Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Bebas Stres ke Bandara: Solusi Transportasi Tepat Waktu untuk Profesional dari TRAC

    Bebas Stres ke Bandara: Solusi Transportasi Tepat Waktu untuk Profesional dari TRAC

    4. Jaringan Luas di Berbagai Kota Besar

    Kebutuhan airport transfer dari TRAC tersedia di lebih dari 24 kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Bali. Jaringan yang luas ini memungkinkan pebisnis yang sering bepergian antar kota untuk dengan mudah mengakses layanan yang andal di berbagai lokasi. Fleksibilitas ini sangat memudahkan bagi mereka yang memiliki jadwal padat.

    Berikut daftar bandara yang terdapat layanan Airport Transfer TRAC.

    Bandara International Soekarno Hatta, Jakarta

    Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta

    Bandara Husein Sastranegara, Bandung

    Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin

    Bandara Sepinggan, Balikpapan

    Bandara Hang Nadim, Batam

    Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali

    Bandara Adi Sutjipto, Yogyakarta

    Bandara Internasional Yogyakarta, Yogyakarta

    Bandara Kualanamu, Medan

    Bandara Internasional Lombok Praya, Lombok

    Bandara Sam Ratulangi, Manado

    Bandara Abdul Rahman Saleh, Malang

    Bandara Sultan Mahmud Badaruddin, Palembang

    Bandara Adi Soemarmo, Solo

    Bandara Jenderal Ahmad Yani, Semarang

    Bandara Internasional Juanda, Surabaya

    Bandara Internasional Radin Inten II, Lampung

    5. Layanan Pelanggan Siaga 24 Jam

    Dalam perjalanan bisnis, perubahan mendadak atau situasi darurat bisa terjadi kapan saja. Oleh karena itu, dukungan pelanggan yang responsif sangatlah penting. Layanan Customer Assistance Center dari TRAC siap memberikan bantuan 24 jam sehari, menjamin kenyamanan dan ketenangan bagi para pengguna.

    Fokus Pada Bisnis, Biar Perjalanan Jadi Tanggung Jawab Kami

    Dengan menggunakan layanan transfer bandara profesional, perjalanan bisnis menuju dan dari bandara menjadi lebih lancar dan bebas stres. Waktu yang efisien dan kenyamanan perjalanan menjadi lebih mudah dicapai, memungkinkan para profesional untuk fokus pada agenda bisnis yang lebih penting. Layanan seperti TRAC menjamin kualitas ini.

    Nikmati Promo Spesial dari TRAC

    Untuk pelanggan yang ingin merasakan layanan rental mobil dari TRAC, kini adalah waktu yang tepat untuk memanfaatkan promo yang berlaku saat ini. Promo ini menawarkan potongan Rp.75.000 dengan kode promo TRACXONLINEOKT untuk rental mobil lepas kunci maupun dengan pengemudi yang berlaku untuk pemesanan dan penggunaan hingga tanggal 20 Desember 2025.

  • Kader PSI Bilang Tuduhan Ijazah Palsu Mudah Gugur di Negara Demokrasi, Bagaimana dengan Jokowi?

    Kader PSI Bilang Tuduhan Ijazah Palsu Mudah Gugur di Negara Demokrasi, Bagaimana dengan Jokowi?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur, kembali berkomentar mengenai tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7, Jokowi, yang terus bergulir.

    Dikatakan Dedy, isu seperti itu semestinya mudah gugur di sistem demokrasi modern karena setiap calon pejabat negara harus melewati proses administrasi yang sangat ketat.

    Dedy menjelaskan, dalam negara demokratis, tidak ada ruang bagi proses asal percaya.

    Semua calon pejabat, dari tingkat desa hingga presiden, wajib mengajukan dokumen resmi yang telah dilegalisir dan diverifikasi berlapis oleh lembaga negara.

    “Di negara demokrasi seperti Indonesia, setiap orang yang ingin terlibat dalam urusan kenegaraan harus melewati prosedur yang panjang, rumit, dan ketat. Tidak ada jalan pintas. Tidak ada proses asal percaya,” ujar Dedy di X @DedynurPalakka (23/11/2025).

    Ia menegaskan, kelengkapan administrasi bukan perkara sepele. Satu syarat saja tidak terpenuhi, maka berkas otomatis ditolak dan pendaftaran digugurkan.

    Karena itu, tuduhan liar terkait keaslian dokumen pendidikan, termasuk isu ijazah palsu seharusnya dapat dipatahkan hanya dengan melihat mekanisme formal yang telah ditetapkan negara.

    “Ada verifikasi administratif yang ketat. Dokumen dicek lembar demi lembar, legalisir diverifikasi, dan identitas dicocokkan,” sebutnya.

    “Ada verifikasi faktual, penyelenggara pemilu mencocokkan data langsung ke sekolah, kampus, hingga lembaga penerbit ijazah,” tambahnya.

    Selain itu, kata Dedy, demokrasi menyediakan ruang publik yang sangat terbuka.

  • BRI Manajemen Investasi Catatkan KIK EBA Syariah Perdana di Indonesia

    BRI Manajemen Investasi Catatkan KIK EBA Syariah Perdana di Indonesia

    “Pencatatan KIK EBA Syariah BRI-MI JLB di bursa membuktikan bahwa prinsip Syariah, transparansi, dan nilai ekonomi dapat berjalan beriringan dalam satu instrumen investasi yang kredibel,” ujar Tina Meilina.

    Lebih lanjut, pencatatan KIK EBA Syariah BRI-MI JLB pun diharapkan menjadi momentum bagi akselerasi pertumbuhan instrumen keuangan syariah di Indonesia yang masih memiliki potensi ekspansi besar.

    Melalui pencatatan ini, BRI-MI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ekosistem investasi Syariah nasional, serta mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pembiayaan berkelanjutan yang inklusif dan etis.

    Langkah BRI-MI juga sejalan dengan strategi perusahaan induk dalam memperluas layanan keuangan terintegrasi di seluruh segmen dan memperkuat sinergi antarentitas dalam Grup.

    Sebelumnya, Wakil Direktur Utama BRI Agus Noorsanto dalam Press Conference Kinerja Keuangan BRI Triwulan III 2025 di Kantor Pusat BRI, Jakarta, Kamis (30/10) mengungkapkan bahwa BRI terus berkomitmen untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan secara lebih luas dan terintegrasi yang dilakukan secara Group.

    “Sinergi dengan perusahaan anak menjadi elemen penting yang memperkuat BRI sebagai satu kesatuan entitas untuk memberikan layanan keuangan secara menyeluruh dan mendukung pencapaian kinerja keuangan secara group. Kontribusi positif dari entitas Perusahaan Anak BRI Group yang telah berjalan menunjukkan bahwa strategi integrasi dan kolaborasi antar unit bisnis berjalan semakin optimal,” tutur Agus Noorsanto.

  • Jika Berani Tunjukkan dan Buktikan Ijazahnya, Pakar Hukum Sebut Banyak Hal yang Tidak Perlu Terjadi

    Jika Berani Tunjukkan dan Buktikan Ijazahnya, Pakar Hukum Sebut Banyak Hal yang Tidak Perlu Terjadi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar hukum sekaligus eks Wakil Menteri Hukum dan HAM (WamenkumHAM) era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Denny Indrayana, punya pernyataan menarik di tengah panasnya isu pembahasan ijazah palsu Joko Widodo.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Denny Indrayana menyebut banyak hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

    Hal tersebut tidak perlu bahkan tidak harus terjadi, jika mantan Presiden Jokowi dari awal menunjukkan dan membuktikan ijazahnya asli.

    Ini disebut Denny bisa saja tidak berkepanjangan jika dari awal berani ditunjukkan.

    “Kalau Pak Jokowi sedari awal berani menunjukkan ijazah aslinya,” tulisnya dikutip Minggu (23/11/2025).

    Beberapa yang tidak perlu bahkan tidak terjadi seperti proses pidana yang menjerat beberapa nama. Di mana banyak pihak meyakini hal tersebut adalah kriminalisasi.

    Bahkan sampai rakyat harus dikorbankan hingga mendekam di penjara karena pembahasan isu ini.

    “Tidak perlu ada proses pidana, dan tidak ada rakyat yang masuk penjara,” tuturnya.

    Sebelumnya, Dokter Tifa, Roy Suryo, Rismon Sianipar dan lima orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka.

    Mereka ditetapkan sebagai terangka dalam kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo.

    Seperti diketahui, Baru-baru ini Hakim MK, Arsul Sani, secara terbuka memperlihatkan ijazahnya usai muncul laporan terhadapnya. Arsul Sani bahkan mempersilakan awak media memotret ijazah itu.

    Hal berbeda dilakukan oleh mantan presiden Jokowi. Bukannya memperlihatkan ijazah secara terbuka, ayah Wapres Gibran itu justru melaporkan sejumlah pihak yang meneliti ijazahnya.

  • Islah Bahrawi Sebut Sebagian Anggota PBNU Hanya Numpang Makan: Gak yang Gus, Gak yang Kiai

    Islah Bahrawi Sebut Sebagian Anggota PBNU Hanya Numpang Makan: Gak yang Gus, Gak yang Kiai

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Islam (JMI) Islah Bahrawi menyebut sebagian anggota Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) hanya numpang makan. Bahkan yang berpredikat Gus atau Kiai.

    “Sebagian dari yang jadi anggota PBNU itu hanya numpang makan saja. Gak yang Gus, gak yang Kyai,” kata Islah dikutip dari unggahannya di X, sabtu (22/11/2025).

    Menurutnya, para pengurus tersebut layaknya pengamen. Menjual nama PBNU kesana kemari.

    Tujuannya, mencari uang. Selain itu mengejar jabatan.

    “Mereka hanya jadi pengamen, jualan PBNU ke sana kemari untuk cari cuan dan jabatan,” terangnya.

    Tidak sampai disitu, Islah bahkan mengatakan anggota PBNU rela memecah belah PBNU itu sendiri.

    “Bahkan rela memecah belah PBNU karena diperintah BOHIR,” ucapnya.

    Islah lalu menyinggung Muhammad Hasyim Asy’ari. Ulama yang menjai pemimpin peratma PBNU.

    “Mbah Hasyim pasti sedih melihat semua ini,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menghebohkan publik. Itu setelah rapat Harian Syuriah PBNU pada 20 November 2025 memutuskan untuk mendesak Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatannya.

    Rapat Harian Syuriah dengan keputusan mendesak Yahya Cholil mundur, digelar pada Kamis (20/11) di Hotel Aston City Jakarta yang diikuti 37 dari 53 orang pengurus harian syuriah PBNU. Risalah rapat ini ditandatangani oleh pimpinan rapat sekaligus Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar.

    Dalam keputusan rapat tersebut, Syuriah PBNU meminta Yahya Cholil mengundurkan dari dari jabatannya dalam waktu 3 X 24 jam. Namun jika desakan itu tidak dilakukan, maka dengan sendirinya Yahya Cholil Staquf dinyatakan dipecat sebagai Ketua Umum PBNU.

  • Indonesia Siapkan Pasukan Perdamaian ke Gaza, Dino Patti Djalal: Jangan Sampai TNI Diberi Tugas Lucuti Senjata Hamas

    Indonesia Siapkan Pasukan Perdamaian ke Gaza, Dino Patti Djalal: Jangan Sampai TNI Diberi Tugas Lucuti Senjata Hamas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia saat ini tengah mempersiapkan mengirim 20.000 pasukan TNI ke Jalur Gaza Palestina.

    Mabes TNI pun sedang menunggu mandat dari Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perihal pengiriman pasukan bantuan kemanusiaan untuk Gaza, Palestina.

    Menanggapi hal itu, mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, meminta agar prajurit TNI jangan sampai ditugaskan melucuti senjata Hamas.

    “Kalau Indonesia kelak kirim pasukan penjaga perdamaian di Gaza, yang harus dipastikan: jangan sampai TNI diberi tugas untuk melucuti senjata Hamas,” tulis Dino melalui keterangan tertulisnya di media sosial X, dikutip Sabtu (22/11/2025).

    Menurutnya, Indonesia harus mencegah agar tidak terjadi bentrok fisik antara TNI dengan Hamas karena bakal berdampak mencoreng citra TNI.

    “Kita harus cegah skenario di mana TNI bisa bentrok fisik dengan Hamas di Gaza, karena ini akan coreng citra TNI di dalam dan luar negeri,” tegas Dino.

    “Jaminan ini harus jelas tercermin dalam mission statement dari PBB yang nantinya akan diberikan kepada Peacekeepers Indonesia,” tutup Dino Patti Djalal.

    Sebelumnya diberitakan, Kapuspen Mabes TNI, Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah, mengatakan bahwa untuk saat ini, sembari menunggu mandat, TNI selalu mempersiapkan seleksi rutin dari masing-masing matra untuk dikirim sebagai pasukan perdamaian.

    “TNI berada pada tahap kesiapsiagaan standar. Untuk proses seleksi, masih di tingkat matra masing-masing berupa perencanaan, sambil menunggu mandat final Dewan Keamanan (DK) PBB dan keputusan politik pemerintah,” jelas Freddy, dikutip Rabu (19/11/2025).

  • Mulai 2026, Tukin PNS Bakal Berubah Total, Menkeu Purbaya Dorong Sistem Baru

    Mulai 2026, Tukin PNS Bakal Berubah Total, Menkeu Purbaya Dorong Sistem Baru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tukin atau tunjangan kinerja PNS bakal berubah total. Itu setelah Menkeu Purbaya resmi mendorong sistem baru yang seragam dan berbasis kinerja murni.

    Mulai 2026, nilai Tukin ditentukan capaian individu, bukan instansi, bukan lokasi, bukan sekadar hadir.

    Reformasi ini dipakai untuk menutup gap Tukin antar-K/L yang selama ini timpang. ASN dengan kinerja kuat bisa naik pendapatan, yang lemah bisa turun.

    Sertifikasi digital juga mulai jadi syarat untuk akses Tukin tinggi.

    Reformasi ini diprediksi mengubah kultur kerja ASN jadi lebih kompetitif dan meritokratis.

    Alasan perombakan skema pembayaran Tukin PNS oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sederhana.

    Terpisah, Menteri PAN-RB Rini Widyantini menegaskan target tahun 2026, Tukin akan lebih ditentukan oleh capaian individu, bukan lokasi ataupun “privilege” instansi.

    Merit system bakal ditegakkan lebih murni yang dampaknya jelas terkait kultur kinerja ASN bakal berubah.

    Termasuk motivasi, mobilitas antar-instansi, hingga distribusi talenta ikut terdorong.

    Tukin nanti dihitung pakai indikator ketat dan terpusat, kinerja nyata akhirnya jadi penentu utama. (bs-sam/fajar)

  • Osaka Residences, Hunian Tiga Lantai Bergaya Terrace House Hadir di PIK2

    Osaka Residences, Hunian Tiga Lantai Bergaya Terrace House Hadir di PIK2

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PIK2 merilis Osaka Residences, hunian tiga lantai berkonsep terrace house yang ditujukan untuk keluarga muda yang membutuhkan rumah kompak namun tetap nyaman. Proyek ini mengedepankan efisiensi ruang dengan desain yang terang, modern, dan memaksimalkan fungsi tiap lantai.

    Hunian ini mengangkat slogan “Small Space but Bigger & More Experiences” yang menggambarkan bagaimana ruang terbatas bisa dibuat menjadi tempat tinggal yang tetap lapang dan menyenangkan. Pencahayaan alami dan teras luas menjadi elemen utama desain.

    “Melalui Osaka Residences, kami ingin menghadirkan hunian yang bukan hanya indah dipandang, tetapi juga fungsional, sehat, dan relevan dengan kebutuhan keluarga modern masa kini,” ujar Direktur Marketing PIK2, Lucia Aditjakra.

    Osaka Residences berada di pusat kawasan PIK2 dan dekat dengan sejumlah fasilitas utama. RS Hermina dan clubhouse Osaka Apartment berada sekitar 200 meter, Rukan Osaka sekitar 100 meter, serta area greenbelt 60 hektar yang menyediakan jogging track dan ruang terbuka berada sekitar 500 meter. Akses menuju Taman Doa Our Lady of Akita, Verde Sports Club, Fresh Market, Hawker Center, dan Pantai Pasir Putih juga tak jauh dari lokasi.

    Setiap unit mengusung fasad modern dan menyediakan area teras untuk bersantai. Ada pula ruang santai tambahan yang bisa dimanfaatkan untuk me-time atau aktivitas ringan. Selain itu, penghuni mendapat akses eksklusif ke fasilitas clubhouse yang terintegrasi dengan apartemen.

    “Kami ingin menciptakan lingkungan hidup yang terintegrasi di mana penghuni bisa bekerja, bersantai, dan menikmati waktu bersama keluarga tanpa harus pergi jauh dari rumah,” kata Lucia.

  • Daniel Tarigan Bilang Perhitungan Kerugian Negara di Sejumlah Kasus Korupsi adalah Opini, Bukan Fakta, Kok Bisa?

    Daniel Tarigan Bilang Perhitungan Kerugian Negara di Sejumlah Kasus Korupsi adalah Opini, Bukan Fakta, Kok Bisa?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat bisnis dan kebijakan publik, Daniel Christian Tarigan, mendadak mencuri perhatian lewat penjelasannya mengenai polemik perhitungan kerugian negara dalam berbagai kasus korupsi.

    Dikatakan Daniel, angka kerugian negara yang kerap diumumkan penegak hukum bukanlah sebuah fakta mutlak, melainkan hitungan yang sifatnya bisa diperdebatkan.

    Tarigan menyebut bahwa publik selama ini hanya menerima angka kerugian negara sebagai sesuatu yang final tanpa memahami bahwa dasar perhitungan tersebut tidak tunggal.

    “Kerugian negara itu opini, bukan fakta. Kita bahas pakai konsep akuntansi dan hukum pidana,” ujar Daniel dikutip dari Instagram pribadinya @danielchtarigan (22/11/2025).

    Ia menjelaskan, metode penilaian dalam akuntansi bisa menghasilkan angka kerugian yang berbeda, sekalipun objek yang dinilai sama.

    Perbedaan asumsi, pendekatan, hingga perspektif, membuat nilai kerugian bisa berubah drastis.

    “Beda metode, beda angka kerugian,” ucapnya.

    Daniel kemudian mencontohkan kasus penjualan aset negara. Jika memakai Historical Cost, transaksi bisa dinilai menguntungkan.

    Namun ketika dibandingkan dengan nilai pasar atau fair value, justru tampak seperti kerugian. Bahkan pendekatan opportunity cost dapat memunculkan angka berbeda lagi.

    “Jadi, untung atau rugi? Tergantung metode mana yang lu pilih,” katanya.

    Karena itu, ia menilai bahwa kerugian negara pada dasarnya adalah judgment call bukan fakta objektif.

    Bahkan dalam laporan keuangan saja, perbedaan metode penyusutan bisa mengubah besar kecilnya keuntungan.

  • PSI Siapkan Kaesang Jadi Presiden Seperti Jokowi

    PSI Siapkan Kaesang Jadi Presiden Seperti Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, kembali melontarkan pernyataan optimistis mengenai masa depan politik Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep.

    Dikatakan Ali, bukan hal mustahil jika putra bungsu Presiden Jokowi itu suatu hari kelak duduk di kursi RI 1.

    Dalam Rakorwil PSI se-Sultra yang digelar di Kendari, Jumat (21/11/2025) kemarin, Ali menyampaikan ajakan kepada seluruh kader untuk lebih masif memperkenalkan Kaesang kepada publik.

    Termasuk, kata Ali, melalui pemasangan foto Ketua Umum PSI di berbagai kegiatan.

    “Nanti kalau saya lihat ketum keliling, begitu masuk perbatasan, bandara, semua gambar ketum,” ujar Ali.

    “Siapa tahu ketum kita (PSI) ini 10 tahun yang akan datang jadi presiden kita. Siapa tahu,” tambahnya.

    Ali mengakui bahwa saat ini Kaesang mungkin belum menunjukkan ketertarikan untuk maju sebagai calon presiden.

    Namun, ia mengingatkan bahwa perjalanan politik seseorang bisa berubah kapan saja.

    “Manusia boleh berencana, Allah yang menentukan. Hari ini belum tentu mau, dipaksa juga dia tidak mau. Namun, kalau takdir Allah yang menentukan, siapa yang mau tolak?,” imbuhnya.

    Karena itu, menurut Ali, PSI harus sejak dini membangun pengenalan publik terhadap figur Kaesang.

    Ia menegaskan pentingnya kesiapan partai untuk melahirkan pemimpin, bukan sekadar mengikuti arus politik partai besar.

    “Jadi, sebelum itu kita (PSI) sudah harus memperkenalkan kepada masyarakat,” terangnya.

    Ali bilang, PSI tidak ingin selamanya berada di posisi sebagai pengikut dalam konstelasi politik nasional.