenapa gak bisa sikat semua? Lo kasih gue Dirut dong. Gue pecatin-pecatin tiap Minggu,” terangnya.
    (Arya/Fajar)

  • Ahok Senang Jika Dipanggil Kejagung Soal Pertamina, Jhon Sitorus Ungkit Saat Jadi Saksi Kasus Suap Reklamasi oleh Sanusi

    Ahok Senang Jika Dipanggil Kejagung Soal Pertamina, Jhon Sitorus Ungkit Saat Jadi Saksi Kasus Suap Reklamasi oleh Sanusi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Media Sosial Jhon Sitorus mendukung jika Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengenai Mega korupsi yang terjadi di Pertamina Patra Niaga.

    Sebagai mantan Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Ahok dinilai memiliki pengetahuan luas terkait apa yang selama ini terjadi di Pertamina.

    “Saya juga senang jika Ahok diperiksa oleh Kejaksaan Agung, apalagi kalau pemeriksaannya secara terbuka,” ujar Jhon di X @JhonSitorus18 (1/3/2025).

    Dikatakan Jhon, dirinya mengingat ketika Ahok dipanggil menjadi saksi di sidang kasus suap Reklamasi oleh mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi.

    Saat itu, Sanusi didakwa menerima suap Rp2 miliar terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah mengenai zonasi pesisir untuk proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

    “Kita disuguhkan dengan tontonan gratis dan penuh daging soal ilmu hukum dan logika di depan pengadilan,” terangnya.

    Jhon menuturkan bahwa Ahok paham mengenai detil soal apa yang dia kerjakan dalam ranah komisaris Pertamina.

    “Yang jelas, Ahok tidak pernah lari atau mangkir. Ahok selalu hadir dengan tegak kepala,” tandasnya.

    Terpisah, Elite Partai Demokrat, Andi Arief, menyoroti polemik dugaan korupsi di PT Pertamina Patra Niaga dan mempertanyakan kinerja Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selama menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.

    Andi Arief menyinggung pembangunan kilang minyak yang sudah lama menjadi isu publik.

    Ia mempertanyakan berapa banyak kilang yang telah dibangun selama Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.

  • Bank Emas Pegadaian Diluncurkan, Direktur Utama BRI Sebut Jadi Sumber Pertumbuhan Baru

    Bank Emas Pegadaian Diluncurkan, Direktur Utama BRI Sebut Jadi Sumber Pertumbuhan Baru

    “Ada yang di bawah bantal, ada di toilet, di balik batu bata, dimasukin dalam situs. Ini realitas,” ujar Erick Thohir.

    Menurut Sunarso, keberadaan Bank Emas memberikan dampak positif untuk memonetisasi potensi emas yang selama ini belum masuk ke sistem keuangan formal. Dengan begitu, emas yang sebelumnya hanya disimpan secara pribadi dapat dioptimalkan untuk meningkatkan likuiditas dalam perekonomian nasional.  

    “Itu kalau kita monetisasi, menjadi sumber likuiditas pembangunan. Dan bagi BRI, ini adalah sumber pertumbuhan baru,” ujar Sunarso.  

    Selain layanan utama seperti tabungan, deposito, dan kredit emas, Sunarso juga membuka peluang pengembangan produk turunan atau derivatif emas. 

    “Kalau emas ini disekuritisasi, maka itu akan menjadi likuid. Ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.  

    BRI turut memfasilitasi transaksi dalam ekosistem bullion bank, baik secara langsung maupun melalui anak usahanya, Pegadaian. 

    “Lewat BRI langsung enggak? Ada yang lewat BRI langsung karena kan kita fasilitasi dengan BRImo transaksinya. Tapi kemudian kan lewat Pegadaian. Di Pegadaian nanti yang akan punya potensi pertumbuhan, dan itu nanti akan support pertumbuhannya BRI,” ujarnya.  

    Dengan layanan bullion bank ini, Sunarso optimistis sektor keuangan nasional dapat lebih berkembang, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan berbasis emas.

  • Dewan Guru Besar UI Rekomendasikan Disertasi Bahlil Dibatalkan, Pengamat: Mereka Punya Alasan Kuat

    Dewan Guru Besar UI Rekomendasikan Disertasi Bahlil Dibatalkan, Pengamat: Mereka Punya Alasan Kuat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Henri Subiakto angkat suara. Terkait usulan pembatalan disertasi Bahlil Lahadalia.

    Setelah Dewan Guru Besar (DGB) Universitas Indonesia mengusulkan pembatalan disertasi Bahlil. Henri mengaku percaya dengan DGB.

    “Saya percaya dengan integritas Dewan Guru Besar UI yang merekomendasi untuk batalkan Disertasi Bahlil,” kata Henri dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (1/2/2025).

    Menurutnya, hal tersebut bentuk dari integritas tinggi. Mengingat Bahlil merupakan Ketua Partai Golkar dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

    “Tentu mereka punya alasan kuat berdasar hati nurani, etika akademis dan kebenaran yang tidak tunduk pada uang dan jabatan tinggi,” jelasnya.

    “Bagaimana menurut Anda?” tambahnya.

    Kasus ini bermula dari polemik gelar doktor (S-3) yang diperoleh Bahlil dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI, yang belakangan ramai diperbincangkan publik.

    Namun, hingga saat ini, pihak UI menegaskan bahwa belum ada keputusan resmi terkait polemik ini. “Bisa saya sampaikan bahwa UI sampai saat ini belum mengeluarkan keputusan resmi apa pun terkait status Pak Bahlil,” ujar Direktur Humas, Media, Pemerintahan, dan Internasional UI, Arie Afriansyah, dilansir dari disway.id.

    Sementara itu, Ketua Dewan Guru Besar (DGB) UI, Harkristuti Harkrisnowo, membenarkan bahwa tim sidang etik telah menyelesaikan tugasnya dan menyampaikan rekomendasi kepada Rektor, Majelis Wali Amanat (MWA), dan Senat Akademik UI.

    “Tim sidang etik DGB UI sudah selesaikan tugasnya dengan menyampaikan rekomendasi kepada Rektor, MWA, dan Senat. Rektor yang harus memutuskan,” jelas Harkristuti.