Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Mentan Amran Dorong Aparat Bongkar Praktik Ayam Gelonggongan: Kasihan Masyarakat

    Mentan Amran Dorong Aparat Bongkar Praktik Ayam Gelonggongan: Kasihan Masyarakat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Praktik ayam gelonggongan, yakni ayam yang disuntik air untuk menambah berat sebelum dijual marak terjadi di bulan Ramadan. Mengingat kebutuhan daging ayam meningkat.

    Misalnya saja ditemukannya kasus di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Pelaku praktik curang ini telah diamankan aparat penegak hukum.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendorong aparat menindak tegas praktik ayam gelonggongan.

    Menurut dia, praktik tersebut tidak hanya merugikan konsumen secara ekonomi, tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat. Ia menegaskan bahwa segala bentuk kecurangan dalam pangan yang membahayakan kesehatan masyarakat adalah pelanggaran serius yang tidak akan ditoleransi.

    “Kita harus jaga konsumen. Ini harus ditindak tegas. Nggak boleh bermain-main. Kasihan masyarakat,” ujar Mentan Amran saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, dalam rangka memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pangan pada hari kedua Ramadan..

    Mentan Amran menjelaskan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan Kapolri, Bareskrim, serta seluruh aparat penegak hukum di daerah untuk memperketat pengawasan terhadap distribusi pangan, termasuk daging ayam. Ia memastikan bahwa segala bentuk pelanggaran akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.

    “Kami terus memantau seluruh Indonesia. Jangan sampai ada pelanggaran seperti ini. Apalagi kalau menyangkut kesehatan manusia, itu pelanggaran berat,” tegasnya.

    Selain ayam gelonggongan, Mentan Amran juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga bahan pokok lainnya, seperti beras dan minyak goreng, agar masyarakat bisa menjalankan ibadah puasa dengan nyaman dan tanpa beban. Dalam sidaknya di Pasar Induk Cipinang, ia menemukan adanya kenaikan harga beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan langsung meminta pedagang serta distributor untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

  • Eks Waketum Gerindra: Capres-Cawapres Akan Menang Jika Didukung Dana Hasil Korupsi Pertamina

    Eks Waketum Gerindra: Capres-Cawapres Akan Menang Jika Didukung Dana Hasil Korupsi Pertamina

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, menyoroti dugaan skandal korupsi besar-besaran di tubuh PT Pertamina.

    Ia menilai bahwa dana hasil korupsi tersebut bisa menjadi modal besar untuk mengendalikan Pemilu 2029, termasuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    “Pasti Capres-Cawapres akan menang jika didukung dana hasil korupsi Pertamina yang Rp1000 Triliun,” ujar Poyuono di X @bumnbersatu (3/3/2025).

    Dikatakan Poyuono, jumlah tersebut sangat besar dan cukup untuk membiayai berbagai aspek dalam kontestasi politik.

    “Seng ada lawan kita di pilpres 2029,” tukasnya.

    Arief bahkan menyebut bahwa uang hasil dugaan korupsi ini bisa digunakan untuk membeli partai politik, media, hingga membayar buzzer dan influencer guna membentuk opini publik.

    “Beli Parpol, Media, Buzzer, Influencer. Menang diatas 75 persen up,” tandasnya.

    Seperti diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang PT Pertamina Patra Niaga, yang menyebabkan negara merugi hingga Rp193,7 triliun.

    Sejauh ini, sembilan tersangka telah ditetapkan. Perbuatan para tersangka ini menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah fantastis, nyaris tembus Rp1.000 Triliun.

    Kejagung menegaskan bahwa pengusutan kasus ini akan terus berlanjut dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru, termasuk dari kalangan pejabat yang lebih tinggi.

    (Muhsin/fajar)

  • Temui Jaksa Agung hingga Larut Malam, Erick Thohir Akui Bahas Kasus Korupsi Pertamina, Kecurigaan Publik Bertambah

    Temui Jaksa Agung hingga Larut Malam, Erick Thohir Akui Bahas Kasus Korupsi Pertamina, Kecurigaan Publik Bertambah

    John Sitorus pun meminta agar Erick Thohir diperiksa kejagung. Jika hal tersebut tidak terjadi maka menurutnya ada sesuatu di balik pertemuan tersebut.

    “Kalau sampai Menteri BUMN tidak diperiksa oleh Kejaksaan Agung atas kasus korupsi ini, berarti ada sesuatu dibalik pertemuan ini,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Erick Thohir mengungkapkan pertemuannya dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk membahas perkembangan kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak di PT Pertamina Patra Niaga.

    Dalam keterangannya di Bandara Soekarno Hatta, Sabtu (1/3/2025), Erick menyebut pertemuan itu berlangsung pada malam hari sebelum dirinya bertolak ke Magelang.

    “Kemarin saya meeting sama Pak Kejaksaan, Pak JA, sebelum ke Magelang jam 11 malam. Tentu kita apresiasi yang dilakukan Kejaksaan. Kita hormati,” ujar Erick.

    “Seperti dulu kita bersama Kejaksaan menangani kasus Asabri, Jiwasraya, Garuda. Kita berpartisipasi,” tambahnya.

    Erick menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan agar kasus ini tidak memberikan dampak negatif terhadap keseluruhan perusahaan.

    Ia mencontohkan keberhasilan pemerintah dalam menyelamatkan Garuda Indonesia melalui restrukturisasi yang tepat.

    “Kalau sampai restrukturisasi itu gagal, jangan bicara tiket turun hari ini. Jumlah pesawatnya tidak ada. Waktu itu penyelamatan Garuda juga memastikan Garuda tetap terbang lebih baik. Terbukti hari ini lebih baik,” ucapnya.

    Ke depan, Erick menegaskan akan ada evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Pertamina.

    Langkah ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap perusahaan.

  • Dukung Pembangunan Sektor Infrastruktur Tanah Air, BRI Berikan Fasilitas Kredit Kepada Indonesia Infrastructure Finance (IIF)

    Dukung Pembangunan Sektor Infrastruktur Tanah Air, BRI Berikan Fasilitas Kredit Kepada Indonesia Infrastructure Finance (IIF)

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia. Sejalan dengan visi tersebut, BRI memberikan fasilitas kredit kepada PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) untuk memperkuat kapasitas pendanaan proyek-proyek strategis di Indonesia. Adapun, penandatanganan perjanjian ini dilakukan oleh Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI Agus Noorsanto dan Interim President Director & Chief Financial Officer IIF Rizki Pribadi Hasan di Kantor Pusat BRI, Jakarta pada Kamis (27/2/2025).

    Dalam kerja sama ini, IIF memperoleh fasilitas Non-Cash Loan (NCL) senilai Rp500 miliar serta fasilitas Forex Line sebesar USD 50 juta dari BRI. Fasilitas ini akan memperkuat kemampuan IIF dalam memberikan jaminan kepada pihak ketiga dan mendukung pembiayaan proyek-proyek infrastruktur berkelanjutan yang strategis di Indonesia.

    Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI Agus Noorsanto, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari upaya BRI dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. “Kami yakin bahwa fasilitas ini akan membantu memperkuat kapasitas IIF dalam mendukung berbagai proyek strategis yang berdampak luas bagi perekonomian nasional,” ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama, Interim President Director & Chief Financial Officer IIF Rizki Pribadi Hasan pun mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh BRI melalui fasilitas NCL dan Forex Line. “Fasilitas ini akan sangat bermanfaat bagi IIF dalam meningkatkan kapasitas pembiayaan kami, terutama dalam memberikan jaminan kepada klien yang terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur. Selain itu, fasilitas Forex Line akan membantu kami dalam mengelola risiko nilai tukar mata uang asing terkait dengan pembiayaan proyek,” ujarnya.

  • Ungkit Gaji di Pertamina, Segini Perbandingan Gaji Ahok dengan Hotman Paris

    Ungkit Gaji di Pertamina, Segini Perbandingan Gaji Ahok dengan Hotman Paris

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Buntut mega korupsi di lingkup Pertamina, Hotman Paris terang-terangan menyindir Komisaris Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

    Hotman menyoroti sikapnya yang alih-alih meminta maaf, Ahok malah naik pitam soal skandal korupsi yang dilakukan bawahannya.

    Hotman juga menyindir soal gaji miliaran yang diterima Ahok dari jabatannya sebagai petinggi di Pertamina.

    “Hai Ahok. Saya lagi di Singapura, panas lihat gaya lo ngotot-ngotot di semua medsos. Kamu kan komisaris, apalagi komisaris utama dengan gaji miliaran di Pertamina,” katanya dikutip Senin (3/3/2025).

    Lalu, berapa kisaran gaji Ahok jika dibandingkan dengan Hotman?

    Ahok

    Gaji seorang Komisaris Utama Pertamina tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

    Gaji Direktur Utama ditentukan oleh internal Kementerian BUMN melalui RUPS/Menteri BUMN setiap tahun.

    Sementara untuk Komisaris Utama adalah 85 persen dari gaji Direktur Utama. Ahok pada 2020 lalu pernah mengungkap besaran gajinya.

    Dia mengatakan sebagai komut Pertamina gajinya bisa tembus hingga Rp 170 juta per bulan. Ada pula bonus tantiem atau insentif kerja.

    Hotman Paris

    Hotman dikenal sebagai pengacara kondang yang dikenal dengan gaya hidup glamour dan serba mewah.

    Bayarannya sebagai pengacara terkemuka ditaksir puluhan juta hingga milyaran rupiah tergantung kasus dan siapa kliennya.

  • Pernyataan Lama Luhut Kembali Dipersoalkan di Tengah Gelombang PHK dan Kasus BBM Oplos

    Pernyataan Lama Luhut Kembali Dipersoalkan di Tengah Gelombang PHK dan Kasus BBM Oplos

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, kembali menjadi pusat perhatian setelah berbagai polemik melanda Indonesia. Nama Luhut mencuat karena pernyataannya di masa lalu yang dianggap kurang peduli terhadap keresahan masyarakat.

    Dalam pidatonya pada Rabu, 19 Februari 2025, Luhut menegaskan bahwa kondisi Indonesia masih baik. “Kalau ada yang bilang Indonesia gelap, yang gelap Kau bukan Indonesia!” ujarnya dalam pidato yang kembali dikutip pada Minggu (2/3/2025). Pernyataan ini kembali menjadi perbincangan seiring dengan munculnya berbagai masalah baru yang dihadapi negara.

    Salah satu isu yang sedang ramai adalah kasus dugaan oplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax yang memicu kontroversi luas. Di media sosial, netizen mulai mengaitkan kasus ini dengan Luhut, mengingat ia pernah mengusulkan kepada Presiden Prabowo agar BBM subsidi dihapuskan. Tuduhan ini semakin memperkeruh suasana, terutama di tengah keresahan masyarakat terkait kenaikan harga energi.

    Di sisi lain, badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal juga menghantam berbagai sektor industri. Tak hanya PT Sritex yang mengalami kebangkrutan dan harus merumahkan 6.660 karyawan, beberapa perusahaan besar lainnya seperti Yamaha Music, Sanken, KFC, dan PT Tokai Bekasi juga melakukan PHK dalam jumlah besar. Yamaha Music, misalnya, memberhentikan lebih dari 1.000 karyawan akibat relokasi pabrik ke China, sementara Sanken menutup pabriknya di Bekasi dan berdampak pada hampir 1.000 pekerja.

  • Politisi PDIP Ajak DPR hingga KPU-Bawaslu Mundur Berjamaah, Denny Siregar: Harusnya Kayak Gini Semua

    Politisi PDIP Ajak DPR hingga KPU-Bawaslu Mundur Berjamaah, Denny Siregar: Harusnya Kayak Gini Semua

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPR RI, Deddy Sitorus mengajak penyelenggara negara yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mundur berjamaah. Hal itu menuai apresiasi.

    Pegiat Media Sosial, Denny Siregar salah satunya. Ia mengatakan sudah selayaknya kader PDIP berlaku demikian.

    “Seharusnya gaya dewan dari @PDI_Perjuangan kayak gini semua,” kata Denny dikutip dari unggahannya di X, Senin (3/3/2025).

    Alih-alih hanya mengangguk. Deddy Sitorus menurutnya menunjukkan bahwa kader PDIP kritis

    “Galak. Kritis. Bukan angguk-angguk terus nanti tersandera,” ujarnya.

    Ia berharap anggota DPR makin banyak seperti sosok Deddy Sitorus. Itu, menurutnya menunjukkan bahwa PDIP benar-benar banteng.

    “Perbanyak di dewan model-model seperti ini. PDIP itu banteng. Jangan jadi lembu,” pungkasnya.

    Adapun pernyataan Deddy itu disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengan Pendapat (RDP) bersama KPU, Bawaslu, dan Kemendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2).

    “Pemilu kita ini di bawah pemerintahan sebelumnya, adalah pemilu paling berengsek dalam sejarah. Sah,” kata Deddy Sitorus dalam rapat, Kamis.

    Deddy mengatakan hampir 60 persen atau sekitar 310 dari total 545 hasil Pilkada 2024 yang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga dia menilai kontestasi politik era Jokowi begitu kacau.

    “Hampir 60 persen, gila itu,” imbuhnya.

    “Saya kira wajar kita mundur semua. KPU, Bawaslu, Mendagri, Kapolri gagal kita ini,” tambahnya.

    Tidak hanya itu, Deddy juga menilai kegagalan itu karena DPR. Ia pun menyerukan mundur berjamaah.

  • Fahri Hamzah: Kementerian dan Penjabat-pejabat BUMN Tidak Paham di Mana Ladang Permainannya

    Fahri Hamzah: Kementerian dan Penjabat-pejabat BUMN Tidak Paham di Mana Ladang Permainannya

    Di satu sisi, BUMN menganggap dirinya PT (perseroan terbatas) dengan keinginan mencari untung yang tinggi tapi faktanya mereka ditarik dalam pusaran politik yang kental. Mulai dari perbedaan kepentingan sektoral eksekutif sampai pengawasan legislatif yang tidak sehat bagi tradisi profesionalisme kerja.

    Kecenderungannya, Kementerian dan lembaga selalu ingin BUMN mau menjadi operator mereka sebab “mudah diajak ngomong”. Di sisi lain, lembaga legislatif tidak dibatasi wewenangnya dalam pengawasan teknis dan terkadang “mengawasi” lebih ketat dari pengawasan komisaris yang seharusnya detail dan profesional.

    “Dulu saya menyaksikan anggota legislatif dalam sidang-sidang komisi mengajukan pertanyaan dari perusahaan rekannya yang kalah tender dengan dengan begitu detail dan kasuistik. Kalau sudah demikian biasanya tidak bisa dihindari negosiasi di belakang layar,” jelasnya.

    Lebih jauh kata dia, sejak mengikuti dinamika dan polemik BUMN sampai sekarang, saya menemukan bahwa sekarang ini ada “Raksasa Tidur” yang bergerak tidak teratur dan jadwal bekerjanya tidak jelas, terhuyung-huyung berjalan tanpa arah dan centang perenang.

    Sementara, di luar sana di negara-negara seperti Norwegia, Qatar, uni emirat Arab, Singapore, Malaysia dan lain-lain, mereka mendapatkan banyak sekali uang dan manfaat dari pengelolaan sumber daya alam dari badan usaha milik negara untuk menjadi Sovereign Wealth Fund.

    “Saya terbayang-bayang bahwa suatu hari akan ada pemimpin yang berani secara ekstrim melakukan konsolidasi BUMN untuk menjadi entitas ekonomi yang lebih ter koordinasi (atau bahkan mungkin saya sebut terkomando), sehingga kekuatannya betul-betul menjadi menifestasi kekuatan nasional yang menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa negara ini tidak saja kaya raya, tetapi juga mampu melahirkan kekuatan pasar yang superbesar dan kuat,” tandasnya. (*)

  • Eks Waketum Gerindra: yang Korupsi Pertamina Sudah Punya Modal Besar Ambil Alih Kekuasan Pileg & Pilpres 2029

    Eks Waketum Gerindra: yang Korupsi Pertamina Sudah Punya Modal Besar Ambil Alih Kekuasan Pileg & Pilpres 2029

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketum Federasi SP BUMN Bersatu Arief Poyuono menyatakan, para oknum dibalik korupsi Pertamina sudah memiliki modal besar untuk mengambil alih kekuasaan pileg dan pilpres 2029.

    Dengan taksiran kerugian negara nyaris Rp1.000 Triliun kata dia merupakan angka yang fantastis.

    “Total duit yang dikorup di kasus oplosan Pertalite hingga Rp1000 Triliun, yang korup sudah punya modal besar untuk ambil alih kekuasan pada Pileg & Pilpres 2029,” kata Arief Poyuono dalam akun X pribadinya, Senin, (3/3/2025). 

    Eks Waketum Gerindra ini menyatakan, untuk membeli parpol saja hanya butuh modal Rp10 Triliun, kampanye Rp20 Triliun.

    “Beli Parpol cukup 10 T saja, kampanye 20 T. Masih sisa banyak. Pemerintahan tinggal 4 tahun 8 bulan efektif cuma 4 tahun,” tandas Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

    Diketahui, ada sembilan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

    Kasus ini ditengarai menyebabkan kerugian negara yang mencapai Rp193,7 triliun per tahun. Artinya Rp968,5 Triliun, hampir Rp1.000 Triliun Rp1 kuadraliun dalam lima tahun.

    Ini berasal dari berbagai komponen, termasuk ekspor minyak mentah dalam negeri, impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) melalui broker. (*)

  • Menaker Sebut 10 Ribu Lowongan Kerja di Solo, Umar: Coba Sebutkan Perusahaannya

    Menaker Sebut 10 Ribu Lowongan Kerja di Solo, Umar: Coba Sebutkan Perusahaannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Nahdlatul Ulama (NU), Umar Hasibuan, menanggapi pernyataan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli yang menyebutkan bahwa terdapat banyak lowongan kerja di Solo untuk menampung eks karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). 

    Umar mempertanyakan realisasi dari pernyataan tersebut dan meminta Menaker untuk menyebutkan nama-nama perusahaan yang mampu menampung 10 ribu eks karyawan Sritex.

    “Puasa Ramadan, Pak Menteri jangan bikin janji palsu. Perusahaan apa yang ada di Solo yang bisa menampung 10 ribu eks karyawan Sritex? Coba sebutkan nama perusahaannya, Pak,” ujar Umar.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo, Sumarno, mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 10 ribu lowongan pekerjaan bagi karyawan PT Sritex yang terdampak PHK massal. 

    Perusahaan-perusahaan tersebut berada di Kabupaten Sukoharjo dan sekitarnya, meliputi sektor tekstil, plastik, dan rokok. 

    Menanggapi hal ini, Umar Hasibuan meminta transparansi dan kejelasan mengenai perusahaan-perusahaan yang dimaksud agar eks karyawan Sritex dapat segera memperoleh pekerjaan baru. 

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengumumkan ketersediaan 10.666 lowongan pekerjaan di wilayah Solo Raya. Pengumuman ini disampaikan sebagai respons terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami oleh 10.965 karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) sejak perusahaan tersebut dinyatakan pailit pada Oktober 2024.